dicetak pada tanggal: 30 Desember 2025 1:42 AM

Investor AS Melirik Teknologi Rekayasa Iklim untuk Atasi Pemanasan Global
  • Pemanasan Global, Teknologi Rekayasa Iklim
  • https://esgnow.republika.co.id/berita/t805z4423/investor-as-melirik-teknologi-rekayasa-iklim-untuk-atasi-pemanasan-global

Upaya penanggulangan pemanasan global tidak terlepas dari kontroversi. Sejumlah investor di Amerika Serikat (AS) menggelontorkan jutaan dolar AS pada teknologi yang dampaknya terhadap bumi belum sepenuhnya diketahui. Tercatat lebih dari 50 perusahaan finansial, individu kaya, dan lembaga pemerintah telah menggelontorkan lebih dari 115,8 juta dolar AS ke sembilan perusahaan rintisan yang mengembangkan teknologi pembatasan sinar matahari.

Para investor ini kerap mengabaikan peringatan ilmuwan yang menilai investasi tersebut berisiko bagi bumi dan hanya memperkaya sebagian kecil orang. Hal ini karena, teknologi tersebut berpotensi merusak pola cuaca, pasokan pangan, dan politik global. Menurut para ilmuwan, rekayasa sinar matahari justru dapat meningkatkan panas bumi apabila teknologi tersebut gagal atau tiba-tiba dihentikan.

Meski pendanaan ke perusahaan rekayasa iklim melonjak tajam, angkanya masih jauh lebih kecil dibandingkan miliaran dolar AS yang dikucurkan untuk teknologi kecerdasan artifisial (artificial intelligence/AI). Berdasarkan data PitchBook, perusahaan pengembang ChatGPT, OpenAI, telah mengumpulkan 62,5 miliar dolar AS sepanjang 2025 saja. Masih relatif kecilnya investasi ke perusahaan rintisan rekayasa iklim sebagian besar disebabkan masih belum adanya mekanisme pengaturan teknologi tersebut. Kondisi ini membuat sektor rekayasa iklim masih dianggap terlalu spekulatif bagi sebagian besar investor.

Buruh Hari Ini Demo, tak Puas Kenaikan Angka UMP 2026
  • Unjuk Rasa Penetapan UMP
  • https://news.republika.co.id/berita/t8064s484/buruh-hari-ini-demo-tak-puas-kenaikan-angka-ump-2026-part2

Sebanyak 20 ribu buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Federasi Serikat Pekerja (FSP) Aspek Indonesia bakal menggelar aksi demonstrasi pada 29-30 Desember 2025. Lokasi aksi dipusatkan di Istana Negara, Jakarta Pusat dan Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat. Aksi digelar sebagai tindak lanjut atas penetapan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Sektor Provinsi (UMSP) tahun 2026 di wilayah Jakarta dan Jawa Barat. Mereka tidak puas dengan angka UMP yang ditetapkan pemerintah daerah (pemda).

Presiden FSP Aspek Indonesia, Abdul Gofur, menyampaikan para buruh mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk menginstruksikan para kepala daerah agar merevisi nilai upah minimum sesuai dengan 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Dia mengatakan, kebijakan upah yang diambil pemerintah saat ini mengorbankan daya beli masyarakat kecil. Gofur menyoroti, adanya ketimpangan yang tidak masuk akal antara upah di Jakarta dengan daerah penyangga yang justru lebih besar.

Gofur menyebut, sebagai pusat ekonomi nasional dengan biaya hidup tertinggi, sangat memprihatinkan jika buruh di Jakarta dihargai lebih rendah daripada wilayah sekitarnya. Dia juga menyoroti, kenaikan sebesar 6,17 persen yang ditetapkan saat ini telah habis tergerus oleh laju inflasi dan kenaikan harga barang pokok. Hal itu memaksa buruh berada dalam kondisi bertahan hidup (survival mode) alih-alih mencapai kesejahteraan. 

34 Hari Pasca-banjr dan Longsor Tapsel, 4.693 Warga Masih Bertahan di Pengungsian
  • Banjir Sumatera
  • https://medan.kompas.com/read/2025/12/29/060619778/34-hari-pasca-banjr-dan-longsor-tapsel-4693-warga-masih-bertahan-di

Dampak banjir dan longsor yang menerjang Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, sejak Senin (24/11/2025) atau 34 hari lalu, masih dirasakan masyarakat hingga kini. Berdasarkan data BPBD Sumut per Minggu (28/12/2025), tercatat masih ada 4.693 warga yang bertahan di pengungsian. Selain masalah pengungsian, ribuan rumah warga dilaporkan masih dipenuhi material lumpur sisa bencana. Salah satu wilayah yang paling terdampak adalah Desa Huta Godang, Kecamatan Batang Toru. Aparat gabungan dari Polri dan TNI hingga Minggu (28/12/2025) masih terus berjibaku membersihkan material longsor dan lumpur yang masuk ke dalam rumah warga. Pembersihan dilakukan secara gotong royong menggunakan peralatan manual.

Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Ferry Walintukan, menyebutkan tim gabungan diterjunkan ke sejumlah titik krusial agar proses pembersihan bisa lebih cepat. Petugas menggunakan gerobak sorong, sekop, hingga cangkul untuk mengeluarkan tumpukan lumpur dari dalam hunian warga.

Kemendagri Percepat Layanan Dukcapil untuk Korban Bencana di Sumatera
  • Penanganan Bencana Sumatera
  • https://news.republika.co.id/berita/t7zp9a3330000/kemendagri-percepat-layanan-dukcapil-untuk-korban-bencana-di-sumatera

Bencana yang terjadi di Sumatera menyebabkan banyak warga kehilangan harta benda, termasuk dokumen penting akibat rumah rusak atau hilang. Oleh karenanya, Kemendagri sedang berupaya mempercepat layanan administrasi kependudukan di daerah terdampak bencana di Sumatera. Mendagri telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 400.8.1.7/9761/SJ, yang menginstruksikan percepatan pemulihan layanan administrasi di Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar. 

Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa pelayanan penerbitan kembali dokumen kependudukan harus dilaksanakan dengan prosedur sederhana, cepat, dan tanpa pungutan biaya dalam bentuk apa pun. Selain itu prosesnya juga tidak perlu mensyaratkan dokumen pendukung yang hilang, rusak, atau tidak dapat disertakan akibat bencana.

Langkah percepatan layanan dukcapil ini dinilai krusial oleh Iwan Setiawan, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), untuk memastikan ketertiban penyaluran bantuan dan pemulihan pascabencana. Iwan Setiawan menekankan pentingnya percepatan layanan publik berupa administrasi kependudukan karena berkaitan langsung dengan distribusi bantuan yang tepat sasaran.

Pemilu Pertama Myanmar dalam 5 Tahun, Dikritik Jadi Kedok Militer
  • Pemilu Myanmar
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20251226121030-106-1310816/pemilu-pertama-myanmar-dalam-5-tahun-dikritik-jadi-kedok-milite

Myanmar akan menggelar fase pertama pemilihan umum pada Minggu (28/12), yang merupakan pemungutan suara pertama di negara tersebut dalam lima tahun terakhir. Meski junta militer menyebut ini sebagai langkah kembali menuju demokrasi multipartai, para kritikus menilai pemilu ini tidak akan memulihkan demokrasi yang hancur atau mengakhiri perang saudara yang kian mematikan. Militer Myanmar berupaya menggunakan pemilu ini untuk mendapatkan legitimasi internasional. Namun, kondisi di lapangan sangat kontras; konflik bersenjata yang meluas membuat pemungutan suara mustahil dilakukan di banyak wilayah Myanmar. Tercatat ada 65 kota kecil yang sama sekali tidak akan menggelar pemungutan suara karena konflik aktif dengan kelompok gerilya etnis dan pasukan perlawanan.

Analis dari International Crisis Group, Richard Horsey, menegaskan bahwa pemilu ini tidak memiliki kredibilitas. “Pemilu ini tidak melibatkan partai politik mana pun yang menang besar pada pemilu sebelumnya,” ujar Horsey kepada The Associated Press. Strategi militer dinilai sangat jelas: memenangkan partai pendukung militer, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP), secara telak guna memberikan “wajah sipil” pada kekuasaan militer. Hal ini diprediksi akan menjadi dalih bagi negara tetangga seperti China, India, dan Thailand untuk terus memberikan dukungan dengan alasan stabilitas.

Kantor Hak Asasi Manusia PBB menyatakan bahwa warga sipil kini berada dalam posisi terjepit; diancam oleh otoritas militer jika tidak berpartisipasi, namun juga mendapat ancaman dari kelompok oposisi bersenjata jika ikut memilih. Amnesty International melalui penelitinya, Joe Freeman, memperingatkan bahwa pemilu ini kemungkinan besar hanya akan mengukuhkan kekuasaan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pembunuhan massal dan penindasan selama bertahun-tahun di Myanmar.


Pemukim Ilegal Israel Serang Warga Tepi Barat dan Curi 150 Domba
  • Serangan Pemukim Ilegal Israel ke Palestina
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20251226171652-120-1310918/pemukim-ilegal-israel-serang-warga-tepi-barat-dan-curi-150-domba

Kelompok pemukim ilegal Israel kembali melancarkan serangan terhadap aset ekonomi warga Palestina di wilayah Tepi Barat yang diduduki, Jumat (26/12) dini hari waktu setempat. Dalam aksi sewenang-wenang tersebut, para penyerang menganiaya pekerja Palestina dan mencuri sedikitnya 150 ekor domba peternakan warga Tepi Barat. Berdasarkan laporan sumber lokal kepada Anadolu, serangan terjadi di kota Deir Dibwan, sebelah timur Ramallah. Kelompok pemukim ilegal tersebut merangsek masuk ke dalam area peternakan, memukuli dua orang pekerja sebelum akhirnya membawa kabur ratusan hewan ternak menggunakan kendaraan.

Kota Deir Dibwan tercatat sering menjadi sasaran serangan ekstremis pemukim ilegal Israel. Serangan-serangan warga Negeri Zionis sebelumnya meliputi pencurian ternak, pembakaran kendaraan dan toko, hingga penganiayaan fisik terhadap warga sipil Palestina. Data dari komisi resmi Colonization and Wall Resistance Commission menunjukkan tren kekerasan yang kian mengkhawatirkan. Sepanjang November lalu saja, tercatat ada 621 serangan yang dilakukan pemukim ilegal Israel terhadap warga dan properti Palestina di Tepi Barat.

Langkah ini dinilai sebagai upaya sistematis untuk memaksa warga Palestina meninggalkan tanah mereka. Saat ini, diperkirakan terdapat sekitar 750.000 pemukim ilegal Israel yang tinggal di ratusan permukiman di seluruh Tepi Barat, termasuk 250.000 orang di Yerusalem Timur. Sejak Oktober 2023, data resmi Palestina mencatat eskalasi konflik di wilayah Tepi Barat telah mengakibatkan:sedikitnya 1.103 warga Palestina tewas di tangan pasukan Israel dan pemukim ilegal. Sementara itu hampir 11.000 orang di Tepi Barat mengalami luka-luka dan sekitar 21.000 warga ditahan oleh otoritas keamanan Israel.

Serangan ‘Selamat Natal’ dari Trump ke ISIS di Nigeria
  • AS Serang ISIS di Nigeria
  • https://news.detik.com/internasional/d-8279093/serangan-selamat-natal-dari-trump-ke-isis-di-nigeria

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan serangan ke ISIS di Nigeria. Serangan itu bertepatan dengan Natal, Kamis (25/12). Kementerian Luar Negeri Nigeria mengkonfirmasi serangan udara tersebut dan menggambarkannya sebagai ‘serangan tepat sasaran terhadap target teroris’. Komando Afrika Departemen Pertahanan AS mengatakan ‘beberapa teroris ISIS’ tewas dalam serangan di negara bagian Sokoto. AS menyebut serangan dilakukan atas permintaan otoritas Nigeria. Namun, AS tidak menjelaskan berapa banyak orang yang tewas.

Pemerintah Nigeria dan analis independen menolak untuk membingkai kekerasan yang terjadi dalam konteks penganiayaan agama seperti narasi yang digunakan oleh kelompok Kristen sayap kanan di AS dan Eropa. Namun, Trump tetap menganggapnya penganiayaan terhadap umat Kristen. Dia menekankan Washington siap mengambil tindakan militer di Nigeria dengan ‘senjata yang siap ditembakkan’ untuk melawan pembunuhan tersebut. Kementerian Luar Negeri Nigeria mengatakan negara itu terlibat dengan mitra internasional dalam memerangi terorisme. Amerika Serikat telah memasukkan lagi Nigeria ke dalam daftar negara-negara ‘yang menjadi perhatian khusus’ terkait kebebasan beragama, dan telah membatasi penerbitan visa kepada warga Nigeria.

Nigeria hampir terbagi rata antara wilayah utara yang mayoritas Muslim dan wilayah selatan yang sebagian besar Kristen. Wilayah timur lautnya telah dilanda kekerasan jihadis selama lebih dari 15 tahun oleh kelompok Boko Haram yang telah merenggut lebih dari 40.000 nyawa dan menyebabkan dua juta orang mengungsi. Pada saat yang sama, sebagian besar wilayah barat laut, utara, dan tengah negara itu telah dilanda oleh geng kriminal yang dikenal sebagai ‘bandit’ yang menyerang desa-desa, membunuh dan menculik penduduk.

Thailand Menggila Bombardir Kamboja, Sekolah Chaos-3 Juta Jadi Korban
  • Konflik Thailand-Kamboja
  • https://www.cnbcindonesia.com/news/20251227005237-4-697513/thailand-menggila-bombardir-kamboja-sekolah-chaos-3-juta-jadi-korban

Perang antara Thailand dan Kamboja kian memanas. Pada momen perayaan Natal, dilaporkan serangan bom dari jet tempur Thailand menghantam distrik Banan, Battambang, Kamboja. Kamboja mengatakan agresi Thailand telah meningkat seiring perang yang sudah berlangsung lebih dari 20 hari, berdasarkan keterangan Kementerian Pertahanan Kamboja. Pada Kamis (25/12), kementerian melaporkan pasukan Thailand mengerahkan jet tempur T-50TH untuk menjatuhkan satu bom di distrik Banan pada pukul 14.02 waktu setempat.

Sebelumnya, pada Rabu (24/12) pukul 10.00 waktu setempat, militer Thailand menggunakan jet tempur T-50 untuk menjatuhkan empat bom di daerah Phnom Sampov, Battambang. Insiden ini memaksa para siswa yang sedang belajar di luar kelas dan warga sipil di sepanjang Phnom Sampov untuk mengungsi ke tempat aman. Sebagai tanggapan, Kementerian Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (MoEYS) mengeluarkan pernyataan yang menutup sementara sekolah-sekolah di Banan dan Phnom Sampov karena alasan keamanan.

MoEYS melaporkan bahwa hingga Kamis (25/12), total 1.311 sekolah di provinsi Oddar Meanchey, Banteay Meanchey, Preah Vihear, Battambang, Koh Kong, Pursat, dan Siem Reap telah ditutup, yang berdampak pada 15.034 guru dan 3.221.033 siswa. Kementerian Dalam Negeri melaporkan sejak 7 Desember 2025, Kamboja telah menjadi sasaran agresi militer terbuka dan disengaja oleh angkatan bersenjata Thailand di sepanjang perbatasan baratnya. Kementerian menambahkan bahwa perang tersebut telah direncanakan, diakui, dan dilakukan oleh Negara Thailand. Pasukan darat, udara, dan laut telah dikerahkan secara bersamaan.

Kemlu Pulangkan 9 WNI Korban Penipuan Online dari Kamboja
  • Kasus Penipuan Daring di Kamboja
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20251226171206-106-1310916/kemlu-pulangkan-9-wni-korban-penipuan-online-dari-kamboja

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memulangkan sembilan WNI dari Kamboja, dengan tujuh di antaranya diduga diperkerjakan di sentra penipuan daring (online scam) di sejumlah wilayah di negara tersebut. Seluruh WNI tersebut dipulangkan ke Indonesia dengan penerbangan komersial dan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng pada Jumat (26/12). Pemulangan para WNI tersebut terlaksana melalui kerja sama antara Direktorat Pelindungan WNI Kemlu RI, Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh, dan Bareksrim Polri.

Para WNI tersebut telah menjalani proses keimigrasian setempat, termasuk penyelesaian proses deportasi dan penerbitan izin keluar. KBRI Phnom Penh juga memfasilitasi penerbitan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) kepada 6 WNI yang dipulangkan Jumat ini. Kemlu RI mengimbau masyarakat Indonesia untuk waspada terhadap iming-iming pekerjaan di luar negeri yang tidak melalui prosedur resmi karena berisiko berujung pada eksploitasi kejahatan maupun tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Diketahui, Kemlu RI mencatat lebih dari 10.000 kasus penipuan daring yang melibatkan WNI sejak 2020.

Direktur Pelindungan WNI Kemlu RI Judha Nugraha pada Oktober menyatakan bahwa tidak seluruh kasus tersebut melibatkan WNI yang menjadi korban TPPO. Sebagian di antaranya diketahui secara sukarela bekerja pada sindikat penipuan daring. Pada bulan ini, Kemlu RI bersama KBRI Yangon juga telah memulangkan ratusan WNI yang terjaring operasi pemberantasan penipuan daring di sejumlah wilayah Myanmar.

Hukuman Eks PM Malaysia Najib Razak Tambah 15 Tahun Penjara, Total Nyaris 3 Dekade
  • Kasus 1MDB
  • https://www.kompas.com/global/read/2025/12/26/222623270/hukuman-eks-pm-malaysia-najib-razak-tambah-15-tahun-penjara-total-nyaris

Mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, kembali dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan denda besar setelah dinyatakan bersalah dalam kasus korupsi terbesar terkait dana investasi negara 1MDB (1Malaysia Development Berhad). Pengadilan Tinggi Malaysia pada Jumat (26/12/2025) menyatakan, Najib bersalah atas empat dakwaan penyalahgunaan kekuasaan dan 21 dakwaan pencucian uang. Total dana sebesar lebih dari 700 juta dollar AS atau setara Rp 11,7 triliun disalurkan ke rekening pribadinya dari 1MDB.

Selain pidana penjara, Najib juga dijatuhi denda sebesar 11,4 miliar ringgit (sekitar Rp 47,15 triliun) dan asetnya senilai 2,08 miliar ringgit (sekitar Rp 8,6 triliun) disita. Mantan perdana menteri Malaysia itu kembali menegaskan tidak bersalah. Ia mengeklaim dana tersebut merupakan sumbangan politik dari Arab Saudi dan menyalahkan pihak-pihak lain seperti Low Taek Jho alias Jho Low, yang disebut sebagai dalang skandal 1MDB. Low hingga kini masih buron. Namun, hakim Sequerah menolak klaim tersebut. Ia menyebut empat surat yang diklaim berasal dari donor Saudi terbukti dipalsukan, dan sumber dana yang masuk ke rekening Najib jelas berasal dari 1MDB. Najib juga dinilai tidak mengambil langkah untuk memverifikasi asal dana maupun menindak Jho Low. Bahkan, ia disebut berupaya mempertahankan jabatan perdana menteri dengan memecat pejabat tinggi, seperti jaksa agung dan ketua lembaga antikorupsi, yang sedang menyelidiki kasus tersebut.

