dicetak pada tanggal: 12 Juli 2026 1:04 PM

PSI Minta PDIP Jelaskan soal Partai Penyeimbang: Apa Tindakan Konkretnya?

Wakil Ketua Umum PSI, Andy Budiman, meminta PDIP menjelaskan lebih rinci apa yang dimaksud dengan “partai penyeimbang” agar publik tidak bingung dengan istilah tersebut. Ia menekankan perlunya kejelasan mengenai siapa yang diseimbangkan dan bagaimana bentuk tindakan konkret yang akan dilakukan.

Andy menilai penjelasan itu penting agar rakyat memahami arah sikap politik PDIP secara jelas. Menurutnya, tanpa penjelasan yang konkret, istilah penyeimbang bisa menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di masyarakat. PSI menekankan bahwa transparansi sikap politik akan membantu menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Meski demikian, PSI tetap menghormati keputusan PDIP sebagai hak politik yang sah dalam sistem demokrasi. Andy menegaskan bahwa Megawati sebagai tokoh politik senior tentu memiliki pertimbangan tersendiri dalam menentukan posisi partainya. Dengan demikian, PSI tidak menolak sikap PDIP, tetapi mendorong adanya kejelasan agar peran penyeimbang benar-benar bisa dipahami dan dijalankan secara nyata.

Gerindra Hormati Sikap PDIP Jadi Partai Penyeimbang

Juru Bicara Gerindra, Sugiat Santoso, menyatakan sikap Partai Gerindra terhadap keputusan PDI Perjuangan (PDIP) yang memilih menjadi partai penyeimbang dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sugiat menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan penuh menentukan arah politiknya, dan Gerindra menghormati sepenuhnya keputusan internal PDIP di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri.

Sugiat juga menekankan bahwa hubungan antara Prabowo dan Megawati adalah persahabatan sejati yang tidak akan terganggu oleh perbedaan posisi politik. Menurutnya, kedekatan emosional kedua tokoh bangsa ini menjadi jangkar stabilitas politik nasional, sehingga mekanisme checks and balances di parlemen tetap berjalan secara terhormat dan terukur tanpa menimbulkan polarisasi.

Lebih lanjut, Gerindra menilai bahwa kritik dan masukan dari PDIP sebagai partai penyeimbang bukanlah bentuk permusuhan, melainkan vitamin bagi demokrasi. Gerindra menyambut baik komitmen PDIP untuk mengawal jalannya pemerintahan melalui kritik objektif demi pemenuhan hak-hak rakyat, dengan semangat gotong royong sebagai landasan budaya politik nasional.

Indonesia Bukan Partai Gerindra

Presiden Prabowo Subianto sekali lagi menerabas prinsip tata negara dengan mengutus Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani ke Iran. Padahal relasi antara presiden dan MPR merupakan hubungan antar-lembaga tinggi negara yang tidak bisa saling memerintah. Karena itu, komunikasi presiden dengan MPR hanya bisa dilakukan melalui mekanisme konsultasi ketatanegaraan bukan memberi komando langsung.

Prabowo pernah beberapa kali membuat keputusan dan kebijakan tanpa memedulikan keberadaan dan kedudukan lembaga perwakilan seperti kasus Ahmad Muzani. Gaya komando ini pernah dilakukan beberapa kali salah satunya yakno memutuskan Indonesia menjadi anggota Dewan Perdamaian yang dibentuk Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Januari 2026. Sebulan kemudian, Prabowo juga meneken perjanjian dagang dengan Amerika Serikat, juga tanpa konsultasi dan persetujuan lembaga legislatif.

Keputusan-keputusan tersebut dinilai melanggar konstitusi Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa perjanjian internasional yang berdampak luas dan menimbulkan konsekuensi anggaran harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Masalahnya DPR pun tak berkutik, mereka diam dengan segala pelanggaran konstitusi yang terang-terangan, mereka bahkan tak sungkan memamerkan bahwa sebetulnya telah dikooptasi oleh lembaga eksekutif.

Prabowo menggembar-gemborkan bahwa demokrasi merupakan pilihan terbaik untuk mewujudkan pemerintahan yang inklusif, namun dia alpa pada pemisahan cabang kekuasaan.

Kementan Targetkan Tanam 50.000 Hektare Lewat Gerakan Tanam Serempak di 25 Provinsi

Kementerian Pertanian (Kementan) terus mempercepat perluasan areal tanam melalui program Optimalisasi Lahan (Oplah) dan Cetak Sawah Rakyat (CSR). Upaya tersebut diwujudkan melalui Gerakan Tanam Serempak yang dilaksanakan sepanjang Juli 2026 di 25 provinsi dengan target penanaman mencapai sekitar 50.000 hektare.

Program ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan nasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan di tengah tantangan perubahan iklim dan kebutuhan pangan yang terus meningkat. Percepatan tanam juga diharapkan mampu mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian agar lebih produktif.

Lampu Kuning Ekonomi dari Ekspektasi Konsumen

Sentimen masyarakat atas prospek ekonomi nasional semakin memburuk, tercermin dari hasil survei konsumen terbaru dari Bank Indonesia (BI). Dunia usaha pun mewanti-wanti skenario terburuk. BI melaporkan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) mengalami penurunan 3,1 poin, dari 120,9 pada Mei 2026 menjadi 117,8 pada Juni 2026. IKK sendiri menggunakan tahun acuan dengan nilai 100. Artinya, meski menurun, indeks kepercayaan konsumen sebesar 117,8 pada Juni 2026 berada di zona optimistis atau di atas nilai acuan. Lebih mengkhawatirkan lagi, survei konsumen BI juga menunjukkan indikator ekspektasi ke depan terperosok ke level terendah dalam hampir empat tahun terakhir.

Pemerintah Tambah Dana SAL ke Bank Pelat Merah, Pembiayaan Pindar Kecipratan Efeknya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan, gelontoran dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) ke bank pelat merah dapat mendorong pembiayaan pindar atau fintech peer-to-peer lending. Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Agusman menjabarkan, pada Mei 2026, pendanaan dari perbankan melalui pindar tercatat sebesar Rp67,61 triliun. Angka ini mencapai 65,17 persen dari total outstanding pendanaan.

Secara keseluruhan, outstanding pembiayaan industri pinjaman daring (pindar) pada Mei 2026 tumbuh 25,60 persen secara tahunan dengan nominal sebesar Rp103,73 triliun. Pertumbuhan ini relatif melambat setelah pada April 2026, penyaluran pembiayan pindar tumbuh 26,11 persen secara tahunan. Sementara itu, tingkat risiko kredit macet secara agregat (TWP90) tercatat di posisi 4,42 persen, atau sedikit membaik dibandingkan posisinya di April 2026 4,62 persen.

DPR Soroti 70 Persen Alumni Magang Terombang-ambing

Komisi IX DPR menyoroti rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja dalam Program Magang Nasional Kementerian Ketenagakerjaan. Anggota Komisi IX DPR, Sahidin, mengungkapkan bahwa meski jumlah peserta magang meningkat dari 16.055 orang pada 2020 menjadi 44.717 orang pada 2024, hanya sekitar 30 persen alumni yang mendapat tawaran kerja dari perusahaan mitra. Sebaliknya, 70 persen peserta belum memperoleh pekerjaan setelah menyelesaikan magang enam bulan, sehingga dinilai menunjukkan program belum efektif dalam mengurangi pengangguran.

Sahidin juga mempertanyakan metode evaluasi program yang selama ini lebih bertumpu pada indikator output dan survei kepuasan daring. Ia mendorong Kemenaker dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) melakukan pelacakan alumni secara langsung berbasis by name by address serta mengintegrasikan Program Magang Nasional dengan sistem sertifikasi kompetensi BNSP yang telah memiliki ribuan lembaga sertifikasi, puluhan ribu tempat uji kompetensi, dan pengakuan internasional. Selain itu, DPR meminta pemerintah memperkuat regulasi agar perusahaan mitra memiliki tanggung jawab lebih besar dalam menyerap peserta magang menjadi tenaga kerja.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR, Nafa Urbach, meminta pemerataan akses Program Magang Nasional bagi peserta dari daerah pedesaan dan mendorong penguatan magang di sektor pertanian yang tingkat penyerapannya masih rendah. Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor menyatakan bahwa lulusan Program Magang Nasional paling banyak terserap di sektor keuangan (23,4 persen), diikuti perdagangan (17,9 persen), manufaktur (16,5 persen), kesehatan (10,3 persen), dan akomodasi (5,2 persen).

Anggaran Terbatas, Target Jalan Tol Baru 2027 Dipangkas Jadi 12,27 Km

Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menargetkan pembangunan jalan tol baru sepanjang 12,27 km pada 2027. Target tersebut menyusut seiring pagu indikatif anggaran yang diterima Ditjen Bina Marga yang hanya mencapai Rp29,24 triliun. Anggaran tersebut hanya cukup untuk mendanai pembangunan jalan nasional baru sepanjang 200,44 km, peningkatan kapasitas jalan sepanjang 869,18 km, pembangunan dan penggantian jembatan sepanjang 2.388,37 m, preservasi jembatan sepanjang 3.740,27 m, pembangunan flyover atau underpass sepanjang 473,9 m, serta pembangunan jalan tol baru.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai target pembangunan jalan tol yang hanya mencapai 12,27 km masih jauh dari kebutuhan konektivitas nasional. Menurutnya, meskipun pembangunan jalan tol sebagian besar dilaksanakan oleh badan usaha jalan tol (BUJT), berkurangnya dukungan pemerintah berpotensi membuat investasi hanya terfokus pada proyek-proyek yang layak secara komersial.

Di sisi lain, Yusuf menilai usulan Komisi V DPR RI untuk memprioritaskan anggaran pada preservasi jalan merupakan langkah yang rasional di tengah keterbatasan fiskal saat ini. Ia menjelaskan, pemeliharaan jalan memiliki manfaat ekonomi yang besar karena dapat mencegah biaya rekonstruksi yang jauh lebih mahal di masa depan, sekaligus membantu menekan biaya logistik dan operasional kendaraan.

Menkes Budi Ajak Kreator Jadikan Pola Makan Sehat Sebagai Tren Baru

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengajak para kreator konten TikTok berperan aktif membangun budaya hidup sehat melalui media sosial. Menurutnya, platform digital memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku masyarakat, sehingga tren makanan sehat perlu dijadikan gaya hidup yang menarik dan memicu fear of missing out (FOMO). Ajakan tersebut disampaikan saat peluncuran program Makan Dengan Makna, hasil kolaborasi Kementerian Kesehatan dan TikTok Indonesia untuk meningkatkan literasi gizi dan pola hidup sehat.

