dicetak pada tanggal: 02 April 2026 11:42 PM

Prabowo Bawa Komitmen Investasi Rp 574 T dari Jepang-Korea

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto membeberkan kabar terkini hasil kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Jepang dan Korea Selatan. Kehadiran Kepala Negara di kedua negara menghasilkan komitmen investasi Rp 574 triliun. Airlangga menyatakan bahwa angka ini sangat signifikan. sederet komitmen investasi dari rangkaian kunjungan tersebut. Pertama, dari Korea Selatan telah ditandatangani Memorandum of Understanding alias nota kesepahaman senilai US$ 10,2 miliar atau Rp 173 triliun. Sektor investasinya antara lain energi dan green transition, solar power, carbon capture and storage (CCS) dan energi terbarukan. Ada pula industri dan manufaktur baik itu baja, baterai, transit dan transportasi ramah lingkungan. Lalu sektor digital dan AI, properti dan infrastruktur. Adapun kunjungan pemerintah ke Jepang menghasilkan nota kesepahaman senilai US$ 23,6 miliar atau Rp 401 triliun. Sektor yang jadi tujuan investasi yakni energi dan transisi energi, minyak dan gas terutama proyek Masela, industri dan hilirisasi, hingga keuangan dan inklusi finansial. Serta industri kreatif dan manufaktur. “Artinya kunjungan Bapak Presiden kedua negara ini menghasilkan komitmen investasi sebesar Rp 574 triliun,” ucap Airlangga.

Indonesia dan Korsel Sepakati Kerja Sama di Bidang Digital Demi Internet Lebih Stabil

Pemerintah Indonesia dan Republik Korea atau Korea Selatan menyepakati kerja sama strategis di bidang digital yang difokuskan pada peningkatan kualitas layanan publik, penguatan keamanan data, serta pengembangan talenta kecerdasan artifisial (AI). Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Memorandum Saling Pengertian antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) dan Kementerian Sains dan Teknologi Informasi dan Komunikasi Republik Korea. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan kerja sama ini diarahkan agar memberikan dampak langsung yang dapat dirasakan masyarakat. Melalui kolaborasi ini, pemerintah menargetkan peningkatan kualitas jaringan digital, termasuk pengembangan teknologi komunikasi generasi berikutnya.

Tiga Prajurit TNI Gugur di Libanon, PDIP Minta Prabowo Pertimbangkan Opsi Keluar dari BOP

TB Hasanuddin (Komisi I DPR, Fraksi PDI Perjuangan) meminta Presiden Prabowo Subianto mempertimbangkan keluar dari Board of Peace (BoP) bentukan Presiden AS Donald Trump. Dorongan ini muncul setelah tiga prajurit TNI dalam misi UNIFIL di Lebanon tewas akibat serangan Israel. Hasanuddin menilai Israel tidak patuh pada aturan internasional maupun resolusi PBB, sehingga keberadaan Indonesia di BoP dianggap berpotensi mubazir.

Hasanuddin menekankan bahwa Indonesia harus berhati-hati dalam menentukan posisi di BOP karena keberadaan Israel membuat perdamaian sulit tercapai. Gugurnya tiga prajurit TNI di Lebanon dianggap bukti Israel bertindak sewenang-wenang. Ia menyarankan pemerintah menimbang ulang manfaat dan risiko bergabung di BOP serta memperingatkan agar tidak gegabah, apalagi dengan rencana pengerahan pasukan besar hingga 8.000 personel.

Dolar AS Tembus Rp17.000, Biaya Impor Naik 15-20%

Kalangan importir yang tergabung dalam Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) mulai bersuara menyikapi terus tertekannya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Kurs rupiah bahkan telah melemah ke level atas Rp 17.000 per dolar AS pada Rabu, 1 April 2026. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia (BI), kurs referensi yang terbentuk untuk hari itu di level Rp 17.002. Sebetulnya, sejak awal Maret 2026, kurs rupiah berdasarkan catatan di JISDOR telah bertengger konsisten di kisaran Rp 16.900 per dolar AS. Pada 16 Maret 2026, sudah berada di level Rp 16.990 dan berlanjut gejolaknya hingga Rp 16.999 pada 31 Maret 2026. Ketua Umum GINSI, Subandi mengatakan, level kurs yang terus tertekan itu telah membuat biaya barang yang didatangkan dari luar negeri makin membengkak. Kalangan pengusaha yang tergantung dari barang luar negeri ia sebut telah putus asa terhadap mata uang garuda.

Nasib Surplus Dagang RI Dibayangi Konflik Timur Tengah

Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan neraca perdagangan Indonesia masih mencatatkan surplus pada dua bulan pertama 2026. Namun, angka surplus mulai menunjukkan penyusutan. Pada Januari 2026, surplus tercatat hanya sekitar US$950 juta dan sedikit meningkat menjadi US$1,27 miliar pada Februari 2026. Meski demikian, capaian tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu, di mana surplus Februari 2025 masih mencapai US$3,1 miliar. Sektor nonmigas masih menjadi penopang utama dari surplus perdagangan RI, yakni dengan nilai sebesar US$5,42 miliar. Sementara itu, sektor migas membukukan defisit sebesar US$3,19 miliar. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Perdagangan (Kemendag) Ni Made Kusuma Dewi mengatakan hingga saat ini dampak konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah belum sepenuhnya tercermin dalam data perdagangan. Hal ini mengingat dinamika geopolitik ini mulai terjadi pada akhir Februari 2026.

Berdasarkan data Kemendag, ekspor Indonesia ke kawasan Timur Tengah pada 2025 mencapai US$9,87 miliar atau berkontribusi sekitar 3,49% terhadap total ekspor nasional. Uni Emirat Arab (UAE) menjadi destinasi ekspor terbesar dengan kontribusi sekitar 40%, diikuti Arab Saudi sebesar 29% dan Iran sekitar 2,5% dengan nilai sekitar US$250 juta. “Ekspor Indonesia ke kawasan Timur Tengah didominasi oleh produk nonmigas, dengan porsi mencapai sekitar 99,6 persen, didominasi berbagai produk bernilai tambah, khususnya dari sektor industri pengolahan,” terangnya. Dari sana, komoditas utama yang dikirim RI meliputi lemak dan minyak nabati termasuk crude palm oil (CPO), logam mulia, kendaraan, kapal, mesin, serta produk berbasis sumber daya alam seperti kayu, kertas, dan baja.

Data GAPKI menunjukkan, total ekspor minyak sawit Indonesia ke kawasan Timur Tengah Tahun 2025 sebesar 1,83 juta ton dengan nilai mencapai US$1,9 miliar Arab Saudi menjadi tujuan utama dengan volume sekitar 651.000 ton, diikuti Uni Emirat Arab 475.000 ton, dan Oman sebanyak 219.000 ton. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Eddy Martono mengatakan eskalasi konflik di Timur Tengah mendorong kenaikan harga komoditas unggulan ekspor, termasuk CPO. Meski harga meningkat, GAPKI memperkirakan ekspor CPO ke kawasan Timur Tengah justru berpotensi menurun apabila konflik berlangsung dalam jangka panjang. Adapun sejumlah kapal kini memilih memutar melalui Cape Town, Afrika Selatan, sebelum melanjutkan perjalanan ke Eropa. Meski demikian, sebagian kapal masih melintasi Terusan Suez dengan risiko tinggi.

Politisi PDIP Sebut Indonesia Tak Bisa Serta-merta Tarik TNI dari UNIFIL

TB Hasanuddin, Anggota Komisi I Fraksi PDIP, menyatakan bahwa Indonesia tidak bisa serta-merta menarik pasukan dari UNIFIL sebab Indonesia telah berkomitmen dengan satgas UNIFIL. Apalagi komposisi terbesar UNIFIL berasal dari TNI, jika TNI menarik diri dari kontingen maka akan menjadi kerugian dari pihak UNIFIL. UNIFIL akan tetap menjadi pengawas garis demarkasi antara Lebanin dan Israel meski terus diserang Israel.

Proses penarikan mundur perlu dilakukan investigasi, evaluasi taktis dan teknis, dan evaluasi menyeluruh oleh Mabes TNI. PBB diharapkan mampu menuntaskan investigas untuk mengungkap dalang dibalik tewasnya 3 prajurit TNI. Jika ada kesalahan, Indonesia wajib mengusulkan pemberian punishment.

Trump Ungkap Tujuan Asli Serangan ke Iran, Sebut Hampir Tercapai

Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menegaskan tujuan utama operasi “Epic Fury” yang menurutnya telah secara sistematis melemahkan kemampuan militer Iran dan kini mendekati tahap akhir.

Dalam pernyataannya, Trump menegaskan bahwa tujuan operasi tersebut sejak awal adalah membongkar kemampuan Iran untuk mengancam AS maupun memproyeksikan kekuatan di luar perbatasannya. Ia mengatakan langkah tersebut mencakup penghancuran angkatan laut, angkatan udara, serta program rudal Iran, sekaligus menargetkan basis industri pertahanan negara itu. Trump mengeklaim operasi tersebut telah berhasil mencapai sebagian besar targetnya. Ia menambahkan bahwa langkah-langkah tersebut akan melumpuhkan kemampuan militer Iran, menghancurkan dukungan terhadap kelompok proksi, serta meniadakan peluang negara itu untuk membangun senjata nuklir. Trump juga memuji kinerja militer Amerika Serikat dalam operasi tersebut. Ia pun kembali menegaskan bahwa tujuan strategis operasi tersebut hampir tercapai.

Nepotisme, Politik dan Kekuasaan: The Winner Takes It All

Nepotisme dan bagi-bagi jabatan dalam politik kekuasaan di Indonesia kerap memicu kritik keras namun respons publik sering terabaikan. Kondisi ini tidak pernah berdiri sendiri, ia adalah mesin utama dari sistem kekuasaan yang beroperasi dengan logika sederhana The Winner Takes it All.

Persoalan utamanya bukan sekedar legalitas, tetapi kepatutan. Dalam tata kelola modern, keputusan publik tidak cukup hanya benar di atas kertas namun dapat dipertanggungjawabkan secara wajar dan etis di hadapan publik. Kepercayaan publik tidak aturan semata namun konsistensi dalam menjaga demarkasi antara kepentingan pribadi dan kepentingan negara.

Praktik nepotisme merupakan bentuk konflik kepentingan yang serius, sebag kewenangan publik dipengaruhi oleh kepentingan pribadi sehingga keputusannya tidak lagi sepenuhnya netral. Mahalnya ongkos politik elektoral memperparah proses politik yang berimbang, aparatur dan jabatan negara sering digunakan sebagai alat patronase politik sehingga merit based sering diabaikan.

Dengan demikian, dalam birokrasi Indonesia, jabatan tidak lagi ditempatkan sebagai ruang pengabdian profesional, namun berubah menjadi alat untuk membayar utang budi politik. Sehingga nepotisme tidak lagi menjadi penyimpangan sesaat namun bagian dari anatomi sistem tata negara kita.

Penempatan keluarga dan kerabat dekat dalam tata kelola pemerintahan tidak hanya persoalan etika namun juga mengarah pada praktik korupsi sistemik. Ketika pola dibiarkan terus berulang lintas rezim, dampaknya tidak hanya mengorbankan keadilan namun juga tulang punggung instansi. Tata kelola menjadi kehilangan makna jika kekuasaan dioperasikan layaknya harta rampasan perang. Jabatan publik mungkin terlihat sah secara hukum, tetapi sesungguhnya bangkrut secara profesional. Dampaknya birokrasi menjadi lamban dan terjadi pembajakan masa depan negara.

Purbaya Kunci Defisit APBN 2026 di 2,9 Persen Meski Harga Energi Naik

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 tetap dijaga di bawah batas aman 3 persen, meski terjadi lonjakan harga energi global akibat konflik geopolitik. Purbaya menyatakan, pemerintah telah mengunci defisit APBN di kisaran 2,9 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), bahkan dengan asumsi harga minyak dunia mencapai 100 dollar AS per barrel sepanjang tahun. Sebelumnya, defisit APBN 2026 diproyeksikan sebesar Rp698,15 triliun atau setara 2,68 persen terhadap PDB. Dengan perkembangan terbaru, terdapat tambahan defisit sekitar 0,12 persen akibat dampak konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.

Menurut Purbaya, kenaikan tersebut masih tergolong kecil dan tetap berada dalam batas yang dapat dikendalikan pemerintah. Ia menjelaskan, proyeksi defisit sebesar 2,9 persen tersebut menggunakan asumsi harga minyak dunia rata-rata 100 dollar AS per barrel sepanjang tahun. Namun, kondisi aktual saat ini masih berada di bawah asumsi tersebut. Purbaya menyebut harga minyak dunia saat ini berada di kisaran 76–77 dollar AS per barrel, sehingga ruang fiskal pemerintah dinilai masih cukup terbuka.

Untuk menjaga defisit tetap terkendali, pemerintah juga melakukan langkah efisiensi belanja kementerian dan lembaga. Selain itu, pemerintah memiliki bantalan fiskal berupa Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang mencapai Rp420 triliun. Meski demikian, ia menegaskan bahwa hingga saat ini pemerintah belum menggunakan SAL untuk menutup kebutuhan anggaran, termasuk dalam menjaga stabilitas harga energi di dalam negeri.

Inflasi Maret 2026 Melandai ke 0,41%, Tekanan Turun tapi Risiko Masih Mengintai

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi pada Maret 2026 sebesar 0,41% secara bulanan (mtm), melambat dibandingkan Februari 2026 yang mencapai 0,68% (mtm). Secara rinci, Indeks Harga Konsumen (IHK) naik dari 110,57 pada Februari menjadi 110,95 pada Maret 2026, dengan inflasi tahun kalender (ytd) mencapai 0,94%. Pendorong utama inflasi bulanan masih berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang mencatat inflasi 1,07% (mtm) dengan andil 0,32%. Komoditas yang dominan mendorong kenaikan harga antara lain ikan segar, daging ayam ras, dan beras, disusul telur ayam ras, cabai rawit, serta daging sapi. Selain itu, bensin dan tarif angkutan antarkota juga turut memberi tekanan inflasi.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menegaskan, komoditas pangan masih menjadi pendorong utama inflasi bulanan. Secara tahunan, inflasi Maret 2026 tercatat 3,48% (yoy), turun cukup signifikan dari Februari 2026 yang mencapai 4,76% (yoy). Meski melandai, inflasi tahunan masih tergolong tinggi. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga menjadi penyumbang terbesar inflasi tahunan dengan andil 1,08%, terutama dipicu oleh kenaikan tarif listrik. Sementara itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi salah satu sumber tekanan inflasi dengan andil hampir 1% secara tahunan.

Berdasarkan komponennya, Ateng menjelaskan seluruh jenis inflasi, inti, harga diatur pemerintah, dan harga bergejolak, kompak mengalami kenaikan secara tahunan. Inflasi inti tercatat 2,52% (yoy), didorong antara lain oleh emas perhiasan, biaya pendidikan, hingga sewa rumah. Inflasi harga diatur pemerintah mencapai 6,08% (yoy), dipicu tarif listrik dan rokok. Adapun inflasi harga bergejolak sebesar 4,24% (yoy), didorong komoditas pangan seperti beras, daging ayam ras, dan telur. Ke depan, arah inflasi 2026 diperkirakan sangat bergantung pada kebijakan harga energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM). Jika pemerintah mempertahankan harga BBM, inflasi diproyeksikan berada di kisaran 2,72% hingga akhir tahun, masih dalam target Bank Indonesia, meski sedikit di atas asumsi APBN.

Gempa Magnitudo 7,6 Terjadi di Perairan Bitung Sulut, Picu Peringatan Tsunami

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa bumi magnitudo 7,6 yang terjadi di laut dekat Bitung, Sulawesi Utara, Kamis (2/4) pagi merupakan gempa megathrust akibat aktivitas subduksi Laut Maluku. Episenter gempa berada pada koordinat 1,25 LU–126,27 BT dengan kedalaman 33 kilometer, tergolong gempa dangkal dengan mekanisme pergerakan naik (thrust). Kondisi ini terjadi karena tekanan lempeng tektonik di zona subduksi yang sangat aktif di kawasan tersebut.

Pusat Studi Gempa Nasional (Pusgen) menjelaskan bahwa Laut Maluku merupakan wilayah tektonik yang unik karena berada dalam sistem subduksi ganda, di mana lempeng bumi terjepit dari dua arah sehingga menghasilkan tekanan besar yang kerap dilepaskan dalam bentuk gempa sesar naik. Mekanisme ini dinilai efektif mengangkat dasar laut secara tiba-tiba dan berpotensi memicu tsunami, meskipun tidak selalu menghasilkan gelombang besar. Selain deformasi vertikal dasar laut, kemungkinan longsoran bawah laut juga dapat menjadi faktor pemicu tambahan tsunami.

Gempa tersebut menimbulkan tsunami kecil setinggi 0,3 meter di Halmahera Barat dan 0,2 meter di Bitung. BNPB mengimbau masyarakat pesisir Sulawesi Utara dan Maluku Utara tetap menjauhi pantai hingga dinyatakan aman, tetap tenang, serta mengikuti informasi resmi pemerintah. Hingga pukul 07.00 WIB tercatat dua gempa susulan berkekuatan magnitudo 5,5 dan 5,2 yang berpusat di laut tanpa potensi tsunami, namun masih dirasakan masyarakat di wilayah terdampak.

Prabowo Kantongi Komitmen Rp 174 T dari Korsel, Ada Proyek CCS hingga Hunian BSD

Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Korea Selatan Lee Jae Myung menandatangani 10 MoU senilai US$4,98 miliar di Cheong Wa Dae. Potensi nilai total transaksi dapat naik menjadi US$10,26 miliar setelah pengumuman proyek investasi US$481,35 juta dan LoI senilai US$4,8 miliar.

Kedua pemimpin sepakat memperkuat kerja sama strategis melalui “special comprehensive strategic partnership” yang mencakup bidang ekonomi, pertahanan (termasuk galangan kapal) dan artificial intelligence. Mereka juga akan mengintegrasikan big data Indonesia dengan teknologi AI Korea Selatan untuk menyelesaikan berbagai persoalan kemanusiaan.

MoU mencakup proyek energi baru dan terbarukan, pengembangan lahan BSD City, carbon capture and storage, serta pengembangan ekosistem aset digital, sementara investasi diumumkan di sektor baterai, manufaktur tas ransel, pisau cukur, dan transportasi ramah lingkungan. LoI menargetkan ekspansi PT Krakatau POSCO senilai US$4 miliar dan pengadaan katoda tembaga senilai US$800 juta.

