Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa partainya memiliki prinsip untuk tidak memberikan toleransi terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan, meskipun itu dilakukan oleh kader partainya. Hal itu disampaikan Hasto merespons politisi PDI-P Mardani H Maming yang dicegah bepergian ke luar negeri dan dikabarkan berstatus tersangka.
Hasto melanjutnya, prinsip itu telah disampaikan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri kepada kepala/wakil kepala daerah dalam rapat koordinasi beberapa hari lalu. Dalam rapat koordinasi itu, para kepala daerah juga meneken surat perjanjian yang salah satunya berisi untuk tidak melakukan korupsi. Penandatanganan surat ini disaksikan Megawati. Di sisi lain, PDI-P menunggu perkembangan kasus ini sebelum menurunkan tim bantuan hukum untuk Maming jika diperlukan. Sebelumnya diberitakan, Kepala Sub Koordinator Humas Ditjen Imigrasi Achmad Nur Saleh menyebut Maming berstatus tersangka KPK.
Sementara itu, KPK mengakui telah mengajukan pencegahan untuk bepergian ke luar negeri kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham atas nama Mardani H Maming. Mardani merupakan Bendahara Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang juga mantan Bupati Tanah Bumbu. Selain politisi PDI Perjuangan (PDI-P) itu, KPK juga mengajukan pencegahan untuk Rois Sunandar Maming. Rois adalah adik kandung Mardani.
