Pemerintah masih mengkaji tambahan anggaran subsidi energi pada tahun ini. Hal ini mengingat penyaluran bahan bakar minyak (BBM) Solar dan Pertalite akan melebihi kuota pada tahun ini. Staf khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo mengatakan pihaknya masih menunggu arahan dari dirjen anggaran Kementerian Keuangan dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Kementerian Keuangan mencatat belanja non kementerian/lembaga meningkat dipengaruhi oleh penyaluran subsidi BBM, gas LPG, dan listrik. Pada Februari 2022, realisasi subsidi energi sebesar Rp 21,7 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan belanja sosial pemerintah tahun ini tidak lagi ditujukan subsidi berupa perlindungan sosial masyarakat akibat pandemi Covid-19. Adapun dana bantuan sosial akan diarahkan subsidi BBM, LPG dan listrik. Menurutnya, langkah ini diambil pemerintah karena tahun ini terjadi lonjakan harga komoditas. Akibatnya beban anggaran pemerintah untuk membayar subsidi membengkak. Maka, untuk mengurangi beban tersebut, bantuan sosial diarahkan untuk membantu subsidi energi. Sri Mulyani mengungkapkan pada tahun ini harga energi dan sejumlah komoditas, seperti batu bara, mengalami kenaikan signifikan yang salah satunya karena konflik Rusia Ukraina. Hal tersebut membuat biaya produksi BBM dan listrik menjadi meningkat, sedangkan harga jual kepada masyarakat tidak berubah. Apabila harga BBM dan listrik naik karena peningkatan harga komoditas berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi.
Harga minyak dunia yang melonjak drastis hingga di atas 100 per barel dolar AS menjadi tantangan berat pada awal 2022 ini. Adapun kondisi diperparah karena pemerintah dan PT Pertamina masih menahan harga BBM subsidi dan nonsubsidi seperti Pertamax dan berbagai macam pertimbangan pemerintah, seperti perekonomian masyarakat yang belum begitu pulih akibat pandemi Covid-19. Sri Mulyani menyebut realisasi subsidi BBM, LPG dan listrik tahun ini akan lebih besar dibandingkan 2021. Tak hanya karena energi mahal, tapi juga karena adanya peningkatan volume BBM dan LPG seiring dengan meningkatnya aktivitas masyarakat. Diperkirakan subsidi yang dibayarkan pemerintah akan semakin besar karena harga komoditas dunia terus merangkak naik. Sementara pemerintah belum melakukan penyesuaian harga tingkat masyarakat.
