Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (APERSI) meminta dukungan pemerintah dalam penyediaan rumah subsidi untuk kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Ketua Umum DPP APERSI Junaidi Abdillah mengatakan para pengembang yang bergabung dalam Apersi saat ini dalam keadaan yang kurang kondusif.
Apersi menyoroti terkait kenaikan harga rumah subsidi yang sudah 2 tahun tidak mengalami kenaikan. Efek pandemi yang masih berlangsung dan naiknya bahan bangunan utama seperti besi dan semen membuat margin pengembang berkurang. Apersi berpendapat harusnya terjadi kenaikan batas atas harga rumah subsidi sebesar 7 persen pada tahun ini.
Kendala lain yang ada dalam industri rumah subsidi adalah terkait kuota bantuan subsidi dari pemerintah kuota yang tak konsisten setiap tahunnya, sehingga pasokan rumah tak maksimal. Selain itu, kenaikan harga lahan dan semakin terbatas membuat anggotanya kesulitan dalam menjalankan bisnisnya. Apersi juga menilai peran Pemerintah Daerah (Pemda) perlu dikuatkan untuk mendukung ekosistem perumahan sehingga tak ada lagi kendala seperti peralihan dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ke Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