Najib sendiri mulai menjalani hukuman 12 tahun penjara pada Agustus 2022 setelah kalah dalam upaya banding atas kasus SRC International, anak usaha 1MDB. Saat itu, ia terbukti menyalahgunakan wewenang dan mencuci dana sebesar 42 juta ringgit (Rp 173,75 miliar). Pada 2024, Dewan Pengampunan Malaysia mengurangi separuh masa hukumannya. Najib sempat mengajukan permohonan untuk menjalani hukuman di bawah tahanan rumah, tetapi ditolak Pengadilan Tinggi karena tidak sesuai dengan prosedur konstitusional.


Tak Sesuai Rencana Perdamaian, Israel Tak akan Sepenuhnya Menarik Diri dari Gaza, Berdalih Keamanan
  • Gencatan Senjata Gaza
  • https://www.tribunnews.com/internasional/7770731/tak-sesuai-rencana-perdamaian-israel-tak-akan-sepenuhnya-menarik-diri-dari-gaza-berdalih-keamanan

Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengatakan militer tidak akan pernah sepenuhnya menarik diri dari Jalur Gaza, Selasa (23/12/2025). Menurut Israel Katz, hal itu karena alasan keamanan dan bahwa unit tentara sipil-militer akan dibentuk di wilayah Palestina tersebut. Padahal, menurut rencana perdamaian yang didukung Amerika Serikat (AS) dan ditandatangani oleh Israel dan Hamas pada Oktober 2025, militer Israel secara bertahap akan menarik diri sepenuhnya dari Gaza. Selain itu, Israel tidak akan membangun kembali permukiman sipil di wilayah pesisir tersebut.

Dengan masih tersisa satu sandera di Gaza, fase pertama gencatan senjata yang dimediasi AS dalam perang antara Israel dan Hamas hampir selesai, setelah proses selama dua bulan yang diwarnai penundaan dan saling menyalahkan. Kini, para pemain kunci akan beralih ke fase kedua yang jauh lebih rumit yang dapat membentuk kembali Timur Tengah. Rencana 20 poin Presiden AS Donald Trump menjabarkan visi ambisius untuk mengakhiri kekuasaan Hamas di Gaza. Jika berhasil, rencana ini akan mencakup pembangunan kembali Gaza yang didemiliterisasi di bawah pengawasan internasional, normalisasi hubungan antara Israel dan dunia Arab, serta kemungkinan jalan menuju kemerdekaan Palestina.

Saat ini, Israel masih menguasai lebih dari setengah wilayah Gaza. Rencana tersebut menyatakan bahwa penarikan lebih lanjut akan didasarkan pada “standar, tonggak pencapaian, dan jangka waktu yang terkait dengan demiliterisasi” yang akan dinegosiasikan oleh Israel, AS, pasukan internasional, dan “penjamin” lainnya. Tidak ada jadwal pasti untuk penarikan lebih lanjut, dan Israel mungkin menolak untuk mundur lebih jauh.

Ingin Damai, Thailand-Kamboja Cekcok soal Tempat Negosiasi Gencatan Senjata
  • Gencatan Senjata Thailand-Kamboja
  • https://www.kompas.com/global/read/2025/12/23/223525470/ingin-damai-thailand-kamboja-cekcok-soal-tempat-negosiasi-gencatan

Keinginan berdamaian Thailand dan Kamboja terbentur lokasi penyelenggaraan negosiasi damai. Kamboja ingin digelar di Malaysia, tetapi Bangkok menolaknya. Alasan Kamboja pada Senin (22/12/2025) memilih Malaysia adalah lokasinya yang netral, sedangkan Thailand keesokan hari bersikeras perundingan harus tetap diadakan di Provinsi Chanthaburi sesuai rencana semula. Adapun perang Thailand-Kamboja kembali pecah pada awal Desember 2025, membuyarkan gencatan senjata sebelumnya.

Ofisial dari kedua negara mencatat sedikitnya 44 orang tewas, dan lebih dari 900.000 warga terpaksa mengungsi dari wilayah terdampak. “Chanthaburi aman. Provinsi ini memang sejak awal direncanakan menjadi tuan rumah GBC (Komite Perbatasan Umum), bahkan sebelum pertempuran terjadi,” ujar juru bicara Kementerian Pertahanan Thailand, Surasant Kongsiri. Namun, keputusan akhir apakah pertemuan berlangsung atau tidak, tetap berada di tangan Kamboja. Sementara itu, pihak Kamboja belum memberikan konfirmasi mengenai kehadiran dalam pertemuan tersebut.

Menteri Luar Negeri Thailand Sihasak Phuangketkeow sempat mengumumkan rencana pertemuan bilateral usai KTT ASEAN di Kuala Lumpur. Namun, Menteri Pertahanan Kamboja Tea Seiha, dalam suratnya kepada Menteri Pertahanan Thailand Nattaphon Narkphanit meminta pertemuan digelar di Kuala Lumpur karena alasan keamanan. Menanggapi usulan tersebut, Nattaphon menyebut pertemuan terakhir komite perbatasan digelar di Provinsi Koh Kong, Kamboja. Menurutnya, kini saatnya Thailand menjadi tuan rumah. Saat ini, intensitas pertempuran baru mereda di sebagian kecil dari dua provinsi perbatasan. Pada hari yang sama, Kementerian Pertahanan Kamboja menuding pasukan Thailand menembaki Kota Poipet dan membombardir wilayah Provinsi Preah Vihear.

Netanyahu Peringatkan Iran, Tindakan Apa Pun akan Dibalas Sangat Keras
  • Ketegangan Iran-Israel
  • https://www.kompas.com/global/read/2025/12/24/081500970/netanyahu-peringatkan-iran-tindakan-apa-pun-akan-dibalas-sangat-keras

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu memperingatkan, pihaknya akan melakukan respons keras jika ada tindakan permusuhan dari Iran. Peringatan Netanyahu ini muncul di tengah laporan yang menyebut Iran sedang melakukan latihan rudal besar-besaran. “Saya ingin memperjelas kepada Teheran bahwa tindakan apa pun akan dibalas dengan respons yang sangat keras,” lanjutnya. Netanyahu juga menuturkan, ia berencana untuk membahas aktivitas nuklir Iran dan ancaman regional yang lebih luas dengan Presiden AS, Donald Trump selama kunjungan mendatang. Ia berharap sikap AS terhadap Teheran tidak berubah.

Perdana Menteri Israel itu dijadwalkan bertemu Trump pada 29 Desember di resor Mar-a-Lago, Florida. Israel sebelumnya telah memperingatkan AS bahwa latihan rudal Iran dapat digunakan sebagai kedok untuk persiapan serangan mendadak.  Namun, para pejabat AS menyatakan belum melihat indikasi serangan Iran akan segera terjadi. Media pemerintah Iran melaporkan adanya latihan rudal pada Senin (22/12/2025). Para pejabat menggambarkan latihan itu sebagai demonstrasi kekuatan defensif.

Stasiun televisi pemerintah Iran sempat menerbitkan video yang kemudian mereka bantah sebagai rudal. Teheran juga menolak anggapan bahwa latihan militer tersebut bersifat provokatif. “Kemampuan pertahanan Iran sama sekali bukan isu yang dapat didiskusikan,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmaeil Baghaei. Menurutnya, program rudal Iran murni bersifat defensif.

Ambisi Trump Ambil Alih Greenland
  • Presiden AS Ingin Menguasai Greenland
  • https://news.detik.com/internasional/d-8274940/ambisi-trump-ambil-alih-greenland

Ambisi Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menguasai Greenland tak surut. Keamanan nasional menjadi alasan Trump tetap kukuh menguasai wilayah semi-otonom yang berada di bawah Denmark itu. Pernyataan Trump yang ingin mencaplok Greenland sebenarnya sudah disampaikan sejak tahun lalu. Ketegangan antara Amerika Serikat, Denmark, dan Greenland, semakin meningkat dengan adanya kunjungan Wakil Presiden JD Vance ke pangkalan militer AS di pulau Arktik yang luas itu. Vance juga dikritik usai mengatakan Denmark ‘tidak melakukan pekerjaan yang baik untuk rakyat Greenland’.

Perdana Menteri baru Greenland, Jens-Frederik Nielsen, menanggapi rencana Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menguasai Greenland. Nielsen menegaskan Greenland tidak akan pernah menjadi milik Amerika. “Kami tidak menjadi milik orang lain. Kami memutuskan masa depan kami sendiri,” katanya. Keinginan Trump untuk mengontrol Greenland karena urusan keamanan nasional tak berubah. Hal ini kembali disampaikannya setelah penunjukan utusan khusus AS untuk Greenland memicu ketegangan baru dengan pemerintah Denmark.

Pada hari Minggu, Trump menunjuk Gubernur Louisiana Jeff Landry sebagai utusan khusus untuk Greenland, yang memicu kemarahan dari Denmark, yang kemudian memanggil duta besar AS. Setelah pengangkatannya, Landry langsung berjanji untuk menjadikan wilayah Denmark tersebut ‘bagian dari AS’. Menteri Luar Negeri Denmark Lars Lokke Rasmussen mengatakan dia sangat marah atas langkah tersebut dan memperingatkan Washington untuk menghormati kedaulatan Denmark.


BMKG Imbau Kewaspadaan Hujan Lebat dan Gelombang Tinggi Jelang Natal, Tahun Baru
  • BMKG Imbau Waspadai Potensi Cuaca Ekstrem
  • https://katadata.co.id/berita/nasional/694b4caea4c80/bmkg-imbau-kewaspadaan-hujan-lebat-dan-gelombang-tinggi-jelang-natal-tahun-baru

BMKG mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi peningkatan curah hujan menjelang Natal dan Tahun Baru. Kondisi ini dipicu oleh aktifnya monsun Asia yang membawa massa udara basah dan diperkirakan berdampak pada sejumlah wilayah mulai dari Sumatera hingga Papua. Masyarakat, terutama yang berada di daerah rawan bencana, diimbau untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem seperti banjir, tanah longsor, dan gelombang tinggi.

Perencanaan aktivitas serta perjalanan darat, laut, dan udara disarankan untuk dilakukan secara cermat. Meskipun Siklon Tropis Grant tidak berdampak langsung, pergerakannya berpotensi meningkatkan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa dan Sumatera. Sementara itu, kondisi cuaca di beberapa provinsi seperti Aceh diperkirakan relatif kondusif dalam sepekan ke depan, salah satunya berkat upaya modifikasi cuaca.

Prediksi Meleset, Lifting Minyak Jelang Tutup 2025 Masih Kurang 175 Barel
  • Target Lifting Minyak 2025 Meleset
  • https://katadata.co.id/berita/energi/694b506281b86/prediksi-meleset-lifting-minyak-jelang-tutup-2025-masih-kurang-175-barel

Capaian lifting minyak Indonesia tercatat sedikit di bawah target APBN akibat sejumlah kendala operasional. Penyebab utamanya adalah insiden pipa bocor di beberapa wilayah serta gangguan pasokan listrik yang sempat mengurangi produksi.

Pemerintah berupaya mencapai target dengan memaksimalkan produksi dari sumur-sumur baru. Selain itu, pengangkutan minyak untuk sementara dialihkan menggunakan truk sebagai solusi atas kerusakan pipa. Meskipun belum tercapai, SKK Migas sebelumnya optimistis bahwa lifting minyak berpotensi melampaui target. Proyeksi tersebut didasarkan pada perkiraan peningkatan produksi di akhir tahun yang akan mendongkrak rata-rata lifting tahunan.

BNPB: TNI, Polri Kerja Hingga 20 Jam Sehari Percepat Pemulihan Pascabencana
  • Pemulihan Pascabencana Sumatra
  • https://katadata.co.id/berita/nasional/694b4e6e1c400/bnpb-tni-polri-kerja-hingga-20-jam-sehari-percepat-pemulihan-pascabencana

Pemerintah mempercepat pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan mengerahkan personel dan peralatan secara maksimal. Petugas gabungan bekerja secara intensif untuk membersihkan wilayah terdampak demi memulihkan aktivitas masyarakat.

Fokus utama pemulihan adalah pembukaan kembali akses darat yang terputus di Aceh. Upaya ini mencakup perbaikan jembatan hingga pembangunan jalur alternatif untuk melancarkan mobilitas. Terbukanya akses transportasi menjadi kunci untuk memperlancar distribusi logistik, alat berat, dan kebutuhan warga. Dengan demikian, proses pemulihan di seluruh wilayah terdampak diharapkan dapat berlangsung lebih cepat dan signifikan.

Apa yang Ingin Dirumuskan Anggota DPR di Revisi UU Penanggulangan Bencana?
  • legislasi, Revisi UU Penanggulangan Bencana
  • https://nasional.kompas.com/read/2025/12/23/22523081/apa-yang-ingin-dirumuskan-anggota-dpr-di-revisi-uu-penanggulangan-bencana#google_vignette

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan pihaknya telah berkomitmen merevisi Undang-Undang (UU) Penanggulangan Bencana. Apa yang akan dirumuskan? Dia ingin revisi UU itu menguatkan peran BNPB dalam melakukan koordinasi termasuk dalam penyaluran bantuan agar merata.

Marwan menjelaskan koordinasi yang dimaksudkannya bukan dalam hal menjadi komandan dari aparat penegak hukum. Sebab, menurutnya, kemampuan TNI dan Polri dalam mengatasi situasi bencana sudah optimal. Hanya saja, ia ingin jajaran dan langkah BNPB saat menanggulangi bencana di lapangan bisa menjadi lebih terpadu.

BNPB perlu lebih mantap dalam koordinasi terkait penyaluran bantuan ke daerah bencana. Ia menjelaskan, BNPB tidak perlu menumpuk bantuan dari masyarakat tetapi harus menjadi koordinator sehingga bantuan merata tersalurkan. Menurutnya, banyak bantuan dari masyarakat namun penyalurannya tidak merata. Ia turut mencontohkan penanggulangan bencana di Sumatera.

Wamenkum tegaskan reintegrasi sosial jadi fokus KUHP Nasional
  • KUHP Nasional, Reintegrasi Sosial
  • https://www.antaranews.com/berita/5319667/wamenkum-tegaskan-reintegrasi-sosial-jadi-fokus-kuhp-nasional

Wakil Menteri Hukum (Wamenkum) Edward Omar Sharif Hiariej menegaskan reintegrasi sosial akan menjadi fokus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru atau KUHP Nasional, yang akan mulai berlaku penuh pada 2 Januari 2026.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi bertajuk Kupas Tuntas KUHP dan KUHAP Nasional Bareng Wamenkum bersama Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) di Jakarta, Selasa. Eddy menjelaskan KUHP Nasional tidak lagi mengutamakan keadilan retributif yang fokus untuk memenjarakan seseorang yang melakukan kejahatan.

Dalam KUHP baru hakim mempunyai pilihan untuk memberikan menjatuhkan pidana dan/atau tindakan. KUHP Nasional, kata Wamenkum, mengatur agar pelaku tindak pidana yang ancamannya tidak lebih dari 5 tahun penjara, dikenai pidana pengawasan. Wamenkum mengatakan masyarakat kerap menempelkan stigma kepada mantan narapidana yang membuat mantan narapidana tersebut kesulitan untuk kembali membaur dengan masyarakat. Oleh karena itu KUHP Nasional sebisa mungkin menjatuhkan hukuman selain pidana penjara.

Kemenham: Perpres Bisnis dan HAM Tunggu Tanda Tangan Menko Airlangga
  • Perpres Bisnis dan HAM
  • https://news.republika.co.id/berita/t7qebe458/kemenham-perpres-bisnis-dan-ham-tunggu-tanda-tangan-menko-airlangga

Proses penyelesaian Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelaksanaan Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha pada Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) terus bergulir. Menurut Direktur Penyusunan dan Evaluasi Instrumen HAM Kementerian HAM RI Sofia Alatas, jalan menuju pengesahan beleid itu hanya menunggu tanda tangan dari Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto.

Sofia menerangkan, aturan yang berbentuk Perpres tersebut membutuhkan respons dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sebab, beleid itu berhubungan dengan keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Usai mendapat persetujuan Menko Airlangga, draf Perpres ini akan diserahkan ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg). Selanjutnya, Perpres menanti tanda tangan Presiden RI Prabowo Subianto.

Kementerian HAM memastikan Perpres ini ialah tindak lanjut dari Perpres Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional (Stranas) Bisnis dan HAM. Perpres Pelaksanaan Penilaian Kepatuhan Pelaku Usaha pada Bisnis dan HAM bakal bersifat wajib diterapkan oleh pelaku bisnis, khususnya entitas dari kelas menengah ke atas. Kementerian HAM meyakini, Perpres tersebut akan mendorong perusahaan lebih menghormati prinsip-prinsip HAM, termasuk dengan menjaga keberlanjutan lingkungan. Aturan ini bertujuan, tidak ada lagi aktivitas bisnis yang merusak lingkungan hingga berpotensi memicu bencana.

BNPB Pastikan RS di 3 Provinsi Terdampak Bencana Sumatera Telah Beroperasi Kembali
  • Penanganan Bencana Sumatera
  • https://nasional.kompas.com/read/2025/12/24/08030001/bnpb-pastikan-rs-di-3-provinsi-terdampak-bencana-sumatera-telah-beroperasi

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan, seluruh rumah sakit di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana telah beroperasi kembali. Di Aceh, Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari menyebut bahwa seluruh rumah sakit di provinsi tersebut sudah beroperasi kembali.

Berdasarkan data, terdapat 23 rumah sakit di Aceh yang telah beroperasi kembali usai diterjang banjir dan longsor. Tersisa satu rumah sakit di Kabupaten Aceh Tamiang yang beroperasi secara bertahap, karena pembersihan material sisa-sisa banjir masih dilakukan. Selain itu, 288 puskesmas telah beroperasi beroperasi kembali. Tersisa 19 puskesmas yang belum bisa memberikan pelayanan.

Sedangkan di Sumatera Utara, 35 rumah sakit telah beroperasi. Kemudian di Sumatera Barat, 29 rumah juga sudah beroperasi. Kementerian Kesehatan (Kemenkes), kata Abdul, terus secara rutin mengirimkan alat kesehatan, obat-obatan, hingga tenaga kesehatan ke wilayah terdampak bencana.

PKB Minta Semua Pihak Tak Saling Melemahkan di Penanganan Banjir Sumatera
  • Penanganan Banjir dan Longsor Sumatera
  • https://nasional.kompas.com/read/2025/12/23/23173651/pkb-minta-semua-pihak-tak-saling-melemahkan-di-penanganan-banjir-sumatera

Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Ahmad Iman Sukri mengingatkan betapa pentingnya persatuan dan gotong royong untuk penanganan pascabanjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut). Dia meminta semua pihak tidak saling melemahkan dalam mengatasi bencana. Iman menyampaikan, konsep gotong royong merupakan konsep sosial ajaran nenek moyang bangsa Indonesia.

Iman mengatakan, para korban banjir saat ini membutuhkan dukungan moril dan materiel. Dia berharap mereka tidak disuguhi berita-berita yang membuat mental mereka semakin ambruk. Lebih jauh, Iman mengeklaim PKB paham betul kondisi yang terjadi di lapangan, para korban membutuhkan bantuan air bersih, makanan, selimut, bahkan rumah tinggal. Sementara itu, Iman memastikan pemerintah saat ini bekerja sepenuh hati menangani persoalan pelik pascabanjir bandang.