Budi menekankan bahwa perubahan gaya hidup menjadi kunci untuk menekan angka penyakit tidak menular seperti stroke, penyakit jantung, kanker, dan gangguan ginjal yang banyak dipicu oleh pola makan tidak sehat dan kurangnya aktivitas fisik. Kerja sama kedua pihak juga ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk memperkuat edukasi mengenai gizi seimbang, Isi Piringku, dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), sejalan dengan temuan Survei Kesehatan Indonesia 2023 yang menunjukkan 96,7 persen masyarakat belum memenuhi anjuran konsumsi buah dan sayur harian.

Melalui program Makan Dengan Makna, TikTok menghadirkan berbagai kampanye, termasuk Makan Lokal yang menampilkan sesi memasak bersama kreator menggunakan bahan pangan lokal sebagai inspirasi menu sehat. Selain itu, TikTok bekerja sama dengan Foodbank of Indonesia dengan menyalurkan donasi sebesar 200 ribu dolar AS untuk menyediakan lebih dari 80 ribu porsi makanan bergizi bagi masyarakat rentan, sekaligus memperluas edukasi mengenai gizi seimbang dan pemanfaatan pangan lokal.

Wamensos: Percepatan program Sekolah Rakyat harus tetap sesuai aturan

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menegaskan bahwa percepatan pelaksanaan program Sekolah Rakyat sebagai upaya pengentasan kemiskinan harus tetap mengikuti aturan dan mekanisme penganggaran yang berlaku. Meski Presiden menginginkan program berjalan cepat untuk mengatasi masih adanya sekitar 4 juta anak yang belum bersekolah, seluruh tahapan pelaksanaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan keuangan.

Salah satu syarat utama yang ditekankan Kemensos adalah penyelesaian administrasi dan sertifikasi lahan untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil diminta segera membuktikan legalitas aset agar pembangunan dapat diproses, sementara Pemerintah Kota Subulussalam melaporkan progres pembangunan fisik telah mencapai 74 persen dan ditargetkan selesai pada 14 Juli.

Selain membahas Sekolah Rakyat, Kemensos juga memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam penanganan kemiskinan, termasuk pemenuhan layanan sosial bagi ODGJ dan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu menargetkan pembaruan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) mencapai 50 persen pada September dan 100 persen pada Desember 2026 sebagai dasar penyaluran berbagai program bantuan sosial, seperti Sekolah Rakyat, Program Pemberdayaan Sosial Ekonomi (PPSE), Makan Bergizi Gratis (MBG), dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Istana Buka Suara soal Penggeledahan Polri dan Rumah Jampidsus Dijaga TNI

Istana akhirnya angkat bicara soal polemik penggeledahan 12 lokasi oleh Polri dan penjagaan rumah Jampidsus Febrie Adriansyah oleh prajurit TNI. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyampaikan, istana menghormati proses hukum dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Prasetyo menjelaskan, sejak awal, Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen yang sangat kuat dalam pemberantasan korupsi. Sebab, pemberantasan korupsi adalah salah satu pekerjaan rumah terbesar bangsa ini. Presiden, juga berulang kali mengingatkan agar aparatur negara segera berbenah dan membersihkan diri sebelum tindakan penegakan hukum.

12 Kasus Mega Korupsi yang Ditangani Jampidsus Febrie: MBG, Jiwasraya, hingga Nadiem

Dalam tiga hari terakhir, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menjadi salah satu nama yang tengah dibicarakan publik. Namanya disorot setelah prajurit TNI ditugaskan untuk berjaga di kediamannya, bersamaan dengan Polri yang menggeledah sebuah restoran dan tempat penukaran uang (money changer) di Jalan Cipete Raya, Cilandak, Jakarta Selatan, pada Rabu (8/7/2026). Kejaksaan Agung (Kejagung) sendiri mengakui ada permintaan dari lembaganya untuk menjaga rumah Jampidsus Febrie.

Mendikti Minta Awardee Beasiswa Garuda Sarjana Tak Tuntut Lagi Beasiswa S2

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, meminta para penerima Beasiswa Garuda Sarjana tidak bergantung pada pemerintah untuk pembiayaan studi lanjutan. Ia mendorong para mahasiswa yang ingin melanjutkan pendidikan S2 agar proaktif mencari beasiswa di luar negeri, termasuk membangun relasi dengan profesor atau perguruan tinggi tujuan untuk memperoleh pendanaan. Menurutnya, meski tidak mudah, peluang tersebut tetap terbuka jika diupayakan secara sungguh-sungguh.

Brian juga mengingatkan agar para penerima beasiswa tidak ragu kembali ke Indonesia setelah menyelesaikan studi di luar negeri. Ia berharap mereka tidak khawatir mengenai kesempatan kerja atau minimnya fasilitas di Tanah Air, melainkan berani berkontribusi dan menciptakan peluang baru jika bidang keahliannya belum berkembang di Indonesia. Pengalaman pribadinya yang kembali ke Indonesia setelah menerima beasiswa dari Pemerintah Jepang menjadi contoh yang ia bagikan kepada para penerima Beasiswa Garuda.

Sementara itu, Kemendikti Saintek menyiapkan berbagai skema kontribusi bagi penerima Beasiswa Garuda setelah lulus. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Kemendikti Saintek, Ardi Findyartini, menjelaskan bahwa penerima beasiswa dapat memilih melanjutkan studi S2 terlebih dahulu atau langsung kembali ke Indonesia untuk mengabdi. Pemerintah juga tengah membangun kolaborasi dengan berbagai mitra agar lulusan memiliki jalur yang jelas untuk berkarya dan berkontribusi bagi pembangunan nasional.

B50 Resmi Berlaku, RI Stop Impor Solar dan Hemat Devisa Rp 170 Triliun

Indonesia resmi memasuki era biodiesel B50 setelah Presiden Prabowo Subianto meluncurkan kebijakan tersebut pada Kamis (9/7/2026). Selain menjadikan Indonesia sebagai negara pertama yang menerapkan mandatori B50, kebijakan ini diklaim mengakhiri impor solar, sekaligus menjaga harga Biosolar bersubsidi tetap Rp6.800 per liter.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menjelaskan, penerapan B50 membuat Indonesia tidak lagi membutuhkan impor solar yang sebelumnya mencapai sekitar 3 juta hingga 4 juta kiloliter (KL) setiap tahun. Berhentinya impor solar diperkirakan meningkatkan penghematan devisa negara menjadi sekitar Rp170 triliun per tahun. Nilai itu lebih tinggi dibandingkan penghematan sekitar Rp133,3 triliun saat Indonesia masih menerapkan B40.

Selain itu, implementasi B50 diproyeksikan meningkatkan nilai tambah industri crude palm oil (CPO) menjadi sekitar Rp23,49 triliun. Program ini juga diperkirakan mampu menyerap sekitar 2,1 juta tenaga kerja serta meningkatkan penurunan emisi gas rumah kaca menjadi sekitar 44,46 juta ton CO2.

Dasco Kenang Rachmat Gobel: Teman Seperjuangan di Parlemen, Pengusaha Berdedikasi

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengenang almarhum Rachmat Gobel sebagai teman seperjuangan di parlemen, sekaligus pengusaha nasional yang mendedikasikan hidupnya untuk bangsa dan negara. Hal itu disampaikan Dasco melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Jumat (10/7/2026), menyusul kabar wafatnya Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024 tersebut. Ketua Harian Partai Gerindra itu juga mendoakan agar seluruh amal ibadah Rachmat Gobel diterima Allah SWT dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan.

Gandeng Program B50, Jateng Jadi Percontohan Nasional CNG

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memperluas pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai energi alternatif pengganti elpiji, terutama untuk kebutuhan rumah tangga. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyebut penggunaan CNG telah berjalan di berbagai sektor dan akan terus dikembangkan seiring besarnya potensi gas alam di wilayah tersebut.

Pemanfaatan CNG di Jawa Tengah juga telah diterapkan pada sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Presiden Prabowo Subianto menilai penerapan CNG di Jawa Tengah dapat menjadi percontohan untuk diperluas secara nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian dan ketahanan energi Indonesia.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa program energi alternatif, termasuk CNG dan B50, menunjukkan kemampuan Indonesia dalam memanfaatkan sumber daya energi domestik untuk kepentingan masyarakat. Selain gas alam, Indonesia juga memiliki potensi besar dari panas bumi dan batu bara yang dinilai dapat mendukung strategi diversifikasi energi serta mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi tertentu.

Pemerintah Luncurkan Sistem Registri Unit Karbon

Pemerintah resmi meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai fondasi utama tata kelola pasar karbon nasional. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, keterlacakan, dan kepastian bagi pelaku usaha serta investor dalam perdagangan karbon. Peluncuran SRUK merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 dan melibatkan koordinasi lintas kementerian, lembaga, serta penerapan standar internasional.

SRUK akan berperan sebagai penghubung antara pasar primer unit karbon dengan pasar sekunder di Bursa Karbon Indonesia. Pemerintah menilai seluruh instrumen regulasi untuk mendukung perdagangan karbon telah tersedia, sehingga fokus berikutnya adalah memastikan kredit karbon Indonesia memiliki integritas tinggi, tidak mengalami tumpang tindih pencatatan, serta dikelola secara baik agar memperoleh kepercayaan dan nilai yang kompetitif di pasar internasional.

Pada sektor kehutanan, pemerintah telah menyetujui empat proyek perdagangan karbon yang terdiri atas tiga proyek rehabilitasi atau restorasi ekosistem dan satu proyek perhutanan sosial. Total potensi karbon yang dapat diperdagangkan mencapai 31,7 juta ton CO₂ ekuivalen dengan estimasi nilai transaksi sekitar Rp5 triliun dan potensi PNBP sekitar Rp500 miliar. Perdagangan karbon diharapkan tidak hanya menarik investasi dan memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar kawasan hutan.

IMF Proyeksikan Ekonomi Indonesia Stabil pada 2026 Saat Dunia Melambat

Dana Moneter Internasional (IMF) mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,0% pada 2026 dan 5,1% pada 2027. Dalam pembaruan World Economic Outlook (WEO) Juli 2026, proyeksi tersebut tidak berubah dibandingkan perkiraan IMF pada April 2026, sehingga menunjukkan penilaian bahwa ekonomi Indonesia tetap relatif stabil di tengah perlambatan ekonomi global.

Stabilitas proyeksi Indonesia terjadi ketika sejumlah negara di kawasan Asia mengalami perlambatan. Malaysia diperkirakan tumbuh 4,7% pada 2026, Filipina 3,9%, dan Thailand 1,9%, sementara China diproyeksikan tumbuh 4,6%. India tetap menjadi salah satu ekonomi dengan pertumbuhan tertinggi, tetapi lajunya diperkirakan melambat menjadi 6,4% pada 2026 dari 7,7% pada tahun sebelumnya.