KPK: Presiden Prabowo dan Wapres Gibran sudah lapor kekayaan 2025

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka sudah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) periodik tahun pelaporan 2025.

Budi mengatakan masyarakat dapat mengakses LHKPN Presiden dan Wapres secara terbuka bila sudah dipublikasikan melalui laman elhkpn.kpk.go.id. Sementara itu, dia mengatakan KPK memandang pelaporan tepat waktu oleh Presiden dan Wapres sebagai teladan positif bagi seluruh penyelenggara negara atau wajib lapor.

Dengan demikian, kata dia, seluruh penyelenggara negara atau wajib lapor harus mempunyai komitmen tinggi untuk transparan dan akuntabel terhadap harta yang dimilikinya. Berdasarkan pengecekan manual pada laman elhkpn.kpk.go.id, LHKPN Presiden masih dalam proses publikasi. Sementara LHKPN Wapres sudah terpublikasi, dan tercatat memiliki kekayaan sekitar Rp27,9 miliar atau tepatnya Rp27.915.654.176.

Vonis Bebas Amsal Sitepu, Anggota DPR Minta APH Tak ‘Over-Kriminalitas’

Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Soedeson Tandra, mengapresiasi vonis bebas yang dijatuhkan kepada videografer Amsal Sitepu dan meminta aparat penegak hukum (APH) tidak melakukan “over-kriminalitas” terhadap rakyat kecil. Tandra menilai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Medan yang membebaskan Amsal dalam kasus dugaan korupsi video profil desa merupakan kemenangan bagi keadilan substantif.

Tandra menjelaskan bahwa perhatian besar Komisi III terhadap kasus Amsal Sitepu didasari oleh fungsi pengawasan sebagai wakil rakyat. Ia memastikan bahwa DPR tidak mencampuri urusan internal yudisial. Menurutnya, rekomendasi Komisi III dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) sebelumnya hanyalah imbauan agar hakim mempertimbangkan fakta secara jernih.

Sebagai legislator dari Fraksi Golkar, Tandra menegaskan bahwa keberpihakan terhadap rakyat kecil adalah instruksi langsung dari pimpinan partainya. Lebih lanjut, Tandra mengingatkan aparat penegak hukum, khususnya Korps Adhyaksa, untuk mulai mengadopsi semangat dalam KUHP dan KUHAP yang baru. Ia menekankan adanya pergeseran paradigma hukum di Indonesia, dari yang sebelumnya bersifat retributif menjadi keadilan restoratif.

Desak PBB Transparan, Menko Polkam Soroti Serangan di Libanon yang Tewaskan Prajurit TNI

Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago meminta PBB transparan dalam menyelidiki serangan di Libanon selatan yang menewaskan tiga personel TNI dalam misi perdamaian. Ia menilai, rentetan serangan yang menimpa personel TNI merupakan tindakan yang tidak dapat ditoleransi dan menunjukkan lemahnya komitmen pihak-pihak yang terlibat konflik terhadap perlindungan pasukan perdamaian.

Peristiwa tersebut juga meninggalkan duka mendalam bagi TNI, mengingat prajurit yang gugur merupakan bagian dari misi menjaga perdamaian dunia. Lebih lanjut, Djamari mengingatkan bahwa jika insiden ini tidak ditangani secara serius, potensi jatuhnya korban dari pasukan perdamaian negara lain di kawasan tersebut akan semakin besar. Karena itu, ia kembali menegaskan pentingnya sikap tegas, solid, dan konsisten dari PBB dalam menindaklanjuti hasil investigasi guna menjamin keamanan seluruh personel penjaga perdamaian.

Sebagai Pengarah Tim Koordinasi Misi Pemeliharaan Perdamaian (TKMPP), Kemenko Polkam juga akan meningkatkan sinergi dengan Kementerian Pertahanan, TNI, serta Kementerian Luar Negeri untuk memastikan perlindungan maksimal bagi personel yang bertugas di wilayah konflik. Selain itu, pemerintah berencana mengevaluasi kembali prosedur keamanan bagi prajurit agar selaras dengan dinamika situasi di Libanon selatan.

Purbaya Bakal Tambah Anggaran Subsidi BBM hingga Rp 100 T

Pemerintah memutuskan tidak menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi dan nonsubsidi pada April 2026 meski harga minyak global melonjak akibat perang di Timur Tengah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan telah menyiapkan anggaran tambahan untuk subsidi BBM hingga mencapai Rp 100 triliun. 

Purbaya menjelaskan, tambahan anggaran tersebut sepenuhnya untuk subsidi BBM. Sementara untuk kompensasi, masih dalam perhitungan. Purbaya menyebut, tidak adanya kenaikan harga BBM ini sementara ditanggung oleh PT Pertamina (Persero). Pertamina mampu menanggung beban tersebut karena pembayaran kompensasi BBM yang dilakukan pemerintah selama ini berjalan lancar.

Di sisi lain, Purbaya juga memastikan posisi fiskal masih berada dalam kondisi aman. Pemerintah masih memiliki dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) mencapai Rp 420 triliun yang dapat menjadi bantalan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

5 Situs Bersejarah di Sumut Ini Diusulkan Naik Status Jadi Cagar Budaya Nasional

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif (Disbudparekraf) mengusulkan peningkatan status lima objek cagar budaya menjadi cagar budaya nasional pada 2026. Usulan tersebut bertujuan memperkuat perlindungan dan pelestarian warisan sejarah daerah melalui dukungan anggaran dan kebijakan dari pemerintah pusat. Kepala Bidang Perlindungan dan Pemeliharaan Cagar Budaya Disbudparekraf Sumut, Rais Kari, menyebut pengajuan ini merupakan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Sumut hasil kajian mendalam terhadap nilai sejarah, budaya, dan kondisi fisik objek.

Lima objek yang diusulkan meliputi Candi Tandihat 1, 2, dan 3 di Kabupaten Padang Lawas sebagai peninggalan peradaban kuno; empat sumur minyak bersejarah di Kabupaten Langkat yakni Telaga Said, Telaga Tunggal, Telaga Aru, dan Telaga Putih yang menandai awal industri perminyakan Indonesia; Makam Papan Tinggi di Barus Utara, Tapanuli Tengah sebagai situs penting penyebaran Islam; Situs Hilimase di Nias Selatan yang merepresentasikan desa adat tua masyarakat Nias; serta Istana Maimun di Kota Medan, simbol kejayaan Kesultanan Deli yang dibangun pada 1888 oleh Sultan Ma’mun Al Rasyid Perkasa Alamsyah.

Menurut Rais, peningkatan status nasional diperlukan karena biaya perlindungan cagar budaya cukup besar sehingga membutuhkan kolaborasi pemerintah daerah dan pusat. Saat ini terdapat 894 cagar budaya tingkat kabupaten/kota dan 46 cagar budaya provinsi di Sumatera Utara. Secara nasional, pemerintah terus mendorong penambahan cagar budaya nasional yang hingga akhir 2025 berjumlah 313 objek. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai jumlah tersebut masih kecil dibandingkan potensi kekayaan budaya Indonesia, termasuk ribuan peninggalan sejarah yang belum terdaftar serta sekitar 19.000 koleksi Museum Nasional yang berpotensi menjadi cagar budaya nasional.

Pramono: ASN Jakarta tak Boleh Gunakan Kendaraan Pribadi saat WFH

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta menerapkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) sehari dalam sepekan untuk para aparatur sipil negara (ASN). Kebijakan itu akan ditetapkan pada hari Jumat setiap pekannya. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengatakan, kebijakan itu diterapkan setelah adanya keputusan resmi dari pemerintah pusat. Menurut dia, Pemprov Jakarta pasti akan melakukan pengawasan agar kebijakan itu benar-benar berjalan efektif, khususnya untuk mengurangi penggunaan energi.

Untuk mengantisipasi adanya ASN yang berpergian saat WFH, Pemprov Jakarta tidak memperkenankan mereka menggunakan kendaraan pribadi selama waktu bekerja. Pasalnya, hal itu justru membuat kebijakan tersebut tidak berdampak terhadap penghematan energi. Ia menambahkan, pihaknya tetap akan melakukan pengawasan kepada para ASN yang WFH. Dengan begitu, kebijakan tersebut akan berjalan efektif.

Menteri PKP Ajak BUMN Bangun Rusun untuk Kelas Menengah di Kota Besar

Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara terus mendorong optimalisasi aset BUMN untuk hunian masyarakat. Tak hanya warga prasejahtera, Ara juga meminta pemanfaatan aset BUMN untuk hunian vertikal atau rumah susun (rusun) bagi masyarakat kelas menengah di berbagai kota besar seperti Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, Semarang, Bandung, Tangerang, Depok, dan Bogor. Ara menyampaikan keterjangkauan hunian selama ini masih menjadi momok bagi masyarakat kelas menengah. Ia mengaku akan mempersiapkan aturan untuk skema penyaluran rusun bagi masyarakat kelas menengah.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik backlog kepemilikan rumah pada rumah tangga di Jakarta mencapai 40,59 persen, angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang besarnya 13 persen. Dari sisi wilayah administratif, Jakarta Pusat menjadi wilayah di DKI Jakarta dengan tingkat backlog tertinggi sebesar 55,83 persen atau sebanyak 146.729 rumah tangga. Untuk mengatasi backlog tersebut saat ini pemerintah bersama BUMN melakukan intervensi diantaranya dengan membangun rusun untuk warga bantaran rel di Pasar Senen dan Tanah Abang.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menyambut positif kolaborasi Kementerian PKP dengan BP BUMN sebagai implementasi government entrepreneurship. Qodari menyebut kolaborasi tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah menindaklanjuti arahan presiden. Qodari mengatakan pemerintah juga mendorong perluasan program pembangunan rusun ke kota-kota besar lain di Indonesia. Ia menyebut aset lahan KAI dan Angkasa Pura dapat dimanfaatkan untuk menekan tingkat backlog nasional.

Menaker: Kebijakan WFH Satu Hari Seminggu Bersifat Imbauan

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam seminggu bagi karyawan swasta bersifat imbauan. Imbauan ini mempertimbangkan kebutuhan operasional dan kebijakan masing-masing perusahaan, seperti disampaikan di Jakarta pada Rabu (1/4/2026). yasierli menambahkan, setiap perusahaan perlu mempertimbangkan karakteristik usaha serta aktivitas bisnis yang dijalankan agar tetap optimal dan menjaga produktivitas kerja karyawan.

Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor M/6/HK.04/III/2026 tentang Work From Home dan Program Optimasi Pemanfaatan Energi di Tempat Kerja dirancang untuk mendorong pemanfaatan energi secara bijak. Menaker berharap imbauan ini dimanfaatkan kalangan swasta untuk merancang program hemat energi bersama serikat buruh atau pekerja.

Yassierli juga menekankan pentingnya fleksibilitas dalam pengaturan kerja sebagai momentum adaptasi terhadap pola kerja baru yang lebih efisien. Surat edaran tersebut menyatakan bahwa perusahaan tetap wajib memberikan hak-hak pekerja, meskipun WFH, seperti gaji penuh dan cuti tahunan.

Sikap Trump Berubah Drastis, Perang Iran Bakal Diakhiri-Ini Waktunya

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan bahwa operasi militer terhadap Iran bisa dihentikan dalam waktu relatif dekat, menandai indikasi paling jelas sejauh ini bahwa konflik yang telah berlangsung selama sebulan mungkin telah memasuki fase akhir. “Kami akan segera pergi,” ujarnya, Selasa (31/3/2026) waktu setempat. Ia menambahkan bahwa penarikan dapat terjadi “dalam dua minggu, mungkin dua minggu, mungkin tiga.” Trump juga menegaskan bahwa penghentian operasi militer tidak harus bergantung pada tercapainya kesepakatan diplomatik dengan Teheran.

Sebaliknya, Trump menyatakan bahwa syarat utama bagi Washington untuk mengakhiri kampanye militer adalah melemahkan kemampuan Iran secara signifikan, terutama terkait potensi pengembangan senjata nuklir. Menurutnya, Iran harus “dimasukkan ke zaman batu,” sehingga tidak lagi memiliki kemampuan untuk segera memperoleh senjata nuklir. “Kemudian kami akan pergi,” kata Trump. Sementara itu, nada sedikit berbeda diungkapkan Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth yang menyatakan bahwa konflik bisa meningkat tajam jika Teheran tidak menyepakati kesepakatan damai.

Pernyataan tersebut langsung dibalas oleh Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Iran yang mengeluarkan ancaman baru terhadap perusahaan-perusahaan AS di kawasan mulai Rabu. Garda Revolusi menyebut 18 bisnis, termasuk Microsoft, Google, Apple, Intel, IBM, Tesla, dan Boeing sebagai target potensial. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araqchi mengatakan ia menerima pesan langsung dari utusan khusus AS Steve Witkoff, namun menegaskan bahwa itu bukan negosiasi resmi. Ia mengatakan pesan tersebut mencakup ancaman atau pertukaran pandangan yang disampaikan melalui “teman”.

Bos Antam Minta Produk Perak Murni Dibebaskan dari PPN 12%

PT Aneka Tambang Tbk meminta pemerintah menyamakan perlakuan pajak antara emas dan perak batangan dengan tak memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) produk perak murni. Saat ini, perak murni masih dikenakan PPN sebesar 12 persen, sementara emas batangan murni sudah mendapatkan fasilitas tersebut. Direktur Utama Antam, Untung Budiharto mengatakan perbedaan perlakuan pajak tersebut membuat industri perak kurang kompetitif dibandingkan emas batangan. Antam juga menyoroti perbedaan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 untuk pembelian emas antara BUMN dan non-BUMN. 

Tarif PPh 22 pembelian emas oleh bullion bank sebesar 0,25%, sementara BUMN dikenakan tarif 1,5%. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 51 Tahun 2025 yang mengatur ulang pemungutan PPh Pasal 22 atas impor dan pembelian emas batangan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Bulion. “BUMN ditarik 1,5% yang berarti enam kali lebih besar daripada non-BUMN,” kata Untung. Menurut Untung, perbedaan tarif tersebut menciptakan ketimpangan perlakuan pajak antara BUMN dan non-BUMN dalam industri logam mulia, sehingga Antam meminta adanya penyetaraan kebijakan perpajakan.

Sekutu Trump Pecah, Ramai Negara NATO Tolak Bantu AS di Perang Iran

Perpecahan di antara sekutu Barat makin terlihat setelah sejumlah negara Eropa dan NATO menolak atau membatasi dukungan terhadap operasi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran. Trump menuduh Prancis menghalangi pesawat yang membawa pasokan militer ke Israel melintasi wilayah udaranya. Istana kepresidenan Prancis mengatakan pihaknya terkejut dengan unggahan tersebut dan menegaskan keputusan itu sejalan dengan kebijakan Prancis sejak konflik dimulai. Menurut sumber, Israel ingin menggunakan wilayah udara Prancis untuk mengangkut senjata Amerika yang akan digunakan dalam perang melawan Iran.

Italia pekan lalu menolak izin bagi pesawat militer AS untuk mendarat di pangkalan udara Sigonella di Sisilia sebelum menuju Timur Tengah. Menteri Pertahanan Italia Guido Crosetto kemudian membantah adanya keretakan dengan Washington atau perubahan kebijakan. Ia menulis pesan di platform X bahwa pangkalan udara AS tetap aktif, namun Washington memerlukan izin khusus untuk penggunaan di luar perjanjian yang ada.

Sementara itu, Spanyol membela keputusannya menutup sepenuhnya wilayah udara bagi pesawat AS yang terlibat dalam serangan terhadap Iran. Perdana Menteri Pedro Sanchez menjadi salah satu pengkritik paling vokal terhadap serangan AS dan Israel. Menteri Pertahanan Margarita Robles mengatakan Spanyol hanya akan mengizinkan penggunaan pangkalan militernya untuk pertahanan kolektif sekutu NATO. Trump juga menyoroti Inggris sebagai negara yang tidak membantu, tepat saat Istana Buckingham mengonfirmasi Raja Charles III dan Ratu Camilla akan melakukan kunjungan kenegaraan ke AS pada akhir April.

Tarif Listrik per 1 April 2026 Resmi Ditetapkan, Token Rp 50.000 Dapat Berapa kWh?

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) resmi menetapkan tarif listrik yang berlaku mulai 1 April 2026. Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Tri Winarno mengatakan, tarif listrik triwulan II (April-Juni) Tahun 2026 tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya. Keputusan tersebut ditetapkan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku serta mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.

Berikut rincian besaran kWh yang diperoleh jika beli token Rp 50.000 untuk masing-masing golongan pelanggan rumah tangga non-subsidi di Jakarta:

  • Rumah tangga daya 900 VA
    • (Rp 50.000 – 2,4 persen) : Rp 1.352 = kWh yang didapatkan
    • (Rp 50.000 – Rp 1.200) : Rp 1.352 = kWh yang didapatkan
    • Rp 48.800 : Rp 1.352 = kWh yang didapatkan
    • Rp 48.800 : Rp 1.352 = 36,09 kWh.
  • Rumah tangga daya 1.300-2.200 VA
    • (Rp 50.000 – 2,4 persen) : Rp 1.444,70 = kWh yang didapatkan
    • (Rp 50.000 – Rp 1.200) : Rp 1.444,70 = kWh yang didapatkan
    • Rp 48.800 : Rp 1.444,70 = kWh yang didapatkan
    • Rp 48.800 : Rp 1.444,70 = 33,78 kWh.
Board of Peace: Ujian Bagi Politik Luar Negeri Indonesia

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mawengkang menegaskan Pemerintah Indonesia menangguhkan pembahasan terkait keikutsertaan dalam Board of Peace (BoP). Namun, Indonesia masih berstatus sebagai anggota dan tidak keluar dari forum tersebut.

Langkah hold ini menunjukkan Indonesia tidak sepenuhnya mundur namun juga tidak aktif melanjutkan keterlibatan. Pemerintah menyebutnya sebagai bagian dari kehati-hatian diplomasi dan terus melakukan evaluasi. Hal ini menunjukkan belum matangnya arah kebijakan forum tersebut. Fokus pemerintah bergeser ke langkah-langkah mitigasi terhadap konflik dan upaya perlindungan warga negara Indonesia (WNIO di kawasan Timur Tengah yang terdampak langsung.

Kritik publik menguat terkait keikutsertaan Indonesia dalam BoP dan meluncurkan petisi yang menilai tindakan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran bertentangan dengan prinsip hukum internasional dan menilai BoP sebagai Board of War.

