Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menunjuk aparatur sipil negara (ASN) sebagai penjabat (Pj) kepala daerah mulai pertengahan tahun ini. Seperti diketahui, UU Pilkada mengamanatkan penyerentakan seluruh pilkada pada November 2024. Aturan itu berdampak pada peniadaan pilkada pada 2022 dan 2023. Artinya sejumlah daerah akan mengalami kekosongan kepala daerah definitif lantaran habis masa jabatan.
Guna mengantisipasi kekosongan kekuasaan, UU Pilkada memberi wewenang kepada pemerintah untuk mengangkat penjabat kepala daerah dari kalangan ASN. Penjabat gubernur dipilih oleh presiden, sedangkan penjabat bupati/wali kota dipilih Mendagri. Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra mengkritik penunjukkan penjabat gubernur dan wali kota saat ini. Menurutnya, penunjukan tersebut merupakan kemunduran bagi demokrasi Indonesia. Azyumardi mengatakan Indonesia mempunyai sistem otonomi daerah. Namun, penunjukan penjabat itu malah dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Menurut Azyumardi, demokrasi di Indonesia harus direformasi karena terus mengalami kemunduran. Kritik turut disuarakan oleh peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadhli Ramadhanil. Ia meminta agar proses pemilihan pejabat kepala daerah oleh pemerintah pusat dilakukan secara terbuka dan melibatkan publik. Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia meminta pemerintah hati-hati menunjuk penjabat kepala daerah untuk mengisi kekosongan jabatan pada 2022 dan 2023.
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengklaim penunjukkan penjabat gubernur oleh Presiden Joko Widodo telah melalui mekanisme yang demokratis. Ia juga mengklaim nama-nama penjabat gubernur yang diusulkan Kemendagri kepada Presiden Jokowi sudah melalui penjaringan dari Kementerian/Lembaga hingga tokoh masyarakat. Lebih lanjut, Tito mengatakan penunjukkan penjabat gubernur yang dilakukan oleh pemerintah turut memperhatikan aspirasi masyarakat.