IMF juga mempertahankan proyeksi pertumbuhan beberapa negara lain, termasuk Malaysia, Kazakhstan, Nigeria, Pakistan, Rusia, dan Italia. Sementara itu, proyeksi pertumbuhan sejumlah negara seperti Filipina, India, Australia, Kanada, Prancis, Jerman, Jepang, Meksiko, Belanda, Turki, dan Arab Saudi mengalami penurunan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Indonesia dinilai mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di tengah meningkatnya tekanan dan ketidakpastian ekonomi global.

Sindikat Online Scam Merambah ke Timor Leste, 61 WNI Ditangkap

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI mengonfirmasi penangkapan 61 warga negara Indonesia (WNI) oleh otoritas Timor Leste terkait dugaan keterlibatan dalam jaringan pusat penipuan daring (online scam center). Penangkapan ini merupakan bagian dari operasi penggerebekan terhadap sindikat internasional yang mulai memindahkan basis operasinya dari Kamboja ke wilayah Timor Leste. “Berdasarkan catatan kami, 27 Juni (2026) ada 66 orang yang tertangkap (pelaku), dan 5 di antaranya melarikan diri,” ujar Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah dalam konferensi pers, Kamis (9/7/2026).

Heni menjelaskan, dari total 61 WNI yang kini dalam tahanan, terdapat beberapa orang yang teridentifikasi sebagai “alumni” atau pekerja lama di pusat online scam di Kamboja. Selain itu, pihak berwenang menemukan adanya struktur organisasi dalam kelompok tersebut, di mana satu orang di antaranya diketahui bertindak sebagai supervisor atau manajer operasional. Hingga saat ini, seluruh WNI tersebut masih berada dalam tahanan otoritas Timor Leste untuk menjalani proses lebih lanjut. Heni menjelaskan, Pemerintah Indonesia melalui KBRI Dili terus melakukan pemantauan ketat dan pendampingan hukum untuk memastikan hak-hak para WNI terpenuhi.

12 Kasus Mega Korupsi yang Ditangani Jampidsus Febrie Adriansyah: Jiwasraya hingga MBG

Dalam tiga hari terakhir, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah menjadi salah satu nama yang tengah dibicarakan publik. Namanya disorot setelah prajurit TNI ditugaskan untuk berjaga di kediamannya, bersamaan dengan Polri yang menggeledah sebuah restoran dan tempat penukaran uang (money changer) di Jalan Cipete Raya, Cilandak, Jakarta Selatan, pada Rabu (8/7/2026). Kejaksaan Agung (Kejagung) sendiri mengakui ada permintaan dari lembaganya untuk menjaga rumah Jampidsus Febrie.  Kendati demikian, permintaan penjagaan itu bukan serta-merta dikhususkan untuk mengamankan rumah Febrie. Namun, juga berlaku untuk sejumlah pimpinan lain Kejagung.

Sebelumnya, Jampidsus Febrie Adriansyah menyampaikan, pihaknya telah menangani 12 perkara strategis itu memiliki kerugian negara yang fantastis. Selain itu, perkara-perkara tersebut juga berdampak terhadap perekonomian nasional, tata kelola sumber daya alam, lingkungan hidup, serta kepentingan masyarakat banyak. “Pemberantasan korupsi harus fokus, diarahkan pada perkara yang menyangkut hajat hidup rakyat banyak dan kepentingan negara atau program pemerintah,” ujar Febrie dalam jumpa pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Jakarta, Rabu (24/6/2026).

Berikut beberapa kasus mega korupsi yang diusut Jampidsus: Tata Niaga Timah di PT Timah Tbk (Periode 2015–2022), Tata Kelola Minyak Mentah dan Produk Kilang PT Pertamina (Tahun 2018–2023), Pengelolaan Keuangan dan Dana Investasi PT Asabri (Periode 2012–2019), Dana Investasi PT Asuransi Jiwasraya (Periode 2008–2018), Pemberian Fasilitas Ekspor CPO dan Turunannya, Kegiatan Usaha Perkebunan Sawit PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu, Pengadaan Pesawat PT Garuda Indonesia, Pengadaan BTS 4G Kominfo (Tahun 2020–2022), Korupsi Impor Besi atau Baja Paduan dan Produk Turunannya, Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis Pada Badan Gizi Nasional (Tahun 2025–2026)

Iran Menggila Usai Khamenei Dimakamkan, Langsung Bom Target Militer AS

Iran mengklaim langsung melancarkan serangan terhadap sejumlah target militer Amerika Serikat (AS) di kawasan Teluk hanya beberapa jam setelah prosesi pemakaman Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. Militer Iran menyebut serangan itu sebagai balasan atas operasi militer AS di wilayahnya. Teheran mengklaim telah menyerang sistem pertahanan udara Patriot AS di Kuwait, lokasi peringatan dini di Qatar, depot bahan bakar Angkatan Darat AS di Bahrain, hingga pangkalan militer Azraq di Yordania. Garda Revolusi Iran memperingatkan Washington agar tidak kembali melakukan intervensi militer. “Intervensi AS lebih lanjut akan memicu tanggapan yang menghancurkan,” demikian pernyataan Garda Revolusi Iran, Jumat (10/7/2026).

Sementara itu, prosesi pemakaman Khamenei berlangsung di Mashhad dan dihadiri lautan massa yang memenuhi kompleks makam. Sejumlah pelayat membawa spanduk bernada anti-Amerika. Di sisi lain, seorang pejabat AS mengatakan Washington tidak melancarkan serangan baru dalam beberapa jam terakhir. Meski demikian, sebelumnya Komando Pusat AS (CENTCOM) mengumumkan telah menggempur sekitar 90 target militer Iran, termasuk sistem pertahanan udara, fasilitas pengawasan pantai, serta lokasi penyimpanan rudal dan drone. Presiden AS Donald Trump mengatakan operasi tersebut merupakan respons atas serangan Iran terhadap kapal-kapal di kawasan.

Media Iran melaporkan serangkaian ledakan di sejumlah wilayah selatan negara itu, termasuk Bushehr yang menjadi lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir buatan Rusia. Garda Revolusi Iran menyatakan lalu lintas kapal di Selat Hormuz mulai pulih hingga sekitar 50% dibandingkan sebelum perang. Namun, Teheran menegaskan hanya kapal yang mengikuti rute yang ditetapkan Iran yang diizinkan melintas.


Truk ODOL Lewat Tol Mulai Mengkhawatirkan, Ini Datanya

Pelanggaran truk over dimension over loading (ODOL) di tol saat ini sudah masuk pada level mengkhawatirkan. Berdasarkan data Weigh in Motion (WIM) pada 2025 lebih dari seperlima kendaraan non-golongan I yang melintas di Tol Trans Sumatera terindikasi melanggar batas dimensi dan muatan. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Ni Komang Rasminiati mengatakan untuk ruas jalan tol yang dikelola PT Jasa Marga (Persero) Tbk, rata-rata pelanggaran mencapai 17,62% dari kendaraan non-golongan I yang melintas. Kemudian di Tol Trans Sumatera mencapai 21,29%. Kondisi ini, menurut Ni Komang, merupakan ancaman nyata bagi infrastruktur tol di Indonesia.

Dengan kondisi tersebut, Ni Komang mengatakan pengendalian truk ODOL telah dilakukan melalui tiga fokus utama. Pertama yakni pemasangan alat timbang dinamis atau Weigh in Motion (WIM) yang terhubung langsung dengan sistem tilang elektronik (Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE) milik Polri. Fokus kedua yakni, penguatan pendataan digital terhadap kendaraan angkutan barang yang melintas di jalan tol. Dengan demikian, armada yang terindikasi ODOL dapat dipantau secara lebih akurat melalui infrastruktur WIM. Aspek yang ketiga adalah peningkatan sinergisitas instansi melalui koordinasi aktif bersama Korlantas Polri, Kementerian Perhubungan, guna mensinkronisasikan operasional penegakan hukum langsung di lapangan.

Ribuan ASN di Jabar Diduga Terlibat Judol, Transaksi Terkecil Rp 100 Juta

Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengungkap adanya dugaan keterlibatan banyak aparatur sipil negara (ASN) di kabupaten dan kota di Jawa Barat dalam praktik judi online. Informasi tersebut diperoleh Erwan saat bersilaturahmi dengan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Jakarta. Dalam pertemuan itu, PPATK menyampaikan bahwa praktik judi online di Jawa Barat sudah berada pada tingkat yang mengkhawatirkan, terutama karena diduga melibatkan ASN.

Erwan mengatakan, temuan dugaan ASN terlibat judi online itu menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Menurut dia, data yang diterima dari PPATK akan ditindaklanjuti melalui mekanisme internal pemerintahan. Erwan meminta inspektorat di seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Barat segera mengambil langkah. ASN yang namanya tercantum dalam data tersebut akan dipanggil untuk dimintai keterangan dan diproses sesuai aturan yang berlaku.

Berdasarkan informasi dari PPATK, Erwan menyebut jumlah ASN di Jawa Barat yang diduga terlibat judi online mencapai lebih dari seribu orang. Selain jumlahnya banyak, nilai transaksi yang tercatat juga disebut sangat besar. Erwan mengatakan, ada ASN yang nilai transaksinya mencapai Rp 800 juta. Sementara nilai transaksi paling kecil yang terdata disebut berada di kisaran Rp 100 juta. Ia menilai keterlibatan ASN dalam judi online tidak hanya berdampak pada pribadi yang bersangkutan, tetapi juga mencoreng integritas aparatur pemerintah.

Wajib Belajar 13 Tahun Masuk Draf RUU Sisdiknas, DPR Rampungkan Pembahasan

Kebijakan wajib belajar 13 tahun masuk dalam draf Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) yang telah dirampungkan Komisi X DPR RI. Draf tersebut selanjutnya akan memasuki tahap harmonisasi di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI sebelum diajukan sebagai usul inisiatif DPR dalam rapat paripurna. Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan, draf RUU Sisdiknas yang terdiri atas 16 bab dan 257 pasal telah memperoleh persetujuan delapan fraksi di Komisi X DPR RI setelah melalui pembahasan sejak Januari 2025.

Anggota Komisi X DPR RI Karmila Sari mengatakan, mendukung revisi RUU Sisdiknas agar mampu menjawab berbagai tantangan pendidikan nasional sekaligus mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Menurut Karmila, salah satu substansi penting yang diusulkan adalah penerapan kebijakan wajib belajar 13 tahun. Selain itu, ia juga mendorong pemerataan kualitas pendidikan, perlakuan yang setara bagi lembaga pendidikan negeri dan swasta, penguatan perlindungan dari kekerasan di lingkungan pendidikan, pendanaan yang memadai, dukungan terhadap pendidikan umum, pendidikan keagamaan dan pesantren, serta sistem pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

AHY Nilai Parpol Kini Semakin Dewasa, Paham dan Hormati Peran Politik Masing-masing

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memandang bahwa seluruh partai politik (parpol) saat ini sudah dewasa dan saling menghormati posisi politik mereka di dalam pemerintahan. Terlepas dari posisi mana yang diambil, menurutnya esensi utama dari setiap parpol adalah membawa kemajuan bagi masyarakat.