Mantan Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa menyatakan beliau tidak akan menyarankan bergabung dengan BoP mengingat ketidakjelasan piagam pembentukan BoP yang membahas isu penting seperti Gaza dan Palestina. Serta, ketiadaan peran Dewan Keamanan PBB maupun representasi Palestina dalam struktur organisasi. Struktur kekuasaannya juga terlalu terpusat pada satu sosok Donald J. Trump. Sebaiknya pemerintah menjaga jarak dari konflik, menunda partisipasi hingga situasi menjadi jelas, dan opsi terakhir dan paling ekstrem adalah keluar dari BoP. Keputusan terkait BoP tidak hanya soal keanggotaan melainkan juga arah besar diplomasi Indonesia ke depan.

Mendagri Terbitkan Surat Edaran WFH untuk ASN di Pemerintah Daerah

Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), menerbitkan Surat Edaran (SE) nomor 800.1.5/3349/SJ mengenai Transformasi Budaya Kerja ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah per tanggal 31 Maret 2026. SE tersebut berlaku mulai Rabu, 1 April 2026 dengan penetapan work from home (WFH) setiap hari Jumat.

Kepala daerah diminta untuk mengatur jadwal kerja WFH dan work from office (WFO) sesuai dengan komposisi dan proporsi ASN. Serta mendorong penguatan layanan digital. Namun aturan tersebut dikecualikan bagi jabatan pimpinan tinggi madya dan pratama di tingkat provinsi. Sementara di tingkat kabupaten/kota, jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator (eselon III), camat, lurah, dan kepala desa tidak diperbolehkan WFH. Unit-unit sektor pelayanan publik juga dikecualikan dari kebijakan WFH setiap Jumat.

PMI Manufaktur Indonesia Turun Tajam pada Maret 2026, Terdampak Konflik Timur Tengah

Kinerja sektor manufaktur Indonesia menunjukkan perlambatan signifikan pada akhir kuartal I-2026. Indeks PMI (Purchasing Manager’s Index) Manufaktur Indonesia yang dirilis S&P Global tercatat turun ke level 50,1 pada Maret 2026, dari 53,8 pada Februari, menandakan kondisi operasional yang nyaris stagnan. Penurunan ini dipicu oleh melemahnya permintaan dan gangguan pasokan bahan baku, yang sebagian besar dipengaruhi oleh konflik di Timur Tengah. Data survei menunjukkan bahwa volume output dan pesanan baru kembali mengalami kontraksi setelah sebelumnya sempat tumbuh.

Ekonom S&P Global Market Intelligence, Usamah Bhatti, mengungkapkan bahwa penurunan output pada Maret menjadi yang terdalam dalam sembilan bulan terakhir. Selain itu, permintaan ekspor juga mencatat penurunan tajam, memperburuk kinerja sektor manufaktur secara keseluruhan. Bhatti menambahkan, perang di Timur Tengah memberikan tekanan signifikan terhadap harga dan pasokan bahan baku, yang kemudian berdampak pada produksi dan permintaan serta mendorong inflasi biaya ke level tertinggi dalam dua tahun. Dari sisi harga, tekanan inflasi semakin meningkat.

Harga input naik ke level tertinggi sejak Maret 2024, sementara harga output mencatat kenaikan tercepat sejak Juni 2022. Kenaikan ini didorong oleh kelangkaan material dan keterlambatan pengiriman, yang bahkan menjadi yang paling parah sejak Oktober 2021. Melemahnya permintaan juga berdampak pada aktivitas produksi dan tenaga kerja. Perusahaan mulai mengurangi aktivitas pembelian untuk pertama kalinya sejak Juli 2025 serta menekan jumlah tenaga kerja meski dalam skala terbatas. “Data bulan Maret menyoroti kerentanan sektor manufaktur Indonesia terhadap perang, khususnya dari sisi harga dan pasokan,” pungkas Bhatti.

Resmi! ASN Pusat dan Daerah WFH Setiap Jumat

Pemerintah resmi mengumumkan pemberlakuan work from home atau (WFH) satu kali dalam seminggu pada hari Jumat untuk ASN. Aturan ini ditujukan untuk mengantisipasi dampak rambatan konflik di Timur Tengah yang memengaruhi gejolak harga energi dunia.

Kebijakan ini menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merupakan langkah antisipasi pemerintah dalm program transformasi budaya kerja nasional yang menjunjung konsep efisiensi yg modern. Kebijakan ini akan di rinci dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi (PANRB). Kebijakan juga akan mencakup pembatasan penggunaan kendaraan dinas sebesar 50%

RI di Depan Israel soal 3 TNI di UNIFIL Tewas: 285 Juta Warga Marah

Wakil Tetap RI untuk PBB di New York Umar Hadi menyampaikan duka dan kemarahan warga Indonesia di hadapan Israel, usai tiga anggota TNI yang bertugas di UNIFIL tewas. Umar menyampaikan pernyataan itu saat pidato dalam rapat darurat Dewan Keamanan PBB yang digelar pada Selasa (31/3). Rapat ini dihadiri perwakilan tetap Israel untuk PBB Danny Danon. “Saya juga ingin mengucapkan terima kasih, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan rasa duka cita, kemarahan, dan frustrasi lebih dari 285 juta penduduk Indonesia,” kata Umar saat pidato yang disiarkan di kanal YouTube PBB.

Dia lalu berujar, “Saya yakin, rasa duka cita, kemarahan, dan frustrasi ini juga dirasakan secara luas oleh masyarakat dunia.” Dalam rapat tersebut, Umar mengenang tiga anggota TNI yang tewas imbas serangan Israel di Lebanon. “Izinkan saya memulai dengan menghormati kenangan para pasukan perdamaian yang gugur dengan menyebutkan nama-nama mereka di Ruang Sidang yang Terhormat ini,” kata Hadi. “Zulmi Aditya Iskandar, kapten infanteri, berusia 33 tahun; Muhammad Nur Ichwan, Sersan Satu, berusia 25 tahun; Farizal Rhomadhon, kopral, 27 tahun,” imbuhnya.

Umar menegaskan Indonesia tak bisa menerima pembunuhan terhadap pasukan penjaga perdamaian ini. Tiga anggota TNI yang bertugas di UNIFIL tewas hanya dalam kurun waktu dua hari akibat serangan Israel ke Lebanon Selatan. Dalam rapat tersebut, Umar juga menyampaikan kecaman Indonesia terkait serangan tersebut. “Indonesia mengutuk keras serangan keji terhadap para pasukan penjaga perdamaian yang bertugas di UNIFIL pada tanggal 29 dan 30 Maret 2026,” kata dia.

Gaduh Antivaksin Jadi ‘Biang Kerok’ Kasus Campak Ngegas Lagi, Inikah Kaitannya?

Gerakan antivaksin disebut turut berkontribusi terhadap menurunnya capaian imunisasi di Indonesia, yang berdampak pada meningkatnya kembali kasus campak dan rubella. Ketua Satgas Vaksinasi PAPDI, dr Sukamto Koesnoe, menyampaikan bahwa cakupan imunisasi dosis pertama turun dari 92 persen pada 2025 menjadi 82 persen, sedangkan dosis kedua menurun dari 82,3 persen menjadi 77,6 persen. Angka tersebut masih jauh dari target 95 persen yang direkomendasikan WHO untuk mencapai kekebalan kelompok (herd immunity).

Menurut dr Sukamto, jumlah kelompok antivaksin sebenarnya tidak besar, namun penyebaran informasi yang masif di media sosial membuat banyak masyarakat menjadi ragu terhadap vaksinasi. Keraguan ini sering berujung pada penundaan bahkan penolakan imunisasi, sehingga berpengaruh pada penurunan cakupan vaksinasi nasional.

Selain faktor antivaksin, tingginya mobilitas masyarakat juga dinilai mempercepat penyebaran penyakit, terutama dari daerah yang mengalami wabah. Karena itu, peran tenaga medis menjadi sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap vaksin. Berdasarkan penelitian CDC Amerika Serikat, komunikasi aktif dan persuasif dari dokter mampu meningkatkan keberhasilan vaksinasi hingga lebih dari 70 persen, bahkan dapat mengubah keputusan pasien yang awalnya menolak vaksin.

WFH ASN Bisa Hemat Rp 6,2 T, Ini Alasan Pemerintah Pilih Hari Jumat

Pemerintah menetapkan hari Jumat untuk menerapkan kebijakan work from home (WFH) pada hari Jumat bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berlaku mulai April 2026. Kebijakan WFH sehari dalam sepekan ini diperkirakan dapat menghemat kompensasi atau subsidi BBM mencapai Rp 6,2 triliun. Adapun penghematan kompensasi atau subsidi BBM pada total pembelanjaan masyarakat, dilakukan antara lain dengan membatasi pembelian harian BBM maksimal 50 liter per kendaraan. Airlangga dalam kesempatan tersebut juga menjelaskan, alasan pemerintah memilih hari Jumat untuk pelaksanaan WFH ASN. Salah satunya karena sejumlah kementerian sebenarnya telah menerapkan kerja satu minggu empat hari setelah pandemi Covid-19. 

Strategi RI Lawan Dampak Perang Iran: WFH hingga Batasi Beli BBM Subsidi

Pemerintah mengeluarkan kebijakan work‑from‑home satu hari per minggu bagi ASN, khususnya pada hari Jumat, sementara sektor swasta menyesuaikannya lewat surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan; sektor layanan publik dan strategis dikecualikan. Diberlakukan pembatasan BBM subsidi sebesar 50 liter per kendaraan per hari serta percepatan penggunaan biodiesel B‑50 mulai 1 Juli 2026, dengan target penghematan subsidi hingga Rp 48 triliun dan potensi surplus solar. Pemerintah juga memotong alokasi perjalanan dinas (50 % domestik, 70 % luar negeri), mengurangi hari distribusi MBG menjadi lima hari per minggu (kecuali daerah 3T, asrama, dan wilayah dengan stunting tinggi) serta menahan kenaikan harga BBM per 1 April 2026.

Poin-poin Penting Kebijakan Pemerintah: Soal BBM hingga WFH Tiap Jumat

Pemerintah mengambil sejumlah kebijakan mitigasi risiko untuk menghadapi dinamika global dan tekanan energi, antara lain penerapan bekerja dari rumah (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap Jumat, efisiensi perjalanan dinas, serta dorongan penggunaan bahan bakar minyak (BBM) secara bijak. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut kebijakan WFH satu hari dalam sepekan berpotensi menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp6,2 triliun dari pengurangan kompensasi BBM, sementara potensi penghematan konsumsi BBM masyarakat diperkirakan mencapai Rp59 triliun. Kebijakan WFH berlaku bagi ASN pusat dan daerah, namun sejumlah jabatan strategis di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dikecualikan, sedangkan pengaturan sektor swasta akan disusun oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

Selain itu, pemerintah membatasi perjalanan dinas ASN sebagai bagian dari efisiensi anggaran, yakni perjalanan dalam negeri dipangkas hingga 50 persen dan luar negeri hingga 70 persen. Langkah ini diiringi refocusing dan prioritisasi belanja kementerian dan lembaga dengan potensi pengalihan anggaran sebesar Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun ke program yang lebih produktif dan berdampak langsung bagi masyarakat. Di sektor pendidikan, pemerintah memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung secara tatap muka lima hari dalam seminggu tanpa penerapan pembelajaran jarak jauh, serta tidak ada pembatasan kegiatan olahraga maupun ekstrakurikuler sekolah.

Di bidang energi, pemerintah memastikan harga BBM, termasuk Pertalite dan Pertamax, tidak mengalami kenaikan per 1 April meski harga minyak dunia meningkat akibat konflik global. Pemerintah juga menjamin stok BBM nasional aman dan mengimbau masyarakat tidak melakukan panic buying. Namun, untuk menjaga distribusi yang adil, pembelian BBM subsidi jenis Pertalite dan solar dibatasi maksimal 50 liter per kendaraan per hari melalui sistem barcode MyPertamina, kecuali bagi kendaraan umum. Pemerintah berharap masyarakat turut berperan dalam penghematan energi dengan menggunakan BBM secara bijak di tengah tekanan harga minyak global.

Menaker Ingatkan Sanksi bagi Perusahaan yang Tak Patuh Aturan THR

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa tunjangan hari raya (THR) keagamaan merupakan hak normatif pekerja yang wajib dibayarkan penuh oleh perusahaan tanpa pemotongan apa pun. Ia menekankan alasan seperti absensi pekerja maupun kondisi ekonomi perusahaan tidak dapat dijadikan dasar untuk mengurangi pembayaran THR. Pemerintah juga mengingatkan adanya sanksi bagi perusahaan yang melanggar, termasuk denda sebesar 5 persen dari total THR apabila terjadi keterlambatan pembayaran, tanpa menghapus kewajiban utama perusahaan untuk melunasinya.

Sebagai bentuk pengawasan, Menaker melakukan inspeksi mendadak ke salah satu perusahaan di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, setelah menerima laporan melalui Posko THR Keagamaan 2026 Kementerian Ketenagakerjaan. Perusahaan yang mempekerjakan sekitar 951 pekerja tersebut dilaporkan belum membayar THR sesuai ketentuan, meski pembayaran seharusnya dilakukan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya. Setelah pemeriksaan, manajemen perusahaan menyatakan komitmen untuk melunasi sisa pembayaran THR paling lambat 2 April 2026.

Kasus ini bermula dari aduan pekerja pada 16 Maret 2026 yang menyebutkan THR belum dibayarkan, kemudian sebagian pembayaran dilakukan pada 18 Maret namun tidak penuh. Menaker menegaskan bahwa alasan kesulitan ekonomi perusahaan maupun kesalahpahaman terkait tingkat kehadiran pekerja tidak dapat dibenarkan. Pemerintah akan terus melakukan pemantauan ketat guna memastikan seluruh perusahaan mematuhi regulasi dan hak pekerja terpenuhi sesuai peraturan perundang-undangan.

DJP Catat Penerimaan Pajak Digital per Februari 2026 Tembus Rp48,11 T

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat penerimaan pajak dari sektor ekonomi digital mencapai Rp48,11 triliun hingga 28 Februari 2026. DJP merinci, penerimaan tersebut berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) sebesar Rp37,40 triliun, pajak kripto Rp1,96 triliun, pajak fintech (peer-to-peer lending) Rp4,64 triliun, serta pajak melalui Sistem Informasi Pengadaan Pemerintah (SIPP) sebesar Rp4,11 triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Inge Diana Rismawanti menjelaskan, hingga akhir Februari 2026, DJP telah menunjuk 260 pelaku usaha PMSE sebagai pemungut PPN. Dari jumlah tersebut, sebanyak 223 telah melakukan pemungutan dan penyetoran dengan total Rp37,40 triliun.

Setoran PPN PMSE tercatat meningkat dari tahun ke tahun, mulai Rp731,4 miliar pada 2020, Rp3,9 triliun pada 2021, Rp5,51 triliun pada 2022, Rp6,76 triliun pada 2023, Rp8,44 triliun pada 2024, Rp10,32 triliun pada 2025, hingga Rp1,74 triliun pada awal 2026. Sementara itu, penerimaan pajak kripto mencapai Rp1,96 triliun hingga Februari 2026. Nilai tersebut terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh) 22 sebesar Rp1,09 triliun dan PPN dalam negeri sebesar Rp875,31 miliar. Dari sektor fintech, penerimaan pajak tercatat sebesar Rp4,64 triliun. Angka ini berasal dari PPh 23, PPh 26, serta PPN atas layanan pinjaman daring. Adapun penerimaan pajak dari SIPP mencapai Rp4,11 triliun, yang terdiri dari PPh Pasal 22 sebesar Rp317,34 miliar dan PPN sebesar Rp3,8 triliun.

Tantangan MBG di Daerah 3T, Pakar Kesehatan Ingatkan Distribusi hingga Risiko Gizi Tak Seimbang

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) dinilai menghadapi berbagai tantangan serius, terutama terkait distribusi pangan dan ketergantungan logistik. Pakar epidemiologi Dicky Budiman mengingatkan bahwa tanpa perencanaan matang dan berbasis pangan lokal, program ini berisiko tidak berkelanjutan bahkan berpotensi menjadi pemborosan anggaran. Ia menilai kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur di wilayah 3T membuat implementasi program tidak bisa disamakan dengan daerah lain, sehingga pendekatan berbasis sumber daya lokal menjadi kunci keberhasilan.

Selain persoalan distribusi, Dicky juga menyoroti risiko munculnya ketergantungan masyarakat terhadap bantuan pemerintah apabila program tidak dibarengi penguatan sistem kemandirian keluarga dan komunitas. Ia menekankan adanya potensi ketidakseimbangan gizi, di mana makanan yang diberikan mungkin hanya memenuhi kebutuhan kalori tanpa mencukupi protein dan mikronutrien penting. Keterbatasan fasilitas sanitasi dan penyimpanan di daerah 3T juga meningkatkan risiko keracunan makanan massal apabila standar keamanan pangan tidak dijaga dengan baik.

Sebagai solusi, Dicky mendorong integrasi program MBG dengan intervensi seribu hari pertama kehidupan melalui pendekatan terpadu, seperti dapur sekolah atau dapur komunitas yang melayani siswa, ibu hamil, dan balita sekaligus. Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan distribusi MBG di wilayah 3T dilakukan dengan skema berbeda, yakni pemberian makanan kering seperti susu, buah, dan roti guna menyesuaikan keterbatasan infrastruktur dan penyimpanan. BGN menegaskan seluruh distribusi tetap mengacu pada standar gizi nasional, sementara di wilayah non-3T tetap menggunakan skema makanan segar yang didistribusikan lima hari sekolah serta layanan khusus bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita hingga hari Sabtu.



Pemerintah Berlakukan B50 Mulai 1 Juli 2026, Bakal Hemat Rp 48 Triliun

Pemerintah akan mewajibkan penggunaan biodiesel campuran 50 % (B‑50) mulai 1 Juli 2026, yang diproyeksikan mengurangi penggunaan BBM berbasis fosil hingga 4 juta kilo liter per tahun serta menghemat subsidi diperkirakan Rp 48 triliun dalam enam bulan pertama. PT Pertamina telah siap mengimplementasikan kebijakan ini, dengan Indonesia yang sejak 2016 secara bertahap menaikkan standar dari B‑10 ke B‑40 pada 2025.

Menteri ESDM menilai B‑50 akan menimbulkan surplus Solar tahun ini berkat operasional RDMP Kilang Balikpapan. GAPKI memperingatkan bahwa B‑50 dapat menurunkan ekspor CPO sekitar 3 juta ton per tahun bila produksi tidak ditingkatkan, mengingat konsumsi domestik terus naik sementara produksi CPO masih stagnan.

BEI Resmi Berlakukan Aturan Free Float Saham 15%, Bagaimana Ketentuannya?

