Indonesia Corruption Watch (ICW) mengaku tak heran dengan anjloknya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia 2022 di skor 34 atau turun empat poin dari tahun sebelumnya. ICW menuding penyebab turunnya IPK adalah kinerja KPK saat ini. Hal tersebut disampaikan oleh Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam diskusi yang digelar oleh Total Politik di Jakarta Selatan pada Ahad (12/2/2023). Nilai IPK dirilis oleh Transparency International Indonesia (TII).
Kurnia menegaskan permasalahan di internal KPK malah tak cepat disikapi oleh Presiden Jokowi. Kondisi tersebut, menurut dia, memerparah situasi pemberantasan korupsi. “Ini jadi masalah yang nggak disadari Pak Jokowi, nggak ada realisasi konkret,” lanjut Kurnia. Kurnia menyatakan, kinerja KPK tak maksimal dalam sejumlah kasus besar korupsi seperti Bansos dan ekspor benih lobster. Menurut dia, KPK gagal mendalami kasus tersebut hingga ke akar-akarnya.
Oleh karena itu, Kurnia tak terkejut ketika nilai IPK Indonesia kian merosot. Hal itu menurutnya dapat disimak dari politik hukum yang dijalankan Pemerintah selama ini. “IPK anjlok bukan kabar mengejutkan, sudah diprediksi sejak awal ketika arah politik hukum pemberantasan korupsi makin melenceng,” ujar Kurnia. Kurnia juga menuding Presiden Jokowi tak memahami situasi terkini pemberantasan korupsi. Bahkan ia menduga ada kepanikan di lingkaran Presiden Jokowi ketika skor IPK merosot. Presiden Jokowi memang sempat mengumpulkan Menko Polhukam Mahfud MD, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, dan Ketua KPK Firli Bahuri usai skor IPK keluar.