Namun AHY menegaskan pentingnya sistem saling mengawasi dan mengimbangi (check and balances) demi menjaga iklim demokrasi yang sehat. “Kehidupan demokrasi juga meniscayakan adanya checks and balance, adanya keterbukaan, dan adanya semangat untuk terus melakukan perbaikan untuk rakyat yang kita cintai,” tuturnya.


Yusril: Demokrasi tidak cukup hanya lewat prosedur politik

Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan demokrasi tidak cukup dijalankan melalui prosedur politik, tetapi harus ditopang oleh supremasi hukum, etika, dan kedewasaan dalam mengelola perbedaan.

Selain itu, Yusril mengatakan kearifan lokal dan budaya bangsa harus menjadi sumber nilai dalam pembangunan hukum nasional. Namun, lanjutnya, hukum nasional harus tetap mencerminkan jati diri bangsa dalam kerangka negara hukum yang demokratis.

Yusril berpesan agar ketika terjun ke dunia politik maupun profesi lainnya, mereka mengutamakan kepentingan masyarakat serta menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi generasi mendatang.

Kebijakan Makro untuk Wilayah Mikro: Dilema Efisiensi dan Otonomi Daerah

Desentralisasi fiskal bukan sekadar urusan bagi-bagi uang dari pusat ke daerah tetapi juga janji kemandirian yang kini terbentur pada realitas ekonomi makro. Di satu sisi, pusat menginginkan efisiensi demi stabilitas, namun di sisi lain, daerah merasa kedaulatannya dalam mengelola urusan rumah tangga sendiri mulai tergerus kebijakan pusat.

Dalam buku “Dua Dekade Implementasi Desentralisasi Fiskal”, sekitar 73 persen, masih terjebak dalam kuadran kapasitas fiskal rendah. Artinya ketergantungan transfer pusat menjadi absolut sebab memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kecil dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang minim. Ketimpangan semakin nyata dengan melihat Dana Alokasi Umum (DAU) yang tidak digunakan untuk membangun infrastruktur wilayah namun habis untuk menggaji birokrasi daerah. Meskipun secara konseptual desentralisasi fiskal menganut prinsip “money follows function”, praktiknya justru sering kali sebaliknya.

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran perlu dikritisi karena pendekatan seragamnya berisiko mengabaikan keragaman daerah. Kebijakan fiskal seharusnya memastikan setiap rupiah memberi nilai tambah nyata bagi masyarakat, dengan penguatan kapasitas kelembagaan, akuntabilitas belanja, penerapan prinsip money follows program, optimalisasi PAD, serta partisipasi masyarakat dalam pengawasan anggaran sebagai fondasi kedaulatan finansial daerah.

Indonesia Menang Sebagian dalam Sengketa Bea Anti-Dumping dengan Uni Eropa di WTO

Panel Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) pada Rabu (8/7/2026) sebagian besar menolak gugatan Indonesia terhadap kebijakan bea masuk anti-dumping yang diterapkan Uni Eropa atas impor asam lemak (fatty acid) asal Indonesia. Meski demikian, panel menemukan adanya pelanggaran terbatas dalam metode perhitungan margin dumping yang dilakukan Komisi Eropa. Dalam laporan panel yang telah diedarkan kepada para anggota WTO pada Selasa, panel mengabulkan satu poin gugatan Indonesia. Panel menyimpulkan bahwa Komisi Eropa tidak melakukan konversi mata uang secara benar terhadap sejumlah transaksi yang menjadi dasar perhitungan. Kesalahan tersebut dinilai melanggar ketentuan dalam Perjanjian Anti-Dumping WTO. Akibatnya, Komisi Eropa juga dianggap melanggar aturan yang mengatur besaran bea masuk anti-dumping yang dikenakan.

Rupiah Melemah ke Rp 18.070 Per Dolar AS, Terburuk di Asia Pagi Ini

Nilai tukar rupiah dan won Korea Selatan melemah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (9/7/2026), di tengah pergerakan mata uang Asia yang cenderung terbatas. Mengutip Reuters pada pukul 02.03 GMT, rupiah berada di level Rp 18.070 per dolar AS, melemah 0,44% dibandingkan penutupan hari sebelumnya di Rp 17.990 per dolar AS. Pelemahan rupiah menjadi yang terdalam di antara mata uang utama Asia pada perdagangan pagi ini.

Presiden Prabowo Terima Kunjungan Mantan PM Tailan Thaksin Shinawatra

Pemerintah Indonesia terus memperluas jaringan komunikasi dan mempererat hubungan dengan para pemimpin serta tokoh dunia. Komitmen ini ditegaskan melalui berbagai pertemuan diplomatik yang berlangsung dalam suasana hangat dan bersahabat. Salah satu momen penting terjadi saat Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan mantan Perdana Menteri (PM) Thailand periode 2001-2006, Thaksin Shinawatra, beserta keluarganya. Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman pribadi Presiden di Kertanegara, Jakarta, pada Rabu malam (8/7). Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pertemuan ini dilakukan setelah Presiden Prabowo melepas keberangkatan Perdana Menteri India, Narendra Modi, di Bandara Yogyakarta International Airport (YIA).

Perbankan Indonesia Tetap Solid Saat Ramai Kekhawatiran Makro

Sektor perbankan nasional tetap menunjukkan ketahanan di tengah transformasi Danantara dan berbagai tantangan makroekonomi. Hingga Mei 2026, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat laba bersih industri perbankan tumbuh 4,96% secara tahunan (YoY), sehingga sektor ini masih mendapat rekomendasi Overweight dari analis. Di antara bank-bank Himbara, BTN membukukan pertumbuhan laba bersih tertinggi, melampaui rata-rata bank umum nasional. Pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) BTN juga berada di atas rata-rata industri, mencerminkan penguatan kinerja perseroan di tengah dinamika pasar.

OJK Terbitkan Aturan Baru Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon, Ini Penjelasannya

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon. “Penerbitan POJK 10 Tahun 2026 dilakukan sebagai bagian kebijakan OJK mendukung kebijakan strategis pemerintah dalam penyelenggaraan instrumen nilai ekonomi karbon dan pengendalian emisi gas rumah kaca nasional,” ujar Kepala Departemen Surveillance dan Kebijakan Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi Agus Firmansyah.

Substansi POJK 10 Tahun 2026 mengatur ketentuan antara lain yaitu Unit Karbon yang dapat diperdagangan di Penyelenggara Bursa Karbon wajib tercatat pada Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) yang menggantikan Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN PPI), Perluasan lingkup Unit Karbon, serta Perdagangan atas unit karbon dari luar negeri yang tidak tercatat pada SRUK.

Disamping itu, POJK 10 Tahun 2026 juga mengatur Fasilitas perdagangan Unit Karbon yang tercatat pada sistem berbasis elektronik di kementerian terkait sampai dengan SRUK beroperasi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah POJK diundangkan. Adapun POJK 10 Tahun 2026 mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 6 Juli 2026.

Defisit Perdagangan Pertama Indonesia Selama 72 Bulan

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatatkan defisit perdagangan sebesar US$1,61 miliar pada Mei 2026. Ini adalah defisit perdagangan pertama sejak April 2020 dan tercuram sejak April 2019 yang sebesar US$2,3 miliar. Defisit perdagangan ini menjadi salah satu alarm tertekannya industri manufaktur tanah air. Ini tidak hanya tercermin di neraca perdagangan, tetapi juga pada indeks PMI Manufaktur Indonesia. Pada Juni 2026, Purchasing Manager’s Index (PMI) Manufaktur Indonesia turun ke level kontraksi 46,9. Ini adalah level terendah sejak Juni 2025.

OJK Catat Kredit Perbankan Tembus Rp8.918 T pada Mei 2026

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran kredit perbankan mencapai Rp8.918 triliun pada Mei 2026, tumbuh 11,51 persen secara tahunan atau lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan 9,98 persen pada April 2026. Pertumbuhan kredit tertinggi berdasarkan kelompok debitur berasal dari segmen korporasi yang meningkat 18,39 persen, sedangkan kredit UMKM mulai membaik dengan pertumbuhan 0,60 persen. Dari kelompok bank, bank BUMN mencatat pertumbuhan kredit tertinggi sebesar 15,98 persen secara tahunan.

Penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) juga tumbuh 13,49 persen menjadi Rp10.294 triliun, didorong peningkatan giro, deposito, dan tabungan. Kondisi likuiditas perbankan dinilai tetap memadai, tercermin dari rasio AL/NCD sebesar 108,20 persen, AL/DPK sebesar 24,74 persen, dan liquidity coverage ratio (LCR) sebesar 186,54 persen. Seluruh indikator tersebut menunjukkan kapasitas likuiditas perbankan masih berada jauh di atas batas minimum yang ditetapkan.

Kualitas kredit dan ketahanan industri perbankan juga tetap terjaga dengan NPL bruto sebesar 2,17 persen, NPL neto 0,84 persen, serta loan at risk sebesar 8,72 persen. Profitabilitas perbankan tercermin dari ROA sebesar 2,45 persen, sementara rasio kecukupan modal atau CAR berada pada level 23,74 persen. Di sisi lain, kredit buy now pay later (BNPL) perbankan mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 37,72 persen secara tahunan menjadi Rp30,1 triliun dengan jumlah rekening mencapai 31,76 juta.

Kemenkeu Taksir PFII Bisa Tarik Investasi Asing Rp500 T Masuk RI

Kementerian Keuangan memperkirakan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) berpotensi menarik investasi asing sekitar Rp300 triliun hingga Rp500 triliun. Perkiraan tersebut menggunakan skenario moderat dan masih bergantung pada kemampuan PFII bersaing dengan pusat keuangan internasional lain, terutama Singapura. Investasi diharapkan berasal dari perusahaan asing yang membuka cabang atau mendirikan badan usaha di kawasan PFII.

Dalam tahap awal pembentukannya, pemerintah mengupayakan agar modal PFII tidak bersumber dari APBN. Skema pendanaan masih akan dibahas lebih lanjut, termasuk dengan mempertimbangkan keberadaan Danantara sebagai lembaga pengelola investasi negara. Pemerintah dan Komisi XI DPR RI menargetkan RUU PFII dapat diselesaikan dan disahkan sebelum berakhirnya masa sidang DPR pada 22 Juli 2026.