BEI mengubah definisi dan meningkatkan batas minimum free float menjadi 15 % untuk tetap tercatat, serta memperkenalkan tiering baru 15‑20‑25 % untuk pencatatan awal berbasis kapitalisasi pasar. Perusahaan dengan kapitalisasi ≥ Rp5 triliun yang free float < 12,5 % wajib mencapai 12,5 % sebelum 31 Maret 2027 dan 15 % sebelum 31 Maret 2028; yang sudah berada 12,5‑15 % harus 15 % pada 31 Maret 2027, sedangkan yang < Rp5 triliun memiliki tenggat 31 Maret 2029.

Dalam rangka mendukung implementasi penyesuaian ini, BEI akan melakukan sosialisasi dan pendampingan berkelanjutan kepada perusahaan tercatat sejak pemberlakuan peraturan I-A ini. BEI memberikan masa transisi, hot desk, roadshow, dan pendampingan lainnya, serta menekankan peningkatan GCG, pelatihan berkelanjutan bagi Direksi, Komisaris, dan Komite Audit, untuk meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor.

TNI Sempat Datangi RSCM untuk Periksa Andrie Yunus

Pusat Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (Puspom TNI) masih melanjutkan proses hukum terkait keterlibatan empat prajurit aktif dalam penyerangan terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus. Pelaku menyiram Andrie dengan air keras pada 12 Maret 2026. Perwakilan TNI sempat mendatangi lokasi perawatan Andrie untuk meminta keterangan. Kuasa hukum korban, Daniel Winarta, mengatakan sekitar lima anggota TNI datang pada 19 Maret 2026. “Pada 19 Maret 2026 memang ada sekitar lima orang dari TNI yang datang,” kata Daniel pada Selasa, 31 Maret 2026. Namun, permintaan keterangan tersebut tidak terlaksana karena kondisi Andrie belum pulih sepenuhnya. Daniel menjelaskan Andrie masih dirawat di ruang intensif sehingga belum dapat menerima kunjungan selain dari keluarga. “Korban masih dirawat di ruang intensif, sehingga belum bisa ditemui siapa pun kecuali keluarga,” ujarnya.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Aulia Dwi Nasrullah, membenarkan upaya permintaan keterangan tersebut. Ia menyatakan dokter belum mengizinkan pemeriksaan dengan alasan kesehatan korban. “Dokter belum mengizinkan dengan alasan kesehatan,” kata Aulia dalam keterangan tertulisnya pada Selasa, 31 Maret 2026.

TNI juga telah mengirim surat kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mengajukan permohonan pemeriksaan terhadap Andrie. Sebelumnya, LPSK menyatakan telah memberikan perlindungan kepada Andrie setelah menerima laporan dari keluarga dan kuasa hukum.

WFH ASN Bisa Hemat Rp 6,2 T, Ini Alasan Pemerintah Pilih Hari Jumat

Pemerintah menetapkan hari Jumat sebagai hari work from home (WFH) bagi ASN mulai April 2026, diperkirakan menghemat subsidi BBM sebesar Rp 6,2 triliun dan total belanja BBM masyarakat hingga Rp 59 triliun melalui pembatasan pembelian harian maksimal 50 liter per kendaraan. Jumat dipilih karena sebagian kementerian sudah menerapkan kerja empat hari, serta jam istirahat yang lebih panjang karena Salat Jumat, sementara pelayanan publik, perbankan, dan pasar modal tetap beroperasi dengan pengaturan aplikasi kantor.

Kebijakan diatur lewat Surat Edaran MenPAN‑RB dan Mendagri, dengan batas penggunaan kendaraan dinas 50 % kecuali operasional dan listrik; sektor publik tertentu dikecualikan, pendidikan tetap tatap muka, dan penerapan WFH di swasta mengikuti surat edaran Ketenagakerjaan.

Komisi III apresiasi penangguhan penahanan Amsal Sitepu oleh PN Medan

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengapresiasi Pengadilan Negeri (PN) Medan atas dikabulkannya penangguhan penahanan videografer yang menjadi terdakwa kasus dugaan penggelembungan anggaran proyek di sebuah desa di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Dia menilai bahwa dikabulkannya penangguhan penahanan tersebut adalah wujud konkret kepekaan pengadilan terhadap rasa keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Adapun, Komisi III DPR RI merupakan pihak yang mengajukan penangguhan penahanan terhadap Amsal. Untuk itu, kata dia, Komisi III DPR RI mengharapkan Amsal mendapatkan keadilan saat menjalani sidang putusan di PN Medan pada Rabu (1/4).

Adapun, PN Medan dikabarkan mengabulkan permohonan penangguhan penahanan terhadap Amsal Sitepu pada Selasa ini. PN Medan pun dijadwalkan akan menggelar sidang vonis terhadap Amsal pada Rabu (1/4). Sebelumnya, Komisi III DPR RI menyerukan agar majelis hakim mempertimbangkan untuk menjatuhkan putusan bebas atau ringan kepada Amsal Sitepu.

Komisi III DPR RI juga menyatakan majelis hakim perlu mempertimbangkan fakta persidangan dan mengikuti nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat.

Dewas KPK Tindaklanjuti Aduan Pengalihan Penahanan Yaqut Cholil Qoumas

Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tengah menindaklanjuti sejumlah laporan masyarakat terkait pengalihan status penahanan tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, Yaqut Cholil Qoumas, beberapa waktu lalu. Ketua Dewas KPK, Gusrizal, mengatakan proses penanganan laporan tersebut dilakukan sesuai prosedur dan ketentuan operasional yang berlaku. Ia juga mengapresiasi partisipasi publik dalam mengawasi proses penegakan hukum di KPK.

Gusrizal menjelaskan bahwa laporan masyarakat mulai diterima sejak 25 Maret 2026. Aduan tersebut mempertanyakan dasar hukum serta pertimbangan etik atas keputusan pengalihan status penahanan Yaqut dari rumah tahanan negara (rutan) menjadi tahanan rumah. Ia menambahkan, setiap laporan yang masuk telah diterima dan didisposisi sejak 30 Maret 2026 untuk segera ditindaklanjuti.

Dewas KPK, lanjutnya, berkomitmen untuk terus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal, termasuk memantau setiap tahapan penanganan perkara kuota haji, khususnya dari sisi etik dan perilaku insan KPK agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan. Karena itu, masyarakat diharapkan tetap aktif memberikan pengawasan dan masukan yang konstruktif terhadap lembaga antirasuah tersebut. Menurut Gusrizal, independensi dan integritas KPK hanya dapat terjaga apabila mekanisme check and balance antara internal lembaga dan publik berjalan dengan baik demi menegakkan keadilan.

Persis: Gugurnya TNI Oleh Israel di Lebanon Jadi Momentum Kaji Ulang Posisi RI di BOP

Israel membunuh sejumlah personel TNI di Lebanon yang menjadi bagian dari Pasukan Sementara PBB di Lebanon (UNIFIL) untuk menjaga perdamaian. Peristiwa tersebut, menurut Ketua Bidang Garapan (Bidgar) Hubungan Luar Negeri Pimpinan Pusat Persis, Arip Rahman menjadi momen bagi pemerintah Indonesia untuk belajar dan menegaskan posisinya di Dewan Perdamaian (Board of Peace/ BoP).

Dia menegaskan, jangan sampai nanti Indonesia kirim pasukan perdamaian ke Rafah tapi keselamatannya tidak terjamin. Apa yang terjadi di Lebanon yakni wafatnya personel TNI, jangan sampai terjadi ketika nanti TNI dikirim ke Rafah, Palestina. Maka, peristiwa yang menimpa TNI di Lebanon menjadi pelajaran bagi pemerintah Indonesia untuk memikirkan ulang rencana mengirim pasukan ke Palestina.

Menurut Arip pemerintah Indonesia bisa menekan Donald Trump di momen ini. Kalau memang Trump ingin Indonesia hadir di BoP dan mengirim pasukan ke Palestina, maka Trump harus bisa membuktikan adanya perlindungan terhadap TNI dan umat Islam di Lebanon serta Palestina.

PAPDI: Vaksinasi Campak Penting bagi Orang Dewasa di Indonesia

Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI) menekankan pentingnya vaksinasi campak bagi orang dewasa di Indonesia. Menurut dr. Sukamto Koesnoe, Sp.PD, K-A.I, FINASIM, sekitar delapan persen kasus campak di Indonesia ditemukan pada orang dewasa. Penyebab utama adalah waning immunity, yaitu kondisi ketika kadar antibodi menurun sekitar 15 hingga 20 tahun setelah vaksinasi. Selain itu, banyak orang dewasa tidak memiliki catatan imunisasi lengkap, yang menyebabkan perlindungan terhadap virus tidak optimal.

Vaksinasi merupakan cara paling efektif untuk membentuk kekebalan dan menekan penularan. Selain melindungi individu, vaksinasi juga berperan dalam membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok yang dapat melindungi bayi, ibu hamil, serta individu dengan gangguan sistem imun yang tidak dapat divaksin. Berdasarkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) cakupan vaksinasi campak setidaknya harus mencapai sekitar 90 persen hingga lebih dari 95 persen untuk membentuk kekebalan kelompok yang optimal. PAPDI menilai peningkatan cakupan vaksinasi pada orang dewasa penting dilakukan untuk mendukung pengendalian campak di tengah mobilitas masyarakat yang tinggi.

MPD: Pembatasan medsos cegah perundungan dan jaga mental anak

Majelis Pendidikan Daerah (MPD) Kabupaten Nagan Raya, Aceh menyatakan langkah pemerintah membatasi media sosial sebagai langkah tepat dalam memberikan perlindungan anak dari tindakan perundungan siber (cyberbullying). Hal tersebut disampaikan berkaitan dengan Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2025 tentang Pelindungan Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) yang membatasi anak usia 16 tahun ke Bawah dari platform digital.

Menurut Wakil Ketua MPD Kabupaten Nagan Raya, Aceh, Ardiansyah, batasan usia 16 tahun merupakan instrumen penting untuk melindungi masa pembentukan karakter anak. Selain menjaga kesehatan mental, langkah ini juga sebagai upaya untuk mencegah kecanduan media sosial dan game online yang menghambat interaksi sosial nyata. Dalam tinjauan akademisnya, Ardiansyah yang juga merupakan akademisi di STIA Pelita Nusantara Nagan Raya, Aceh menjelaskan bahwa ketiadaan batasan hukum dalam penggunaan media sosial dapat memicu degradasi kemampuan akademik dan sosial.

Dia menyebutkan, ada beberapa ancaman nyata yang menjadi landasan dukungan terhadap aturan ini, di antaranya risiko masif terhadap pornografi dan informasi yang tidak sesuai umur. Kemudian perlindungan anak dari tindakan perundungan siber (cyberbullying), serta mencegah kecanduan media sosial dan game online yang menghambat interaksi sosial nyata.

Palestina Kutuk Hukuman Mati yang Disahkan Israel: Legitimasi Pembunuhan

Otoritas Palestina mengutuk pengesahan undang-undang oleh parlemen Israel yang akan mengizinkan eksekusi mati warga Palestina yang dihukum karena serangan mematikan. Palestina menyebut hukuman mati yang disahkan Israel sebagai “eskalasi berbahaya”. Dilansir Al Jazeera, Selasa (31/3/2026), dalam sebuah unggahan di X, Kementerian Luar Negeri Palestina yang berbasis di Ramallah mengatakan “Israel tidak memiliki kedaulatan atas tanah Palestina”. “Undang-undang ini sekali lagi mengungkapkan sifat sistem kolonial Israel, yang berupaya melegitimasi pembunuhan di luar hukum di bawah kedok legislatif,” kata kementerian tersebut.

Parlemen Israel telah mengesahkan undang-undang yang menyetujui hukuman mati bagi warga Palestina yang terbukti membunuh warga Israel. Pengesahan RUU tersebut menandai kemenangan besar bagi sayap kanan Israel, yang telah mendorong keras langkah ini. Perdana Menteri (PM) Benjamin Netanyahu datang ke ruang sidang untuk memberikan suara “ya” secara langsung. Undang-undang tersebut menjadikan hukuman mati dengan cara digantung sebagai hukuman standar bagi warga Palestina di Tepi Barat yang diduduki dan terbukti melakukan pembunuhan.

Undang-undang tersebut juga memberi pengadilan Israel wewenang untuk menjatuhkan hukuman mati atau penjara seumur hidup kepada warganya sendiri. Hukuman ini tidak berlaku surut, dan hanya akan berlaku untuk kasus-kasus di masa mendatang. Langkah ini telah dikecam keras oleh kelompok hak asasi manusia Israel dan Palestina, yang mengatakan bahwa itu rasis, kejam, dan tidak mungkin mencegah serangan oleh penyerang Palestina. Diperkirakan akan menghadapi tantangan hukum di Mahkamah Agung Israel.

Pemerintah Diharapkan Tahan Kenaikan BBM Subsidi untuk Jaga Inflasi

Kondisi geopolitik di Timur Tengah yang kian memanas, mendorong kenaikan harga minyak dunia, yang berdampak pada kenaikan harga BBM negara pengimpor minyak, seperti Indonesia. Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono mengatakan, apabila Indonesia memiliki kemampuan fiskal yang memadai, maka pemerintah diharapkan tidak menaikkan harga BBM subsidi. Dia mengatakan, beban subsidi solar secara keseluruhan tidak lebih dari Rp20 triliun. Namun, penggunaan BBM subsidi saat ini tidak hanya dimanfaatkan oleh sektor transportasi publik dan logistik massal, tetapi juga oleh kendaraan pribadi. Menurut dia, langkah pemerintah yang tidak menaikkan harga BBM subsidi, khususnya Pertalite dan Solar, di tengah ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah dapat mencegah inflasi dan menjaga daya beli masyarakat.

Dia mencontohkan kebijakan serupa di Malaysia, di mana hingga saat ini harga BBM subsidi belum mengalami kenaikan. RON 95 masih berada di kisaran 1,99 ringgit atau sekitar Rp8.800 per liter, sementara diesel berada di level 2,15 ringgit atau sekitar Rp9.000 per liter. Hal yang sama juga terjadi di Brunei Darussalam. Negara tersebut, mempertahankan harga premium di kisaran 0,53 dolar Brunei atau sekitar Rp6.400 per liter, serta RON 97 di level 0,88 dolar Brunei atau setara Rp10.700 per liter tanpa subsidi. Dia menilai, Indonesia bersama Malaysia dan Brunei Darussalam sebagai negara penghasil minyak mentah memiliki kemampuan untuk menjaga stabilitas harga energi domestik. Dia menekankan pentingnya kebijakan pemerintah untuk menyalurkan subsidi secara tepat sasaran, yakni hanya kepada transportasi publik dan logistik massal.

Ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) ini juga berharap agar pemerintah dapat memprioritaskan BBM subsidi kepada transportasi laut dan ferry penyeberangan, mengingat sektor ini memiliki fungsi ganda sebagai infrastruktur jembatan sekaligus alat transportasi publik. Berdasarkan data BPH Migas, penggunaan BBM subsidi pada sektor transportasi laut dan penyeberangan hanya sekitar 1 persen dari total konsumsi solar subsidi nasional yang mencapai 18,8 juta kiloliter atau setara sekitar Rp18,8 triliun. “Porsi penggunaan BBM subsidi oleh transportasi laut dan angkutan penyeberangan tersebut relatif kecil dan tidak membebani negara, namun memiliki dampak yang sangat besar dalam mencegah kenaikan biaya logistik serta menjaga stabilitas ekonomi antar pulau,” tegas dia.

Kemendikdasmen kembali tekankan budaya aman di lingkungan sekolah

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah) menekankan penguatan karakter dan budaya aman pada hari pertama pembelajaran setelah libur panjang Nyepi dan Idul Fitri 1447 H/2026. Sekretaris Jenderal Suharti menyampaikan hal tersebut saat menjadi pembina upacara di SD Kramat Pela 07, Jakarta Selatan. Momentum masuk sekolah dimanfaatkan untuk menghidupkan kembali semangat belajar, memperkuat kerukunan antarpeserta didik, serta menerapkan 7 Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, Gerakan Indonesia ASRI, dan kebijakan perlindungan anak di ruang digital secara konsisten.

Dalam amanatnya, Suharti mengajak seluruh warga sekolah mewujudkan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik, dan Indah) yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Ia menegaskan bahwa lingkungan sekolah yang aman dan nyaman menjadi fondasi penting bagi tumbuh kembang peserta didik. Budaya sekolah harus dibangun dengan sikap saling menghargai, melindungi, dan menjunjung toleransi, sekaligus menghapus praktik perundungan maupun kekerasan. Selain itu, siswa didorong menerapkan pola hidup sehat melalui konsumsi makanan bergizi, olahraga rutin, lingkungan bebas asap rokok, serta menjaga kebersihan melalui kegiatan memilah sampah, piket, dan kerja bakti.

Lebih lanjut, Suharti menekankan pembentukan karakter pelajar melalui lima sikap utama, yaitu beriman dan bertakwa, menghormati orang tua dan guru, giat belajar, hidup rukun, serta mencintai Tanah Air. Ia juga mengingatkan penerapan kebijakan pembatasan usia akses platform digital berisiko tinggi sesuai PP Tunas sejak 28 Maret 2026. Peserta didik diimbau menggunakan gawai secara bijak dengan prinsip 3S: membatasi waktu penggunaan (screen time), menggunakan di tempat yang tepat (screen zone), serta memberi jeda istirahat (screen break) guna menjaga kesehatan dan keamanan digital anak.

HPV Jadi Sorotan di X, Seperti Apa Risikonya?

Human papillomavirus (HPV) kembali menjadi perhatian publik setelah ramai dibahas di media sosial, terutama terkait fakta bahwa infeksi pada laki-laki sering tidak menimbulkan gejala tetapi dapat memicu kanker pada perempuan, termasuk kanker serviks dan kanker tenggorokan. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia, HPV merupakan kelompok sekitar 200 jenis virus; sebagian besar tidak berbahaya, namun tipe berisiko tinggi dapat menyebabkan kutil kelamin hingga berbagai kanker. Sekitar 90 persen infeksi sebenarnya dapat dikendalikan tubuh secara alami, meskipun hampir semua individu aktif secara seksual berpotensi terpapar setidaknya sekali sepanjang hidupnya tanpa menyadarinya.

