Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang kerap disapa Cak Imin dan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dinilai harus tetap membuktikan klaim mereka tentang keberadaan big data soal dukungan penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024. “Pejabat publik ya mestinya harus bertanggung jawab terhadap apa yang diucapkan,” kata pengamat politik dari Universitas Padjajaran Idil Akbar saat dihubungi Kompas.com, Rabu (13/4/2022).
Menurut Idil, para menteri seharusnya tidak melenceng dari fungsi utamanya yakni merupakan pembantu presiden. Maka dari itu, kata dia, pernyataan yang dilontarkan harusnya sejalan dengan apa yang menjadi keinginan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sampai saat ini Presiden Jokowi menyatakan melarang para menterinya menyuarakan wacana penundaan Pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan 3 periode.
Selain itu, Kepala Negara juga pernah menyampaikan akan tetap taat pada Undang-Undang Dasar 1945 yang membatasi masa jabatan presiden dan wakil presiden selama 2 periode dan pelaksanaan Pemilu 5 tahun sekali. Akibat wacana kontroversial yang memicu beragam perdebatan itu, menurut Idil yang dirugikan adalah Jokowi. Walaupun, kata dia, wacana itu disampaikan oleh sejumlah menterinya.