Sengkarut PBNU, Pertemuan Ketua Umum dan Rais Aam Belum Juga Terwujud
  • Konflik PBNU
  • https://www.kompas.id/artikel/sengkarut-pbnu-pertemuan-ketua-umum-dan-rais-aam-belum-juga-terwujud

Sekjen PBNU KH Amin Said Husni saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (23/12/2025), menyatakan, Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf, atau yang biasa disapa Gus Yahya, telah mengirimkan surat kepada Rais Aam, namun belum mendapatkan balasan. Surat tersebut merupakan tindak lanjut dari musyawarah kubro yang dihadiri oleh 308 pengurus wilayah NU (PWNU) dan pengurus cabang NU (PCNU) di Pesantren Lirboyo.

Dalam surat tersebut, Gus Yahya memohon kesediaan waktu pihak Rais Aam untuk bertemu menindaklanjuti rekomendasi musyawarah kubro. Ia juga menekankan bahwa musyawarah kubro merekomendasikan agar pertemuan atau islah dilaksanakan selambat-lambatnya tiga hari setelah forum di Lirboyo itu digelar.

Saat dihubungi terpisah, Rais Syuriyah PBNU KH Muhammad Cholil Nafis tidak menjawab pertanyaan terkait peluang Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar akan bertemu dengan Gus Yahya. Akan tetapi meneruskan surat yang ditandatangani Miftachul pada tanggal 22 Desember. Dalam surat tersebut, Miftachul mengungkapkan, pada tanggal yang sama, pihaknya menerima dua utusan dari panitia musyawarah kubro di Lirboyo, yang meminta agar tidak ada kebuntuan komunikasi. Miftachul juga menyebutkan pihaknya memutuskan untuk tidak mengikuti musyawarah kubro di Lirboyo dengan alasan legalitas dan konstitusionalitas forum.

Waspada Bibit Siklon Tropis 93S, BMKG Prediksi Hujan Lebat hingga Sangat Lebat di 3 Provinsi
  • Peringatan Cuaca Ekstrem BMKG
  • https://www.metrotvnews.com/read/N9nCyODP-waspada-bibit-siklon-tropis-93s-bmkg-prediksi-hujan-lebat-hingga-sangat-lebat-di-3-provinsi

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan adanya potensi peningkatan cuaca ekstrem yang dipicu oleh Bibit Siklon Tropis 93S di Samudra Hindia. Kondisi ini berpotensi meningkatkan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk pada masa libur Natal 2025 dan Tahun Baru (Nataru).

Keberadaan sistem tekanan rendah ini dapat meningkatkan kecepatan angin di wilayah Samudra Hindia Barat Daya Lampung. Selain itu, pola pertemuan dan perlambatan angin (konfluensi dan konvergensi) terbentuk di wilayah perairan yang memanjang hingga Banten. Kombinasi dinamika atmosfer ini diperkirakan menyebabkan potensi cuaca signifikan di daratan Indonesia. BMKG meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan lebat hingga sangat lebat yang dapat terjadi di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Papua Selatan.

UMP dan UMK Jabar 2026 Segera Ditetapkan, Disparitas Upah Antarwilayah Jadi Sorotan
  • Penetapan UMP 2026
  • https://bandung.bisnis.com/read/20251224/549/1939137/ump-dan-umk-jabar-2026-segera-ditetapkan-disparitas-upah-antarwilayah-jadi-sorotan

Pemerintah Provinsi Jawa Barat dipastikan akan mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Barat 2026 pada 24 Desember 2025, setelah melalui pembahasan Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Kepastian tersebut disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang menyebutkan bahwa proses finalisasi besaran upah masih berlangsung hingga Selasa, 23 Desember 2025. Seluruh keputusan akan ditandatangani sesuai jadwal setelah pembahasan bersama Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat di bawah koordinasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans).

Meski presentase kenaikan UMP dan UMK Jabar 2026 belum ditetapkan, persoalan disparitas upah antarwilayah kembali menjadi sorotan utama dalam pembahasan upah minimum tahun depan. Serikat pekerja dan kalangan pengusaha yang tergabung dalam APINDO menilai kesenjangan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) di Jawa Barat masih cukup lebar dan belum menunjukkan perbaikan signifikan. Sebagai gambaran, UMK Kota Banjar 2025 ditetapkan sebesar Rp2.204.754, sementara Kota Bekasi telah mencapai Rp5.690.753. Selisih lebih dari Rp3,4 juta ini mencerminkan ketimpangan struktural dalam sistem pengupahan di Jawa Barat.

Menuju Era Pusat Data di Luar Angkasa
  • Pusat Data di Luar Angkasa
  • https://www.kompas.id/artikel/menuju-era-pusat-data-di-luar-angkasa

Google pada November 2025 meluncurkan Project Suncatcher, sebuah program penelitian yang bertujuan untuk membangun pusat data di luar angkasa. Dalam proyek riset ini, Google akan menguji apakah cip TPU yang dirancang untuk bekerja di Bumi itu mampu beradaptasi di luar angkasa yang memiliki gravitasi mikro serta radiasi dan temperatur ekstrem. Pemilik SpaceX, Elon Musk, juga sudah menyatakan keinginannya untuk membangun pusat data di luar angkasa. SpaceX akan menggunakan satelit Starlink V3 generasi terbaru yang telah ditingkatkan skalanya untuk melakukan pemrosesan data.

Perusahaan rintisan asal Amerika Serikat, Starcloud, juga telah mengumumkan rencana meluncurkan satelit yang dilengkapi dengan cip Graphics Processing Units (GPU) yang jamak digunakan pada sebagian besar sisem AI. Pusat data di luar angkasa diyakini akan memiliki jejak karbon yang lebih rendah dibandingkan pusat data yang beroperasi di Bumi. Belum lagi risiko polusi udara, polusi suara, hingga limbah elektronik beracun yang dapat ditekan.

peneliti sistem cerdas dan ilmu data dari Universitas Anglia Ruskin, Inggris, Domenico Vicinanza, bersikap skeptis optimisme pengusaha teknologi untuk membangun pusat data di luar angkasa dalam waktu singkat, mengingat untuk menempatkan pusat data di luar angkasa jelas tidak mudah. Vicinanza menilai uji dua satelit pusat data milik Google pada 2027 adalah masuk akal. Misi itu bisa dijalankan untuk mengecek apakah modul kendali temperatur (TCM) yang digunakan mampu bertahan terhadap radiasi dan tekanan termal tinggi. Jika uji dalam Project Suncatcher berhasil, itu baru akan menjadi langkah awal yang belum pasti bisa ditingkatkan skalanya menjadi lebih besar.

Nataru, Menpar Optimis 1,45 Juta Wisman Banjiri Indonesia
  • Nataru 2025/2026
  • https://rri.co.id/nataru/2061821/nataru-menpar-optimis-1-45-juta-wisman-banjiri-indonesia

Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana optimis wisatawan mancanegara (wisman) bakal membanjiri Tanah Air. Ia memprediksi sebanyak 1,45 juta wisman datang ke Indonesia selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Selain wisman, lanjut Widiyanti, pada periode libur akhir tahun ini terdapat 128 juta wisatawan nusantara (wisnu) juga bergerak dalam perjalanan destinasi wisata.

Widiyanti mengatakan, prediksi peningkatan kunjungan wisatawan ini harus dimanfaatkan secara maksimal. Untuk itu, Kemenpar telah mempersiapkan sejumlah paket wisata hingga berbagai event sebagai strategi pemasaran dalam mendorong perjalanan wisata.

Kemenpar, lanjut Widiyanti, telah melaksanakan berbagai aktivasi pemasaran seperti pameran, forum pariwisata, kerja sama dengan platform OTA, hingga promosi daerah. Di antaranya berkolaborasi dengan asosiasi HIPPINDO dan APPBI untuk melaksanakan Indonesia Great Sale yang dimulai sejak 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026.

3 Fakta MBG Tetap Berjalan saat Libur Sekolah: Dikritik Anggota DPR RI, Siswa Dapat Susu Kemasan
  • MBG
  • https://www.tribunnews.com/nasional/7770746/3-fakta-mbg-tetap-berjalan-saat-libur-sekolah-dikritik-anggota-dpr-ri-siswa-dapat-susu-kemasan

Badan Gizi Nasional (BGN) tetap mengadakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) meski sekolah libur selama dua pekan. Libur sekolah setiap provinsi berbeda, tapi rata-rata siswa libur dari tanggal 22 Desember 2025 hingga 3 Januari 2026.

MBG yang dibagikan saat libur berupa makanan kemasan yang dapat diambil siswa di sekolah. MBG yakni program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang diluncurkan pada Januari 2025 untuk menyediakan makanan bergizi gratis bagi anak sekolah, ibu hamil atau menyusui.

Program tersebut tetap berjalan karena siswa tetap membutuhkan asupan bergizi setiap hari, bukan hanya saat masuk sekolah. Selain itu, MBG dapat membantu meringankan biaya makan keluarga menengah ke bawah.





DPR Tak Setuju MBG di Libur Sekolah, Khawatir untuk Habiskan Sisa Anggaran
  • MBG
  • https://www.tribunnews.com/nasional/7770342/dpr-tak-setuju-mbg-di-libur-sekolah-khawatir-untuk-habiskan-sisa-anggaran

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyatakan tidak setuju jika Badan Gizi Nasional (BGN) tetap melanjutkan program makan bergizi gratis (MBG) untuk siswa di masa libur sekolah. “Kami menghargai upaya pemerintah dalam menjaga kesinambungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, perlu dipertanyakan, apakah pelaksanaan program ini di masa libur sekolah betul-betul tepat dan efektif?” kata Charles saat dimintai tanggapannya, Senin (22/12/2025).

Menurut dia, pemberian MBG di masa libur sekolah akan turut berpengaruh pada proses pendistribusian di lapangan. Dia khawatir program MVG jalan terus di masa libur sekolah semata untuk menghabiskan sisa anggaran MBG tahun ini. Jika memang itu tujuannya, maka hal tersebut sama-sekali tidak tepat.




Hashim: Prabowo Tak Punya Lahan Sawit Satu Hektare Pun di Bumi Indonesia
  • Klarifikasi Lahan Sawit Prabowo
  • https://nasional.kompas.com/read/2025/12/22/23401731/hashim-prabowo-tak-punya-lahan-sawit-satu-hektare-pun-di-bumi-indonesia

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak memiliki lahan kelapa sawit di Indonesia. Hashim mengatakan ada aktor yang menyebarkan fitnah bahwa Prabowo memiliki lahan sawit. Aktor itu disebutnya merupakan koruptor-koruptor yang merusak lingkungan. Para koruptor itu, tutur Hashim, memiliki 3,7 juta hektar lahan sawit ilegal yang tersebar di kawasan hutan lindung hingga taman nasional. Hashim menduga terdapat 200 perusahaan yang mempunyai konsesi ilegal di kawasan itu.

Hashim menilai hoaks itu disebarluaskan karena pemerintah saat ini berani dan tegas untuk menegakkan hukum terkait kelestarian lingkungan dan alam Indonesia. Hashim mengamati bahwa hoaks tersebut diproduksi para pemengaruh atau influencer yang telah dibayar untuk menjatuhkan martabat Presiden dengan tuduhan mempunyai lahan kelapa sawit di daerah terdampak bencana alam. Selain itu, ia mengatakan bahwa pemerintah akan menyerap aspirasi masyarakat terkait perlindungan kawasan hutan, salah satunya dengan menutup secara penuh operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL) di Sumatera Utara.

Status Bencana Nasional Dipertanyakan Ketika Dompet Negara Kian Cekak
  • Penanganan Banjir dan Longsor Sumatera
  • https://www.kompas.id/artikel/status-bencana-nasional-dipertanyakan-ketika-dompet-negara-kian-cekak

Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, berpendapat, pemerintah masih bisa bertindak cepat tanpa status bencana nasional. Sebab, penetapan status kebencanaan nasional turut membawa konsekuensi politik yang berbeda. Itu sebabnya pemerintah memilih untuk meningkatkan dukungan operasional melalui Dana Siap Pakai dan pengerahan sumber daya, tanpa mengubah label.

Di sisi lain, terdapat aspek manajemen fiskal dan administratif yang menjadi pertimbangan pemerintah. Adapun status bencana nasional kerap memicu tuntutan paket bantuan rekonstruksi yang lebih besar, percepatan pengadaan, dan koordinasi lintas sektor yang lebih intens. Padahal, saat ini, ruang fiskal pemerintah semakin tertekan seiring anjloknya penerimaan pajak dan pembiayaan utang.

Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas Syafruddin Karimi berpendapat, pemerintah memilih pendekatan ”status daerah, operasi pusat tetap jalan” demi menjaga persepsi kendali dan menghindari eskalasi label yang secara politik serta administratif jarang dipakai. Meski demikian, pendekatan tersebut melemahkan konsolidasi komando ketika bencana lintas provinsi sudah memenuhi logika UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Pemerintah perlu menetapkan status nasional untuk mengintegrasikan belanja, logistik, rekonstruksi, dan perlindungan sosial dalam satu rencana operasi fiskal-operasional.

Tingkatkan Pengawasan, Bea Cukai Tata Ulang Laboratorium dan Pangkalan Operasi
  • Bea Cukai Tata Ulang Laboratorium dan Pangkalan Operasi
  • https://katadata.co.id/finansial/keuangan/6948ef81205da/tingkatkan-pengawasan-bea-cukai-tata-ulang-laboratorium-dan-pangkalan-operasi

Direktorat Bea dan Cukai meningkatkan pengawasan dengan menata ulang dua unit teknisnya, yakni Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) dan Pangkalan Sarana Operasi (PSO). Penataan ini dilakukan untuk menjawab tantangan pengawasan yang semakin dinamis, seperti meningkatnya modus pelanggaran dan kompleksitas lalu lintas barang.

Penataan pada BLBC meliputi peningkatan kelas laboratorium di Medan dan Surabaya serta penambahan satuan pelayanan baru. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan mutu pengujian barang sehingga keputusan pengawasan dapat didasarkan pada data ilmiah yang kuat. Sementara itu, penataan pada PSO mencakup perubahan lokasi dan wilayah operasi untuk menyesuaikan dengan pergeseran kawasan rawan penyelundupan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kecepatan respons patroli laut dan memperkuat peran Bea Cukai sebagai pelindung masyarakat di perairan Indonesia.

Kemenkeu Bakal Terapkan Bea Keluar Batu Bara, Apa Dampaknya ke PTBA dan ADRO?
  • Kemenkeu Bakal Terapkan Bea Keluar Batu Bara
  • https://katadata.co.id/finansial/bursa/6949cd45a1853/kemenkeu-bakal-terapkan-bea-keluar-batu-bara-apa-dampaknya-ke-ptba-dan-adro

Kementerian Keuangan merancang aturan bea keluar batu bara sebagai upaya holistik untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan memastikan nilai tambah sumber daya alam. Kebijakan ini diharapkan dapat menambah pendapatan negara secara signifikan.

Para emiten batu bara masih memonitor perkembangan dan menunggu kepastian regulasi resmi dari pemerintah. Dampak kebijakan terhadap industri dan operasional akan sangat bergantung pada besaran tarif serta mekanisme perhitungan yang ditetapkan.

Rencana ini berpotensi menjadi sentimen negatif yang dapat menekan margin laba emiten, meskipun laba diperkirakan tetap positif. Namun, kebijakan tersebut juga dinilai memiliki sisi positif karena dapat mendorong efisiensi dan hilirisasi di sektor pertambangan.

Strategi Purbaya Taruh Rp 200 Triliun di Perbankan Belum Jitu Tekan Bunga Kredit
  • Kebijakan Purbaya Belum Efektif Turunkan Suku Bunga Kredit
  • https://katadata.co.id/finansial/keuangan/694939da2c58f/strategi-purbaya-taruh-rp-200-triliun-di-perbankan-belum-jitu-tekan-bunga-kredit

Pemerintah menempatkan dana kas negara di perbankan milik negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas agar perbankan menurunkan suku bunga kreditnya. Meskipun likuiditas melimpah, kebijakan ini belum efektif menurunkan suku bunga kredit yang penurunannya masih lambat.

Namun, kebijakan tersebut terbukti mampu menurunkan suku bunga dana seperti deposito secara signifikan. Menteri Keuangan meyakini penurunan signifikan suku bunga deposito akan segera diikuti oleh suku bunga kredit. Hal ini diharapkan dapat mendorong aktivitas bisnis yang lebih efisien dan memperkuat transmisi likuiditas ke sektor riil.

Israel Sahkan 19 Permukiman Baru, Penyerobotan Lahan Palestina Meluas
  • Penyerobotan Lahan Palestina
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20251221160518-120-1309244/israel-sahkan-19-permukiman-baru-penyerobotan-lahan-palestina-meluas

Israel menyetujui pembangunan 19 permukiman baru di Tepi Barat, memperparah penyerobotan lahan warga Palestina oleh negeri penjajah Zionis. Dengan keputusan ini, total permukiman Israel di wilayah Palestina yang disetujui dalam tiga tahun terakhir mencapai 69 lokasi. Menteri Keuangan Bezalel Smotrich bersumpah akan terus menghambat pembentukan Negara Palestina dan memperluas pendudukan. Ia juga berdalih penyerobotan lahan dengan mengklaim tanah tersebut merupakan warisan leluhur Israel.

Israel terus melancarkan serangan terhadap Palestina meski telah sepakat gencatan senjata. Yang terbaru, enam tewas dan sejumlah orang lainnya luka-luka dalam serangan mematikan Israel terhadap sebuah tempat perlindungan di Gaza City pada Jumat (19/12). Serangan ini merupakan yang terbaru dari ratusan pelanggaran gencatan senjata Israel yang mulai berlaku sejak Oktober lalu.

Serangan ini juga terjadi kala utusan khusus Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff dan pejabat senior AS lainnya dijadwalkan untuk bertemu membahas fase dua gencatan senjata di Gaza. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengonfirmasi bahwa pembicaraan sedang berlangsung antara perwakilan Qatar, Mesir, dan Uni Emirat Arab. Rubio menegaskan prioritas AS adalah menyelesaikan fase pertama kesepakatan gencatan senjata dengan membentuk komite teknokrat Palestina, mendirikan “Dewan Perdamaian”, dan mengerahkan pasukan internasional ke wilayah tersebut.



Risiko Cuaca Ekstrem Meningkat, Indonesia Belum Punya Climate Data Center
  • Indonesia Belum Punya Climate Data Center
  • https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/ekonomi-sirkular/69453cce4a0a0/risiko-cuaca-ekstrem-meningkat-indonesia-belum-punya-climate-data-center

Perspective Forum Center for Strategic Development Studies (CSDS) oleh Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI) menyoroti belum adanya climate data center nasional secara khusus yang didedikasikan untuk perubahan iklim, sehingga masih bergantung pada data global. Ketiadaan data beresolusi tinggi ini menyulitkan pemahaman risiko kebencanaan secara presisi di tingkat wilayah.

Peringatan dini cuaca ekstrem sering kali tidak efektif menjangkau masyarakat dan tidak diterjemahkan menjadi tindakan kesiapsiagaan. Hal ini terjadi karena informasi cenderung berhenti di level institusi dan pemahaman masyarakat terhadap risiko bencana seperti siklon tropis masih terbatas. Forum tersebut merekomendasikan penguatan infrastruktur data iklim nasional dan peningkatan koordinasi antarinstansi. Tujuannya agar peringatan dini dapat diubah menjadi aksi pengurangan risiko yang nyata dan efektif di lapangan.