Data global menunjukkan dampak HPV cukup besar, dengan sekitar 620.000 kasus kanker pada perempuan dan 70.000 kasus kanker pada laki-laki pada tahun 2019. Pakar mikrobiologi klinis Tri Wibawa dari Universitas Gadjah Mada menjelaskan bahwa virus ini telah lama dikaitkan dengan kanker serviks sejak tahun 1980-an. Dalam banyak kasus, kontribusi HPV terhadap kanker serviks dapat mencapai sekitar 70 persen hingga hampir 100 persen tergantung kondisi sistem imun dan faktor risiko individu. Penularannya terjadi melalui kontak langsung kulit di area genital sehingga hubungan seksual tetap berisiko meskipun tanpa pertukaran cairan tubuh.

Karena tidak semua infeksi HPV menimbulkan gejala, banyak orang tidak menyadari dirinya terinfeksi. Upaya pencegahan utama dilakukan melalui vaksinasi HPV dan skrining kanker serviks untuk mendeteksi perubahan sel sejak dini. Para pakar menekankan pentingnya kewaspadaan bagi individu yang telah aktif secara seksual melalui penggunaan pengaman, tidak berganti-ganti pasangan, serta pemeriksaan kesehatan berkala guna menekan risiko infeksi dan mencegah dampak jangka panjang berupa kanker.

Menkomdigi Panggil Meta dan Google Hari Ini Usai Tak Patuh PP Tunas, Tiktok-Roblox Segera

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hadid menyatakan bahwa terdapat dua entitas bisnis digital yang tidak mematuhi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) beserta aturan turunannya, yakni Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026. Dua platform tersebut adalah Meta (yang menaungi Facebook, Instagram, dan Threads) serta Google (yang menaungi YouTube). Pemerintah telah mengirimkan surat pemanggilan kepada kedua perusahaan sebagai bagian dari penerapan sanksi administratif atas pelanggaran regulasi perlindungan anak di ruang digital.

Di sisi lain, pemerintah mencatat adanya platform yang telah menunjukkan kepatuhan terhadap PP Tunas. Platform X dan Bigo Live dinilai telah mengikuti ketentuan dengan menunda batas usia pengguna hingga minimal 16 tahun. Selain itu, pemerintah juga mengklasifikasikan platform yang belum sepenuhnya patuh tetapi menunjukkan sikap kooperatif, yaitu TikTok dan Roblox, yang telah menerima surat peringatan resmi dari pemerintah.

Menkomdigi menegaskan bahwa pemerintah akan memprioritaskan kerja sama dengan platform digital yang menghormati hukum nasional serta berkomitmen terhadap perlindungan anak, bukan sekadar menjadikan Indonesia sebagai pasar digital. Pemerintah memilih pendekatan penundaan akses platform hingga anak dinilai siap menggunakan layanan digital, sekaligus mengajak orang tua dan masyarakat untuk turut mengawasi serta mendorong kepatuhan platform terhadap regulasi yang berlaku.

Gegara Prajurit TNI Gugur di Lebanon, Guru Besar UI Minta Presiden Prabowo Tak Kirim Pasukan ke BoP

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana, meminta agar Presiden Prabowo Subianto tidak mengirim pasukan perdamaian ke Board of Peace (BoP), setelah gugurnya prajurit TNI di Lebanon. Karena hal inilah, Hikmahanto meminta Prabowo agar membatalkan pengiriman pasukan ke BoP sebagai pasukan perdamaian di Gaza, Palestina, yang bergabung dalam International Stabilization Force (ISF). Prabowo dapat membatalkan pengiriman pasukan ke BoP karena kelakuan Israel yang menyerang Lebanon itu.

Mengenai pengiriman pasukan ini, sebelumnya, Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI mengatakan bahwa Prabowo telah menyatakan Indonesia menunda pengiriman pasukan perdamaian BoP dari Indonesia ke Gaza, Palestina. Keputusan penundaan pengiriman pasukan untuk Pasukan Stabilisasi Nasional atau ISF ini diambil Prabowo setelah Indonesia menangguhkan pembahasan BoP mengingat eskalasi perang Iran versus AS dan Israel yang meluas di kawasan Timur Tengah. 

Hingga berita ini diterbitkan, Prabowo diketahui belum memberikan pernyataan apapun terkait gugurnya prajurit TNI di Lebanon tersebut. Namun, Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, sebelumnya telah menyampaikan bahwa Indonesia mengecam serangan ke pasukan penjaga perdamaian itu. Selain mengecam serangan ke pasukan perdamaian PBB di Lebanon, Indonesia juga mengecam keras serangan Israel ke Lebanon selatan dan meminta seluruh pihak melakukan deeskalasi dengan kembali ke meja perundingan karena dampak konflik cukup besar. Sugiono mengatakan, Pemerintah akan bertemu PBB untuk mendorong investigasi dari UNIFIL.

Pemerintah Diminta Naikkan Dana PSR Menjadi Rp90 Juta per Hektare

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta pemerintah untuk kembali menaikkan dana bantuan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari Rp60 juta menjadi Rp90 juta per hektare. Kenaikan tersebut dinilai penting untuk mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan program PSR selama ini. Mayoritas petani sawit masih enggan mengikuti program PSR karena khawatir kehilangan pendapatan selama masa peremajaan kebun yang berlangsung sekitar 1–4 tahun hingga tanaman kembali menghasilkan. Ketua Umum SPKS, Sabarudin, menyampaikan bahwa peningkatan dana PSR diperlukan agar petani memiliki dukungan pembiayaan, termasuk untuk memenuhi kebutuhan hidup selama masa peremajaan kebun.

Sabarudin juga menilai bahwa peningkatan dana PSR akan mempercepat realisasi program tersebut. Pasalnya, dana sawit yang berasal dari pungutan ekspor selama ini sangat besar, namun pemanfaatannya untuk petani masih relatif kecil. Dana yang dikelola melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) berasal dari pungutan ekspor kelapa sawit yang secara tidak langsung mempengaruhi harga tandan buah segar (TBS) petani. Setiap tahunnya, dana yang terkumpul dapat mencapai Rp30–50 triliun. Namun, sebagian besar dana tersebut digunakan untuk subsidi program biodiesel yang nilainya sekitar Rp40 triliun setiap tahun. SPKS menilai program PSR sangat penting bagi masa depan produksi sawit nasional.

Saat ini banyak kebun sawit petani yang telah berusia lebih dari 25 tahun sehingga produktivitasnya terus menurun dan membutuhkan peremajaan. Selain itu, produktivitas kebun sawit petani saat ini rata-rata masih di bawah 12 ton TBS per hektare per tahun. Melalui program PSR, produktivitas tersebut berpotensi meningkat hingga 20–25 ton TBS per hektare per tahun. Jika program PSR terus berjalan lambat, SPKS khawatir produksi nasional minyak sawit mentah (CPO) Indonesia akan menurun di masa depan. Selain itu, percepatan program PSR juga dapat mengurangi tekanan pembukaan lahan baru untuk meningkatkan produksi sawit nasional. Dengan keberhasilan program PSR, SPKS menilai target pemerintah untuk mencapai produksi 100 juta ton CPO per tahun dapat tercapai tanpa harus membuka lahan baru secara besar-besaran.

Prabowo ke Jepang, RI Kantongi Komitmen Investasi Rp 395,9 T

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menyampaikan komitmen investasi Jepang ke Indonesia pada rangkaian kunjungan kerja di Presiden Prabowo Subianto mencapai sekitar US$ 23,3 miliar atau setara Rp 395,9 triliun (kurs Rp 16.994). Mayoritas investasi tersebut mengalir ke sektor energi. Rosan mengatakan investasi yang masuk ini menjadi bukti nyata bahwa kepercayaan internasional, seperti Pemerintah maupun pengusaha Jepang tetap besar.

Rosan membeberkan porsi investasi terbesar dari proyek bersama dengan Pertamina dengan nilai US$ 20,9 miliar. Lalu, penandatangan kerja sama antara Danantara dan SMBC Aviation Leasing dengan nilai investasi US$ 800 juta. Kemudian, Pegadaian juga mendapatkan pendanaan dari SMBC Bank kurang lebih US$ 300 juta. Terkait plasma darah, terdapat investasi mencapai US$ 1 miliar. Menurut Rosan, investasi ini menjadi yang kedua setelah investasi dari SK Plasma, Korea Selatan.

3.135 Kopdes Merah Putih Siap Beroperasi, 34 Ribu Masih Tahap Finalisasi

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menyatakan sebanyak 3.135 Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih telah selesai dibangun secara penuh dan siap untuk mulai beroperasi. Selain itu, sekitar 34 ribu Kopdes lainnya saat ini masih dalam tahap finalisasi pembangunan dan ditargetkan rampung dalam dua bulan ke depan atau sekitar Mei 2026.

Pemerintah berharap operasional ribuan Kopdes ini dapat memperkuat perekonomian nasional, khususnya di sektor desa. Ferry menargetkan total 80 ribu Kopdes dapat beroperasi secara penuh sehingga mampu mendorong distribusi hasil pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara signifikan.

Sebagai penunjang operasional, setiap Kopdes yang telah rampung juga telah mendapatkan fasilitas kendaraan berupa satu pikap dan satu truk untuk distribusi hasil panen. Kendaraan tersebut sebagian masih berasal dari impor, namun ke depan pemerintah berkomitmen untuk memprioritaskan penggunaan produk industri otomotif dalam negeri guna memenuhi kebutuhan hingga 160 ribu unit kendaraan.

RI Targetkan Setop Impor Garam Industri pada 2027

Pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi melakukan impor garam industri pada akhir tahun 2027. Target tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, yang menjadi landasan dalam mendorong kemandirian produksi garam dalam negeri. Upaya ini juga didukung oleh pembangunan berbagai fasilitas industri garam di sejumlah wilayah.

Direktur Utama PT Garam, Abraham Mose, menyampaikan bahwa untuk mencapai target tersebut, pihaknya tengah mempercepat pembangunan infrastruktur dan industri pengolahan garam. Seluruh proyek diharapkan dapat rampung pada 2027 agar kebutuhan garam industri nasional dapat dipenuhi tanpa bergantung pada impor. Ia juga menekankan pentingnya dukungan dari berbagai pihak untuk merealisasikan target tersebut.

Saat ini, produksi garam nasional masih berada di kisaran 1,9 juta ton, sementara kebutuhan garam industri mencapai lebih dari 4 juta ton per tahun. Kesenjangan ini menjadi tantangan utama yang harus diatasi melalui peningkatan kapasitas produksi dan penguatan industri pergaraman nasional. Dengan adanya percepatan pembangunan, pemerintah optimistis ketergantungan impor dapat dihentikan secara bertahap.

Australia Pangkas Pajak BBM 50 Persen untuk Redam Lonjakan Harga Minyak

Pemerintah Australia mengumumkan kebijakan pemangkasan pajak bahan bakar minyak (BBM) sebesar 50 persen sebagai respons terhadap lonjakan harga minyak global. Perdana Menteri Anthony Albanese menyatakan langkah ini bertujuan untuk mengurangi beban biaya hidup masyarakat, dengan estimasi penurunan harga BBM sekitar 26,3 sen Australia per liter. Kebijakan ini juga mencakup penghapusan biaya penggunaan jalan untuk kendaraan berat selama tiga bulan.

Kenaikan harga energi dipicu oleh konflik geopolitik, termasuk perang yang berdampak pada distribusi minyak global. Sekitar 20 persen pasokan minyak dunia melewati Selat Hormuz, sehingga gangguan di kawasan tersebut mendorong harga minyak Brent melonjak hingga lebih dari US$115 per barel. Pemerintah Australia menilai kondisi ini berpotensi memperburuk tekanan ekonomi domestik jika tidak diantisipasi.

Selain pemotongan pajak, pemerintah juga mengambil langkah tambahan seperti pelepasan cadangan bahan bakar domestik dan penguatan sistem distribusi nasional, terutama ke wilayah regional. Meski stok bahan bakar Australia saat ini merupakan yang tertinggi dalam 15 tahun terakhir, jumlahnya masih di bawah standar ideal internasional. Total biaya kebijakan ini diperkirakan mencapai 2,55 miliar dolar Australia.

Pertamina Bantah Isu Kenaikan Pertamax Jadi Rp17.850 per Liter

PT Pertamina (Persero) merespons beredarnya isu di masyarakat terkait kenaikan harga BBM non-subsidi, termasuk Pertamax (RON 92), yang disebut-sebut akan naik menjadi Rp17.850 per liter mulai April 2026. Perusahaan menegaskan bahwa informasi tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya dan bukan berasal dari pengumuman resmi.

Vice President Corporate Communication Pertamina, Muhammad Baron, menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ada keputusan atau pengumuman resmi mengenai penyesuaian harga BBM untuk periode 1 April 2026. Ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial dan hanya merujuk pada kanal resmi perusahaan.

Sementara itu, Kementerian ESDM juga belum mengonfirmasi adanya kenaikan harga BBM non-subsidi. Pemerintah menyatakan bahwa pengumuman resmi akan disampaikan pada 1 April 2026. Di sisi lain, dipastikan bahwa harga BBM subsidi tidak akan mengalami kenaikan, meskipun terdapat spekulasi kenaikan harga akibat lonjakan harga indeks pasar (HIP).

Zulhas Siapkan Denda bagi Warga Nekat Alih Fungsi Lahan

Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan tengah merumuskan aturan teknis terkait denda bagi pihak yang melakukan alih fungsi lahan sawah, khususnya Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Kebijakan ini merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah yang menggantikan regulasi sebelumnya. Langkah ini diambil untuk menekan maraknya penyalahgunaan lahan pertanian produktif di berbagai daerah.

Dalam skema yang sedang disusun, pelanggar yang telah mengalihfungsikan lahan akan dikenakan kewajiban mengganti lahan baru dengan luasan tertentu. Besaran penggantian akan disesuaikan dengan tingkat produktivitas lahan yang dialihfungsikan. Misalnya, untuk sawah produktif dengan irigasi, pelanggar bisa diwajibkan mengganti hingga tiga kali luas lahan, sementara lahan kurang produktif seperti rawa bisa dikenakan penggantian dua kali lipat.

Kebijakan ini akan berlaku untuk pelanggaran sejak 2010, seiring dengan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Berdasarkan data pemerintah, sekitar 600 ribu hektare lahan sawah telah dialihfungsikan sepanjang 2019–2025. Pemerintah menargetkan aturan teknis ini dapat segera rampung dalam waktu 1–2 bulan setelah proses harmonisasi, sehingga penegakan sanksi bisa segera dilakukan.

Indonesia Siap Pimpin Era Energi Hijau

Indonesia siap memimpin era energi hijau global melalui pengembangan energi baru terbarukan (EBT) seperti panas bumi, baterai kendaraan listrik (EV), dan hidrogen sebagai bagian dari prioritas nasional 2026. Wakil Menteri ESDM Jodie Setiawan menegaskan komitmen pemerintah untuk transisi energi melalui penguatan hilirisasi nikel, pengembangan baterai EV, dan pemanfaatan panas bumi potensial 23 GW yang bisa jadi sumber ekspor energi bersih, sekaligus dukung target net zero emission 2060. Strategi ini melibatkan kolaborasi dengan Australia untuk teknologi hidrogen, sehingga posisikan Indonesia sebagai pemain utama di pasar energi hijau senilai triliunan dolar.

Konvoi UNIFIL Diserang, 2 Lagi Personel TNI Gugur di Lebanon

Dua orang anggota TNI dalam Misi Perdamaian PBB di Lebanon (United Nations Interim Force in Lebanon/UNIFIL) gugur pada Senin (30/3/2026) di tengah serangan intens Israel ke wilayah Lebanon.
Sebuah ledakan menghantam konvoi logistik UNIFIL menghancurkan kendaraan yang mereka tumpangi di tengah meningkatnya konflik kawasan. Selain dua orang yang gugur, yang disebut berasal dari Indonesia, dua personel lain dilaporkan terluka. Insiden itu terjadi di dekat Bani Hayyan, Lebanon selatan, hanya sehari setelah seorang “helm biru” Indonesia lainnya tewas akibat proyektil yang menghantam pangkalan misi di Ett Taibe dan meledak. Seorang rekan korban yang mengalami luka kritis telah dievakuasi ke Beirut dan masih dirawat di rumah sakit.

“Ini adalah insiden fatal kedua dalam 24 jam terakhir. Kami menegaskan kembali bahwa tidak seorang pun seharusnya harus mati dalam melayani tujuan perdamaian,” kata UNIFIL. UNIFIL juga menegaskan bahwa serangan terhadap penjaga perdamaian merupakan pelanggaran serius hukum humaniter internasional dan Resolusi Dewan Keamanan 1701 serta “dapat merupakan kejahatan perang”. “Biaya kemanusiaan dari konflik ini terlalu tinggi. Kekerasan, seperti yang telah kami katakan sebelumnya, harus dihentikan,” demikian pernyataan UNIFIL.

Sementara itu, Kepala Operasi Perdamaian PBB Jean-Pierre Lacroix mengatakan penyelidikan sedang dilakukan untuk mengetahui penyebab insiden tersebut. Lacroix menegaskan bahwa pasukan penjaga perdamaian PBB tetap berada di lapangan dan menjalankan mandat Dewan Keamanan di tengah kondisi yang sangat berbahaya. Sekretaris Jenderal PBB António Guterres sebelumnya telah memperingatkan bahwa krisis tersebut berisiko “memicu rangkaian peristiwa yang tidak dapat dikendalikan di kawasan paling volatil di dunia”.


Harga BBM 1 April 2026 Diprediksi Naik, Ini Kata Pertamina

Kenaikan harga BBM 1 April 2026 mulai ramai diperbincangkan. Di tengah lonjakan harga minyak dunia dan memanasnya geopolitik global, publik bertanya-tanya apakah harga BBM hari ini akan segera berubah. Di sisi lain, PT Pertamina (Persero) angkat bicara terkait isu yang beredar luas di media sosial soal kenaikan BBM April 2026. Sejumlah analis memproyeksikan harga BBM terbaru, khususnya jenis nonsubsidi, berpotensi mengalami penyesuaian mulai awal April 2026.

Ekonom Universitas Airlangga, Wisnu Wibowo, menilai harga BBM naik merupakan konsekuensi yang wajar. Pasalnya, penetapan harga BBM nonsubsidi mengikuti mekanisme pasar global. Menurut dia, lonjakan harga minyak dunia akibat konflik geopolitik di Timur Tengah menjadi faktor utama. Artinya, meski ada potensi kenaikan BBM April 2026, angkanya diprediksi masih dalam batas moderat.