Pembentukan PFII diarahkan untuk meningkatkan daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional sekaligus memperdalam sektor keuangan nasional. Pemerintah juga berharap PFII dapat mendorong inovasi sektor keuangan, meningkatkan investasi, memperluas pembiayaan sektor riil dan proyek strategis nasional, serta mendukung pembiayaan berkelanjutan. Keberadaan PFII diharapkan dapat memperkuat kontribusi sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

IMF: Ekonomi Global Tumbuh 3 Persen pada 2026, Inflasi Masih Tinggi

Dana Moneter Internasional (IMF) mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2026 di tengah dua kekuatan yang saling bertolak belakang, yakni dampak gejolak energi akibat perang di Timur Tengah dan lonjakan investasi yang didorong perkembangan teknologi. Deputi Direktur Departemen Riset IMF Petya Koeva Brooks mengatakan, kedua faktor tersebut memberikan dampak yang berbeda bagi setiap negara, bergantung pada tingkat keterpaparan terhadap konflik serta posisi masing-masing negara dalam rantai nilai teknologi.

IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dunia mencapai 3 persen pada 2026 dan meningkat menjadi 3,4 persen pada 2027. Secara kumulatif, proyeksi tersebut tidak banyak berubah dibandingkan perkiraan pada April 2026 lalu. Di sisi lain, IMF menilai perkembangan inflasi belum menunjukkan perbaikan seperti yang diharapkan. Dalam pembaruan WEO Juli 2026, IMF merevisi naik proyeksi inflasi global menjadi 4,7 persen pada tahun ini. Sementara itu, proyeksi inflasi inti relatif tidak berubah.

RI Resmi Membangun Proyek Sampah Jadi Listrik, Ini Fakta & Datanya

Indonesia melalui Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara Indonesia resmi memulai pembangunan proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di kawasan Denpasar Raya, Bali. Peresmian proyek ditandai dengan penandatanganan Power Purchase Agreement (PPA) pada 8 Juli 2026 sebagai dasar kerja sama pembelian listrik yang dihasilkan dari fasilitas pengolahan sampah tersebut.

Pembangunan PSEL Denpasar Raya merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Proyek ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat transformasi pengelolaan sampah sekaligus mendorong pemanfaatan energi terbarukan melalui pengolahan sampah perkotaan.

Setelah beroperasi, PSEL Denpasar Raya ditargetkan mampu mengolah lebih dari 500 ribu ton sampah per tahun atau lebih dari 40 persen total timbulan sampah di Bali. Proyek tersebut juga diproyeksikan dapat mengurangi emisi dari tempat pemrosesan akhir hingga 80 persen serta menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton CO₂ per tahun, sehingga diharapkan memberikan manfaat bagi pengelolaan sampah dan penurunan emisi.

Pertamina & Boeing Jajaki Pengembangan Bahan Bakar Berkelanjutan SAF

PT Pertamina (Persero) dan Boeing menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk menjajaki pengembangan ekosistem Sustainable Aviation Fuel (SAF) di Indonesia. Kerja sama tersebut diarahkan untuk mendukung dekarbonisasi sektor penerbangan dan mempercepat transisi energi menuju target Net Zero Emission. Indonesia dinilai memiliki potensi besar dalam pengembangan SAF, dengan proyeksi surplus produksi mencapai 2,2 juta barel per hari pada 2050 berdasarkan ASEAN 2050 SAF Outlook.

Kolaborasi Pertamina dan Boeing akan mencakup identifikasi potensi bahan baku, pengembangan teknologi, serta dukungan terhadap kebijakan yang dibutuhkan untuk mempercepat implementasi SAF. Pertamina menilai kerja sama ini sebagai investasi jangka panjang untuk membangun industri SAF nasional yang kompetitif dengan memanfaatkan sumber daya domestik, kemampuan pengolahan Pertamina, dan keahlian Boeing di industri penerbangan global. SAF dalam bentuk murni juga dinilai berpotensi mengurangi jejak karbon penerbangan hingga 80 persen dibandingkan bahan bakar jet konvensional.

Pertamina sebelumnya telah menjalankan sejumlah inisiatif untuk membangun ekosistem SAF nasional, mulai dari produksi dan sertifikasi Pertamina SAF, implementasi penggunaan bersama Pelita Air, hingga pengembangan proyek Cilacap Biorefinery. Fasilitas tersebut dirancang untuk memproduksi SAF dan Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) dengan memanfaatkan minyak jelantah atau Used Cooking Oil (UCO) serta bahan baku berkelanjutan berbasis limbah lainnya. Kolaborasi dengan Boeing diharapkan memperkuat posisi Indonesia dalam pengembangan penerbangan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara.

OJK Sebut Perpanjangan Tenor Endapan SAL Bisa Dukung Ekspansi Kredit

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan perpanjangan waktu tenor penempatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) di perbankan hingga setahun yang diminta oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dapat mendukung ekspansi kredit. Meski begitu, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyebut keputusan perpanjangan waktu tenor SAL tetap berada di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sebelumnya menolak permintaan Himbara yang menginginkan perpanjangan tenor penempatan dana dari SAL hingga setahun. Adapun saat ini penempatan dana SAL bersifat on call. Perpanjangan jangka waktu penempatan dana SAL ini dinilai dapat mengoptimalkan pemanfaatannya, termasuk penyaluran kredit bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Namun, Purbaya menilai skema saat ini lebih fleksibel demi menjaga keamanan kas negara. Purbaya menjelaskan, ke depan, Bank Indonesia (BI) akan turut mengisi likuiditas di pasar secara bertahap. Hal ini bertujuan agar suplai uang di sistem perbankan tetap stabil meski dana SAL sewaktu-waktu ditarik oleh pemerintah.

Kesehatan Preventif Jadi Prioritas, Pembiayaan Fleksibel Bantu Perluas Akses Vaksinasi

Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan sebelum sakit terus meningkat, seiring berkembangnya pola hidup sehat dan pemanfaatan layanan kesehatan preventif seperti vaksinasi serta pemeriksaan laboratorium. Namun, biaya layanan kesehatan masih menjadi kendala bagi sebagian masyarakat, sehingga dibutuhkan skema pembiayaan yang lebih fleksibel agar akses terhadap layanan preventif semakin luas.

Menjawab kebutuhan tersebut, PT Indodana Multi Finance (Indodana Finance) bekerja sama dengan PT Kimia Farma Diagnostika menghadirkan program pembiayaan melalui Indodana PayLater untuk layanan vaksinasi dan pemeriksaan laboratorium di lebih dari 450 jaringan Kimia Farma Laboratorium & Klinik di seluruh Indonesia. Direktur Indodana Finance, Iwan Dewanto, menyatakan bahwa vaksinasi merupakan investasi kesehatan jangka panjang yang perlu didukung dengan solusi pembiayaan yang praktis dan mudah diakses.

Program yang berlangsung pada 30 Juni hingga 31 Desember 2026 ini menawarkan berbagai promo, seperti diskon hingga 50%, cicilan 0 persen, dan bebas satu kali cicilan sesuai syarat dan ketentuan. Program ini juga mencakup pembiayaan vaksin premium, seperti HPV 9 strain, herpes zoster, demam berdarah dengue (DBD), serta pneumonia (PCV 13 dan PCV 20). Kolaborasi ini diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif memanfaatkan layanan kesehatan preventif demi mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat, tangguh, dan produktif.

122.000 Pengungsi Papua Menanti Perhatian Negara

Sebanyak 122.000 orang menjadi pengungsi imbas konflik bersenjata berkepanjangan di Papua, kini membutuhkan perhatian pemerintah. Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) mengungkapkan data tersebut usai menggelar rapat dengan TNI-Polri terkait kondisi Papua, di kantor KemenHAM, Jakarta, pada Selasa (7/7/2026). “Jadi, kalau angka yang sampai ke kami, ada yang menyebutkan 122.000 pengungsi,” kata Wamenham Mugiyanto, Selasa. Atas kondisi tersebut, Mugiyanto mengatakan, pihaknya ingin memastikan TNI-Polri dapat menahan diri dan mengutamakan prinsip HAM selama bertugas di Papua.

Dia juga mengatakan, KemenHAM bersama TNI-Polri ingin memastikan negara hadir agar persoalan pengungsi dapat ditangani dengan baik. Tak hanya itu, persoalan tersebut membutuhkan sinergi antar Kementerian/Lembaga. Dalam kesempatan yang sama, Kababibkum HAM TNI Laksda TNI Farid Ma’ruf mengatakan, TNI berkomitmen untuk menjaga hak dasar dan kesejahteraan masyarakat di Papua. Dia juga memastikan, pelaksanaan tugas TNI di Papua selalu dibekali dengan aturan hukum yang berlaku. Farid mengatakan, jika masih ada terjadi kekerasan di wilayah Papua, ia meminta tetap berkoordinasi dengan aparat demi keamanan wilayah.

Secara terpisah Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua DPD RI, Filep Wamafma, menilai, pemerintah belum memprioritaskan penanganan pengungsi akibat konflik di Papua. Filep mengatakan, pemerintah mestinya mencari penyelesaian konflik agar jumlah pengungsi tidak terus bertambah. Ketua Komite III DPD itu khawatir konflik yang berkepanjangan dapat memunculkan trauma terhadap para pengungsi, terutama anak-anak. Selain itu ia juga mendorong Kementerian HAM untuk menyatakan ada pelanggaran jika terbukti terdapat pelanggaran.

Kalimantan Kaya Batu Bara justru Terkena Pemadaman Listrik Bergilir

Koalisi organisasi masyarakat sipil menilai pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan menunjukkan bahwa melimpahnya sumber daya batu bara tidak otomatis menjamin keandalan pasokan listrik bagi masyarakat di daerah penghasil. Direktur WALHI Kalimantan Tengah Janang Firman mengatakan, krisis kelistrikan yang diperkirakan berlangsung hingga akhir September 2026 perlu diusut secara terbuka agar penyebab gangguan dapat diketahui secara jelas.

Menurut Janang, pemerintah perlu melakukan audit independen terhadap sistem pembangkitan, transmisi, distribusi, hingga tata kelola kelistrikan di Kalimantan. Hasil audit tersebut, kata dia, harus dibuka kepada publik sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan layanan listrik.

Sebelumnya, PT PLN (Persero) menyatakan pemadaman dipicu gangguan teknis pada pembangkit dan kerusakan jaringan listrik. Namun, menurut Janang, penjelasan tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab negara dalam menjamin pelayanan listrik sebagai kebutuhan dasar masyarakat. Ia juga mendorong pemerintah melakukan reformasi tata kelola energi nasional agar daerah penghasil batu bara tidak hanya diposisikan sebagai wilayah penyedia bahan baku energi, tetapi juga memperoleh jaminan ketahanan pasokan listrik.