Jurus Menkeu Purbaya Jaga Defisit APBN Tak Tembus 3%
  • Langkah Taktis Menjaga Defisit APBN
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/69456549b47b9/jurus-menkeu-purbaya-jaga-defisit-apbn-tak-tembus-3

Pemerintah menghadapi risiko pelebaran defisit APBN melampaui batas aman 3% terhadap PDB akibat penerimaan negara yang diperkirakan tidak mencapai target. Hal ini membuat ruang gerak fiskal pemerintah semakin menyempit untuk membiayai belanja negara.

Kementerian Keuangan menerapkan beberapa langkah taktis untuk menjaga defisit APBN, di antaranya menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai bantalan likuiditas. Selain itu, pemerintah juga mengoptimalkan penerimaan dengan mempercepat penagihan tunggakan pajak dan menerbitkan surat utang jangka pendek.

Meskipun dinilai sebagai opsi realistis dalam jangka pendek, penggunaan instrumen yang sudah ada seperti SAL berisiko mengurangi bantalan fiskal untuk masa depan. Langkah ini dianggap hanya solusi sementara yang tidak memperkuat fondasi penerimaan negara secara fundamental.

Banjir Bandang di Guci Tegal, Area Tertutup Lumpur dan Aktivitas Wisata Disetop
  • Banjir Bandang di Guci Tegal
  • https://katadata.co.id/berita/nasional/6947607039d80/banjir-bandang-di-guci-tegal-area-tertutup-lumpur-dan-aktivitas-wisata-disetop

Hujan deras menyebabkan banjir bandang di Kawasan Objek Wisata Guci, Kabupaten Tegal, pada Sabtu sore. Banjir kiriman dari Sungai Sawangan ini membawa material lumpur, batu, dan kayu yang menutup sebagian area wisata. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun banjir mengakibatkan kerusakan material.

Sebuah jembatan kecil dan pipa di area Pancuran 13 dilaporkan hanyut terbawa arus. Akibat kejadian tersebut, Kawasan Objek Wisata Guci ditutup sementara untuk umum demi keamanan. Tim BPBD telah berada di lokasi untuk melakukan penanganan darurat dan masyarakat diimbau untuk waspada.

Wacana Koalisi Permanen dari Golkar Dinilai Dapat Melumpuhkan Demokrasi di Parlemen
  • Koalisi Permanen
  • https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/842844/wacana-koalisi-permanen-dari-golkar-dinilai-dapat-melumpuhkan-demokrasi-di-parlemen

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai usulan pembentukan koalisi permanen dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Partai Golkar perlu dicermati secara serius agar tidak mengancam fungsi demokrasi di parlemen. Menurut Ritonga, koalisi permanen tidak selalu menjadi masalah selama tidak melibatkan mayoritas partai politik di parlemen.

Selain itu, ia menilai koalisi dalam skala kecil masih memungkinkan adanya mekanisme saling kontrol antarlembaga negara. Atas dasar itu, Ritonga menegaskan bahwa koalisi tidak boleh membuat parlemen pasif. Ia juga menambahkan bahwa anggota parlemen yang tidak tergabung dalam koalisi tetap dapat menjalankan fungsi pengawasan sebagai pihak oposisi.

Akan tetapi, ia memperingatkan bahwa koalisi permanen yang melibatkan sebagian besar partai akan mengancam demokrasi secara keseluruhan. Menurutnya, koalisi mayoritas akan membuat parlemen kehilangan independensinya terhadap eksekutif. Ia pun menilai kondisi demikian akan menjauhkan parlemen dari rakyat. Oleh karena itu, Ritonga menyerukan penolakan tegas terhadap ide koalisi permanen yang terlalu dominan.

Kejaksaan Agung Bantah Ancam Tarik Para Jaksa dari KPK
  • Kejagung Bantah Ancam Tarik Jaksa dari KPK
  • https://www.tempo.co/hukum/kejaksaan-agung-bantah-ancam-tarik-para-jaksa-dari-kpk-2101017

Kejaksaan Agung membantah isu rencana penarikan para jaksa yang selama ini ditempatkan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Tidak benar ada ancaman penarikan atau tidak memperpanjang masa tugas jaksa KPK. Isu itu fitnah dan bersifat adu domba,” kata Kepala Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang Kejaksaan Agung Yadyn Palebangan pada Tempo, Ahad, 21 Desember 2025.

Yadyn mengklaim tidak pernah ada ancaman maupun pembahasan mengenai penarikan jaksa dalam pertemuan antara Kejaksaan Agung dan pimpinan KPK. Isu hubungan Kejaksaan Agung dan KPK memburuk mencuat menyusul rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) terhadap aparat kejaksaan di sejumlah daerah. Yadyn membenarkan dirinya dan sejumlah petinggi kejaksaan mendatangi Gedung Merah Putih untuk bertemu dengan pejabat KPK pada Kamis malam, 18 Desember 2025. Ia membantah pertemuan terjadi pada Jumat seperti yang muncul dalam sejumlah pemberitaan.

Pertemuan tersebut dalam rangka pelimpahan perkara. Yadyn menyatakan tidak ada sedikit pun pembahasan mengenai penarikan jaksa dari KPK dalam pertemuan itu. Yadyn menyayangkan pemberitaan salah satu media nasional yang menyebut ada ancaman dari Kejaksaan Agung untuk tak memperpanjang tugas para jaksa di KPK. Artikel itu menuliskan hubungan Kejaksaan Agung dan KPK memanas setelah serangkaian OTT jaksa di Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan; Kabupaten Bekasi, Jawa Barat; serta wilayah Tangerang, Banten. Ketegangan tersebut diklaim memuncak dalam pertemuan di KPK pada 19 Desember 2025.

Korut Soal Ambisi Nuklir Jepang: Harus Dicegah dengan Segala Cara
  • Nuklir Jepang
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20251221140045-113-1309202/korut-soal-ambisi-nuklir-jepang-harus-dicegah-dengan-segala-cara

Korea Utara menegaskan ambisi senjata nuklir Jepang harus dicegah dengan segala cara. Menurut Korut ambisi Jepang memiliki senjata nuklir berpotensi memicu bencana besar bagi kawasan dan dunia. Pernyataan itu disampaikan menyusul laporan Kyodo News pada Kamis (18/12) yang mengutip seorang pejabat di kantor Perdana Menteri Jepang. Pejabat yang tidak disebutkan namanya itu mengatakan Jepang seharusnya memiliki senjata nuklir.

Menurut laporan Kyodo, pejabat tersebut terlibat dalam perumusan kebijakan keamanan Jepang. Ia juga menyatakan bahwa Jepang pada akhirnya hanya bisa mengandalkan diri sendiri untuk menjamin keamanannya. Menanggapi pernyataan tersebut, Korea Utara menyebut Jepang secara terbuka menunjukkan ambisinya untuk memiliki senjata nuklir dan melampaui batas yang tidak dapat ditoleransi. Pejabat itu juga memperingatkan bahwa kepemilikan senjata nuklir oleh Jepang akan membawa dampak buruk bagi negara-negara Asia dan memicu bencana nuklir yang mengerikan.

Pernyataan tersebut tidak menyinggung program nuklir Korea Utara sendiri. Pyongyang diketahui pertama kali melakukan uji coba nuklir pada 2006, yang melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Korea Utara diyakini memiliki puluhan hulu ledak nuklir dan berulang kali menyatakan akan mempertahankan persenjataannya meski menghadapi sanksi internasional. Pyongyang menilai senjata nuklir diperlukan untuk menangkal ancaman militer dari Amerika Serikat dan sekutunya.

Bukan Revisi UU, Menko Yusril Ungkap Alasan Presiden Terbitkan PP Atur Jabatan Sipil Polri
  • Perpol Nomor 10 Tahun 2025, Presiden terbitkan PP
  • https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/842766/bukan-revisi-uu-menko-yusril-ungkap-alasan-presiden-terbitkan-pp-atur-jabatan-sipil-polri

Pemerintah memutuskan untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penugasan anggota Polri di jabatan sipil, alih-alih melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri). Langkah ini diambil untuk mempercepat kepastian hukum pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan mengakhiri polemik Perpol Nomor 10 Tahun 2025.

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menjelaskan bahwa efisiensi waktu menjadi pertimbangan utama Presiden Prabowo Subianto dalam memilih instrumen hukum ini. Selain itu, meski Pasal 28 ayat (4) UU Polri tidak secara eksplisit memerintahkan pengaturan lewat PP, Yusril menekankan bahwa berdasarkan Pasal 5 UUD 1945, Presiden memiliki kewenangan menetapkan PP untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya.

Terkait desakan revisi UU Polri agar selaras dengan UU TNI, Yusril menyatakan bahwa keputusan tersebut sangat bergantung pada rekomendasi Komisi Percepatan Reformasi Polri yang diketuai oleh Prof. Jimly Asshiddiqie. Saat ini, proses perumusan PP telah berjalan sejak dua hari lalu di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas dengan melibatkan Kementerian PANRB, Kementerian Sekretariat Negara, dan Kementerian Hukum. Pemerintah menargetkan aturan ini dapat disahkan dalam waktu dekat.

Alasan Trump Perintahkan Longgarkan Aturan Ganja: Permudah Riset Medis
  • Legalisasi Ganja Medis di AS
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20251221145029-134-1309211/alasan-trump-perintahkan-longgarkan-aturan-ganja-permudah-riset-medis

Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah meneken Perintah Eksekutif (Executive Order) untuk mengklasifikasikan ulang mariyuana atau ganja sebagai “obat yang tidak terlalu bahaya (less dangerous) tengah pekan ini. Reklasifikasi kategori itu membuka peluang riset dan penggunaan ganja untuk pengobatan atau kesehatan (ganja medis). Perintah eksekutif itu diteken Trump pada Kamis (18/12). Dia menegaskan perintahnya itu sama sekali tidak melegalkan penggunaan ganja untuk kesenangan atau rekreasi.

Trump mengatakan perintah yang baru ditekennya itu hanya akan membuat produk turunan ganja atau mariyuana akan lebih mudah tersedia untuk penggunaan medis bagi pasien yang membutuhkan seperti penderita kanker dan nyeri kronis. Alasan yang jadi dasar Trump meneken perintah eksekutif itu tak lepas dari orang-orang yang menderita karena gangguan kesehatan terkait, dan memintanya mengabulkan permintaan mereka.

Presiden AS tak bisa secara sepihak mengklasifikasikan ulang suatu obat. Namun Perintah Eksekutif yang ditandatangani Trump bisa mengarahkan Jaksa Agung untuk mempercepat proses tersebut. Sebelumnya di masa kepresidenan Joe Biden, AS juga pernah mendorong klasifikasi ulang ganja. Namun upaya itu terhenti dan tidak selesai sebelum Trump menjabat pada awal 2025 ini.

Menlu ASEAN Bahas Konflik Thailand-Kamboja di Malaysia Hari Ini
  • Konflik Thailand-Kamboja
  • https://www.cnnindonesia.com/internasional/20251221224202-106-1309317/menlu-asean-bahas-konflik-thailand-kamboja-di-malaysia-hari-ini

Malaysia–sebagai Ketua ASEAN 2025– akan menyelenggarakan Pertemuan Khusus Menteri Luar Negeri ASEAN untuk membahas situasi terkini terkait konflik perbatasan Kamboja dan Thailand di Kuala Lumpur, Senin (22/12) hari ini. Kementerian Luar Negeri Malaysia menyatakan pertemuan khusus ini diselenggarakan berdasarkan keputusan Perdana Menteri Malaysia, Kamboja, dan Thailand pada 11 Desember 2025. Pertemuan khusus itu akan dipimpin Menteri Luar Negeri Malaysia Dato’ Seri Utama Haji Mohamad bin Haji Hasan.

Pertemuan tersebut akan menyediakan wadah bagi para Menteri Luar Negeri ASEAN untuk bertukar pandangan mengenai situasi terkini antara Kamboja dan Thailand. Selain itu juga untuk mempertimbangkan langkah-langkah yang dapat diambil ASEAN untuk mendukung upaya-upaya yang sedang berlangsung menuju de-eskalasi dan penghentian permusuhan demi kepentingan perdamaian dan stabilitas antara kedua negara anggota ASEAN tersebut, serta kawasan yang lebih luas.

Sebagai Ketua ASEAN saat ini, Malaysia menyatakan tetap berkomitmen kuat untuk memajukan dialog-dialog konstruktif. Malaysia juga menyatakan komitmen memfasilitasi kedua negara itu agar terus menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum internasional, hubungan bertetangga yang baik, dan hidup berdampingan secara damai, serta kerja sama bilateral dan multilateral dalam upaya mencapai penyelesaian sengketa yang damai, adil, dan berkelanjutan.

Dari Perpol ke PP, Jalan Tengah Tata Jabatan Sipil untuk Polisi?
  • Perpol Nomor 10 Tahun 2025
  • https://www.kompas.id/artikel/dari-perpol-ke-pp-jalan-tengah-atur-jabatan-sipil-untuk-polisi

Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengumumkan bahwa pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah untuk menindaklanjuti Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 (21/12/2025). PP tersebut mengatur jabatan aparatur sipil negara (ASN) yang bisa diduduki polisi serta mekanisme pengisiannya. Ia melanjutkan, gagasan untuk menerbitkan PP merujuk pada Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Pasal tersebut mengatur bahwa jabatan ASN tertentu bisa diisi oleh prajurit TNI dan anggota Polri dan diatur melalui PP. Gagasan penerbitan PP ini juga sudah disetujui oleh Presiden Prabowo Subianto. Oleh karena itu, proses perumusannya pun sudah dimulai sejak Jumat (19/12/2025).

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mengatakan, pengaturan mengenai jabatan ASN yang bisa diduduki anggota Polri sementara akan diatur melalui PP. Oleh karena itu, agar ada aturan yang terpadu maka akan dibuat PP yang juga memuat ketentuan jabatan di luar institusi yang bisa diisi polisi aktif secara tersebut.

Pakar Hukum Tata Negara dari Universita Gadjah Mada, Yogyakarta, Yance Arizona, juga menilai, penerbitan PP tidak cukup untuk menyelesaikan polemik tersebut. Sebab, aturan mengenai jabatan ASN yang bisa diduduki anggota Polri aktif semestinya diatur dalam UU yang dibahas oleh wakil rakyat di DPR, bukan diatur dalam PP yang ditentukan oleh pemerintah. Adapun PP semestinya hanya mengatur mengenai tata cara pengisiannya.

Musyawarah Kubro di Lirboyo Buka Opsi Muktamar Luar Biasa, Minta Islah di PBNU
  • Konflik PBNU
  • https://www.kompas.id/artikel/musyawarah-kubro-di-lirboyo-buka-opsi-muktamar-luar-biasa-minta-ishlah-di-pbnu

Musyawarah kubro dengan tema ”Meneguhkan Jam’iyyah NU” digelar di Pondok Pesantren Lirboyo, Minggu (21/12/2025). Acara dihadiri pula oleh jajaran Syuriyah dan Tanfidziyah PBNU, pimpinan lembaga dan badan otonom tingkat pusat, para pengasuh pondok pesantren, serta perwakilan PWNU dan PCNU dari seluruh Indonesia. Beragam usulan datang dari berbagai perwakilan PWNU dan PCNU. Usulan pun mengerucut pada keprihatinan yang sama dan menyepakati tiga hal mendasar.

Pertama, kedua belah pihak yang berkonflik diminta melakukan islah (bertemu dan berdamai) secara sungguh-sungguh dengan batas waktu selambat-lambatnya tiga hari terhitung mulai Minggu 21 Desember 2025 pukul 12.00 WIB. Hasil kedua, jika dalam batas waktu disepakati tidak ditemukan kesepakatan islah, musyawarah kubro meminta kepada kedua pihak untuk menyerahkan kewenangan dan kepercayaan kepada mustasyar PBNU guna menyelenggarakan Muktamar Nahdlatul Ulama Tahun 2026 dalam waktu 1 × 24 jam setelah berakhirnya tenggat islah. Hasil ketiga, jika opsi 1-2 tidak terpenuhi, dan apabila kewenangan tersebut juga tidak diserahkan kepada mustasyar, musyawarah kubro bersepakat untuk menyelenggarakan muktamar luar biasa (MLB) melalui penggalangan dukungan 50 persen + 1 PWNU dan PCNU.

Menurut KH Said Aqil Siroj, konflik di PBNU ini cukup ironis dan membuat malu. Menurut Said Aqil, jika bukan nahdliyin sendiri yang menyelamatkan NU, mau siapa lagi. KH Ma’ruf Amin secara daring juga sepakat dengan hasil musyawarah kubro tersebut.

Restitusi Pajak Tinggi, Pemerintah Bakal Kaji Ulang Dampak UU Cipta Kerja
  • Penerimaan Pajak 2025 Rendah
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20251221/259/1938579/restitusi-pajak-tinggi-pemerintah-bakal-kaji-ulang-dampak-uu-cipta-kerja

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku tengah menghitung ulang dampak Undang-Undang (UU) tentang Cipta Kerja terhadap anjloknya penerimaan negara akibat tingginya pengembalian pajak alias restitusi. Pengembalian paling besar terjadi di pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM). Penerimaan bruto tercatat Rp907,93 triliun, namun setelah dikurangi restitusi anjlok ke Rp660,77 triliun. Dengan demikian, ada pengembalian sebesar Rp247,1 triliun.

Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu, Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan bahwa restitusi adalah bagian dari hak wajib pajak (WP). Dia mengakui pengembalian yang tinggi terjadi di antaranya pada komoditas batu bara. Komoditas ‘emas hitam’ itu sebagian besar diekspor sehingga bebas dari PPN. Menurut Febrio, kondisi tersebut tidak lepas dari UU Cipta Kerja yang sudah berlaku selama empat tahun belakangan ini.  Hal tersebut juga sebelumnya sudah diakui oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa pada saat rapat dengan Komisi XI DPR awal Desember 2025 ini. 

Febrio mengatakan pihaknnya menargetkan secepatnya akan menerbitkan aturan pengenaan tarif ekspor kepada komoditas emas hitam itu. Pungutan bea keluar batu bara diharapkan berlaku bersamaan dengan bea keluar emas. Bedanya, pengenaan bea keluar untuk emas sudah lebih siap berlaku mulai awal tahun depan sejalan dengan sudah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.80/2025 yang mulai berlaku 23 Desember 2025. 

BMKG mengimbau warga dan pelaku wisata di Labuan Bajo waspadai cuaca ekstrem
  • Cuaca Ekstrem
  • https://kupang.antaranews.com/berita/176842/bmkg-mengimbau-warga-dan-pelaku-wisata-di-labuan-bajo-waspadai-cuaca-ekstrem

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau warga dan pelaku pariwisata di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat (Mabar), Nusa Tenggara Timur (NTT) agar mewaspadai potensi cuaca ekstrem dalam periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Ia menyebut musim hujan di Provinsi NTT biasanya diwarnai juga dengan potensi penambahan curah hujan, karena ada gangguan di atmosfer dan laut seperti pembentukan low pressure area yang bisa meningkat menjadi bibit siklon.

Lebih lanjut, bibit siklon 93S yg sempat menambah curah hujan di Manggarai Barat beberapa waktu lalu sekarang sudah semakin menjauh, dan tidak lagi mempengaruhi cuaca di wilayah Manggarai Barat. Hujan-hujan yang terjadi saat ini hanya karena memang pada periode musim hujan. Namun demikian, saat ini terpantau satu lagi daerah tekanan rendah di utara Australia yang mengakibatkan terbentuknya daerah belokan, pertemuan dan perlambatan kecepatan angin di wilayah NTT.

