Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia mengungkapkan bahwa selama ini, rata-rata penerapan hak cuti terhadap buruh perempuan yang hamil atau melahirkan kurang memenuhi rasa keadilan. Saat ini, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja mengatur bahwa durasi cuti tersebut selama 3 bulan.
DPR RI saat ini tengah menggodok Rancangan Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (RUU KIA) yang rencananya bakal mengatur durasi cuti itu menjadi 6 bulan, dengan pemberian gaji 100 persen untuk paruh pertama dan 75 persen untuk paruh kedua. “Saya mau sedikit cerita. Faktanya, di lapangan kawan-kawan pekerja perempuan itu kalau dia melahirkan, justru sudah mau lahiran baru mengambil cuti dan itu pun dapatnya 1,5 bulan saja setelah lahiran. Sebanyak 90 persen dapati demikian. Itu fakta,” ujar Presiden Aspek Indonesia, Mirah Sumirat, ketika dihubungi Kompas.com pada Rabu (22/6/2022).
Namun demikian, rata-rata dari mereka menolak untuk diadvokasi supaya memperoleh haknya secara utuh, lantaran khawatir hal itu bakal membuat mereka kehilangan pekerjaan atau diganggu kariernya.