Eks Kepala Kas BNI Gelapkan Dana Gereja Rp28 M untuk Investasi Kafe hingga Mini Zoo

Polisi menahan Andi Hakim, mantan Kepala Kas BNI Unit Aek Nabara, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, Senin (30/3/2026), terkait dugaan penggelapan dana jemaat Gereja Katolik. “Sementara, kalau dari laporan polisi kemarin itu ada sekitar Rp 28 miliar (yang digelapkan Andi). Namun, sampai dengan tadi tersangka baru mengakui sekitar Rp 7 miliar yang digunakan,” ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut Kombes Pol Rahmat Budi Handoko di Mapolda Sumut, Senin (30/3/2026) malam. Dari pemeriksaan awal, Andi mengaku hanya menggelapkan dana sebesar Rp 7 miliar.

IRGC Serang Pabrik Aluminium UEA-Bahrain, Iran Balas Serangan AS-Israel, Pasokan Global Terancam

Eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah terus memanas. Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengklaim telah melancarkan serangan rudal dan drone yang menargetkan fasilitas aluminium di Uni Emirat Arab dan Bahrain. IRGC menyebut fasilitas yang diserang memiliki keterkaitan dengan militer Amerika Serikat. Serangan itu disebut sebagai bentuk balasan atas operasi militer Amerika Serikat dan Israel yang sebelumnya menghantam infrastruktur industri Iran. Perusahaan Aluminium Bahrain (Alba) mengonfirmasi fasilitasnya menjadi sasaran serangan. Dua karyawan dilaporkan mengalami luka ringan akibat insiden tersebut. Sementara itu, Emirates Global Aluminium (EGA) menyatakan salah satu lokasi mereka di Abu Dhabi mengalami kerusakan signifikan. Sedikitnya enam pekerja dilaporkan terluka.

Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi memperingatkan bahwa Teheran akan memberikan “harga mahal” atas serangan Israel terhadap infrastruktur strategis Iran. Serangan terhadap industri aluminium dinilai berpotensi mengganggu rantai pasok global. Sebelumnya, sejumlah perusahaan telah mengurangi produksi akibat gangguan logistik, termasuk dampak dari penutupan Selat Hormuz yang menjadi jalur utama distribusi energi dan komoditas. Ketegangan juga meluas ke negara lain di kawasan. Di Oman, seorang pekerja dilaporkan terluka akibat serangan drone di pelabuhan Salalah. Sementara itu, Arab Saudi mengklaim berhasil mencegat 10 drone dalam beberapa jam terakhir. Di Kuwait, empat drone juga ditembak jatuh setelah sirene serangan udara berbunyi.

Situasi ini menunjukkan eskalasi konflik yang semakin meluas di kawasan Teluk. Pengamat memperingatkan bahwa serangan balasan yang terus berlanjut dapat memicu konflik yang lebih besar. Eskalasi di Iran hampir pasti akan berdampak langsung pada negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk. Selain risiko militer, konflik ini juga membawa dampak ekonomi yang signifikan. Gangguan terhadap industri aluminium dan jalur perdagangan berpotensi memperburuk tekanan global, terutama di sektor energi dan manufaktur. Beberapa negara dan perusahaan mulai mengambil langkah mitigasi, termasuk penghentian sementara operasi di wilayah terdampak.

KEK Mandalika Tawarkan Insentif Pajak dan Infrastruktur untuk Tarik Investasi

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika yang dikelola oleh InJourney Tourism Development Corporation (ITDC) terus memperkuat posisinya sebagai destinasi pariwisata berkelas dunia. Upaya ini dilakukan melalui kombinasi insentif fiskal yang kompetitif, kemudahan non-fiskal, serta dukungan infrastruktur kawasan yang terintegrasi. KEK Mandalika menawarkan berbagai insentif fiskal untuk meningkatkan efisiensi dan kepastian investasi. Fasilitas tersebut meliputi tax holiday untuk kegiatan usaha utama, serta skema pengurangan pajak setelah periode insentif berakhir. Selain itu, tersedia pula tax allowance berupa pengurangan penghasilan kena pajak dari nilai investasi, percepatan depresiasi dan amortisasi, serta pengaturan tarif pajak dividen bagi investor asing. Dari sisi perpajakan tidak langsung berupa pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas impor barang modal dan barang kena pajak tertentu. Selain itu, terdapat pembebasan bea masuk serta pajak penjualan atas barang mewah untuk properti di kawasan KEK.

Direktur Komersial dan Marketing ITDC, Febrina Mediana, mengatakan KEK Mandalika tidak hanya menawarkan insentif, tetapi juga menghadirkan ekosistem investasi yang siap dijalankan. Selain insentif fiskal, KEK Mandalika juga memberikan berbagai kemudahan non-fiskal untuk mempercepat proses investasi. Fasilitas tersebut mencakup pelayanan perizinan terpadu satu pintu, kemudahan perizinan tenaga kerja asing, serta kepastian hukum melalui hak atas tanah yang bankable dengan jangka waktu hingga 80 tahun. Dalam pengembangannya, KEK Mandalika juga mengedepankan prinsip keberlanjutan lingkungan. Hal ini diwujudkan melalui alokasi ruang terbuka hijau sekitar 30 persen, termasuk kawasan mangrove di sisi timur seluas 45 hektar.

Dari sisi kinerja, KEK Mandalika mencatatkan traction pasar yang kuat. Sepanjang 2025, jumlah kunjungan wisatawan mencapai lebih dari 1,4 juta orang dengan tingkat okupansi rata-rata sekitar 55 persen. Penyelenggaraan berbagai event internasional seperti GT World Challenge Asia dan Asia Road Racing Championship, yang didukung oleh keberadaan Sirkuit Mandalika sebagai katalis utama, turut memperkuat posisi kawasan sebagai destinasi sportstainment tourism kelas dunia. Selain itu, kegiatan tersebut juga mendorong multiplier effect terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kawasan.

Uang Beredar saat Lebaran 2026 Capai Rp1.370 Triliun, Simak Perhitungan NEXT Indonesia Center

Lembaga riset dan publikasi NEXT Indonesia Center melaporkan bahwa jumlah uang beredar mengalami lonjakan tinggi pada Lebaran 2026, yakni mencapai Rp1.370 triliun. NEXT Indonesia Center menilai bahwa besarnya uang yang beredar menunjukkan bahwa lebaran menjadi momen penting bagi ekonomi Indonesia. Pertumbuhan likuiditas yang tajam memperlihatkan bahwa terdapat peningkatan daya beli masyarakat serta kesiapan konsumsi rumah tangga nasional. Dia menjelaskan bahwa jumlah uang beredar tersebut lebih tinggi 10,4% atau naik Rp130 triliun dibandingkan periode jelang Lebaran 2025, yang berada di angka Rp1.240 triliun. Menurutnya, kenaikan pertumbuhan uang tunai menjelang momen Idul Fitri mencerminkan resiliensi ekonomi nasional. Hal tersebut juga menjadi bukti adanya penguatan aktivitas ekonomi di tingkat akar rumput. 

NEXT Indonesia Center mencatat adanya hal lain yang patut diperhatikan, yaitu jumlah uang yang berada langsung di kantong masyarakat alias di luar kas perbankan. Menjelang Lebaran 2026, dana siap belanja tersebut mencapai Rp1.241 triliun, naik Rp104 triliun atau 9,1% dibandingkan Lebaran 2025, yaitu sebesar Rp1.137 triliun. “Tambahan uang tunai sebesar Rp104 triliun yang dipegang masyarakat merupakan likuiditas segar yang siap memutar roda ekonomi di berbagai daerah tujuan pemudik,” ujarnya.

Kementerian Perhubungan sendiri mencatat adanya kenaikan volume penumpang yang signifikan pada semua moda transportasi dalam periode arus mudik, yaitu 8 hari menjelang Lebaran (H-8) hingga Hari H Lebaran 2026. Sektor transportasi air melalui kapal (ASDP) menjadi lini dengan penambahan jumlah pemudik terbesar. Jumlah penumpang yang pergi melalui kapal pada 2026 mencapai 2.697.459 orang, bertambah 360.840 pemudik dari jumlah 2.336.619 orang pada 2025. Menurut Ade Holis, peningkatan penumpang di jalur laut ini merupakan hal sangat penting karena mengindikasikan pemerataan sirkulasi ekonomi antarpulau. Artinya, uang tidak hanya berputar di pusat Indonesia, tetapi mengalir dengan kencang ke berbagai wilayah lain. Ade Holis menilai bahwa sinkronisasi antara likuiditas dan mobilitas masyarakat merupakan hal yang positif, terutama karena menjadi kunci pertumbuhan ekonomi nasional.

PDIP Tegaskan Prinsip Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, menegaskan kembali prinsip politik luar negeri bebas aktif sesuai amanat Pembukaan UUD 1945. Kemerdekaan Indonesia adalah spirit pembebasan bagi bangsa-bangsa terjajah, sehingga penjajahan harus dihapuskan karena bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

Indonesia harus berdiri kokoh menolak tindakan superpower yang mengingkari kedaulatan bangsa lain. Ia juga menyebut pertemuan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Prabowo Subianto yang membahas isu geopolitik dan pentingnya dialog antar pemimpin bangsa.

Megawati sendiri melakukan ziarah ke makam Bung Karno bersama keluarga dan jajaran partai, dengan doa bersama dan tabur bunga. PDIP menekankan bahwa kepemimpinan Bung Karno menjadi teladan dalam melanjutkan politik luar negeri bebas aktif demi persaudaraan dunia.

Kasus Amsal Sitepu, Berawal dari Proyek Video Desa hingga Dituntut 2 Tahun Penjara

Kasus dugaan korupsi yang menjerat videografer asal Sumatera Utara, Amsal Christy Sitepu, menjadi sorotan publik. Perkara ini bermula dari proyek pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo yang kemudian berujung pada proses hukum. Amsal yang menjabat sebagai Direktur CV Promiseland kini dituntut dua tahun penjara.

Amerika Serikat Persiapkan Operasi Darat, Pengamat: Iran Siap

Guru Besar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia (UI), Prof. Hikmahanto Juwana, menyatakan bahwa Iran siap menghadapi serangan darat yang akan dilancarkan oleh Amerika Serikat (AS). Ia menyebut, kesiapan menghadapi pasukan AS juga telah disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Iran dan telah menunggu serangan darat dari AS. Pasalnya, sejauh ini perang dari kedua belah pihak berasal dari serangan udara.

Diberitakan sebelumnya, Departemen Pertahanan Amerika Serikat (Pentagon) tengah mempersiapkan operasi darat di Iran yang diperkirakan berlangsung selama beberapa minggu.  Operasi darat itu tidak akan berupa invasi skala penuh, melainkan melibatkan serangan oleh pasukan operasi khusus dan infanteri konvensional. Operasi tersebut, berpotensi mencakup serangan terhadap Pulau Kharg dan wilayah pesisir di sekitar Selat Hormuz. Laporan ini muncul seiring pengumuman militer AS mengenai kedatangan pasukan tambahan di Timur Tengah yang berjumlah sekitar 3.500 personel bersama pesawat angkut, pesawat tempur serang, serta berbagai aset serbu amfibi dan taktis. Militer AS juga diperkirakan akan mengerahkan ribuan tentara tambahan dari Divisi Lintas Udara ke-82.

Menteri Luar Negeri Mesir, Pakistan, Arab Saudi, dan Turki dijadwalkan bertemu di Islamabad pada Senin (30/3/2026) dalam pembicaraan darurat yang bertujuan menghentikan serangan AS dan Israel di Iran. Pakistan muncul sebagai mediator utama antara AS dan Iran, dengan menyampaikan proposal Amerika yang terdiri dari 15 poin dan didukung oleh Presiden AS Donald Trump. Proposal tersebut, mencakup tuntutan pembongkaran penuh program nuklir Iran, pembatasan persenjataan rudal, serta pengendalian efektif Selat Hormuz. Iran telah meninjau proposal tersebut dan menilai bahwa isinya lebih menguntungkan kepentingan AS dan Israel. Meski demikian, pejabat Iran menegaskan bahwa jalur diplomasi belum sepenuhnya tertutup.

Lawatan ke Jepang, Prabowo Bakal Bertemu Kaisar Naruhito Hari Ini

Presiden Prabowo Subianto akan bertemu Kaisar Jepang Naruhito pada Senin (30/3/2029) hari ini. Pertemuan itu bagian dari kunjungan kerja Presiden Prabowo Subianto ke Jepang sejak Minggu (29/3/2029). Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menuturkan, lawatan Prabowo ke Jepang kali ini pun untuk memenuhi secara langsung undangan Kaisar. Kunjungan bertujuan untuk memperkuat kerja sama bilateral di berbagai sektor untuk kedua negara.

Diketahui, Indonesia dan Jepang telah menjalin hubungan kerja sama yang komprehensif selama 68 tahun pada sejumlah bidang strategis, mulai dari ekonomi, politik, hingga sosial budaya. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan kedua negara pun terus menunjukkan tren positif. Adapun pembahasan kerja sama strategis akan diadakan dalam pertemuannya dengan Perdana Menteri (PM) Jepang Sanae Takaichi. Pertemuan keduanya akan berlangsung di Akasaka Palace, Tokyo.

Kapal Pertamina Tertahan di Selat Hormuz, Pengamat: Posisi Indonesia Dilematis

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, mengatakan Indonesia berada pada posisi tak mudah terkait kapal Pertamina yang masih tertahan di Selat Hormuz, Iran. Dalam konteks ini, Indonesia berada dalam posisi yang dilematis. Di satu sisi, Indonesia ingin kapal tankernya dapat melintas di Selat Hormuz demi kepentingan nasional. Namun di sisi lain, langkah tersebut berisiko membuat Indonesia dianggap berpihak dan dipersepsikan sebagai lawan oleh Amerika Serikat.

AHY Dituduh Jadi Koordinator Kasus Ijazah Jokowi, BMI: Politik Murahan yang Menjijikan

Dewan Pimpinan Nasional Bintang Muda Indonesia (DPN BMI) merespons tuduhan yang menyebut Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Ketua DPR Puan Maharani, dan Rizieq Shihab adalah koordinator penyebaran isu ijazah Mantan Presiden Joko Widodo. DPN BMI menilai tuduhan tersebut merupakan politik murahan yang menjijikkan.

Informasi yang disebar melalui kanal Youtube tersebut dipastikan bukan sekedar informasi salah melainkan sebuah kejahatan siber terstruktur dan upaya pembunuhan karakter yang jahat serta mengganggu stabilitas politik nasional yang kondusif.

BMI mendukung penuh langkah Badan Hukum dan Pengamanan Partai (BHPP) DPP Partai Demokrat untuk segera mengusut pengelola kanal Youtube tersebut ke ranah hukum. Selain itu, BMI juga mengancam akan melakukan investigasi mandiri dan tracing digital mencari dalam dibalik kanal “Dibikin Channel”.

Menggugat “Begal Politik”, Menagih Kedaulatan dan Kemandirian Partai

Kemandirian partai politik di Indonesia sedang menghadapi tekanan intervensi dari eksternal dan rapuhnya sistem demokrasi di tingkat internal.

Pengamat politik, Adi Prayitno, mengingatkan bahwa stabilitas demokrasi nasional terancam jika partai politik terus membuka celah bagi “penumpang gelap”. Seringkali, fenomena ini menjadi pintu masuk bagi intervensi kekuatan logistik dan oligarki. Sementara, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia menekankan kemandirian partai hanya bisa dicapai jika sistem rekrutmen dijalankan secara konsisten tanpa tekanan dari pihak luar.

Dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, Titi Anggraini, menyebutkan indikator utama sehatnya tata kelola partai adalah ketika posisi ketua umum jatuh ke tangan individu yang bukan merupakan hasil dari proses kaderisasi panjang. Terdapat empat pilar utama reformasi yakni menjaga marwah identitas politik partai, meninjau kembali relevansi ambang batas parlemen, meningkatkan subsidi negara untuk memperkuat ideologisasi, dan mengembalikan kedaulatan politik ke tingkat daerah melalui desentralisasi pengambilan keputusan. Selain itu, kemandirian partai dapat terwujud selama ada konsistensi regulasi internal dan penegakan hukum di luar partai mengingat seringnya pengadilan umum mengintervensi sengketa yang seharusnya menjadi wewenang absolut Mahkamah Partai.

Dosen Fakultas Hukum Universitas Nahdatul Ulama, Erfandi, menilai adanya “begal politik” yang mencoba mengambil alih kepengurusan partai secara non-konstitusional. Sementara, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sulten Ageng Tirtayasa, Firdaus, mengingatkan putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara hukum serta pentingnya aspek legal standing pihak yang menggugat.

Panas Demo Anti Trump ‘No Kings’ di Berbagai Kota AS

Sejumlah kota di Amerika Serikat (AS) menggelar aksi demonstrasi. Demo bertajuk ‘No Kings’ ini menentang kepemimpinan Presiden Donald Trump yang dianggap otoriter. Aksi demonstrasi berlangsung Minggu (29/3/2026) waktu setempat. Penyelenggara mengatakan setidaknya 8 juta orang berkumpul di lebih dari 3.300 acara di seluruh 50 negara bagian. Ini adalah kali ketiga dalam kurang dari setahun warga Amerika turun ke jalan sebagai bagian dari gerakan akar rumput yang disebut ‘No Kings’, saluran oposisi yang paling vokal terhadap Trump sejak ia memulai masa jabatan keduanya pada Januari 2025. Aksi protes berlangsung dari Atlanta hingga San Diego.

Suasana anti-Trump telah meluas hingga ke luar perbatasan AS, dengan demonstrasi pada hari Sabtu di kota-kota Eropa termasuk Amsterdam, Madrid, dan Roma, di mana 20 ribu orang berbaris di bawah pengawasan ketat polisi. Sekitar 50 orang pendukung Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump terlibat adu mulut dengan para demonstran ‘No Kings’ di West Palm Beach, Florida. Polisi kemudian mencoba memisahkan massa. Para demonstran ‘No Kings’ memprotes perang, kenaikan harga makanan dan bensin, serta isu-isu lainnya di berbagai wilayah AS.

Selain itu, Departemen Kepolisian Denver mengatakan di platform media sosial X bahwa mereka menyatakan demonstrasi tersebut sebagai pertemuan ilegal. Mereka melepaskan tabung asap usai sekelompok kecil demonstran memblokir jalan dan tidak bubar seperti yang diminta. Beberapa orang kemudian melemparkan tabung asap kembali ke petugas. Setidaknya, sembilan orang ditangkap, termasuk karena mereka melempar benda-benda ke polisi.

Polri bangun Laboratorium Sosial Sains Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membangun Laboratorium Sosial Sains Kepolisian di kompleks Akademi Kepolisian sebagai pusat penelitian model pemolisian. Fasilitas ini ditujukan untuk menghasilkan kebijakan yang presisi di tengah perubahan zaman yang dipengaruhi revolusi digital, dinamika geopolitik, dan transformasi sosial yang semakin kompleks.