Walaupun tetap meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian, ia juga meminta warga dan wisatawan di Manggarai Barat tidak perlu khawatir berlebihan, mengingat kondisi cuaca saat ini masih merupakan bagian dari musim hujan normal di NTT. Ia juga meminta para pengguna jalan rute Labuan Bajo-Ruteng agar berhati-hati saat terjadi hujan, karena tentu saja jalanan akan licin dan jarak pandang berkurang. Masyarakat dan wisatawan juga disarankan rutin mengikuti informasi resmi BMKG agar aktivitas tetap aman dan nyaman.

Mualem Sebut Aceh Butuh 200 Ribu Unit Rumah untuk Warga Korban Bencana
  • Penanganan Bencana Sumatera
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251221104557-20-1309164/mualem-sebut-aceh-butuh-200-ribu-unit-rumah-untuk-warga-korban-bencana

Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menyebut saat ini jumlah hunian warga yang rusak akibat banjir dan tanah longsor terus bertambah hingga diperkirakan mencapai 200 ribu rumah. Mualem berharap pemerintah pusat menambah pembangunan hunian bagi para korban, yang saat ini ditargetkan membangun 36.328 rumah.

Menurut Mualem saat ini sudah ada beberapa donatur, baik swasta maupun pemerintah, yang akan membangun hunian sementara bagi penyintas bencana. Misalnya seperti bantuan dari pemerintah pusat, Yayasan Budha Tzu Chi dan Danantara. Meski jumlahnya belum mencapai setengahnya dari rumah warga yang rusak, Mualem tetap bersyukur dan berharap hunian-hunian ini dibangun segera.

Dari pemberitaan sebelumnya diketahui, Pemerintah berencana menyiapkan 44.045 unit hunian sementara (huntara) bagi korban banjir bandang dan longsor di Pulau Sumatra. Huntara itu akan disiapkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Keseluruhan unit hunian sementara itu tersebar di tiga provinsi terdampak bencana, yakni Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Dengan rincian, di Sumatra Barat sebanyak 2.559 unit, Sumatra Utara 5.158 unit, dan paling banyak di Aceh mencapai 36.328 unit.

BNPB: TNI Bakal Bantu Pembersihan Daerah Terdampak Bencana, Termasuk Rumah Warga
  • Penangangan Bencana Sumatera
  • https://www.kompas.tv/nasional/638866/bnpb-tni-bakal-bantu-pembersihan-daerah-terdampak-bencana-termasuk-rumah-warga?page=2

Setidaknya lima batalyon zeni tempur dan lima batalyon pembangunan TNI beserta perangkat telah dikerahkan untuk membantu pembersihan di daerah-daerah terdampak bencana di tiga provinsi di Sumatera. Hal itu disampaikan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari dalam dialog Sapa Indonesia Malam Kompas TV, Minggu (21/12/2025). Menurutnya, para personel TNI nantinya akan membersihkan satu kota dan secara bertahap membantu membersihkan rumah-rumah warga.

Mengenai akses jalan, khususnya di Aceh, ia menyebut di Jalan Lintas Timur, jembatan cadangan Awe Geutah sudah bisa digunakan. Muhari juga menyampaikan perkembangan pencarian korban bencana. Operasi pencarian dan penyelamatan pada Minggu tim tidak menemukan korban

Listyo Berterima Kasih ke Prabowo Akan Buat PP Polisi di Jabatan Sipil
  • PP Polisi
  • https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251221184947-12-1309287/listyo-berterima-kasih-ke-prabowo-akan-buat-pp-polisi-di-jabatan-sipil

Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengaku kepolisian berterima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto yang akan menyusun Peraturan Pemerintah (PP) terkait polemik Peraturan Polri (Perpol) 10/2025 soal jabatan polisi di kementerian.

Peraturan Polri (Perpol) Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur penempatan anggota aktif di jabatan sipil menuai kontroversi. Aturan itu mengatur 17 kementerian/lembaga yang dapat diisi oleh anggota polisi aktif.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit mengaku kepolisian berterima kasih kepada Presiden RI Prabowo Subianto yang akan menyusun Peraturan Pemerintah (PP) terkait polemik Peraturan Polri (Perpol) 10/2025 soal jabatan polisi di kementerian.

Peraturan Polri (Perpol) Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 yang mengatur penempatan anggota aktif di jabatan sipil menuai kontroversi. Aturan itu mengatur 17 kementerian/lembaga yang dapat diisi oleh anggota polisi aktif.

Sejumlah pihak menilai Perpol yang ditelurkan Listyo itu melanggar putusan MK yang menyatakan kiprah polisi aktif di jabatan sipil melanggar konstitusi.

Hujan Lebat Picu 24 Titik Longsor di Sidrap, Ratusan KK Terdampak dan Akses Terputus
  • Longsor di Sidrap
  • https://regional.kompas.com/read/2025/12/21/214531778/hujan-lebat-picu-24-titik-longsor-di-sidrap-ratusan-kk-terdampak-dan-akses

Hujan berintensitas sedang hingga lebat yang mengguyur wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, memicu bencana tanah longsor di Desa Leppangeng, Kecamatan Pitu Riase, dengan sedikitnya 24 titik longsor dan 384 kepala keluarga (KK) terdampak.

Kepala Pelaksana BPBD Sidrap Sudarmin mengatakan, longsor menyebabkan akses jalan utama warga rusak dan tertutup material tanah sehingga mengganggu mobilitas masyarakat antarwilayah. Tertutupnya jalan penghubung antarwilayah membuat aktivitas dan mobilitas warga terganggu, terutama untuk keperluan ekonomi dan akses layanan dasar. Sebagai langkah awal penanganan, BPBD Sidrap bersama TNI, Polri, dan pemerintah setempat melakukan peninjauan lapangan, koordinasi lintas sektor, serta penilaian kondisi untuk menentukan langkah penanganan lanjutan.

Lahan Gundul Lereng Gunung Slamet Diduga Picu Banjir Bandang di Guci Tegal
  • Banjir Bandang di Guci-Tegal
  • https://regional.kompas.com/read/2025/12/21/213136178/lahan-gundul-lereng-gunung-slamet-diduga-picu-banjir-bandang-di-guci-tegal?source=headline

Berkurangnya tutupan hutan di lereng Gunung Slamet diduga menjadi salah satu pemicu banjir bandang Sungai Kali Gung yang menerjang kawasan Objek Wisata (OW) Pemandian Air Panas Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (20/12/2025). Hal ini diakui oleh Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman.

Ischak menilai alih fungsi lahan hutan menjadi pertanian sayuran ikut berkontribusi terhadap meningkatnya risiko banjir bandang. Oleh karenanya, hal ini harus segera diatasi dengan segera melakukan penghijauan ulang. Ia mengatakan, pengawasan lintas sektor akan diperkuat bersama TNI-Polri, Perhutani, BKSDA Jawa Tengah, hingga pemerintah pusat untuk memetakan dan menangani lahan-lahan kritis, terutama di kawasan hutan lindung.

Banjir bandang yang terjadi di Objek Wisata (OW) Pemandian Air Panas Guci merusak sejumlah fasilitas wisata, mulai dari Taman Wisata Alam (TWA) Pancuran 13 milik Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Tengah, Pancuran 5 milik Pemerintah Kabupaten Tegal, hingga kolam renang milik swasta yang tertimbun material tanah dan batuan. Selain wahana wisata, banjir bandang juga merusak jaringan pipa air panas milik warga serta pelaku usaha penginapan dan perhotelan. Ischak mengatakan, meski banjir tidak menimbulkan korban jiwa maupun luka, dampaknya cukup signifikan terhadap infrastruktur penunjang wisata dan ekonomi warga.

Gempuran AS di Markas ISIS Suriah Makan Korban, 5 Anggota Dilaporkan Tewas
  • AS Serang ISIS
  • https://www.tribunnews.com/internasional/7769597/gempuran-as-di-markas-isis-suriah-makan-korban-5-anggota-dilaporkan-tewas

Serangan udara yang dilakukan militer Amerika Serikat (AS) di Suriah memakan korban jiwa, setidaknya lima anggota kelompok ISIS tewas. Di antara korban tewas terdapat seorang pemimpin ISIS yang bertanggung jawab atas operasi pesawat tanpa awak atau drone di wilayah tersebut. Tak hanya menyasar satu titik, operasi tersebut menyasar sejumlah anggota ISIS yang aktif beroperasi di kawasan gurun Badia, wilayah luas dan terpencil yang selama ini dikenal sebagai tempat persembunyian dan pergerakan sisa-sisa jaringan ISIS. Target serangan mencakup beberapa provinsi strategis, termasuk Homs, Deir Ezzor, dan Raqa.

Mengutip laporan Al Arabiya, serangan balasan yang dilakukan militer AS terjadi pada Jumat malam dengan menyasar sejumlah lokasi strategis ISIS di Suriah tengah dan timur. Serangan tersebut dilakukan sebagai balasan atas aksi penyerangan ISIS akhir pekan lalu. Washington sebelumnya mengonfirmasi bahwa seorang pria bersenjata tunggal yang berafiliasi dengan ISIS melancarkan serangan pada 13 Desember di Palmyra. Insiden tersebut menewaskan dua tentara Amerika Serikat serta satu warga sipil AS.

Dalam pernyataan resminya, CENTCOM mengungkapkan bahwa pasukan AS menyerang lebih dari 70 target ISIS di berbagai lokasi di Suriah Tengah. Serangan ini menjadi bagian dari operasi balasan Amerika Serikat terhadap ISIS, sekaligus menunjukkan upaya Washington untuk terus menekan sisa-sisa kekuatan kelompok tersebut di Suriah. Terpisah operasi militer Amerika Serikat yang menargetkan sel-sel ISIS di wilayah Suriah disebut mendapat dukungan dari pemerintah Suriah, meski kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik yang normal.

Brasil Ambil Peran Cegah Amerika dan Venezuela Berperang
  • Konflik AS - Venezuela
  • https://news.detik.com/internasional/d-8269824/brasil-ambil-peran-cegah-amerika-dan-venezuela-berperang

Demi “menghindari konflik bersenjata” antara Washington dan Caracas, Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva menawarkan diri menjadi mediator antara Amerika Serikat (AS) dan Venezuela. AS dan Venezuela bersitegang beberapa waktu terakhir. Lula da Silva, mengatakan kepada wartawan bahwa Brasil “sangat khawatir” tentang krisis yang semakin meningkat antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Venezuela Nicolas Maduro. Lula da Silva mengungkapkan bahwa dirinya telah memberitahu Trump jika “masalah tidak akan terselesaikan dengan baku tembak, bahwa lebih baik duduk bersama untuk mencari solusi”.

Lula da Silva juga mengatakan dirinya telah menawarkan bantuan Brasil kepada kedua pemimpin untuk “menghindari konflik bersenjata di Amerika Latin” dan mungkin akan berbicara lagi dengan Trump sebelum Natal untuk menyampaikan kembali tawarannya. “Saya siap membantu Venezuela dan AS untuk berkontribusi pada solusi damai di benua kita,” tegas Lula da Silva dalam pernyataannya.

Lula da Silva, dalam pernyataannya, mengakui dirinya khawatir tentang apa yang ada di balik operasi militer AS di kawasan Amerika Latin. “Ini tidak mungkin hanya tentang menggulingkan Maduro. Apa kepentingan lainnya yang belum kita ketahui?” ucapnya, sembari menambahkan bahwa dirinya tidak mengetahui apakah itu soal minyak Venezuela, atau mineral penting, atau logam tanah jarang. “Tidak ada yang pernah mengatakan secara konkret mengapa perang ini diperlukan,” kata Lula da Silva.

Komitmen Kapolri Perkuat Penanganan Anak-Perempuan Lewat Promosi 35 Polwan
  • Promosi 35 Polwan
  • https://news.detik.com/berita/d-8270070/komitmen-kapolri-perkuat-penanganan-anak-perempuan-lewat-promosi-35-polwan?page=3

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi dan mutasi terhadap 1.086 perwira tinggi (pati) dan perwira menengah (pamen) Polri. Dalam kebijakan ini, Kapolri menyatakan komitmen memperkuat peran polisi wanita (polwan) lewat jabatan strategis. Kapolri mengatakan mutasi dan rotasi ini dilakukan juga dengan mempertimbangkan masukan dari Komisi Percepatan Reformasi Polri. Dia menegaskan rotasi pejabat untuk kebutuhan penguatan organisasi Polri sehingga dilakukan berdasarkan kompetensi hingga integritas atau sistem merit.

Kapolri mengatakan pada rotasi dan mutasi ini ada posisi spesifik untuk jabatan anggota polwan. Dia berharap hal ini bisa menjawab harapan masyarakat yang membutuhkan layanan khusus yang hanya bisa dilakukan oleh polwan. Kapolri menunjuk 35 polwan untuk menduduki jabatan stategis seperti Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pidana Perdagangan Orang (PPA-PPO). Direktorat PPA-PPO yang sebelumnya baru ada di Bareskrim Mabes, kini sudah ada di sejumlah polda. Bahkan, juga ada polwan yang ditunjuk menjadi wakil kepala kepolisian daerah (wakapolda), yakni Brigjen Sulastiana yang dipercaya menjabat sebagai Wakapolda Papua Barat.

Secara umum, dia mengatakan mutasi dan rotasi 1.086 pamen dan pati ini dilakukan untuk kebutuhan penguatan organisasi Polri. Jenderal Sigit memberikan jabatan strategis hingga promosi jabatan ke 35 polwan sebagai bentuk penguatan penanganan kasus perempuan dan anak di tubuh Korps Bhayangkara. Mereka dipercaya mengemban amanah sebagai wakapolda hingga direktur reserse perlindungan perempuan dan anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dirres PPA dan PPO) di berbagai polda.

Libur Panjang, Menko Zulhas Pastikan Dapur MBG Tetap Beroperasi untuk Posyandu
  • MBG
  • https://regional.kompas.com/read/2025/12/19/122132378/libur-panjang-menko-zulhas-pastikan-dapur-mbg-tetap-beroperasi-untuk

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan alias Zulhas, memastikan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap beroperasi saat Libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026. Program tersebut tetap akan melayani kebutuhan Posyandu di area pelayanannya. Namun, untuk jatah MBG bagi siswa di sekolah akan libur, karena mengikuti kalender pendidikan yang akan menghadapi libur panjang. Dalam kesempatan tersebut, Zulhas juga memastikan adanya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) di dapur MBG yang sedang dikunjunginya.

BMKG Ingatkan Potensi Cuaca Ekstrem dan Gelombang Tinggi di Jabar
  • Cuaca Ekstrem
  • https://rejabar.republika.co.id/berita/t7hxfg512/bmkg-ingatkan-potensi-cuaca-ekstrem-dan-gelombang-tinggi-di-jabar

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Jawa Barat (Jabar) mengingatkan potensi cuaca ekstrem dan gelombang tinggi di wilayah Jabar. Oleh karena itu, mereka meminta agar masyarakat waspada terhadap potensi bencana longsor, banjir dan angin kencang. Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Jabar Rakhmat Prasetia mengatakan, terjadi pertumbuhan awan hujan disebabkan siklon tropis 93S terdeteksi di Samudera Hindia sebelah Selatan Jawa Timur. Kondisi itu memberikan dampak tidak langsung kepada cuaca di Jawa Barat beberapa hari ke depan.

Termasuk, gelombang low frekuensi atmosfer yang melintas di Jawa Barat turut menambah pertumbuhan awan hujan. “BMKG memperkirakan potensi curah hujan dengan intensitas sedang sangat lebat yang dapat disertai kilat, petir dan angin kencang pada tanggal 18 sampai 25 Desember,” ucap dia melalui keterangan resmi yang diterima, Jumat (19/12/2025). Rakhmat mengatakan, beberapa daerah yang berpotensi hujan sedang sampai lebat yaitu Bogor, Sukabumi, Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar dan Pangandaran.

BNPT: Kelompok teror manfaatkan fitur komunikasi dalam gim daring
  • Kelompok Teror manfaatkan Fitur Komunikasi Gim Daring
  • https://www.antaranews.com/berita/5312140/bnpt-kelompok-teror-manfaatkan-fitur-komunikasi-dalam-gim-daring

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengungkapkan kelompok teror memanfaatkan fitur komunikasi dalam game online atau gim daring, seperti voice chat untuk membangun kedekatan emosional dan rasa kebersamaan. Saat memberikan sambutan secara daring dalam Dialog Kebangsaan Bersama Satuan Pendidikan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis, Kepala BNPT Eddy Hartono mengatakan tahapan tersebut dikenal sebagai digital grooming, yakni proses membangun kepercayaan, atensi, dan ikatan psikologis dengan korban.

Eddy menegaskan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme memberikan ruang bagi aparat untuk bertindak secara preventif. Dengan pendekatan preemptive justice, kata dia, aparat penegak hukum dapat menindak sejak tahap persiapan tanpa harus menunggu terjadinya aksi teror. Ia juga menyampaikan Indonesia telah berhasil menjaga situasi kondusif, dengan tidak adanya aksi terorisme dalam 3 tahun terakhir. Meski demikian, dikatakan bahwa upaya pencegahan dini, khususnya terhadap anak-anak, harus terus diperkuat.

BNPT, lanjut Eddy, mengembangkan pendekatan mikro-ekologi anak dalam pencegahan ekstremisme, yang mencakup lingkungan keluarga, sekolah, pergaulan, hingga interaksi digital. Faktor psikologis seperti keluarga tidak harmonis dan pengalaman perundungan (bullying) disebut menjadi pemicu utama kerentanan anak terhadap paparan radikalisme. Ke depan, BNPT mendorong pembentukan forum komunikasi di sekolah yang melibatkan guru, siswa, dan orang tua agar potensi masalah dapat terdeteksi dan ditangani sejak dini.

1.035 Pekerja Migran Terampil Diberangkatkan ke Hongkong, Jepang, dan Taiwan
  • PMI Terampil
  • https://nasional.kompas.com/read/2025/12/19/07323111/1035-pekerja-migran-terampil-diberangkatkan-ke-hongkong-jepang-dan-taiwan

Sebanyak 1.035 pekerja migran Indonesia (PMI) terampil diberangkatkan oleh Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menuju Hongkong, Jepang, dan Taiwan. Mukhtarudin mengatakan, pelepasan ini juga menandai Kick Off program Quick Win Presiden Prabowo Subianto untuk menyiapkan 500.000 pekerja migran Indonesia terampil dan berdaya saing global.

Dia menjelaskan, 500.000 pekerja migran yang bakal diberangkatkan secara bertahap seluruhnya akan ditempatkan ke sektor formal dan profesional. Mukhtarudin menyebut, para PMI tersebut telah dipersiapkan kemampuan serta kompetensinya sesuai dengan sektor yang diminati.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar juga menuturkan bahwa pelepasan 1.035 PMI ini merupakan bagian dari langkah awal untuk mengejar target penyiapan 500.000 PMI. Cak Imin, panggilan karib Menko Muhaimin, berujar bahwa pemerintah akan memastikan kesiapan keterampilan, kepastian pendapatan, serta pelindungan bagi para pekerja migran.