Bapanas Pastikan Harga Beras Terkendali, Cadangan Beras Pemerintah Tembus 5,2 Juta Ton

Badan Pangan Nasional (Bapanas) memastikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras tetap masih terkendali seiring penguatan cadangan beras pemerintah (CBP) mencapai 5,2 juta ton guna menjaga stabilitas pangan nasional. Sekretaris Utama (Sestama) Bapanas Sarwo Edhy mengatakan dalam analisis yang dilakukan Bapanas, hanya terdapat 55 kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang mengalami kenaikan IPH beras sampai awal Juli 2026 dengan kondisi melebihi harga eceran tertinggi (HET) beras medium.

Dia menyampaikan pemerintah terus menjaga stabilitas harga beras melalui implementasi program intervensi dengan stok CBP per 7 Juli 2026 mencapai 5,2 juta ton. Menurutnya dengan cadangan pangan yang kokoh, produksi terus meningkat, distribusi semakin kuat serta kolaborasi, pemerintah optimis kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi dan stabilitas pangan nasional akan tetap terjaga dengan baik.

Untuk menjaga harga beras, Bapanas bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan telah melaksanakan lebih dari 5.573 gerakan pangan murah (GPM) di 37 provinsi dan lebih dari 378 kabupaten/kota. Sebagai kontinuitas program bantuan pangan, pemerintah telah memutuskan program bantuan pangan beras dilaksanakan kembali mulai Juli 2026 ini sebanyak 3 bulan alokasi.

Respons MUI Jabar Soal Boti Hunter: Jangan Anarkis, Kedepankan Pembinaan

Merespons munculnya gerakan Boti Hunter, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat meminta masyarakat tidak melakukan tindakan anarkis terhadap mereka yang memiliki perilaku LGBT. MUI mengajak agar mereka mendapatkan pembinaan sehingga terhindar dari perilaku tersebut. Ketua MUI Jawa Barat KH Anang Abdussalam menyarankan agar dilakukan pembinaan terhadap pihak-pihak yang memiliki perilaku menyimpang tersebut.

MUI Jawa Barat pun mendukung langkah Pemprov dan DPRD Jawa Barat yang akan menyusun peraturan daerah (perda) tentang penanganan dan pencegahan LGBT. Mereka siap memberikan masukan kepada pihak terkait. KH Anang menambahkan perilaku LGBT dilarang dalam ajaran Islam dan pelakunya akan mendapatkan azab. Ia pun mengajak masyarakat untuk membina mereka yang memiliki perilaku tersebut.

Iran Ancam Trump: Tak Ada Satu Pun Tentara AS Akan Pulang Hidup-hidup

Iran mengultimatum Amerika Serikat akan memberi hukuman yang sangat berat menyusul serangan terbaru AS ke negaranya di tengah gencatan senjata pada Selasa (7/7) dan Rabu (8/8). Juru bicara Komite Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Rezaei, bahkan mewanti-wanti akan memusnahkan tentara AS yang berani menginvasi negaranya. Ancaman itu menyusul pernyataan terbaru Presiden Donald Trump yang mengancam mau menginvasi Pulau Kharg.

Menanggapi ancaman Trump yang disampaikan di sela-sela KTT NATO di Ankara, Rezaei menulis bahwa “tidak akan ada satu pun tentara Amerika yang pulang dalam keadaan hidup”. Selain Rezaei, penasihat militer pemimpin tertinggi Iran, Mohsen Rezaee, turut bersumpah bahwa negaranya akan membalas serangan terbaru AS dengan lebih berat.

AS kembali melancarkan rentetan serangan udara ke selatan Iran pada Selasa dan Rabu dengan dalih konsekuensi bagi Teheran lantaran masih menyerang kapal-kapal komersil di Selat Hormuz dalam beberapa hari terakhir. Iran marah dan menegaskan AS telah jelas-jelas melanggar gencatan senjata dan nota kesepahaman (MoU) kedua negara yang baru diteken pada Juni lalu untuk mengakhiri perang yang pecah sejak Februari lalu.

Menkes targetkan RI bisa buat 15 antigen secara mandiri sebelum 2029

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menargetkan Indonesia mampu melakukan riset dan pengembangan terhadap 11 antigen vaksin serta memproduksi seluruh 15 antigen vaksin secara mandiri sebelum 2029. Saat ini, Indonesia baru mampu menghasilkan empat dari 15 antigen, sementara sebagian besar vaksin masih bergantung pada impor bahan baku yang kemudian hanya dirakit dan dikemas di dalam negeri. Menurut Budi, pengembangan vaksin tidak harus memakan waktu hingga 5–10 tahun, sebagaimana dibuktikan pada pengembangan vaksin COVID-19 yang dapat dilakukan dalam waktu kurang dari dua tahun.

Untuk mencapai kemandirian tersebut, pemerintah akan memperkuat penguasaan teknologi vaksin, termasuk teknologi viral vector dan mRNA, melalui kolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, BRIN, Bio Farma, serta berbagai mitra guna mendorong riset dan alih teknologi. Budi menegaskan bahwa hasil riset harus diwujudkan menjadi produk yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan sekadar publikasi ilmiah, sehingga Indonesia tidak hanya mandiri dalam produksi vaksin tetapi juga mampu menghasilkan produk kesehatan yang berdaya saing global.

Daftar Lengkap 12 Lokasi  yang Digeledah Polri hingga Tadi Malam: Dari Jakarta, Serpong hingga Bogor

Hingga tadi malam, Rabu (8/7/2026), Tim Gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri ​dan Polda Metro Jaya melakukan penggeledahan di 12 lokasi berbeda di wilayah Jakarta dan sekitarnya. “Penggeledahan dilakukan di 12 lokasi,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto. Dia mengatakan kegiatan penggeledahan itu termasuk bagian dari tindakan hukum untuk mengumpulkan barang bukti. 

Adapun 12 lokasi yang digeledah menurut Kombes Budi, antara lain: Kafe de’Clan Signature, Cipete, Jakarta Selatan; Koin Money Changer, Cipete Selatan, Jakarta Selatan; PT CBS, Cengkareng Timur, Jakarta Barat; PT CBS (Kantor Pusat), Penjaringan, Jakarta Utara; PT KNI, Petojo Selatan, Jakarta Pusat; Kantor/Grup DMG / CP, Kuningan, Jakarta Selatan; PT PML, Karet Kuningan, Jakarta Selatan; Rumah Sdri. MILDK, Apartement Pacific Place, Jakarta Selatan; Sebuah rumah di Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Penggeledahan tersebut terkait dengan tiga kasus yaitu, kasus batu bara PT PLN (Persero), kasus di PT Asabri (Persero), dan kasus di PT Krakatau Steel. 

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Victor D. Mackbon mengatakan penggeledahan dilakukan untuk melengkapi alat bukti dalam penyidikan dua laporan polisi yang saat ini ditangani pihaknya. Menurut Victor, laporan pertama berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan/atau TPPU yang melibatkan oknum pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam proses penanganan perkara PT Asabri (Persero) dan/atau Asuransi Jiwa Jiwasraya pada kurun waktu 2020 hingga 2025. Laporan kedua berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dan/atau TPPU dalam proses penyelesaian utang atau kewajiban PT CBS kepada PT KNI yang diduga melibatkan pegawai negeri atau penyelenggara negara pada periode yang sama.

Kritik Rektor Universitas Paramadina: PTN ‘Membunuh’ PTS

Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menilai bahwa peran masyarakat, organisasi keagamaan seperti NU dan Muhammadiyah, serta gereja dalam membangun pendidikan Indonesia sejak sebelum kemerdekaan tidak boleh diabaikan. Menurutnya, banyak perguruan tinggi swasta (PTS) lahir dari inisiatif masyarakat tanpa bergantung pada anggaran negara. Namun, ia menilai kebijakan pendidikan tinggi saat ini justru menciptakan ekosistem yang tidak adil dan perlahan melemahkan keberlangsungan PTS.

Ia mengkritik kebijakan penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN) yang dinilai tidak terkendali. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah PTN menerima puluhan ribu mahasiswa baru setiap tahun, sehingga jumlah mahasiswa meningkat secara signifikan dari sekitar 2,9 juta pada 2022 menjadi 4,5 juta pada 2025. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat banyak PTS kehilangan mahasiswa, sementara PTN tetap memperoleh dukungan anggaran negara yang jauh lebih besar dibandingkan PTS yang harus bertahan dengan dana terbatas dari pendiri dan masyarakat.

Prof. Didik juga menyoroti perluasan kampus PTN di kota-kota besar yang dinilai tidak mendukung penguatan riset maupun peningkatan daya saing global. Ia meminta pemerintah menghentikan kebijakan yang menciptakan persaingan tidak seimbang antara PTN dan PTS. Menurutnya, jika PTN tetap diperbolehkan menghimpun dana dari masyarakat, maka negara harus memastikan distribusi sumber daya, seperti anggaran, dana riset, beasiswa, laboratorium, dan dukungan bagi dosen, dilakukan secara adil agar tidak terjadi diskriminasi terhadap PTS.

Bahasa Indonesia tak Lagi Menjadi Bahasa Berpikir di Sekolah

Kemampuan peserta didik untuk menjelaskan alasan di balik suatu jawaban masih menjadi tantangan di sekolah. Meski bahasa Indonesia diajarkan sebagai mata pelajaran wajib, pembelajaran selama ini lebih banyak berfokus pada kaidah kebahasaan dibandingkan dengan pengembangan kemampuan bernalar. Akibatnya, banyak siswa mampu menghafal materi, tetapi kesulitan menyampaikan pendapat, membangun argumentasi, atau memahami persoalan yang menuntut penalaran. Padahal, bahasa bukan sekadar alat komunikasi, melainkan sarana utama untuk membentuk cara berpikir, mengolah informasi, dan memahami realitas.

Bahasa Indonesia seharusnya menjadi fondasi bagi seluruh proses pembelajaran karena setiap mata pelajaran bergantung pada kemampuan memahami dan mengungkapkan gagasan melalui bahasa. Namun, praktik pendidikan masih sering terjebak pada orientasi mengejar target kurikulum sehingga ruang untuk berdiskusi, bertanya, berargumentasi, dan mengembangkan pemikiran menjadi terbatas. Rendahnya literasi pun tidak hanya berkaitan dengan minat membaca, tetapi juga dengan kemampuan memahami, menafsirkan, mengolah, serta menyampaikan informasi secara utuh.

Karena itu, penguatan kemampuan berbahasa tidak boleh menjadi tanggung jawab guru Bahasa Indonesia semata, melainkan seluruh guru di berbagai mata pelajaran. Pembelajaran perlu lebih kontekstual dengan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk berdiskusi, mengkritisi informasi, mempresentasikan gagasan, dan menulis tentang persoalan nyata. Dengan cara tersebut, Bahasa Indonesia kembali berfungsi sebagai sarana melatih berpikir kritis, sehingga sekolah tidak hanya menghasilkan siswa yang mampu menjawab soal, tetapi juga mampu menjelaskan alasan dan makna di balik setiap jawabannya.

