Pemerintah daerah di China yang ditugasi melakukan tes massal covid-19 dan memberlakukan kebijakan lockdown mengaku kekurangan uang dan dipaksa untuk mengurangi layanan vital lainnya.
Hal ini merupakan dampak dari kebijakan zero-covid yang membuat China keluar dari resesi 2020. Namun hampir tiga tahun kemudian, tagihan kesehatan meningkat dan beban keuangan itu diberikan kepada otoritas kota.
Data Kementerian Keuangan China menyebutkan pemerintah daerah membelanjakan 11,8 triliun yuan (US$1,65 triliun setara Rp25.373 triliun, asumsi kurs Rp15.378). Angka ini lebih besar dari pendapatan yang mereka peroleh antara Januari dan Oktober.
Sementara, utang pemerintah yang membengkak menimbulkan ancaman langsung terhadap kesehatan ekonomi China. Ini tidak hanya meningkatkan risiko gagal bayar utang kota, tetapi juga menekan kemampuan pemerintah untuk memacu pertumbuhan, menstabilkan lapangan kerja, dan memperluas layanan publik. Selama tiga tahun terakhir, pemerintah daerah menanggung biaya pengendalian pandemi. Mereka harus membayar untuk pengujian massal reguler, karantina wajib, dan layanan lain selama lockdown yang sering terjadi. Hal ini mengakibatkan pengeluaran melonjak ketika pendapatan mengalami stagnasi.
