Pemerintah menargetkan percepatan kebijakan satu peta (one map policy) rampung pada 2024. Hal itu untuk mendukung perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam. Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo mengatakan kegiatan itu meliputi kompilasi, integrasi, sinkronisasi, dan berbagi data dan informasi geospasial (IG).
Peta bisa berubah karena pembangunan juga bisa berubah sepanjang waktu, seperti infrastruktur dan pelepasan kawasan hutan. Sementara itu, Kepala Badan Informasi Geospasial Aris Marfai mengatakan saat ini sudah 144 peta sudah dikompilasi dari total 158 peta tematik. Dari 144 peta tematik yang sudah dikompilasi, 84 informasi geospasial tematik (IGT) telah diintegrasikan. Aris menambahkan percepatan kebijakan satu peta ini juga diperlukan untuk penanggulangan bencana.