KPK Teliti Pemberian Amplop Bupati Kuansing ke Menhut

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan analisis terhadap proses penerimaan hingga pengembalian uang dalam amplop yang melibatkan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam kasus dugaan korupsi Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif, Suhardiman Amby. Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa tim di Kedeputian Pencegahan sedang meneliti linimasa kejadian tersebut. Fokus utama analisis terletak pada rentang waktu antara penerimaan amplop pada 2 Juni 2026 hingga pengembaliannya pada 12 Juni 2026. Budi menjelaskan bahwa Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK akan berkoordinasi dengan Kedeputian Penindakan dan Eksekusi untuk melihat apakah laporan penolakan gratifikasi yang diajukan Raja Juli berkaitan dengan perkara korupsi yang sedang ditangani.

Adapun dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 14 Peraturan KPK (Perkom) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan KPK Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi. Pasal tersebut menyatakan bahwa laporan gratifikasi bisa tidak ditindaklanjuti jika terdapat indikasi keterkaitan dengan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan tindak pidana oleh aparat penegak hukum. “Kami akan lihat unsur-unsur dalam materi laporan penolakan gratifikasi tersebut, apakah dapat ditindaklanjuti atau tidak berdasarkan aturan dalam perkom tersebut,” tambah Budi.

Iran Murka Digempur AS Lagi di Selat Hormuz, Ancam Serangan Balasan

Amerika Serikat (AS) melancarkan serangan terbaru terhadap Iran di Selat Hormuz. Pihak Iran menuding AS telah melanggar kesepakatan gencatan senjata. Iran menegaskan akan mengambil langkah tegas dalam menyikapi serangan tersebut. Pihak Iran mengatakan AS telah melanggar Pasal 10 nota kesepahaman dengan membatalkan pengecualian sementara atas sanksi yang menargetkan penjualan minyak Iran. Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan bahwa serangan terbaru di Selat Hormuz menunjukkan “itikad buruk” dan membuktikan bahwa pemerintah AS tidak dapat dipercaya.

Untuk diketahui, AS baru saja mengumumkan serangan terbaru di wilayah Selat Hormuz. Serangan itu terjadi usai Iran mengirimkan rudal ke sejumlah kapal komersial yang melintas di selat tersebut. “Serangan AS ini merupakan tanggapan atas serangan Iran terhadap tiga kapal komersial yang sedang melintasi Selat Hormuz dan bertujuan untuk memberikan konsekuensi berat atas tindakan menargetkan dan menyerang pelayaran komersial,” bunyi pernyataan Komando Pusat AS dilansir AFP, Rabu (8/7/2026).

“Agresi yang ditunjukkan Iran tersebut tidak dapat dibenarkan, berbahaya, dan merupakan pelanggaran nyata terhadap gencatan senjata,” tambahnya. Serangan tersebut terjadi pada Selasa (7/7) malam waktu setempat. Media pemerintah Iran melaporkan serangkaian ledakan terdengar di sejumlah wilayah Selat Hormuz usai pengumuman dari militer Amerika. Kantor berita IRIB melaporkan enam ledakan terdengar di Pulau Qeshm, Iran, tujuh ledakan terdengar di kota Sirik, dan lebih banyak lagi ledakan terdengar di kota pelabuhan utama Bandar Abbas.

Penyaluran Kredit Tumbuh 11,51%, Tembus Rp 8.918 Triliun

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran kredit bank pada Mei 2026 tumbuh 11,51% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp 8.918 triliun. Angka ini naik dibandingkan pertumbuhan April 2026 yang sebesar 9,98%. Berdasarkan jenis penggunaan, kredit investasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 21,95%. Adapun berdasarkan kategori debitur, kredit korporasi tumbuh tertinggi yaitu sebesar 18,39% (yoy). Sementara itu, kredit UMKM juga menunjukkan perbaikan dengan tumbuh positif sebesar 0,60% (yoy), di mana sebelumnya baru tumbuh sekitar 0,16% (yoy).

Di sisi penghimpunan dana, dana pihak ketiga (DPK) tumbuh 13,49% menjadi Rp 10.294 triliun pada Mei 2026. Angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan April yang sebesar 11,39%. Pertumbuhan DPK ditopang oleh giro yang naik 20,53%, deposito 10,17%, dan tabungan 10,21% secara tahunan.

Sementara itu, rasio alat likuid terhadap non-core deposit (AL/NCD) tercatat sebesar 108,20%, sedangkan alat likuid terhadap dana pihak ketiga (AL/DPK) sebesar 24,74%. Adapun liquidity coverage ratio (LCR) berada di level 186,54%. Dari sisi kualitas aset, OJK menilai rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) gross tetap terjaga di level 2,17%, sedangkan NPL net berada di 0,84%. Adapun loan at risk (LAR) membaik menjadi 8,72% dari 8,82% pada April.

Prabowo Instruksikan Percepatan Batam sebagai Gerbang Maritim dan Investasi Global

Realisasi investasi di Batam pada triwulan I 2026 melonjak 102,85 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini menjadi alasan Presiden RI, Prabowo Subianto untuk mempercepat transformasi Batam menjadi gerbang maritim dan investasi global. Kepala BP Batam, Amsakar Achmad menjelaskan Presiden Prabowo menegaskan Batam harus menjadi model implementasi agenda pembangunan nasional melalui hilirisasi, industrialisasi, deregulasi, percepatan investasi, serta efisiensi logistik.

“Untuk mewujudkan target tersebut, Presiden mengarahkan percepatan modernisasi pelabuhan dan pembangunan Pelabuhan Internasional Batam yang akan terintegrasi dengan kawasan industri, manufaktur berteknologi tinggi, pusat data (data center), dan jaringan pelayaran internasional,” jelas Amsakar. Pemerintah meyakini pengembangan pelabuhan tersebut akan menekan biaya logistik, meningkatkan daya saing ekspor nasional, sekaligus memperkuat posisi Batam sebagai bagian penting dalam rantai pasok global.

Selain itu, berbagai reformasi yang dilakukan pemerintah termasuk penguatan regulasi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025, telah mempercepat pelayanan investasi di Batam. Saat ini, BP Batam terus membenahi tata kelola pertanahan melalui digitalisasi Land Management System (LMS). Sistem tersebut diharapkan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta memberikan kepastian hukum dalam pelayanan lahan bagi investor.

Sekolah Negeri Sepi Peminat, Apa yang Dicari Orang Tua?

Fenomena bangku kosong di sejumlah sekolah negeri mulai terlihat di berbagai daerah seperti Solo, Semarang, hingga Lubuk Linggau pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026/2027. Kondisi ini dipengaruhi oleh kombinasi faktor, mulai dari penurunan jumlah anak usia sekolah, perubahan pola permukiman, hingga berkurangnya minat masyarakat terhadap sebagian sekolah negeri. Pemerintah daerah merespons dengan membuka pendaftaran lanjutan, meningkatkan kualitas guru dan fasilitas, serta mengajak masyarakat kembali mempercayai sekolah negeri.

Perubahan preferensi orang tua menjadi salah satu penyebab utama. Banyak orang tua milenial dan Gen Z kini memilih sekolah berdasarkan kualitas pembelajaran, pendidikan karakter, penguatan nilai agama, kurikulum, ukuran kelas yang lebih kecil, hingga komunikasi yang lebih intensif antara sekolah dan keluarga. Sejumlah orang tua yang diwawancarai mengaku lebih memilih sekolah swasta karena dinilai mampu memberikan perhatian lebih kepada siswa, menawarkan program unggulan seperti kurikulum internasional, serta memiliki lingkungan yang lebih mendukung pembentukan karakter.

Pengamat pendidikan menilai fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi hanya mengejar pendidikan yang gratis, tetapi juga berkualitas. Meski demikian, kondisi sekolah negeri yang kekurangan murid tidak semata-mata disebabkan perpindahan ke sekolah swasta. Faktor demografi, regulasi penerimaan murid berdasarkan usia, hingga kecenderungan orang tua memilih sekolah swasta berbasis agama pada jenjang PAUD dan SD juga turut memengaruhi. Karena itu, pemerintah didorong untuk memperkuat kualitas sekolah negeri sekaligus menjadikan sekolah swasta sebagai mitra strategis dalam penyelenggaraan pendidikan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menyatakan pemerintah tengah mendata puluhan ribu SD negeri yang memiliki kurang dari 60 siswa untuk menyusun langkah penataan. Opsi yang dipertimbangkan meliputi penggabungan sekolah yang berdekatan, penerapan sekolah satu atap, hingga sistem guru multigrade. Di sisi lain, revitalisasi sarana sekolah terbukti mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat. Hal itu terlihat di SDN Cimahpar 5 yang mengalami peningkatan jumlah pendaftar setelah bangunan sekolah diperbaiki sehingga lebih aman, nyaman, dan menarik bagi calon peserta didik.

Roy Suryo siap hadapi praperadilan kedua soal penetapan tersangka

Tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik terkait keaslian ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Roy Suryo menyatakan siap menghadapi praperadilan kedua di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait sah atau tidaknya pelaksanaan upaya penetapan tersangka. Ia mengatakan praperadilan kedua tersebut akan menjadi bagian dari upaya hukum yang masih ditempuh tim kuasa hukumnya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan melaksanakan sidang praperadilan Roy Suryo terkait sah atau tidaknya pelaksanaan upaya penetapan tersangka pada Jumat (10/7) pagi pukul 09.00 WIB.

Roy juga memastikan tetap mengikuti proses persidangan pokok yang akan berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Selain itu, Roy mengungkapkan tim kuasa hukumnya telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) ke Pengadilan Negeri Jakarta Utara terhadap seorang namanya Lecumana. Roy menilai putusan praperadilan yang dibacakan hakim menjadi awal untuk memperjuangkan proses hukum yang menurutnya lebih baik. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada hakim tunggal yang memeriksa perkara tersebut.

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan I Ketut Darpawan mengabulkan sebagian permohonan praperadilan Roy Suryo dengan menyatakan tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan Polda Metro Jaya tidak sah. Namun, hakim menolak permohonan Roy agar berkas penyidikan dinyatakan tidak sah serta permintaan agar penuntut umum tidak menerbitkan surat perintah penahanan karena dinilai bukan merupakan kewenangan praperadilan.

KPK & PU Uji Coba SIPASTI di Pemda, Bidik Celah Korupsi Proyek Konstruksi

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan mulai mengimplementasikan Sistem Informasi Penilaian Asumsi Standar Harga Terintegrasi (SIPASTI) di pemerintah daerah (pemda) melalui proyek percontohan yang dijadwalkan diluncurkan pada Agustus 2026. Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto mengatakan, penerapan SIPASTI di pemda menjadi bagian dari upaya perbaikan tata kelola penyelenggaraan pembangunan infrastruktur daerah.