Jelang Nataru, BPOM Banyak Temukan Pangan Kedaluwarsa dan Rusak
  • Pangan Kedaluwarsa dan Rusak
  • https://tirto.id/jelang-nataru-bpom-banyak-temukan-pangan-kedaluwarsa-dan-rusak-hn7P

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melaksanakan Intensifikasi Pengawasan Pangan Jelang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Inwas Nataru) selama periode 28 November hingga 31 Desember 2025. Hasilnya, hingga 17 Desember 2025, BPOM menemukan peredaran pangan ilegal, kedaluwarsa, dan rusak dari jalur distribusi offline maupun online dengan nilai ekonomi mencapai lebih dari Rp42 miliar. Kepala BPOM, Taruna Ikrar, menjelaskan pengawasan dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko, terutama terhadap sarana yang memiliki rekam jejak pelanggaran. Pendekatan ini menjadi salah satu faktor meningkatnya persentase temuan TMK. Berdasarkan hasil pemeriksaan, sebanyak 1.049 sarana atau 65,1 persen dinyatakan Memenuhi Ketentuan (MK), sementara 563 sarana atau 34,9 persen dinyatakan Tidak Memenuhi Ketentuan. Sarana TMK tersebut terdiri atas 273 ritel tradisional, 264 ritel modern, 25 gudang distributor, dan satu gudang importir.

KPK Ringkus Kajari Hulu Sungai Utara dalam OTT ke-11 di 2025
  • OTT Kajari Hulu Sungai Utara
  • https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/841906/kpk-ringkus-kajari-hulu-sungai-utara-dalam-ott-ke-11-di-2025

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan tindakan tegas di penghujung 2025. Melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, tim penyidik berhasil mengamankan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) setempat, Albertinus Parlinggoman Napitupulu. Dalam operasi tersebut, KPK menyita barang bukti berupa uang tunai dalam jumlah besar yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi.

Selain Kajari, tim KPK juga mengamankan Kepala Seksi Intelijen Kejari Hulu Sungai Utara, Asis Budianto. Keduanya, bersama empat orang lainnya yang terjaring dalam operasi pada Kamis (18/12), telah tiba di Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lembaga antirasuah ini memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum dari para pihak yang diamankan.

Penangkapan di Hulu Sungai Utara ini menandai OTT ke-11 yang dilakukan KPK sepanjang 2025. Menariknya, intensitas penindakan KPK meningkat drastis pada bulan Desember. Hanya dalam kurun waktu tiga hari terakhir, KPK tercatat melakukan tiga operasi berbeda. Sebelum menggulung pejabat kejaksaan di Kalimantan Selatan, pada 17-18 Desember, KPK terlebih dahulu melakukan OTT di Tangerang dengan mengamankan seorang jaksa dan pengacara beserta barang bukti Rp900 juta. Berselang sehari kemudian, pada 18 Desember, tim bergerak ke Kabupaten Bekasi dan menangkap 10 orang, termasuk Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.

Purbaya Sebut Penunggak Pajak Setor Rp13,44 T: Mereka Tahu Kita Serius
  • Penunggak Pajak
  • https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20251219015008-532-1308454/purbaya-sebut-penunggak-pajak-setor-rp1344-t-mereka-tahu-kita-serius

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sejumlah penunggak pajak telah menyetorkan Rp13,44 triliun kepada Pemerintah Indonesia per Senin (15/12). Purbaya mengungkapkan sebagian setoran masih dicicil. Namun, ada pula penunggak pajak yang masih meminta berdiskusi. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menambahkan jumlah penunggak pajak yang sudah membayar bertambah dari 109 orang menjadi 120 orang. Bimo menegaskan data itu dihimpun per 15 Desember 2025. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan yang dikumpulkan DJP Kemenkeu pada Rabu (19/11) lalu. Kala itu, Ditjen Pajak baru sanggup mengumpulkan Rp11,48 triliun. Tagihan pajak senilai Rp50 triliun-Rp60 triliun itu, menurut Kementerian Keuangan, datang dari 200 pengemplang pajak. Namun, DJP menargetkan baru bisa mengumpulkan Rp20 triliun sampai tahun ini berakhir.

Kadin: PP Pengupahan perlu dibarengi naiknya produktivitas dan insentif
  • UMP 2026
  • https://www.antaranews.com/berita/5312473/kadin-pp-pengupahan-perlu-dibarengi-naiknya-produktivitas-dan-insentif

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin menilai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 tentang Pengupahan perlu dibarengi dengan kebijakan pendukung khususnya peningkatan produktivitas tenaga kerja dan pemberian insentif investasi, sehingga tidak menahan laju pertumbuhan industri pengolahan nonmigas. Saleh, mengatakan PP Pengupahan berpotensi mendorong pertumbuhan dari sisi permintaan melalui peningkatan daya beli pekerja industri, namun efek positifnya cenderung bertahap dan tidak langsung. Di sisi lain, imbas kenaikan biaya produksi bersifat lebih cepat dan langsung dirasakan oleh pelaku industri. Karena itu, menurut Saleh, agar pertumbuhan 2026 tetap terjaga, kebijakan pengupahan harus berjalan seiring dengan peningkatan produktivitas, insentif investasi, dan penguatan rantai pasok domestik.

AS akan Jual Senjata Besar-besaran ke Taiwan, China Tak Terima
  • Konflik China-Taiwan
  • https://www.tribunnews.com/internasional/7769005/as-akan-jual-senjata-besar-besaran-ke-taiwan-china-tak-terima

China mengecam Keputusan Amerika Serikat (AS) untuk menjual senjata besar-besaran ke Taiwan. Paket senjata itu senilai 11,1 miliar dolar AS, menjadi paket senjata terbesar untuk Taiwan yang berada di bawah tekanan yang meningkat dari China. Pemerintah Presiden AS Donald Trump mengumumkan rencana tersebut pada hari Rabu (17/12/2025). Usulan penjualan senjata AS mencakup Sistem Roket Artileri Mobilitas Tinggi (HIMARS), howitzer, rudal anti-tank Javelin, drone amunisi jelajah Altius, dan suku cadang untuk peralatan lainnya.

Taiwan telah meningkatkan pengeluaran untuk pertahanan negaranya di tengah ancaman China yang mendukung prinsip “satu-China”. Taiwan berterimakasih kepada AS yang membantunya meningkatkan kemampuan pertahanan. Taiwan mengatakan paket senjata itu berada pada tahap pemberitahuan kepada Kongres AS, yang memiliki wewenang untuk memblokir atau mengubah penjualan tersebut.

Kementerian Luar Negeri China menyatakan kemarahannya setelah AS mengumumkan rencana penjualan paket senjata terbesar dengan Taiwan. China mengatakan hal itu sangat merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dan menuntut diakhirinya kesepakatan semacam itu. Dalam pernyataan terpisah, Departemen Perang AS mengatakan bahwa penjualan senjata tersebut melayani kepentingan nasional, ekonomi, dan keamanan AS dengan mendukung upaya berkelanjutan Taiwan untuk memodernisasi angkatan bersenjatanya dan untuk mempertahankan kemampuan pertahanan.

80% Dampak Banjir Sumatra Dipicu Kerusakan Lingkungan
  • Banjir Sumatera
  • https://mediaindonesia.com/humaniora/841909/80-dampak-banjir-sumatra-dipicu-kerusakan-lingkungan

Skala kerusakan akibat banjir bandang yang melanda tiga provinsi di Sumatera tidak sepenuhnya disebabkan oleh cuaca ekstrem. Peneliti utama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Profesor Erma Yulihastin, menyebut energi Siklon Senyar hanya berkontribusi sekitar 20 persen terhadap dampak bencana, sementara 80 persen lainnya dipicu oleh kerusakan lingkungan.  

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat, banjir bandang yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat pada akhir November lalu menyebabkan sedikitnya 1.059 orang meninggal dunia, 192 orang dinyatakan hilang, serta 147 rumah rusak. Jumlah korban tersebut lima kali lebih besar dibandingkan bencana Siklon Seroja di Nusa Tenggara Timur pada 2021, meski keduanya sama-sama merupakan siklon tropis kategori 3.

Menurut Erma, besarnya dampak bencana di Sumatra berkaitan erat dengan alih fungsi lahan dan lemahnya tata ruang. Ia merujuk jurnal American Meteorological Society yang menunjukkan bahwa tutupan lahan di darat berpengaruh terhadap pergerakan badai di laut. Erma juga memproyeksikan Sumatra sebagai wilayah dengan tingkat kerentanan tertinggi terhadap perubahan iklim di Indonesia hingga 20 tahun mendatang. Berdasarkan 14 model proyeksi iklim hingga 2040, wilayah Sumatera Utara dan Riau diprediksi paling rentan terhadap hujan dan angin ekstrem, terutama pada periode Desember–Januari. Karena itu, ia menekankan pentingnya penguatan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana.

Abaikan Gertakan Trump, Putin Bersikeras Rebut Wilayah Ukraina Jika Diplomasi Gagal
  • Perundingan Damai Rusia-Ukraina
  • https://www.tribunnews.com/internasional/7769010/abaikan-gertakan-trump-putin-bersikeras-rebut-wilayah-ukraina-jika-diplomasi-gagal

Presiden Rusia Vladimir Putin memberikan sinyal tegas bahwa ia tidak akan berkompromi terkait permintaan agar Ukraina menyerahkan wilayah-wilayahnya. Dalam pidato panjang pada pertemuan tahunan Kementerian Pertahanan Rusia, Presiden Vladimir Putin menegaskan bahwa militernya siap menggunakan kekerasan jika upaya diplomasi tidak membuahkan hasil. Pernyataan ini dilontarkan Putin di tengah tekanan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang semakin gencar mendorong upaya perdamaian konflik Rusia dan Ukraina sejak 2022 silam. Menunjukkan bahwa, meski Rusia lebih memilih penyelesaian damai melalui dialog, opsi militer tetap menjadi alternatif terakhir untuk mencapai tujuannya, terutama terkait wilayah-wilayah yang diklaim sebagai “bersejarah”. 

Adapun wilayah-wilayah sengketa yang dimaksud adalah Donbas, kawasan di timur Ukraina yang telah dianeksasi Rusia secara ilegal tetapi belum sepenuhnya dikuasai. Bagi Putin, wilayah ini memiliki nilai simbolis karena diklaim sebagai “tanah bersejarah Rusia”. Rusia bahkan menyatakan sebuah gencatan senjata yang bermakna hanya mungkin jika Ukraina menarik mundur pasukannya dari Donbas, sehingga wilayah tersebut bisa berada sepenuhnya di bawah pengaruh Rusia. Namun bagi Ukraina, Donbas adalah bagian dari wilayah sah negara mereka. Menyerahkan wilayah ini akan berarti melemahkan kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina Alasan itu yang membuat pencaplokan Donbas oleh Rusia mendapat konfrontasi keras dari tentara-tentara Ukraina.

  • Pendidikan
  • https://rri.co.id/nasional/2051197/kemendikdasmen-gelar-ptp-connect-2025-perkuat-sdm-digital

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) kembali menyelenggarakan PTP Connect 2025. Forum strategis tersebut menjadi wadah bagi ribuan pengembang teknologi pembelajaran untuk berkumpul serta berbagi praktik pendidikan.

Kepala Pusdatin Kemendikdasmen, Yudhistira Nugraha, menekankan peran Pusdatin sebagai pembina utama bagi seluruh pejabat fungsional pengembang teknologi pembelajaran. “PTP tugasnya mendorong pembelajaran, meningkatkan SDM, khususnya lingkungan kementerian, lembaga, dan pemda,” kata Yudhistira, di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Ia menyebut, saat ini tercatat sebanyak 2.958 pengembang teknologi tersebar di berbagai kementerian. Persebaran tersebut mencakup lembaga pemerintah pusat hingga daerah yang membutuhkan transformasi digital secara lebih merata.

Kepala Pusdatin Kemendikdasmen, Yudhistira Nugraha, dalam acara PTP Connect 2025, Jakarta, Rabu (17/12/2025) (Foto: RRI/Hana Syarif)

KBRN, Jakarta: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) kembali menyelenggarakan PTP Connect 2025. Forum strategis tersebut menjadi wadah bagi ribuan pengembang teknologi pembelajaran untuk berkumpul serta berbagi praktik pendidikan.

Kepala Pusdatin Kemendikdasmen, Yudhistira Nugraha, menekankan peran Pusdatin sebagai pembina utama bagi seluruh pejabat fungsional pengembang teknologi pembelajaran. “PTP tugasnya mendorong pembelajaran, meningkatkan SDM, khususnya lingkungan kementerian, lembaga, dan pemda,” kata Yudhistira, di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Ia menyebut, saat ini tercatat sebanyak 2.958 pengembang teknologi tersebar di berbagai kementerian. Persebaran tersebut mencakup lembaga pemerintah pusat hingga daerah yang membutuhkan transformasi digital secara lebih merata.

Yudhistira menambahkan, keberadaan pengembang teknologi sangat relevan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Ini dalam hal memperkuat kualitas sumber daya manusia nasional. 

Imigrasi Thailand Perketat Screening Turis Eropa Timur, Antisipasi Tentara Bayaran Pesanan Kamboja
  • Konflik Thailand-Kamboja
  • https://www.tribunnews.com/internasional/7768896/imigrasi-thailand-perketat-screening-turis-eropa-timur-antisipasi-tentara-bayaran-pesanan-kamboja

Efek dari memanasnya konflik di perbatasan Kamboja mulai merembet ke berbagai sektor di Thailand. Hal ini bisa terlihat dari langkah terbaru dari pemerintah Thailand untuk memerketat proses pemeriksaan dokumendari sejumlah turis asing yang hendak masuk ke Thailand lewat jalur udara. Adapun kebijakan ini mulai efektif diberlakukan pada Senin lalu (15/12/2025) di sejumlah bandar udara di Thailand.

Langkah ini sendiri diambil menyusul laporan intelijen Thailand yang menyebutkan bahwa mata-mata dan tentara bayaran Kamboja diduga menyusup ke wilayah Thailand untuk melakukan sabotase di berbagai wilayah dalam negeri. Intelijen Thailand melaporkan bahwa ada potensi tinggi bahwa penumpang dari negara-negara Eropa Timur direkrut sebagai tentara bayaran atau bahkan sebagai mata-mata oleh pihak Kamboja.

Selain menargetkan turis dari negara-negara Eropa Timur atau Asia Utara, Choengron juga menyebut pihak imigrasi untuk memerketat screening  bagi  seluruh warga negara Kamboja yang memasuki Thailand melalui skema bebas visa.  Namun demikian, Choengron menegaskan bahwa bagi warga Kamboja yang memang memiliki urgensi tinggi, seperti memiliki kegiatan bisnis yang sah di Thailand, maka mereka masih bisa masuk ke Thailand tanpa kendala berarti.

Prediksi BI soal Dampak Ekonomi Banjir Sumatera
  • Dampak Ekonomi Banjir Sumatera
  • https://www.tempo.co/ekonomi/prediksi-bi-soal-dampak-ekonomi-banjir-sumatera-2100393

BANK Indonesia (BI) memprediksi bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akan berdampak terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,017 persen. Meski demikian, Deputi Gubernur BI Aida S. Budiman mengatakan proyeksi ini masih bersifat perhitungan sementara. “Dampaknya kepada perekonmian memang agak negatif. Tetapi karena masih perhitungan sementara, dalam PDB (Produk Domestik Bruto) tahun ini perkiraannya baru minus 0,017 persen,” ucap Aida dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur, dikutip Jumat, 19 Desember 2025. Ia menjelaskan asesmen sementara tersebut dilakukan dengan melihat hilangnya aktivitas ekonomi selama 32 hari di tiga provinsi.

Kementerian PU Pastikan Infrastruktur Siap Hadapi Nataru 2025/2026
  • Persiapan Nataru 2026
  • https://rri.co.id/nasional/2051319/kementerian-pu-pastikan-infrastruktur-siap-hadapi-nataru-2025-2026

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan infrastruktur pekerjaan umum siap mendukung kelancaran arus Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Meski di sejumlah wilayah Indonesia masih menghadapi kondisi bencana. 

Dody menyampaikan, secara nasional jaringan jalan nasional non-tol sepanjang 47.603,39 kilometer berada pada tingkat kemantapan 93,65 persen. Sementara itu, jaringan jalan tol sepanjang 3.115,98 kilometer telah beroperasi penuh untuk melayani pergerakan masyarakat selama periode Nataru.

UMP 2026 Diprotes Buruh, DPR Ingatkan Hal ini ke Pemerintah
  • UMP 2026
  • https://www.liputan6.com/bisnis/read/6239822/ump-2026-diprotes-buruh-dpr-ingatkan-hal-ini-ke-pemerintah

Rencana penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 menuai penolakan dari kalangan buruh. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa di Istana Negara pada Jumat (19/12/2025). Mereka menolak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan yang dinilai minim pelibatan serikat pekerja dan berpotensi menurunkan prinsip kebutuhan hidup layak (KHL). KSPI memperkirakan, dengan penggunaan indeks tertentu, kenaikan UMP 2026 hanya berkisar 4–6 persen, lebih rendah dibanding kenaikan UMP 2025 sebesar 6,5 persen.

Menanggapi situasi tersebut, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menilai polemik UMP 2026 harus dilihat secara utuh, tidak hanya dari besaran persentase kenaikan, tetapi dari substansi perlindungan kesejahteraan pekerja sebagaimana diamanatkan konstitusi. “Dalam pemaparan Menteri Ketenagakerjaan sudah disebutkan indeks kenaikan berada di rentang 0,5 sampai 0,9. Ini jelas lebih baik dibanding PP 51 Tahun 2023 yang hanya 0,1 sampai 0,3, dan sudah mengacu pada kebutuhan hidup layak serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168,” kata Edy dalam keterangannya, Kamis (18/12/2025).

Namun demikian, Politikus PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa acuan utama penetapan UMP bukan semata formula, melainkan kebutuhan hidup layak pekerja di masing-masing daerah. “Kalau upah minimum masih di bawah KHL, maka yang harus dijadikan patokan adalah KHL. Upah minimum harus dinaikkan hingga memenuhi kebutuhan hidup layak. Ini bagian dari amanat UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak,” ujarnya. Lebih lanjut, Edy mengingatkan bahwa kenaikan upah nominal tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan jika tidak dibarengi pengendalian inflasi, terutama pada komponen pangan, perumahan, dan transportasi yang menjadi kebutuhan utama pekerja.

BMKG: Mayoritas kota-kota besar berpotensi diguyur hujan ringan-sedang
  • Cuaca Ekstrem
  • https://sultra.antaranews.com/berita/525610/bmkg-mayoritas-kota-kota-besar-berpotensi-diguyur-hujan-ringan-sedang

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan mayoritas kota-kota besar di Indonesia berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang pada Jumat. Dalam sistem peringatan dini cuaca BMKG, untuk wilayah Sumatra, kota-kota besar yang berpotensi diguyur hujan ringan hingga sedang yakni Aceh, Medan, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang, dan Bandar Lampung. Hujan ringan hingga sedang juga berpotensi terjadi di Serang, Jakarta, dan, Semarang. Adapun Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya, berawan tebal dan udara kabur.

Di Pulau Kalimantan, provinsi seperti Pontianak, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda berpotensi hujan ringan hingga sedang. Sementara Banjarmasin diprakirakan hujan lebat disertai kilat. Begitu pula dengan Bali yang berpotensi hujan ringan. Berbeda halnya dengan Lombok dan Kupang yang berpotensi diguyur hujan lebat disertai kilat. Hujan lebat disertai kilat juga diprakirakan terjadi di Mamuju, sementara wilayah lainnya di pulau Sulawesi seperti Palu, Makassar, Kendari, Palu, Manado, hingga Gorontalo.