Menurut Dedi Prasetyo, laboratorium ini menjadi ruang integratif yang menghubungkan teori dan praktik melalui pendekatan berbasis data, analisis ilmiah, serta simulasi kondisi lapangan. Dengan demikian, berbagai model pemolisian dapat diuji secara nyata guna menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, adaptif, dan berbasis bukti (evidence-based policing).

Selain sebagai pusat riset, laboratorium ini juga diharapkan menjadi sarana pembelajaran untuk membentuk karakter personel Polri yang unggul dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Keberadaannya menjadi langkah strategis dalam meningkatkan profesionalitas serta memperkuat fondasi akademik kepolisian, sehingga praktik Polri ke depan semakin ilmiah, transparan, dan akuntabel.

Dukung PP Tunas, Kemenag Akan Integrasi Literasi Digital Dalam Pembelajaran

Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk Perlindungan Anak (PP Tunas) mulai berlaku pada 28 Maret 2026, dengan salah satu ketentuan membatasi penggunaan media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Nasaruddin Umar menilai kebijakan ini penting, mengingat Kementerian Agama Republik Indonesia memiliki lebih dari 13 juta siswa madrasah dan santri yang dapat menjadi kekuatan besar dalam membangun budaya digital yang beretika dan selaras dengan nilai keagamaan.

Kemenag berencana mengoptimalkan peran madrasah, pesantren, dan penyuluh agama untuk menciptakan ruang digital yang ramah anak. Selain itu, literasi digital akan diperkuat dengan mengintegrasikan materi seperti etika digital, kemampuan memilah informasi, dan nilai-nilai agama dalam proses pembelajaran di lembaga pendidikan keagamaan.

Menurut Thobib Al Asyhar, edukasi digital juga akan melibatkan guru, dai, hingga pengelola pesantren agar masyarakat lebih sadar akan penggunaan teknologi yang sehat. Kemenag menekankan bahwa keberhasilan implementasi aturan ini memerlukan dukungan keluarga, sehingga literasi digital tidak hanya ditanamkan pada anak, tetapi juga pada orang tua dan lingkungan sekitar demi menciptakan ruang digital yang aman dan mendidik.

Gelombang Protes No Kings Guncang AS, Sentimen Anti Donald Trump Kian Meluas

Protes No Kings kembali melanda AS pada 28 Maret, dengan jutaan orang di kota‑kota besar seperti New York, Los Angeles, dan Washington DC serta demonstrasi di luar negeri seperti Paris dan London; aksi menentang kebijakan imigrasi federal, perang Iran, dan kenaikan biaya hidup yang dianggap otoriter di bawah Trump. Di Washington DC ribuan orang mengisi National Mall dan Lincoln Memorial, menampilkan patung satir serta penampilan Bruce Springsteen dengan lagu kritis.

Sementara bentrokan kecil terjadi di Dallas dan Los Angeles dan aparat federal menggunakan langkah pengendalian massa; lebih dari 3.300 agenda direncanakan di 50 negara bagian serta kota internasional seperti Roma dan Berlin. Penyebab utama protes adalah perluasan kekuasaan eksekutif Trump sejak kembali menjabat pada 2025, termasuk penggunaan Garda Nasional dan kebijakan kontroversial, yang ditanggapi Gedung Putih sebagai “terapi gangguan Trump”. Pendiri Indivisible Leah Greenberg menekankan pentingnya lokasi demonstrasi sebagai indikator mobilisasi.

KPK Bakal Ungkap Progres Kasus Kuota Haji Senin Besok

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan ada kemajuan yang cukup bagus dalam pengusutan dugaan korupsi kuota haji 2023-2024. Progres tersebut akan KPK sampaikan pada pekan depan karena saat ini masih dalam suasana hari raya lebaran. Asep menolak menjelaskan detail kemajuan penanganan kasus dugaan korupsi kuota haji yang berkaitan dalam penetapan tersangka baru. Asep mengatakan pengusutan kasus dugaan korupsi kuota haji berdasarkan perhitungan dan strategi yang dilakukan KPK.

Strategi tersebut, Asep mencontohkan, salah satunya dalam melakukan penahanan terhadap mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. “Kapan kami menetapkan tersangka dan lain-lain itu tergantung kepada strategi yang kami jalankan dalam penanganan perkara,” ujarnya. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas serta eks staf khususnya Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex sebagai tersangka korupsi kuota haji. Keduanya pun langsung dijebloskan ke penjara selama 20 hari pertama.

KPK menyatakan Yaqut memberikan perintah ke Alex untuk membagi kuota haji tambahan periode 2023-2024 menjadi sama rata, yakni 10 ribu haji reguler dan 10 ribu haji khusus. Pemerintah Indonesia kala itu mendapatkan kuota haji tambahan sebanyak 20 ribu dari Kerajaan Arab Saudi. Gus Alex, kata Asep, menilai pembagian kuota haji tambahan menjadi sama rata saat itu tidak melanggar regulasi awal yaitu 92 persen haji reguler dan 8 persen haji khusus. Asep mengungkapkan bahwa pembagian kuota haji tambahan tersebut selalu dikomunikasikan antara Alex dengan Yaqut.

Komisi III DPR Gelar RDPU Kasus Amsal Sitepu Besok

Komisi III DPR RI bakal menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait kasus videografer Amsal Sitepu pada Senin (30/3/2026), pukul 09.00 WIB. Amsal merupakan terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pada kegiatan pembuatan video profil desa di Kabupaten Karo. Habiburokhman menjelaskan, Amsal Sitepu yang berprofesi sebagai videografer dituduh melakukan penggelembungan anggaran (mark up) atas jasa pembuatan video promosi desa.

Menurutnya, pekerjaan videografi merupakan kerja kreatif yang tidak memiliki standar harga baku, sehingga penilaiannya kerap bersifat subjektif. Komisi III pun mengingatkan aparat penegak hukum bahwa semangat KUHP dan KUHAP baru adalah menghadirkan keadilan substantif, bukan sekadar keadilan formalistik.

Dalam perkara ini, Amsal dituntut hukuman dua tahun penjara, denda Rp 50 juta, serta kewajiban mengembalikan kerugian negara sebesar Rp 202 juta. Dia dijerat dengan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dampak Perang Iran, OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI jadi 4,8%

OECD menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,8 % pada 2026 dan 5,0 % pada 2027, di bawah perkiraan sebelumnya (5,0 %‑5,1 %) serta di bawah target pemerintah sebesar 5,4 % (potensi 5,6 %). Penurunan tersebut disebabkan oleh guncangan pasokan energi akibat konflik di Timur Tengah, yang memicu inflasi lebih tinggi serta menambah ketidakpastian bagi investasi dan konsumsi.

Secara global, pertumbuhan diperkirakan 2,9 % pada 2026 dan 3,0 % pada 2027, sementara inflasi G20 tetap tinggi (4,0 % sebelum turun ke 2,7 %); risiko tambahan meliputi kenaikan harga energi dan pupuk, inflasi pangan, volatilitas pasar keuangan, serta tekanan fiskal. Laporan juga mengungkapkan volatilitas pasar keuangan dan kenaikan imbal hasil obligasi pemerintah juga meningkatkan risiko fiskal.

Kemenkes Wajibkan Laporan 24 Jam untuk Kasus Suspek Campak

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mewajibkan seluruh fasilitas kesehatan melaporkan kasus suspek campak dalam waktu maksimal 24 jam, sesuai Surat Edaran Nomor HK.02.02/C/1602/2026. Kebijakan ini diterapkan di tengah meningkatnya kasus dan kejadian luar biasa (KLB) campak di berbagai daerah. Hingga pekan ke-11 tahun 2026, tercatat 58 KLB di 39 kabupaten/kota pada 14 provinsi, dengan kasus yang sempat mencapai 2.740 sebelum turun menjadi 177.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit, Andi Saguni, menegaskan bahwa pelaporan cepat sangat penting untuk mencegah penularan lebih luas. Selain itu, Kemenkes menginstruksikan fasilitas kesehatan untuk memperkuat kewaspadaan dini melalui skrining dan triase pasien, penyediaan ruang isolasi, serta peningkatan pengendalian infeksi.

Tenaga medis diminta lebih disiplin dalam menerapkan protokol pencegahan karena berisiko tinggi tertular. Sebelumnya, pemerintah telah menjalankan program imunisasi seperti ORI dan CUC di lebih dari 100 kabupaten/kota, namun dinilai masih perlu langkah tambahan. Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat deteksi dan respons kasus sekaligus menekan penularan di fasilitas layanan kesehatan.

Bapanas Klaim Harga Pangan Turun Usai Sempat Melonjak saat Lebaran

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan harga sejumlah komoditas pangan saat ini cenderung stabil usai sempat mengalami lonjakan pada momen Lebaran 2026. Pergerakan harga pangan ini diketahui berdasarkan pantauan Bapanas di Pasar Rawamangun, Jakarta dan Pasar Ciputat, Tangerang Selatan. Dia menuturkan, di Pasar Ciputat, harga daging ayam ras tercatat berada di kisaran Rp35.000 per kilogram (kg), masih di bawah Harga Acuan Penjualan (HAP) tingkat konsumen yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp40.000 per kg. Komoditas hortikultura juga menunjukkan perbaikan harga yang signifikan. Harga cabai rawit merah yang sebelumnya melonjak selama Ramadan, kini turun menjadi sekitar Rp60.000 per kg, mendekati HAP konsumen sebesar Rp57.000 per kg. Sementara itu, bawang merah tercatat di kisaran Rp40.000 per kg dan cabai merah keriting berada di sekitar Rp40.000 per kg.

Pemerintah, imbuhnya, menargetkan agar harga pangan pokok strategis terus bergerak menuju kondisi yang stabil pasca-Lebaran. Optimisme ini didukung oleh pasokan dalam negeri yang semakin kuat dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Sebelumnya, pada pekan kedua Maret atau menjelang Hari Raya Idulfitri, harga pangan sempat mengalami fluktuasi, meskipun secara umum masih dalam batas terkendali. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan adanya kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) pada sejumlah komoditas di berbagai wilayah. Untuk komoditas daging ayam, kenaikan IPH tercatat di 192 kabupaten/kota, dengan 123 di antaranya masih berada dalam rentang HAP Rp40.000 per kg. Sementara itu, kenaikan IPH cabai rawit merah terjadi di 198 kabupaten/kota, tapi 48 kabupaten/kota masih mencatat harga sesuai batas HAP Rp 57.000 per kg.

Kenaikan Harga BBM Meluas di ASEAN Imbas Perang AS–Israel vs Iran, Indonesia Bisa Menyusul?

Konflik antara Iran dengan Amerika Serikat (AS) dan Israel memicu krisis energi global, terutama setelah terjadi pembatasan lalu lintas kapal di Selat Hormuz, yang merupakan jalur vital distribusi energi dunia. Sejak 28 Februari 2026, Iran disebut efektif menghambat distribusi minyak dan gas melalui jalur yang berada di antara Iran dan Oman tersebut. Dampaknya, harga minyak mentah global jenis Brent melonjak tajam dan memicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di berbagai negara, terutama di kawasan Asia. Hal ini karena hampir 90 persen minyak dan gas yang melewati Selat Hormuz ditujukan ke kawasan tersebut, sehingga setiap gangguan pasokan langsung menekan stabilitas energi regional.

Iran ingin legalkan pungutan kapal di Selat Hormuz

Iran ingin melegalkan pungutan terhadap kapal yang melintasi Selat Hormuz sebagai sumber pendapatan negara, kata anggota parlemen Mohammadreza Rezaei Kouchi. “Kami ingin menyusun undang-undang yang menetapkan kedaulatan, dominasi, dan kontrol atas Selat Hormuz sebagai dasar hukum untuk mengenakan pungutan,” kata Kouchi pada Kamis (26/3). Ia menambahkan rancangan awal telah disiapkan, meski belum menjadi proposal resmi.

Menurut Kouchi, pungutan tersebut diperlukan untuk menjamin keselamatan kapal yang melintasi jalur pelayaran antara Teluk Persia dan Teluk Oman tersebut. Rancangan itu akan dibahas lebih lanjut sebelum diajukan dalam sidang terbuka parlemen. Sebelumnya pada 24 Maret, Bloomberg melaporkan bahwa Iran mulai mengenakan biaya hingga 2 juta dolar AS (sekitar Rp33,8 miliar) kepada kapal komersial yang melintas di Selat Hormuz. Wakil Menteri Luar Negeri Iran Vahid Jalalzadeh mengatakan pemerintah tengah menyusun aturan baru untuk Selat Hormuz yang akan diberlakukan setelah konflik berakhir dan rencananya akan dikerjasamakan dengan Oman.

Pengusaha Mulai ‘Sesak Napas’, Harga Barang Impor Terancam Naik

Dunia usaha mulai merasakan tekanan akibat konflik di Timur Tengah dengan naiknya biaya produksi. Kondisi ini berpotensi mengerek harga barang impor dalam waktu dekat. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani mengatakan dampak konflik global sudah mulai terasa pada struktur biaya pelaku usaha. Ia menjelaskan komponen biaya yang paling cepat terdampak adalah energi dan logistik karena sangat sensitif terhadap dinamika geopolitik. Selain itu, bahan baku impor juga mulai mengalami tekanan, terutama pada industri yang memiliki ketergantungan tinggi terhadap komoditas seperti gula, gandum, dan kedelai, serta bahan penunjang seperti plastik untuk kemasan. Menurut Sinta, berbagai langkah mitigasi terus dilakukan pelaku usaha, mulai dari efisiensi operasional hingga penyesuaian rantai pasok. Namun, ia mengingatkan ruang untuk menahan beban biaya tidak akan bertahan lama jika tekanan berlangsung berkepanjangan.

Senada, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Komunikasi dan Pemberdayaan Daerah Kadin Indonesia Erwin Aksa menyebut dampak kenaikan harga energi global sudah mulai dirasakan luas oleh pelaku usaha. “Sektor yang paling cepat terdampak adalah logistik, manufaktur padat energi, perikanan, dan transportasi,” ujar Erwin. Sektor yang bergantung pada energi merasakan dampak hampir langsung, sementara sektor lain seperti manufaktur dan ritel mulai terdampak dalam satu hingga dua bulan melalui kenaikan biaya produksi dan tekanan margin.

Dalam kondisi ini, dunia usaha menilai diperlukan langkah konkret dari pemerintah untuk meredam tekanan yang terjadi. “Kami melihat ada beberapa langkah prioritas yang sangat dibutuhkan. Pertama, menjaga stabilitas harga dan ketersediaan energi agar dunia usaha tetap bisa beroperasi dengan kepastian. Kedua, memastikan subsidi dan kompensasi energi tepat sasaran, terutama untuk sektor produktif,” jelas Erwin. “Ketiga, memperkuat cadangan energi nasional dan diversifikasi sumber impor untuk mengurangi risiko geopolitik. Keempat, memberikan stimulus atau insentif sementara bagi sektor yang paling terdampak,” lanjutnya. Ia menambahkan dalam jangka menengah, penguatan ketahanan energi juga perlu dilakukan melalui efisiensi energi, pengembangan biofuel, serta transportasi publik.

Mendagri Minta Kepala Daerah Kurangi Perjalanan Dinas

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya efisiensi anggaran daerah, terutama pada pos perjalanan dinas yang dianggap tidak perlu. Menurutnya, dana tersebut lebih baik dialihkan untuk program yang bermanfaat bagi masyarakat. Langkah ini sejalan dengan upaya pemerintah pusat melakukan penghematan fiskal akibat meningkatnya harga minyak dunia.

Selain perjalanan dinas, Tito juga mendorong penghematan energi seperti listrik dan BBM dengan mekanisme yang pernah diterapkan saat pandemi Covid-19, misalnya mematikan lampu dan AC saat kantor ditinggalkan, serta menerapkan sistem kerja dari rumah (WFH) dengan pengawasan digital. Sistem absensi online berbasis GPS akan digunakan untuk memastikan pegawai benar-benar bekerja dari rumah.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa penghematan anggaran tidak akan menyentuh program unggulan pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan Sekolah Rakyat. Pemerintah lebih memilih menunda belanja yang tidak produktif, seperti pembangunan gedung yang belum mendesak, agar fokus pada program yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Polemik Tahanan Rumah Yaqut: Begini Syarat, Aturan, dan Dasar Hukumnya

UU No. 20 Tahun 2025  tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur jenis penahanan terdiri atas 3 bentuk. Yakni penahanan rumah tahanan negara (Rutan), penahanan rumah, dan penahanan kota. Pasal 108 ayat (1) huruf b UU 20/2025 menegaskan penahanan rumah sebagai salah satu jenis penahanan.

Fungsi penahanan rumah pada dasarnya merupakan bentuk penahanan yang lebih ringan dibanding penahanan di Rutan. Namun tetap membatasi kebebasan tersangka atau terdakwa demi menjamin proses hukum. Penerapannya harus memenuhi syarat umum penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 99 dan Pasal 100 UU 20/2025. Termasuk adanya sekurangnya dua alat bukti yang sah serta alasan kekhawatiran yang konkret sesuai KUHAP baru.

Secara normatif status ‘tahanan rumah’ mempunyai konsekuensi langsung terhadap eksekusi pidana. Pasalnya tiap hari penahanan rumah hanya dihitung sebagai 1/3 hari pidana penjara (atau ekuivalen terhadap pidana denda lewat mekanisme pidana pengganti denda).

Kebijakan Daerah Hemat BBM: Dari Bersepeda Sampai Pembatasan BBM

Sejak Amerika Serikat (AS) dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari 2026, harga minyak dunia dilanda ketidakpastian. Selat Hormuz di Iran, yang jadi jalur distribusi minyak penting, ditutup sebagai balasan atas serangan yang menewaskan Ayatollah Ali Khamenei.

Hal itu memicu kekhawatiran di banyak negara dunia atas krisis energi yang mungkin terjadi. Sejumlah negara kini telah melakukan intervensi pada konsumsi energi domestik guna menghemat penggunaan BBM secara nasional. Ketika pemerintah pusat memutuskan penghematan BBM melalui penerapan WFH, sejumlah pemerintah daerah mengadopsinya melalui aturan-aturan lain.

Salah satu aturan penghematan yang dikeluarkan pemerintah daerah adalah mewajibkan para ASN untuk bersepeda, alih-alih menggunakan kendaraan bermotor. Sejauh ini ada tiga daerah yang menerapkan aturan ini, yakni Kabupaten Bangkalan, Kota Mataram, dan Kota Malang.

