Penataan ulang daerah pemilihan atau dapil Dewan Perwakilan Rakyat RI dan DPRD provinsi sebagai imbas putusan Mahkamah Konstitusi bisa berdampak pada perubahan strategi partai politik menghadapi Pemilu 2024. Salah satunya, menata ulang basis massa di setiap daerah. Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, meski sebelumnya tak diperhitungkan, strategi untuk menghadapi kemungkinan berubah atau bergesernya dapil DPR dan DPRD provinsi ini mulai dipersiapkan (21/12). Menurut Dasco, pergeseran dapil sebenarnya bukan persoalan. Sebab, parpol sudah menguasai basis massanya masing-masing di setiap daerah. Ketika pergeseran dapil terjadi, yang dibutuhkan adalah pemetaan ulang.
Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief mengatakan, pihaknya tidak keberatan untuk mengubah gerak parpol dan calon anggota legislatif (caleg) di dapil-dapil yang berubah, asalkan penataan ulang dilakukan untuk mewujudkan pemerataan dan kesetaraan keterwakilan. Demokrat memandang, pengaturan ulang memang dibutuhkan di beberapa daerah, misalnya, Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Jakarta. Pengubahan dan pergeseran dapil juga akan berdampak pada penyusunan caleg yang telah dilakukan sejak jauh-jauh hari. Oleh karena itu, KPU diharapkan tetap mengonsultasikan penataan ulang dapil dengan parpol.
Ketua KPU Hasyim Asy’ari menjelaskan, pada Rabu KPU telah menyelenggarakan rapat pleno dan meminta masukan dari sejumlah akademisi untuk menindaklanjuti Putusan MK. Menurut rencana, gambaran komposisi dan peta dapil DPR dan DPRD provinsi akan dituntaskan hingga akhir Desember 2022. Peneliti senior Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia Hurriyah melihat, secara teoritis putusan MK yang memberikan wewenang penataan dapil kepada KPU dapat membuka ruang kontestasi antarparpol yang lebih adil. KPU diminta untuk menjaga independensi agar penataan dapil tidak diintervensi pihak tertentu yang berdampak pada kembali munculnya ketidakadilan.