Berpindah ke wilayah paling timur, kota-kota seperti Ternate, Ambon, Manokwari, Sorong, Nabire, Jayawijaya, dan Merauke diprakirakan diguyur hujan ringan hingga sedang. Sementara Jayapura diprakirakan berawan. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Teuku Faisal Fathani menegaskan pengelolaan informasi yang andal, terintegrasi, dan berkelanjutan dari hulu ke hilir merupakan pilar utama dalam manajemen risiko bencana hidrometeorologi.

Informasi yang kuat dinilai menjadi fondasi penting dalam mendukung sistem peringatan dini, upaya mitigasi, hingga pengambilan keputusan kebencanaan yang efektif. Faisal mengungkapkan bahwa berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), kejadian bencana di Indonesia masih didominasi oleh banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem yang terjadi hampir di seluruh wilayah. Dinamika atmosfer, termasuk pengaruh siklon tropis seperti Cempaka, Seroja, dan Senyar, turut memperparah intensitas hujan ekstrem yang memicu banjir dan longsor. Menurutnya, tantangan tersebut perlu dijawab melalui penguatan sistem peringatan dini yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Dalam konteks ini, BMKG berperan di hulu sebagai penyedia data, informasi, dan peringatan dini berbasis sains.

Transaksi Nataru 2025/2026 Diprediksi Naik 50% Seiring Mobilitas Warga
  • Transaksi Nataru 2025/2026 Diprediksi Naik 50%
  • https://katadata.co.id/finansial/keuangan/694409fcc20a2/transaksi-nataru-20252026-diprediksi-naik-50-seiring-mobilitas-warga

Periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) diperkirakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi digital seiring meningkatnya mobilisasi masyarakat. Volume transaksi sistem pembayaran diproyeksikan tumbuh signifikan, dengan lonjakan didominasi oleh penggunaan QRIS pada sektor pendukung perjalanan.

Untuk mengantisipasi lonjakan transaksi, industri pembayaran melakukan konsolidasi strategis untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan operasional sistem. Kesiapan ini mencakup stabilitas layanan di kanal digital serta optimalisasi jaringan ATM untuk melayani kebutuhan uang tunai. Peningkatan volume transaksi selama periode liburan diiringi dengan meningkatnya risiko kejahatan siber, terutama modus penipuan berbasis kecerdasan buatan (AI). Untuk merespons tantangan ini, industri memperkuat keamanan melalui sistem pemantauan anomali transaksi dan kolaborasi lintas ekosistem.

Ketika Komisi Percepatan Reformasi Polri Dibuat Terkejut dengan Perpol 10/2025
  • Perpol Nomor 10 Tahun 2025
  • https://www.kompas.id/artikel/ketika-komisi-percepatan-reformasi-polri-dibuat-terkejut-dengan-perpol-10-2025

Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menuturkan, terbitnya Perpol Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Polri yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Polri sempat membuat dia dan beberapa anggota komisi lainnya kaget, karena tidak mendapatkan informasi bahwa Kapolri akan menerbitkan perpol itu. Jimly berharap kepada Polri agar kepolisian memberi tahu Komisi Percepatan Reformasi Polri jika ada kebijakan baru yang dikeluarkan Polri.

Terbitnya Perpol No 10/2025 telah menimbulkan polemik baru. Padahal, pro dan kontra tentang Putusan MK Nomor 114 belum mereda. Komisi Percepatan Reformasi Polri pun sepakat untuk mendorong berbagai masukan yang telah dijaring dari masyarakat selama sebulan terakhir ke regulasi yang lebih tinggi agar memiliki daya ikat lebih luas. Untuk itu, laporan komisi kepada Presiden Prabowo nantinya akan bersifat menyeluruh karena akan dilampirkan pula konsep Rancangan Revisi Undang-Undang tentang Polri beserta peraturan pemerintahnya (PP).

Pada konferensi pers seusai menggelar rapat pleno, Otto mengatakan, sejak Putusan MK 114 dibacakan, yang muncul di muka publik adalah perdebatan-perdebatan hukum. Putusan tersebut menyatakan bahwa semua anggota Polri hanya dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian. Diskursus kemudian semakin sengit setelah Perpol 10/2025 terbit. Perdebatan tersebut telah menjadi perhatian Komisi Percepatan Reformasi Polri.

PLN: Suplai Listrik ke Banda Aceh Pulih Sepenuhnya
  • Penanganan Bencana Sumatera
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20251219/44/1938089/pln-suplai-listrik-ke-banda-aceh-pulih-sepenuhnya

PT PLN (Persero) telah memulihkan secara bertahap sistem kelistrikan Aceh pascaterhubungnya kembali dengan sistem besar Sumatra. Dengan tersambungnya sistem ini, pasokan listrik di Kota Banda Aceh kini telah pulih dan kembali terang. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, upaya ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia untuk mempercepat pemulihan layanan kelistrikan. Darmawan mengatakan, keberhasilan dalam menstabilkan sistem kelistrikan Aceh menandai kembalinya suplai listrik untuk Banda Aceh ke kondisi normal.

Darmawan menjelaskan, selain Banda Aceh, secara bertahap PLN terus memulihkan suplai listrik untuk pelanggan di wilayah lain, termasuk lokasi-lokasi terdampak banjir dan tanah longsor.  PLN juga secara intens berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta pemangku kepentingan untuk memastikan pelayanan kelistrikan berjalan optimal.

Defisit APBN Bengkak Jadi Rp 560 M per November, Pendapatan Negara Baru 82%
  • Defisit APBN Bengkak
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/6943c7d8a5205/defisit-apbn-bengkak-jadi-rp-560-m-per-november-pendapatan-negara-baru-82

Defisit APBN per November 2025 tercatat sebesar Rp 560,3 triliun atau setara 2,35% terhadap PDB. Angka defisit ini melebar dibandingkan bulan sebelumnya, namun masih dinilai dalam batas yang terkendali sesuai desain APBN.

Defisit tersebut terjadi karena realisasi belanja negara mencapai Rp 2.911,8 triliun, lebih tinggi dibandingkan pendapatan negara yang tercatat sebesar Rp 2.351,5 triliun. Realisasi ini masing-masing telah mencapai 82,5% dan 82,1% dari outlook hingga akhir tahun.

Pendapatan negara ditopang oleh penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.903,9 triliun dan PNBP Rp 444,9 triliun. Sementara itu, belanja negara terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.116,2 triliun dan transfer ke daerah Rp 795,6 triliun.

Kementerian ATR/BPN Diminta Bantu Pemda Siapkan Lahan Pembangunan Hunian Korban Sumatera
  • Penanganan Banjir Sumatera
  • https://nasional.kompas.com/read/2025/12/19/09033811/kementerian-atr-bpn-diminta-bantu-pemda-siapkan-lahan-pembangunan-hunian

Anggota Komisi II DPR Indrajaya meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dalam menyiapkan lahan pembangunan hunian tetap (huntap) untuk korban bencana di Sumatera. Pemerintah pusat sendiri rencananya akan memulai pembangunan membangun 2.603 hunian tetap pada bulan ini.

Terkait dengan pembangunan fisik, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara memastikan pembangunan hunian tetap tersebut tidak menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Uangnya non-APBN. Dari Yayasan Buddha Tzu Chi 2.500, dari saya pribadi 103,” ujar Ara.

MBG Serap Anggaran Rp52,9 Triliun Sebanyak 50,7 Juta Jiwa Terima Manfaat
  • MBG
  • https://beritanasional.com/detail/124209/mbg-serap-anggaran-rp529-triliun-sebanyak-507-juta-jiwa-terima-manfaat

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyerap anggaran Rp52,9 triliun per 15 Desember 2025. Jumlah ini setara 74,6% dari pagu anggaran senilai Rp71 triliun. Dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Desember 2025 di Jakarta, Kamis (18/12/2025) Kementerian Keuangan menyampaikan jumlah realisasi penerima program MBG tercatat mencapai 50,7 juta jiwa dari target 82,9 juta jiwa yang mencakup anak, siswa, hingga ibu hamil.

Berdasarkan realisasi terakhir, program MBG telah dilaksanakan oleh 17.555 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia dan menyerap 741.985 pekerja. Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) menyiapkan skema akselerasi pembangunan 8.200 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) pada 2026.

Kepala BGN Dadan Hindayana mengatakan hal ini untuk mengejar target layanan bagi 82,9 juta penerima manfaat secara nasional. Percepatan ini mendesak dilakukan mengingat realisasi infrastruktur dapur gizi di kawasan 3T hingga penghujung 2025 masih jauh dari ideal.

Cuaca Ekstrem di Bali, Kawasan Wisata Ubud Terendam Banjir
  • Cuaca Ekstrem di Bali
  • https://travel.kompas.com/read/2025/12/19/083202127/cuaca-ekstrem-di-bali-kawasan-wisata-ubud-terendam-banjir?page=all#page2

Imbas cuaca ekstrem beberapa hari belakangan, dan hujan deras yang disertai angin kencang sejak Kamis (18/12/2025), kawasan wisata Ubud, Gianyar, Bali, terendam banjir. Genangan air merendam jalur utama menuju Ubud, termasuk Jalan Desa Lodtunduh, hingga menyebabkan sejumlah kendaraan mogok. Di jalan-jalan kecil seperti Jalan Sandat dan Jalan Sri Wedari, ketinggian air mencapai betis orang dewasa. BPBD masih melakukan pendataan dan mengimbau masyarakat serta wisatawan untuk tetap waspada terhadap potensi banjir susulan.

Imbas cuaca ekstrem di Bali, aktivitas penerbangan di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sempat terganggu. Diberitakan 17 penerbangan menuju Bali yang sempat  terdampak. Rinciannya, 13 penerbangan sempat holding di udara sebelum akhirnya mendarat dengan aman, satu penerbangan kembali ke bandara asal, dan tiga penerbangan dialihkan ke Lombok.

KPK OTT 3 Kali dalam Sehari, di Mana Saja?
  • OTT KPK di Bekasi
  • https://nasional.kompas.com/read/2025/12/19/05000021/kpk-ott-3-kali-dalam-sehari-di-mana-saja-

OTT KPK itu digelar sejak Rabu (17/12/2025) malam hingga Kamis (18/12/2025) kemarin. Meski KPK belum mengungkapkan detail kasusnya, namun sebagian informasi sudah diketahui publik dalam seharian kemarin. Lokasi tiga OTT akhir tahun ini ada di Banten dan Jakarta (satu rangkaian), Kalimantan Selatan, dan Kabupaten Bekasi.

Pertama, ada kabar OTT KPK di Banten yang tersiar pada Kamis (18/12/2024) pagi kemarin. OTT itu sendiri dilakukan pasa Rabu (17/12/2025) malam, lokasinya tak hanya di Banten tapi juga ada di Jakarta. Sembilan orang diamankan KPK dari OTT itu, sebagian di antaranya adalah aparat penegak hukum. Barang bukti yang diamankan dari OTT ini adalah RP 900 juta. Belum jelas betul soal kasus yang ditangani dalam OTT KPK di Banten ini. KPK berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung (Kejagung) dan akhirnya menyerahkan perkara ini ke Kejagung.

KPK menjalankan OTT di Kalimantan Selatan pada Kamis (18/12/2025) kemarin. Meski begitu, belum ada keterangan lebih detail soal kasus yang ditangani KPK di Kalsel ini. Satu kabar lagi soal OTT KPK hari ini, yakni dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. KPK belum memberikan detail soal kasus yang ditangani di Bekasi ini. Informasi sementara, ada sejumlah orang ditangkap. KPK juga melakukan penggeledahan di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau, Kamis (18/12/2025) kemarin. Penggeledahan menyasar kantor dan rumah dinas Bupati Inhu, Ade Agus Hartanto. Penggeledahan berlangsung hingga malam terkait kasus dugaan korupsi.

Kemenkeu: Rp268 Miliar Bantuan Sudah Disalurkan ke Wilayah Terdampak Bencana Sumatera
  • Penanganan Bencana Sumatera
  • https://ekonomi.republika.co.id/berita/t7hru8502/kemenkeu-rp268-miliar-bantuan-sudah-disalurkan-ke-wilayah-terdampak-bencana-sumatera-part2

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI menyampaikan update dukungan kebijakan fiskal dalam penanganan bencana di sejumlah wilayah di Sumatera. Berdasarkan keterangan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebesar Rp268 miliar sudah tersalurkan untuk APBD di tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota yang terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Rinciannya adalah Rp4 miliar per kabupaten/kota dan Rp20 miliar per provinsi.

Pemanfaatan APBN lainnya untuk pembangunan kembali daerah terdampak yakni percepatan klaim asuransi Barang Milik Negara (BMN) oleh Kementerian/Lembaga (K/L) yang mengasuransikan. Saat ini telah diterbitkan Surat Edaran Kemenkeu kepada K/L untuk segera identifikasi dan percepatan pengajuan klaim asuransi BMN. Kemenkeu juga melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan relaksasi percepatan klaim asuransi BMN.

Selain itu, dilakukan juga penyaluran pooling fund bencana oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sebesar Rp250,4 miliar. Sementara, untuk 2026, estimasi kebutuhan Rp51 triliun, akan dipenuhi dari pemanfaatan alokasi reprioritisasi 2026 dan pemanfaatan anggaran infrastruktur K/L dan Inpres infrastruktur 2026, diprioritaskan di tiga daerah terdampak. 

Jumlah Investor Pasar Modal RI Tembus 20 Juta, Lebih Cepat dari Target BEI
  • Jumlah Investor Pasar Modal RI Tembus 20 Juta
  • https://katadata.co.id/finansial/bursa/6944a27104fb9/jumlah-investor-pasar-modal-ri-tembus-20-juta-lebih-cepat-dari-target-bei

Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat jumlah investor pasar modal telah melampaui 20 juta, sebuah pencapaian yang terwujud lebih cepat dari target. Pertumbuhan signifikan ini terutama didorong oleh lonjakan jumlah investor saham.

Peningkatan jumlah investor ini merupakan hasil dari efektivitas strategi literasi, inklusi, dan digitalisasi edukasi oleh BEI. Keberhasilan tersebut didukung oleh jaringan edukasi yang merata di seluruh Indonesia sehingga akses investasi tidak lagi terpusat.

Tren pertumbuhan investor diiringi dengan berbagai rekor di pasar modal, termasuk pencapaian level tertinggi Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan kapitalisasi pasar. Peningkatan ini juga mengangkat nilai transaksi harian BEI hingga masuk dalam kategori bursa global.

Purbaya Tolak Beri Insentif Pajak untuk Aksi Korporasi BUMN
  • Kemkeu Tolak Insentif Pajak Untuk Korporasi BUMN
  • https://katadata.co.id/finansial/bursa/694498b2e3746/purbaya-tolak-beri-insentif-pajak-untuk-aksi-korporasi-bumn

Kementerian Keuangan menolak permohonan insentif pajak untuk aksi korporasi BUMN yang diajukan oleh Danantara. Penolakan ini diputuskan setelah diskusi menemukan adanya unsur komersialisasi dalam permintaan tersebut. Pemerintah menegaskan tidak akan memberikan perlakuan pajak yang berbeda antara BUMN dengan korporasi lainnya. Hal ini karena BUMN, khususnya yang dikelola Danantara, bersifat komersial dan diharapkan dapat menciptakan nilai tambah yang lebih besar.

Meskipun menolak insentif, pemerintah telah memiliki aturan yang menjadi solusi atas hambatan pajak capital gain. Regulasi ini memungkinkan pembayaran pajak atas nilai buku saat konsolidasi dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan depresiasi aset, bukan dibayar sekaligus dalam satu tahun.

Bea Keluar Batu Bara Berlaku Mulai Januari 2026, Kemenkeu Bidik Rp 25 Triliun
  • Penerapan Bea Keluar Batu Bara 2026
  • https://katadata.co.id/finansial/makro/69440329df4f9/bea-keluar-batu-bara-berlaku-mulai-januari-2026-kemenkeu-bidik-rp-25-triliun

Kementerian Keuangan sedang menyiapkan aturan resmi mengenai kebijakan bea keluar batu bara yang ditargetkan segera berlaku. Kebijakan ini telah dibahas dan mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Penerapan bea keluar ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara. Potensinya diperkirakan bisa mencapai Rp 24 triliun hingga Rp 25 triliun dalam satu tahun. Selain menambah pendapatan, instrumen ini juga disiapkan untuk mendorong hilirisasi dan dekarbonisasi. Langkah ini diambil karena mayoritas ekspor batu bara Indonesia masih berupa bahan mentah yang nilai tambahnya belum optimal.

Kesibukan Prabowo di Agam: Menghibur yang Duka hingga Cek Jembatan
  • Posko Pengungsian Banjir Sumatera
  • https://nasional.kompas.com/read/2025/12/19/06002851/kesibukan-prabowo-di-agam-menghibur-yang-duka-hingga-cek-jembatan

Presiden RI Prabowo Subianto kembali mengunjungi daerah terdampak banjir dan longsor besar di Sumatera. Secara khusus, Prabowo fokus meninjau beberapa titik di Sumatera Barat pada Kamis (18/12/2025). Titik pertama yang didatanginya di Sumatera Barat adalah Posko Pengungsian SD 05 Pasak Palembayan, Agam, Sumatera Barat, pada Kamis (18/12/2025). Meski sedang berduka, para pengungsi di lokasi tetap antusias menyambut kedatangan orang nomor satu di Indonesia.

Saat Prabowo sedang menyapa dan menyalami warga di posko pengungsian, tiba-tiba tangisan seorang pria paruh baya pecah di hadapan Prabowo. Bapak yang memakai kaus berkerah warna abu-abu itu juga mencurahkan kondisinya kepada Prabowo. Sambil mengusap air mata, bapak tersebut berkata bahwa dirinya sudah tidak punya siapa-siapa lagi. “Tinggal sendiri saya, Pak, tinggal sendiri,” curhat bapak itu kepada Prabowo sambil menangis, dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden. Dengan penuh kesabaran, Prabowo mendengarkan curhat bapak tersebut. Sesekali, ia menguatkannya dengan memberi gestur menepuk halus bahu pria paruh baya itu. Dalam kunjungannya ini, beberapa warga lain juga ada yang menangis menceritakan kisahnya kepada Prabowo. Prabowo pun memberi semangat dan menyapa para warga, termasuk ibu-ibu dan anak-anak di lokasi pengungsian.

Ujian Serius bagi Otonomi Daerah jika Kepala Daerah Dipilih Lagi oleh DPRD
  • Pilkada oleh DPRD
  • https://nasional.kompas.com/read/2025/12/19/07082531/ujian-serius-bagi-otonomi-daerah-jika-kepala-daerah-dipilih-lagi-oleh-dprd

Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintahan Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Alwis Rustam mengatakan, otonomi daerah bisa terlaksana ketika ruang dialog terjadi antara pemimpin daerah dan rakyatnya. Dialog inilah yang menjadi bagian penting atau bahkan tulang punggung bagi daerah yang otonom. Lembaga seperti KPPOD atau Direktorat Jenderal Otonomi Daerah dari Kementerian Dalam Negeri mungkin akan hilang. Sebab, jika pemilihan kepala daerah kembali mundur pada titik dipilih dengan tidak langsung, maka otonomi daerah tak akan berjalan. Sebab itu, Alwis berharap agar pemerintah dan DPR-RI tak lagi mempertentangkan pemilihan langsung atau pemilihan yang dilakukan lewat DPRD.