Fakta Perang AS vs Iran Hari Ke-27: Negosiasi Gagal, Komandan Tewas

Konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran memasuki hari ke-27 semakin memanas. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi menegaskan Teheran enggan maju ke meja perundingan dan menyatakan akan terus berperang dengan Amerika Serikat-Israel. Araghchi juga mewanti-wanti AS dan Israel untuk bersiap dengan perlawanan Iran. “Kami tidak berniat untuk bernegosiasi – sejauh ini, belum ada negosiasi yang terjadi, dan saya yakin posisi kami sepenuhnya berprinsip,” kata Araghchi. Araghchi memandang negosiasi dengan AS saat ini sama “dengan mengakui kekalahan.”

Israel mengeklaim berhasil membunuh komandan Angkatan Laut Iran Laksamana Muda Alireza Tangsiri pada Kamis (26/3) waktu setempat. Tangsiri tewas di Bandar Abbas melalui serangan udara Israel. Seperti dilaporkan The Times of Israel, Tangsiri disebut yang paling bertanggung jawab atas penutupan Selat Hormuz. Serangan rudal Iran kembali menghantam wilayah Israel pada Kamis (26/3), melukai enam orang dan menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan.

Militer AS mengerahkan pesawat A-10 Warthog dan helikopter Apache di Selat Hormuz untuk memburu kapal cepat Iran. Jenderal Dan “Razin” Caine mengatakan AS juga menargetkan kapal tanpa awak yang dipasangi bahan peledak dan dinilai mengancam kapal tanker minyak. Operasi ini dilakukan bersama kapal penyapu ranjau dan kapal tempur pesisir AS seperti USS Santa Barbara. Militer Iran mengeklaim berhasil menghantam kapal induk AS USS Abraham Lincoln menggunakan rudal jelajah, pada Rabu (25/3). Menurut kantor berita IRNA, Komandan Angkatan Laut Iran Laksamana Muda Shahram Irani mengatakan pergerakan kapal induk Abraham Lincoln, terus dipantau dan akan menjadi sasaran begitu memasuki jangkauan sistem rudal Iran.

Bahlil Imbau Warga Tak Panic Buying BBM di Tengah Gejolak Energi Global

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan bijak dalam membeli bahan bakar minyak (BBM) di tengah ketidakpastian energi global. Ia menegaskan tidak perlu melakukan panic buying dan masyarakat cukup membeli BBM sesuai kebutuhan harian.

Selain itu, Bahlil juga menyoroti praktik pembelian BBM untuk dijual kembali serta penimbunan yang dinilai merugikan masyarakat luas. Ia meminta oknum yang melakukan tindakan tersebut untuk menghentikannya, serta mengajak masyarakat berperan aktif menjaga ketahanan energi nasional dengan perilaku konsumsi yang wajar.

Di sisi pasokan, pemerintah memastikan kondisi energi nasional masih relatif aman meski terdampak konflik global yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran serta penutupan Selat Hormuz. Pemerintah telah mengalihkan sumber impor energi ke negara lain, dengan cadangan BBM nasional berkisar 21–28 hari. Untuk komoditas, solar dipastikan tidak lagi impor, sementara bensin masih sekitar 50 persen impor dan LPG sekitar 70 persen dari kebutuhan nasional.

Rupiah Diprediksi Fluktuatif, Berpotensi Melemah ke Rp16.940 per Dolar AS

Nilai tukar rupiah diperkirakan bergerak fluktuatif pada perdagangan 27 Maret 2026 dan berpotensi ditutup melemah di kisaran Rp16.900–Rp16.940 per dolar AS. Sebelumnya, rupiah sempat menguat tipis dan ditutup di level Rp16.904 per dolar AS, naik 0,04 persen dibandingkan hari sebelumnya, menurut analis Ibrahim Assuaibi.

Pergerakan rupiah masih dipengaruhi sentimen global, terutama ketidakpastian geopolitik di Timur Tengah yang melibatkan Iran dan Amerika Serikat. Ketidakjelasan negosiasi serta volatilitas harga minyak dunia, termasuk lonjakan harga minyak Brent di atas 119 dolar AS per barel, membuat pelaku pasar cenderung berhati-hati. Selain itu, stabilitas jalur distribusi energi seperti Selat Hormuz juga menjadi perhatian utama pasar global.

Dari dalam negeri, pemerintah memastikan belum ada rencana kenaikan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat, karena APBN masih dinilai cukup kuat menahan tekanan harga minyak. Dengan harga minyak Indonesia (ICP) sekitar 74 dolar AS per barel, sedikit di atas asumsi APBN, kondisi tersebut masih dianggap terkendali. Pengalaman sebelumnya juga menunjukkan Indonesia mampu menjaga stabilitas ekonomi melalui kombinasi kebijakan fiskal dan moneter di tengah gejolak global.

Prabowo Bertemu Anwar Ibrahim Hari Ini Bahas Konflik Timur Tengah

Presiden Prabowo Subianto akan bertemu Perdana Menteri (PM) Malaysia Anwar Ibrahim di Jakarta pada hari ini, Jumat (27/3/2026). Pertemuan Prabowo dan Anwar Ibrahim diagendakan membahas konflik Timur Tengah. Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh Wisma Putra (Kementerian Luar Negeri Malaysia), kunjungan PM Malaysia Anwar Ibrahim ke Indonesia atas undangan Presiden Prabowo. Kedua pemimpin negara akan membahas konflik di Timur Tengah serta dampaknya terhadap Indonesia dan Malaysia.

Selain itu, kedua pemimpin negara juga akan melakukan diskusi komprehensif, cermat, dan terkoordinasi untuk menyelaraskan posisi dan memperkuat kerja sama strategis dalam menghadapi situasi krisis. “Kedua pemimpin diharapkan untuk mengintensifkan upaya diplomatik untuk meredakan ketegangan dan memastikan keberlanjutan jalur perdagangan global dan rantai pasokan yang sangat penting bagi kesejahteraan rakyat mereka,” katanya. Pertemuan antara Prabowo dan Anwar Ibrahim disebut juga akan memperkuat peran ASEAN di tengah situasi konflik global. Dengan begitu, Indonesia dan Malaysia diharapkan bertindak menjaga perdamaian, stabilitas regional, dan menjaga ketahanan ekonomi di tengah ketidakpastian global.

Siklon Tropis Narelle Menjauhi Indonesia, Potensi Kategori 4

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan bahwa Siklon Tropis Narelle bergerak menjauhi wilayah Indonesia pada 26–27 Maret 2026. Meski tidak berdampak langsung, sistem cuaca tersebut memicu hujan sedang hingga lebat di sejumlah wilayah, termasuk Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Selain itu, gelombang laut kategori sedang setinggi 1,25–2,5 meter berpotensi terjadi di perairan selatan Jawa Timur hingga Nusa Tenggara Timur, Samudra Hindia selatan Jawa Timur, selatan Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Sawu, serta bagian barat Laut Arafura.

Prakirawan BMKG Jumadil Syakir menjelaskan bahwa posisi pusat siklon berada di Samudra Hindia selatan Nusa Tenggara Barat atau sekitar 1.110 kilometer barat daya Pulau Sabu, dengan kecepatan gerak 9 knot (17 km/jam) dan kekuatan angin mencapai 85 knot (155 km/jam). Dalam 24 jam ke depan, intensitas siklon diperkirakan meningkat menjadi kategori 4. Siklon ini sebelumnya berkembang dari bibit siklon tropis 96P dan resmi mencapai status siklon tropis pada 17 Maret 2026.

MAKI Minta DPR Bentuk Panja Usut Pengalihan Penahanan Yaqut, Ini Kata KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons permintaan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yang meminta Komisi III DPR RI untuk membentuk Panja guna mengusut pengalihan penahanan menjadi tahanan rumah tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, Yaqut Cholil Qoumas.

KPK melalui Deputi Penindakan dan Eksekusi, Asep Guntur Rahayu, menyambut positif dan berterima kasih atas permintaan MAKI tersebut.

Sebelumnya MAKI telah mengirimkan surat ke Komisi III DPR RI yang berisi permohonan pembentukan panitia kerja (panja) untuk mengusut kasus penyiraman air keras dan pengawasan eksternal terhadap KPK. MAKI menyebut Panja dibutuhkan untuk membongkar dugaan intervensi dari pihak luar KPK. Hal senada pun disampaikan oleh Prof. Mahfud MD.

Pemerintah Indonesia Optimistis Hadapi Investigasi Section 301 oleh AS

Pemerintah Indonesia menegaskan optimisme dalam menghadapi proses tersebut investigasi Section 301 yang dilakukan oleh Amerika Serikat (AS). Proses investigasi dilakukan oleh United States Trade Representative (USTR) sebagai bagian dari proses peninjauan terhadap kebijakan dan praktik perdagangan negara mitra, termasuk Indonesia. Penyelidikan mencakup dua isu utama. Pertama, dugaan praktik yang menciptakan atau mempertahankan kapasitas berlebih di sektor manufaktur (structural excess capacity). Kedua, efektivitas penerapan larangan impor barang yang diproduksi dengan tenaga kerja paksa (forced labor).

Juru Bicara Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan, pemerintah optimis karena structural excess capacity dan forced labor yang disangkakan terhadap beberapa negara, tidak terjadi di Indonesia.

Kemdiktisaintek-LPDP berkolaborasi perkuat riset energi dan sampah

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi) memperkuat sinergi dengan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) untuk mendukung pelaksanaan riset prioritas nasional sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Fokus utama riset diarahkan pada sektor strategis seperti energi dan pengelolaan sampah sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem riset sekaligus pembangunan sumber daya manusia nasional.

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan LPDP memiliki peran penting dalam mendukung penelitian prioritas pemerintah. Beberapa agenda utama meliputi pengolahan sampah berbasis teknologi waste-to-energy, konversi kompor LPG ke kompor listrik, serta pengembangan teknologi konversi kendaraan berbahan bakar minyak menjadi kendaraan listrik. Program riset ini tidak hanya berfokus pada solusi teknis, tetapi juga mencakup kajian sosial, ekonomi, dan kebijakan agar manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Utama LPDP Sudarto menyatakan kesiapan lembaganya mendukung riset prioritas melalui skema pendanaan kolaboratif. Kedua pihak juga membahas integrasi antara program beasiswa dan agenda riset nasional, termasuk kerja sama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri serta pemanfaatan jejaring diaspora akademik. Pendekatan kolaboratif dan desentralistik berbasis kampus diharapkan mampu mempercepat implementasi inovasi dan memperkuat peran perguruan tinggi sebagai pusat riset dan inovasi nasional.

Purbaya Matangkan Pengambilalihan PNM dari BRI, Begini Sorotan Ekonom

Pemerintah tengah mematangkan rencana pengalihan PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) dari induknya PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) ke bawah kendali Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Wacana ini diklaim telah mendapat sinyal persetujuan awal dari Danantara, meski hingga kini masih dalam tahap pembahasan internal. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, keputusan di level pimpinan sebenarnya sudah mengerucut. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan birokrasi di lapangan. Ia pun memberi sinyal bahwa proses pengalihan PNM berpeluang terealisasi tahun ini.

Rencana tersebut sejalan dengan upaya pemerintah menata ulang penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar lebih terintegrasi di bawah satu lembaga yang berada dalam koordinasi Kemenkeu. Purbaya menilai, besarnya anggaran subsidi bunga KUR yang mencapai sekitar Rp40 triliun per tahun dapat dioptimalkan jika dikelola secara bergulir. Menurutnya, skema tersebut memberi fleksibilitas lebih besar bagi pemerintah dalam mengelola dan mengawasi pembiayaan bagi pelaku usaha mikro.

Namun, rencana tersebut menuai kritik. Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai langkah menarik PNM ke bawah Kemenkeu justru berisiko menjadi kemunduran dalam tata kelola kelembagaan keuangan negara. Wijayanto menilai, kebijakan tersebut berpotensi mengaburkan pemisahan antara fungsi regulator dan operator bisnis. Ia juga meragukan asumsi bahwa pengelolaan di bawah Kemenkeu akan otomatis lebih bersih dari praktik penyimpangan. Sebagai alternatif, ia menyarankan penguatan PNM dilakukan melalui konsolidasi lembaga pembiayaan ultra mikro dengan menempatkannya di bawah Indonesia Financial Group (IFG), alih-alih tetap berada di bawah bank Himbara atau dipindahkan ke Kemenkeu.

Kemenhaj: Kesiapan Haji 2026 Sudah 95 Persen

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak menyatakan kesiapan penyelenggaraan ibadah haji 2026 telah mencapai 95 persen, dengan keberangkatan kloter pertama dijadwalkan pada 22 April 2026. Pemerintah menyiapkan lebih dari 500 kelompok terbang yang masing-masing berisi sekitar 350–400 jemaah. Koordinasi teknis terus dimatangkan untuk memastikan proses pemberangkatan hingga kedatangan seluruh jemaah di Tanah Suci berjalan lancar serta aman.

Pemerintah juga menyiapkan berbagai langkah mitigasi untuk mengantisipasi dampak eskalasi konflik di Timur Tengah terhadap keselamatan jemaah. Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf menjelaskan layanan utama seperti akomodasi di Makkah dan Madinah, konsumsi, transportasi, hingga penerbitan visa hampir seluruhnya rampung. Penyelenggaraan haji tahun ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 dengan konsep Tri Sukses Haji, yakni keberhasilan ritual, ekonomi, serta keadaban dan peradaban.

Pelaksanaan haji 2026 berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan akibat konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Meski situasi regional memanas, Indonesia tetap memberangkatkan sekitar 221.000 jemaah haji, terdiri dari 203.320 jemaah reguler dan 17.680 jemaah khusus dari 16 embarkasi dalam 528 kloter. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal bin Abdullah Al-Amudi memastikan kondisi di Arab Saudi tetap terkendali dan penyelenggaraan haji berjalan aman sesuai rencana pemerintah setempat.

Di Balik Pergantian Kepala BAIS TNI, Transparansi dan Penegakan Hukum Dipertanyakan

Pergantian jabatan Kepala Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI Letjen TNI Yudi Abrimantyo menjadi sorotan usai terbongkar keterlibatan empat prajurit BAIS dalam penyiraman air keras terhadap Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus. Langkah tersebut menurut pihak TNI dinilai sebagai bentuk pertanggungjawaban institusi. Namun, hal itu mahal memunculkan perdebatan soal transparansi, akuntabilitas, dan proses hukum.

Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengonfirmasi telah dilakukan penyerahan jabatan Kepala BAIS sebagai respons atas kasus tersebut. Namun, Mabes TNI belum menjelaskan apakah penyerahan jabatan tersebut karena pencopotan. Sampai saat ini juga tidak dijelaskan pengganti Letjen TNI Yudi Abrimantyo sebagai Kepala BAIS. Ketidakjelasan status jabatan dan pengganti menimbulkan pertanyaan publik terkait posisi Yudi Abrimantyo dalam struktur komando serta arah penanganan kasus ke depan.

Pengamat politik dan militer Universitas Nasional (Unas), Selamat Ginting, menilai langkah mundurnya Kepala BAIS mencerminkan pola klasik dalam manajemen krisis organisasi militer. Menurutnya, pelanggaran oleh personel militer tidak pernah dipandang sebagai tindakan individual semata karena berpotensi memengaruhi rantai komando, kohesi satuan, hingga keamanan informasi.

KPK sambut baik MAKI yang mohon pembentukan Panja Komisi III DPR RI

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut baik Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) yang melayangkan permohonan pembentukan Panitia Kerja Komisi III DPR RI untuk mengusut pengalihan penahanan untuk tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji Yaqut Cholil Qoumas.

Asep menjelaskan KPK menyambut baik hal itu karena langkah MAKI tersebut merupakan bentuk kepedulian kepada lembaga antirasuah, terutama terkait penyidikan kasus kuota haji. Sebelumnya, pada 9 Agustus 2025, KPK mulai menyidik kasus dugaan korupsi terkait kuota haji untuk Indonesia tahun 2023-2024. Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih, dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri hingga enam bulan ke depan.

Pada 12 Maret 2026, KPK menahan Yaqut Cholil di Rumah Tahanan Negara Cabang Gedung Merah Putih KPK. Kemudian pada 17 Maret 2026, KPK menahan Gus Alex di Rutan Cabang Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK. Adapun saat berjalan ke mobil tahanan, dia menyatakan tidak ada perintah maupun aliran uang kasus kuota haji kepada Yaqut Cholil. Pada tanggal yang sama, keluarga Yaqut Cholil memohon kepada KPK agar mantan Menag tersebut menjadi tahanan rumah. KPK kemudian mengabulkan permohonan itu dan Yaqut menjadi tahanan rumah sejak 19 Maret 2026. Pada 23 Maret 2026, KPK mengumumkan sedang memproses pengalihan penahanan Yaqut Cholil dari tahanan rumah menjadi tahanan rutan kembali. Pada 24 Maret 2026, Yaqut resmi menjadi tahanan Rutan KPK.

Indonesia Punya Kapal Perang Canggih Baru Setara Australia, KRI Prabu Siliwangi-321 Tiba dari Italia

Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan KRI Prabu Siliwangi-321, kapal perang terbaru Indonesia yang tiba di Jakarta pada Kamis. Kapal perang buatan Italia itu akan menambah kemampuan matra untuk menjaga kedaulatan laut. Ali saat jumpa pers usai penyambutan ketibaan kapal mengatakan dengan segala teknologi modern yang dimilikinya, kemampuan KRI Prabu Siliwangi-321 setara dengan yang dipunyai Australia, Singapura, dan Vietnam.

Dia menjelaskan KRI Prabu Siliwangi-321 dan kapal serupa yang telah datang lebih dahulu, yakni KRI Brawijaya-320, merupakan kapal patroli lepas pantai (OPV) yang bisa dikembangkan menjadi fregat (kapal tempur). “Ini saya rasa di kawasan Asia Tenggara, kalau dari segi ukuran, memang terbesar,” tuturnya. KRI Prabu Siliwangi-321 akan memperkuat jajaran TNI AL di bawah Satuan Eskorta Komando Armada II, Surabaya, Jawa Timur. Dalam waktu dekat, kapal tersebut akan diikutsertakan dalam latihan tempur.

Kapal dengan panjang 143 meter dan lebar 16,5 meter ini dirancang untuk menjalankan berbagai macam misi, seperti patroli, peperangan permukaan, bawah laut, maupun udara, pengawalan aset penting, operasi penegakan hukum laut, hingga misi kemanusiaan. Selain itu, juga dilengkapi dengan meriam utama OTO Melara 127 milimeter, meriam 76 milimeter Strales untuk target udara jarak menengah, 16 peluncur rudal vertikal untuk serangan udara, rudal Teseo Mk-2E untuk target permukaan, torpedo antikapal selam, hingga senjata otomatis jarak dekat.

Search