Alokasi anggaran perlindungan sosial (perlinsos) naik menjadi Rp479,1 triliun untuk RAPBN 2023 atau naik 11 persen dari anggaran tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp431,5 triliun. Naiknya alokasi anggaran perlinsos pada RAPBN 2023 disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada Selasa (16/8/2022).
Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Abraham Wirotomo menyampaikan, adanya kenaikan anggaran perlinsos menunjukkan komitmen Jokowi guna memastikan pemerintah bisa memberi perlindungan kepada masyarakat rentan dari ancaman krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan global. Adanya kenaikan anggaran perlinsos, kata Abraham, diharapkan mampu memotong rantai kemiskinan di Indonesia. Oleh karena itu, reformasi program perlindungan sosial akan berfokus pada pemenuhan kebutuhan masyarakat miskin dan rentan, serta pemberian subsidi tepat sasaran berbasis manfaat.
Reformasi program perlinsos yang disampaikan Jokowi akan diarahkan pada perbaikan data penerima melalui pembentukan sistem data Registrasi Sosial Ekonomi, sehingga data penerima manfaat perlindungan sosial dipastikan termutakhir. Pembangunan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) ini nantinya akan dilengkapi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang akan terus disempurnakan.
