Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengungkapkan pemerintah daerah di wilayah Bodetabek harus segera memiliki Panduan Rancang Kota (PRK). Hal tersebut dibutuhkan karena keberhasilan pengembangan wilayah berbasis transit atau Transit Oriented Development (TOD) sangat bergantung pada peran pemerintah daerah melalui PRK.
Direktur Prasarana BPTJ Jumardi menyampaikan permasalahannya di Jabodetabek saat ini belum semua pemerintah daerah memiliki PRK dalam bentuk payung hukum yang kongkret. Dia mengatakan baru Pemerintah DKI Jakarta yang relatif mampu berperan maksimal dalam pengelolaan TOD.
Jumardi menambahkan, TOD merupakan konsep penting dalam mengatasi permasalahan kemacetan di daerah perkotaan. Dia menegaskan, dalam mengatasi kemacetan bukan sekedar mengajak pemilik kendaraan pribadi untuk beralih ke angkutan umum massal tetapi juga mengoptimalkan tata ruang secara efektif.
