Wakil Kepala Badan Ekosistem Ekonomi Digital Kadin Indonesia Bidang Kebijakan Publik Zacky Zainal Husein berharap Pemerintah melibatkan pelaku industri dalam menyusun aturan turunan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) setelah disahkan. Pelaku usaha digital, lanjut Zacky, memerlukan waktu untuk membangun kesiapan di internal. Berdasarkan riset dari Indonesia Services Dialogue (ISD) Council terhadap hampir 65 perusahaan di bidang industri ekonomi digital, mayoritas perusahaan digital atau 81,3 persen belum memiliki Data Protection Officer (DPO). DPO merupakan amanah RUU PDP kepada pengendali data untuk mengawasi tata kelola pemrosesan data pribadi dalam suatu instansi.
Selain itu, tambahnya, 67,2 persen perusahaan merasa belum mampu memenuhi ketentuan jangka waktu pemenuhan hak pemilik data pribadi sesuai RUU PDP, yakni selama dua tahun untuk masa penyesuaian, apabila menerima volume permohonan yang sangat tinggi dalam satu waktu tertentu.
Sebelumnya, Rabu (7/9/2022), Komisi I DPR dan Pemerintah akhirnya menyetujui RUU PDP dibahas lebih lanjut ke Sidang Paripurna atau pembahasan di tingkat II. Secara simbolis, persetujuan itu direalisasikan dengan penandatanganan naskah RUU PDP serta naskah penjelasan, baik oleh perwakilan fraksi-fraksi di Komisi I DPR RI maupun perwakilan pemerintah.