Kepala Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Mardyanto, mengatakan, pemilihan kepala daerah secara langsung saat ini justru berjalan semakin baik. Salah satu contoh peningkatan kemajuan pilkada secara langsung terlihat di wilayah Papua. Seiring berjalannya waktu, sistem noken mulai berkurang.

Direktur Eksekutif KPPOD, Herman N. Suparman, mengatakan, mereka tetap percaya bahwa pemilihan secara langsung adalah hak suara secara langsung satu-satunya yang dimiliki masyarakat saat ini. Karena ketika menyentuh pada kebijakan pemerintah, masyarakat sering hanya menjadi penonton, tak dilibatkan, dan diminta untuk legawa pada setiap keputusan para pejabat.

Peringatan World Bank untuk Ekonomi RI Kala Defisit APBN Dekati 3%
  • Defisit APBN Dekati 3%
  • https://ekonomi.bisnis.com/read/20251218/9/1937549/peringatan-world-bank-untuk-ekonomi-ri-kala-defisit-apbn-dekati-3

Ambisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengerek pertumbuhan ekonomi hingga ke level 8% tampaknya bakal menghadapi kenyataan pahit, setidaknya berdasarkan proyeksi terbaru Bank Dunia. Dalam laporan bertajuk Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Desember 2025, Bank Dunia memproyeksikan ekonomi Indonesia masih akan terperangkap dalam jebakan pertumbuhan 5% hingga jelang akhir masa jabatan Prabowo. Lembaga yang bermarkas di Washington DC itu mematok proyeksi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) riil Indonesia stagnan di angka 5,0% secara berturut-turut pada 2024, 2025, dan 2026. Angka ini tidak berubah dari pola pertumbuhan historis Indonesia dalam satu dekade terakhir. Sinyal pemulihan baru terlihat pada 2027, yang mana Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi akan merangkak naik ke level 5,2%. 

Bank Dunia juga memberi peringatan terkait kesehatan fiskal Indonesia dalam jangka menengah, terdapat proyeksi defisit APBN akan melebar secara konsisten hingga mendekati batas psikologis 3% hingga 2027, seiring dengan penurunan rasio pendapatan negara dan peningkatan beban utang. Hal itu turut tercantum dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Desember 2025. Bank Dunia memperkirakan defisit keseimbangan fiskal akan berada di level 2,8% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) pada 2025 dan bertahan di angka yang sama pada 2026. Angka itu diproyeksikan terus melebar menjadi 2,9% terhadap PDB pada 2027, nyaris menyentuh ambang batas defisit fiskal sebesar 3% sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Petani Sawit Minta Insentif atas Penerapan DHE pada 2026
  • Insentif atas Penerapan DHE
  • https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/93844/petani-sawit-minta-insentif-atas-penerapan-dhe-pada-2026

Perkumpulan Organisasi Petani Sawit Indonesia (Popsi) meminta insentif imbas adanya kebijakan penempatan devisa hasil ekspor yang berasal dari komoditas dan pengolahan sumber daya alam (DHE SDA). Sebelumnya, DHE SDA wajib disimpan di Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang berlaku efektif mulai Januari 2026.  Ketua Umum Popsi, Mansuestus Darto memandang biaya hedging dan transaksi valas di Bank Himbara lebih mahal dibandingkan bank asing. Sementara fleksibilitas produk treasury seperti cash management, interest rate, dan cross currency masih dianggap terbatas. 

Bank Dunia Peringatkan RI, Defisit APBN 2027 Bisa Makin Melebar
  • Peringatan Bank Dunia ke RI
  • https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/93836/bank-dunia-peringatkan-ri-defisit-apbn-2027-bisa-makin-melebar

Bank Dunia (World Bank) memberikan peringatan kepada Indonesia soal potensi semakin melebarnya defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang akan nak secara bertahap hingga 2027 mendatang. Peringatan tersebut terungkap dalam laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) edisi Desember 2025, yang memperkirakan batas defisit pada 2027 mendatang akan melebar hingga sebesar 2,9%. Bukan tanpa alasan, perkiraan tersebut didasarkan pada adanya rasio penerimaan negara yang terus berkurang, yang turut diiringi dengan beban utang yang masih cukup tinggi. Semakin berkurangnya pendapatan negara tersebut tak lain disebabkan oleh penurunan harga komoditas, percepatan restitusi pajak, hingga hilangnya dividen BUMN yang kini dialihkan ke BPI Danantara.

Menteri UMKM Berencana Putihkan Utang KUR Korban Banjir Sumatera
  • Wacana Pemutihan Utang KUR Korban Banjir Sumatera
  • https://lestari.kompas.com/read/2025/12/18/093155286/menteri-umkm-berencana-putihkan-utang-kur-korban-banjir-sumatera

Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berencana menghapus atau memutihkan utang kredit usaha rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM yang terdampak banjir di Sumatera Barat, Aceh, dan Sumatera Utara. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman mengatakan bahwa hal itu masih dalam proses.

Pecat Pegawai yang Lakukan Pungli Bantuan Pertanian, Mentan Amran: Tidak Ada Toleransi
  • Mentan Amran Pecat Pegawai yang Lakukan Pungli
  • https://kilaskementerian.kompas.com/kementan/read/2025/12/18/093143626/pecat.pegawai.yang.lakukan.pungli.bantuan.pertanian.mentan.amran.tidak.ada.toleransi

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa dua pekan lalu telah memecat seorang pegawai Kementerian Pertanian (Kementan) yang terbukti melakukan pungli dalam penyaluran bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan). Mentan Amran menegaskan bahwa Kementan tidak memberi ruang sedikit pun bagi praktik penyimpangan yang mencederai kepercayaan publik dan merugikan petani. Ia menyampaikan bahwa pegawai yang dipecat tersebut terbukti menyalahgunakan kewenangan dengan meminta sejumlah uang kepada petani untuk mengakses bantuan pemerintah yang sejatinya diberikan secara gratis. Kementan menjelaskan, berdasarkan hasil penelusuran internal, pungli yang dikenakan berkisar Rp 50 juta hingga Rp100 juta per unit alsintan. Bahkan di salah satu titik nilainya mencapai sekitar Rp 600 juta. Praktik tersebut dinilai sangat merugikan petani, mengingat seluruh bantuan pertanian bersumber dari APBN dan ditujukan untuk meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan petani.

BNN Sumbar Gagalkan Pengiriman 100 Paket Ganja ke Bukittinggi
  • BNN Gagalkan Pengiriman 100 Paket Ganja
  • https://www.tempo.co/hukum/bnn-sumbar-gagalkan-pengiriman-100-paket-ganja-ke-bukittinggi-2100048

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat gagalkan peredaran 100 paket ganja yang akan dikirim dari Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, menuju Bukittinggi. Tiga orang ditangkap pada Rabu 17 Desember 2025 sekitar pukul 05.00 WIB di Jalan Bukittinggi-Medan, Jorong Batang Palupuh, Nagari Koto Rantang, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam.

Kepala BNNP Sumatera Barat, Brigjen Polisi Ricky Yanuarfi, mengatakan pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait rencana pengiriman narkotika dari Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, menuju Bukittinggi. Petugas menghentikan satu unit mobil Toyota Hiace warna silver bernomor polisi BA 7019 MA dan mengamankan dua orang laki-laki berinisial AP (35 tahun) yang berprofesi sebagai sopir, dan AS (38 tahun), karyawan swasta.

Saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan perangkat nagari setempat dan saksi masyarakat, ditemukan empat karung besar berisi 100 paket besar ganja yang dibungkus plastik dan lakban coklat di bagian belakang mobil. Para tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan di kantor BNNP Sumbar untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal peredaran narkotika yang mengancam hukuman minimal empat tahun penjara.

Mengapa Perpol 10/2025 Tetap Harus Dihormati Meski Bertentangan dengan Putusan MK?
  • Perpol Nomor 10 Tahun 2025
  • https://nasional.kompas.com/read/2025/12/18/08054641/mengapa-perpol-10-2025-tetap-harus-dihormati-meski-bertentangan-dengan

Peraturan Polisi (Perpol) Nomor 10 Tahun 2025 tetap harus dihormati, meskipun secara formal putusan ini bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Hal ini disampaikan mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie menanggapi polemik Perpol yang mengatur polisi aktif boleh menduduki jabatan sipil di 17 Kementerian/Lembaga. Dia mengatakan, asas presumtio iustae causa berlaku dalam Perpol tersebut. Artinya Perpol 10/2025 dianggap sah sebelum dibatalkan pejabat berwenang.

Jimly mengatakan, setidaknya ada tiga pejabat yang bisa membatalkan aturan tersebut. Pertama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo sendiri, karena ia lah yang membuat Perpol tersebut. Kedua adalah Mahkamah Agung (MA) melalui mekanisme judicial review. Ketiga adalah Presiden RI Prabowo Subianto karena mampu menerbitkan aturan yang lebih tinggi lagi dan bisa membatalkan peraturan yang lebih rendah.

Dalam jurnal ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana yang ditulis Vincent Suradinata (2018) dijelaskan bahwa asas presumtio iustae causa adalah asas yang dikenal dekat dalam peradilan administrasi. Asas ini menyatakan bahwa demi kepastian hukum, setiap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan harus dianggap benar menurut hukum. Sebab itu, keputusan yang telah diterbitkan bisa dilaksanakan lebih dulu sebelum dibuktikan bahwa keputusan yang diterbitkan bersifat melawan hukum oleh pejabat berwenang. Dalam konteks Perpol 10/2025, Jimly telah menegaskan, meskipun ada pertentangan dengan putusan MK, Perpol ini tak bisa dianulir kecuali oleh tiga orang pejabat berwenang tadi.

Penyelesaian HAM Berat Jangan Sekadar Seremonial
  • Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat
  • https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/841265/penyelesaian-ham-berat-jangan-sekadar-seremonial

Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PKB, Mafirion, mendesak Pemerintah agar menjadikan Peta Jalan Menuju Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Berat sebagai instrumen nyata, bukan sekadar agenda simbolis. Ia menegaskan bahwa peta jalan yang diluncurkan Kementerian HAM harus menjadi jawaban konkret atas penantian panjang para korban dan penyintas. Mafirion mengapresiasi inisiatif tersebut sebagai sinyal positif komitmen negara dalam memenuhi kewajiban konstitusional dan moral. Namun, ia memberikan catatan kritis agar langkah strategis ini tidak berhenti pada pengakuan formal semata.

Berdasarkan data Kementerian HAM, saat ini terdapat 12 kasus pelanggaran HAM berat yang masuk dalam daftar prioritas, mulai dari Peristiwa 1965-1966 hingga Tragedi Wamena 2003. Meski negara telah memberikan pengakuan secara resmi, Mafirion menyoroti rendahnya angka pemulihan korban. Dari sekitar 7.000 korban yang teridentifikasi, data kementerian menunjukkan baru sekitar 600 orang yang telah mendapatkan pemulihan.

Lebih lanjut, Mafirion menilai penyelesaian kasus-kasus kelam masa lalu merupakan prasyarat mutlak bagi terciptanya rekonsiliasi nasional dan penguatan kepercayaan publik terhadap institusi negara. Ia meminta pemerintah menyusun panduan kerja yang terukur dengan target waktu serta mekanisme evaluasi yang transparan. Politisi PKB ini juga mendorong adanya sinergi solid antarlembaga, mulai dari Kementerian HAM, Komnas HAM, Kejaksaan Agung, hingga Mahkamah Agung. Koordinasi lintas sektoral ini dinilai krusial agar peta jalan tersebut sejalan dengan instrumen internasional yang telah diratifikasi Indonesia, seperti International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).

Prabowo Bolak-balik Jakarta-Sumatera demi Pulihkan Kondisi Pascabencana
  • Penanganan Bencana Sumatera
  • https://nasional.kompas.com/read/2025/12/18/06135611/prabowo-bolak-balik-jakarta-sumatera-demi-pulihkan-kondisi-pascabencana

Presiden RI Prabowo Subianto secara simultan terus memonitor perkembangan penanganan pascabencana Sumatera, baik dengan terjun langsung ke lokasi bencana, maupun memimpin rapat terbatas untuk memperoleh perkembangan terkini di Jakarta. Hari ini, Kamis (18/12/2025), Presiden Prabowo dijadwalkan mengunjungi lokasi bencana di Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, dan Kabupaten Tanah Datar.

Prabowo disebut akan meninjau titik pembangunan hunian sementara (huntara), posko pengungsian, pembangunan jembatan, serta percepatan pemulihan semua infrastruktur. Dengan kedatangannya ke Sumatera lagi, maka selama bencana 3 minggu terakhir ini Prabowo tercatat telah mengunjungi Aceh sebanyak 3 kali, yaitu Sumatera Utara (Sumut) 2 kali, dan Sumbar 2 kali.

Pilkada lewat DPRD Memperlemah Demokrasi Lokal
  • Pilkada oleh DPRD
  • https://www.kompas.id/artikel/pilkada-lewat-dprd-memperlemah-demokrasi-lokal

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Herman N Suparman dalam diskusi ”Refleksi Implementasi Otonomi Daerah Tahun 2025” di Jakarta, Rabu (17/12/2025), mengatakan, pilkada lewat DPRD akan melemahkan demokrasi lokal. Sebab, pilkada yang semula merupakan mandat rakyat daerah akan dialihkan ke elite lokal di daerah, yang belum tentu mewakili suara rakyat di daerah tersebut.

Herman menambahkan, selain pelemahan demokrasi lokal, DPRD akan lebih mewakili kepentingan partai dibandingkan masyarakat di daerah. Dampak paling serius adalah kepala daerah akan kehilangan basis mandat. Legitimasi kepala daerah menjadi lemah. Kepala daerah juga menjadi mudah ditekan oleh DPRD dan pusat. Herman berpandangan, akar masalah dari biaya politik yang tinggi bukanlah akibat dari pilkada langsung. Dari catatan KPPOD, biaya politik mahal merupakan buah dari kegagalan partai politik, baik terkait perekrutan, kaderisasi, dan kebijakan pendanaan parpol sendiri.

Direktur Eksekutif Apeksi Alwis Rustam juga menyatakan penolakan serupa. Ia khawatir, jika pemilihan bupati dan wali kota nantinya lewat DPRD, ke depan gubernur akan dipilih oleh presiden. Kepala Pusat Riset Pemerintahan Dalam Negeri BRIN Mardyanto W Tryatmoko mengatakan yang mesti diperkuat ke depan adalah penguatan demokrasi. Sementara itu, Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik mengatakan, pilkada lewat DPRD dimungkinkan di UUD 1945. Artinya, pilkada bisa langsung atau dipilih secara demokratis.

Akhiri Polemik, Pemerintah Segera Keluarkan Aturan soal Rangkap Jabatan Polisi
  • Perpol Nomor 10 Tahun 2025
  • https://www.kompas.id/artikel/perpol-no-10-2025-hanya-boleh-atur-internal-peraturan-pemerintah-segera-diterbitkan

Komisi Percepatan Reformasi Polri menilai, polemik terkait Peraturan Polri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggota Polri yang Melaksanakan Tugas di Luar Struktur Organisasi Polri dapat berakhir dengan diterbitkannya peraturan yang lebih tinggi, termasuk peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah (PP) tersebut akan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 114/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan bahwa anggota polisi aktif harus mengundurkan diri dari dinas kepolisian apabila hendak menduduki jabatan di luar institusi Polri. Hal itu disampaikan Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie, pada Rabu (17/12/2025).

Menurut Jimly, Perpol No 10/2025 memang harus dievaluasi. Sebab, dari segi format penulisan dari sebuah peraturan juga bermasalah. Salah satunya, tidak mencantumkan perubahan UU No 2/2002 tentang Polri yang sudah diputuskan oleh MK dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025. Sejak diterbitkan, Perpol No 10/2025 juga telah menjadi pembahasan serius di kalangan internal Komisi Percepatan Reformasi Polri.

Jimly menuturkan, pihaknya memahami maksud Kapolri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo yang menerbitkan Perpol No 10/2025. Secara administrasi, perpol itu hanya mengikat di kalangan internal kepolisian.

BNPB ‘Update’ Korban Meninggal Bencana Sumatra: 1.059 Orang
  • Korban Banjir Sumatera
  • https://rri.co.id/nasional/2048781/bnpb-update-korban-meninggal-bencana-sumatra-1-059-orang

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperbarui data terbaru terkait dampak banjir bandang dan longsor Sumatra. Hingga Rabu (17/12/2025), jumlah korban meninggal dunia tercatat mencapai 1.059 jiwa. Jumlah tersebut merupakan angka kumulatif dari tiga Provinsi. Yakni, Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar). Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari mengungkapkan, pada Rabu ini kembali ditemukan enam jasad korban. Dari jumlah tersebut, dua jasad ditemukan di Kabupaten Aceh Utara, sementara empat jasad lainnya ditemukan di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatra Utara.

Dengan penemuan tersebut, jumlah korban meninggal dunia bertambah dari sebelumnya 1.053 jiwa pada 16 Desember 2025 menjadi 1.059 jiwa. “Sehingga rekapitulasi korban meninggal per hari ini berjumlah 1.059 jiwa,” ujarnya. Sementara itu, jumlah korban yang masih dinyatakan hilang mengalami penurunan. BNPB mencatat saat ini terdapat 192 jiwa yang belum ditemukan, berkurang dari sebelumnya 200 jiwa.

Adapun jumlah warga terdampak yang mengungsi juga mengalami penurunan. Saat ini, tercatat sebanyak 577.600 jiwa masih berada di pengungsian.  Jumlah ni berkurang 28.440 jiwa dibandingkan data sehari sebelumnya yang mencapai 606.040 jiwa. BNPB bersama instansi terkait terus mengintensifkan upaya pencarian korban hilang, pendistribusian bantuan logistik, serta pemulihan kondisi warga terdampak di tiga provinsi tersebut.

Wamendagri Dorong Prioritas PBG untuk Infrastruktur Makan Bergizi Gratis
  • MBG
  • https://news.republika.co.id/berita/t7fkgj8230000/wamendagri-dorong-prioritas-pbg-untuk-infrastruktur-makan-bergizi-gratis

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto meminta kepala daerah mempercepat penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk infrastruktur Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi di Gedung Sate, Bandung, Rabu.

Percepatan PBG ini penting untuk mencapai target operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai wilayah, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500.1/9653/SJ. Bima Arya menegaskan bahwa pemerintah daerah harus memastikan proses konstruksi tidak dipersulit di lokasi yang telah ditetapkan.

Bima menjelaskan bahwa ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama lintas kementerian yang menetapkan lokasi dapur gizi. Pemerintah daerah juga diharapkan dapat menginventarisasi aset untuk dipinjampakaikan sebagai Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), dengan standar tipe A di tingkat provinsi dan tipe B di kabupaten/kota, sementara kelengkapan interior akan ditanggung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Aspek lain yang disorot adalah percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang harus dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait dalam waktu 14 hari setelah pengajuan oleh SPPG. Proses ini harus diselesaikan bahkan dengan mekanisme manual jika diperlukan, untuk memastikan keamanan dan kebersihan dapur. Rapat koordinasi ini juga menegaskan integrasi MBG dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai mitra utama penyedia bahan baku, sejalan dengan arahan Presiden untuk memperkuat ekonomi kerakyatan melalui close loop economy.

Search