Lebih lanjut, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Aminudin menjelaskan, sistem tersebut akan diintegrasikan dengan aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Daerah (SIPD) milik Kementerian Dalam Negeri. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki acuan yang lebih transparan dalam menyusun perencanaan biaya konstruksi. Aminudin menilai SIPASTI milik Kementerian PU memiliki instrumen yang mampu meminimalkan ruang manipulasi dalam penyusunan harga satuan pekerjaan konstruksi.

Aminudin menambahkan, hasil kajian KPK menunjukkan standar harga yang dimiliki Kementerian PU dinilai lebih terperinci dibandingkan sejumlah acuan harga yang selama ini digunakan pemerintah daerah. KPK juga menemukan praktik penyimpangan dalam penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS) di sejumlah daerah yang membuka peluang terjadinya mark-up anggaran.

Warga RI Makin Doyan Pakai Pinjol, Sebulan Utang Naik Rp1,6 Triliun

OJK mencatat total outstanding pembiayaan masyarakat melalui industri pinjaman daring atau fintech peer-to-peer lending mencapai Rp103,73 triliun pada Mei 2026. Nilai tersebut tumbuh 25,60 persen secara tahunan dibandingkan Mei 2025 dan meningkat dibandingkan posisi April 2026 sebesar Rp102,07 triliun.

Secara bulanan, outstanding pinjaman daring bertambah sekitar Rp1,66 triliun hanya dalam satu bulan. Kenaikan tersebut menunjukkan terus meningkatnya penggunaan layanan pinjaman daring oleh masyarakat, sejalan dengan pertumbuhan industri pembiayaan digital dan semakin luasnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis teknologi.

Di tengah pertumbuhan pinjaman, tingkat risiko kredit macet agregat atau TWP90 tercatat membaik dari 4,62 persen pada April menjadi 4,42 persen pada Mei 2026. OJK juga mencatat pertumbuhan pembiayaan di sektor pergadaian sebesar 57,97 persen secara tahunan menjadi Rp163,27 triliun, sementara pembiayaan modal ventura tercatat sebesar Rp16,36 triliun.

MSCI Bekukan Saham RI & Tendang Kategori HSC

MSCI mempertahankan kebijakan pembekuan terhadap saham Indonesia dalam Tinjauan Indeks Agustus 2026. Keputusan tersebut membuat tidak ada saham Indonesia yang akan ditambahkan ke dalam MSCI Investable Market Indexes (IMI), sementara peningkatan Foreign Inclusion Factor (FIF) dan Number of Shares (NOS) juga tetap dibekukan.

Selain itu, MSCI tidak akan melakukan penyesuaian segmen ukuran indeks terhadap saham Indonesia, termasuk perpindahan saham dari kategori Small Cap ke Standard. Kebijakan ini menunjukkan bahwa pembatasan terhadap proses evaluasi dan perubahan komposisi saham Indonesia dalam indeks global MSCI masih terus berlanjut.

MSCI juga tetap mengeluarkan saham Indonesia yang dikategorikan memiliki High Shareholding Concentration (HSC) dari indeks globalnya. Dalam menentukan estimasi free float, MSCI akan menggunakan informasi keterbukaan kepemilikan saham dengan ambang 1 persen, sehingga isu konsentrasi kepemilikan dan transparansi struktur pemegang saham tetap menjadi perhatian penting bagi pasar modal Indonesia.

Pertamina Mulai Salurkan B50 di Pulau Sumatra hingga Makassar

PT Pertamina Patra Niaga (PPN) resmi mendistribusikan biodiesel B50 yang merupakan campuran antara 50% bahan bakar nabati dari minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dengan 50% solar konvensional di beberapa wilayah di Indonesia. Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora menjelaskan, pada tahap awal atau tahap transisi dari B40 ke B50, perseroan menyalurkan B50 ke beberapa wilayah di antaranya Pulau Sumatra, Pulau Jawa, Kota Balikpapan, hingga Kota Makassar. Distribusi awal ini dilakukan melalui 29 terminal BBM dari total 126 terminal BBM milik Pertamina.

Catatan Purbaya soal APBN Semester I: Pajak Tumbuh, Defisit Tetap Aman

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan APBN semester I-2026 mengalami defisit sebesar Rp196,5 triliun atau sekitar 0,76 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit terjadi karena realisasi belanja negara mencapai Rp1.656 triliun, sedangkan pendapatan negara tercatat sebesar Rp1.459,4 triliun hingga akhir Juni 2026.

Kinerja pendapatan negara menunjukkan pertumbuhan yang kuat, dengan realisasi mencapai 46,3 persen dari target APBN dan meningkat sekitar 21,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Perbaikan penerimaan, terutama dari sektor perpajakan, menjadi salah satu penopang utama kinerja fiskal pada semester pertama 2026.

Purbaya menegaskan bahwa posisi defisit tersebut masih berada dalam batas aman dan terkendali. Pemerintah tetap menjaga pengelolaan fiskal agar defisit APBN sepanjang 2026 tidak melampaui batas 3 persen terhadap PDB, meskipun terdapat peningkatan belanja untuk mendukung berbagai program pemerintah dan prioritas pembangunan nasional.

Setoran Negara Tembus Rp 1.187 T, Purbaya Janji Tak Naikkan Pajak

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak memiliki rencana menaikkan tarif pajak di tengah upaya menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Purbaya mengatakan peningkatan penerimaan negara yang terjadi sepanjang semester I-2026 bukan berasal dari kenaikan tarif pajak, melainkan hasil reformasi perpajakan, perbaikan organisasi, serta pembenahan administrasi perpajakan yang terus dilakukan pemerintah. Ia menegaskan, strategi pemerintah ke depan adalah meningkatkan penerimaan negara melalui perluasan basis pajak (ekstensifikasi), optimalisasi pemungutan (intensifikasi), serta penguatan kepatuhan wajib pajak. Dengan strategi tersebut, pemerintah meyakini penerimaan negara masih dapat meningkat tanpa harus membebani dunia usaha maupun masyarakat melalui kenaikan tarif pajak.

Bakal Jadi Terbesar, Danantara Merger 4 BUMN Manajemen Investasi

Danantara Indonesia melakukan konsolidasi terhadap empat perusahaan manajemen investasi milik BUMN menjadi satu entitas. Dalam skema tersebut, PT Mandiri Manajemen Investasi menjadi entitas yang bertahan dan mengintegrasikan PT PNM Investment Management, PT BNI Asset Management, serta PT BRI Manajemen Investasi.

Penggabungan tersebut merupakan bagian dari program konsolidasi dan perampingan BUMN untuk meningkatkan efisiensi serta mengoptimalkan pengelolaan aset negara. Danantara menegaskan bahwa perampingan jumlah entitas bukan menjadi tujuan akhir, melainkan sarana untuk menghasilkan pengelolaan aset BUMN yang lebih produktif, profesional, dan terintegrasi.

Entitas hasil merger diproyeksikan menjadi perusahaan manajemen investasi terbesar di Indonesia. Konsolidasi diharapkan dapat mengintegrasikan portofolio investasi, meningkatkan kapasitas pengelolaan aset, menciptakan efisiensi operasional, serta meningkatkan daya tarik perusahaan pengelola investasi nasional bagi investor domestik maupun global.

OJK Sebut 81 Bank Digabung Menjadi 24 BPR per Juni

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa sebanyak 81 Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) telah memperoleh persetujuan untuk melakukan konsolidasi menjadi 24 entitas hingga akhir Juni 2026. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan proses penggabungan tersebut masih terus berlangsung dan jumlah BPR maupun BPRS yang melakukan konsolidasi masih dapat bertambah.

Selain 81 BPR dan BPRS yang telah disetujui untuk bergabung, lebih dari 200 BPR dan BPRS lainnya masih menjalani proses perizinan penggabungan atau peleburan di OJK. Konsolidasi dilakukan sebagai bagian dari upaya memperkuat struktur industri perbankan daerah sekaligus meningkatkan efisiensi, daya saing, dan kualitas tata kelola lembaga keuangan mikro.

OJK juga mendorong penguatan sinergi BPR dan BPRS dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD), khususnya melalui pengelompokan BPR dan BPRS milik pemerintah daerah ke dalam kelompok usaha BPD. Sinergi tersebut diharapkan meningkatkan kapasitas penyaluran kredit kepada sektor mikro, memperbaiki tata kelola, serta memperkuat kontribusi perbankan daerah terhadap perekonomian lokal dan daya saing nasional.

Diplomasi Budaya, Presiden Beri PM Modi ‘Hadiah’ Angklung

Presiden Prabowo Subianto memberikan satu set angklung sebagai cendera mata diplomasi kepada Perdana Menteri India Narendra Modi saat kunjungan kenegaraan di Istana Merdeka, Jakarta. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa angklung, alat musik tradisional khas Jawa Barat, dipilih sebagai simbol persahabatan sekaligus representasi kekayaan budaya Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengajak PM Modi mencoba memainkan angklung dengan didampingi pemain angklung yang memberikan penjelasan mengenai teknik memainkannya. PM Modi tampak antusias dan mampu memainkan alat musik tersebut dengan baik, bahkan menikmati alunan lagu Kuch Kuch Hota Hai yang dibawakan menggunakan seperangkat angklung.

PM Modi menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas hadiah tersebut. Momen hangat itu mencerminkan bahwa hubungan Indonesia dan India tidak hanya dibangun melalui kerja sama politik, ekonomi, dan pertahanan, tetapi juga diperkuat melalui diplomasi budaya yang mempererat persahabatan kedua negara.

Usul Gaji Guru PPPK Dibiayai APBN, Komisi II DPR: Dana TKD 2027 Diproyeksi Turun

Komisi II DPR mengusulkan agar pembiayaan gaji guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), termasuk PPPK paruh waktu, dialihkan ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Usulan ini muncul sebagai respons atas proyeksi penurunan dana transfer ke daerah (TKD) pada 2027 yang dikhawatirkan akan membebani kemampuan pemerintah daerah dalam membayar belanja pegawai.

Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, mengatakan pihaknya telah menyepakati bersama Kementerian PANRB dan Kementerian Dalam Negeri untuk mendorong agar gaji PPPK dibiayai oleh pemerintah pusat. Langkah tersebut dinilai penting agar efisiensi anggaran daerah tidak berdampak pada pelayanan publik maupun memicu pemutusan hubungan kerja terhadap PPPK yang telah diangkat.

Sebagai tindak lanjut, Komisi II meminta Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian PANRB dan Kementerian Keuangan guna memastikan skema pembiayaan tersebut dapat direalisasikan. Usulan pembiayaan gaji guru PPPK dan tenaga kesehatan melalui APBN juga diharapkan dapat mengurangi beban fiskal pemerintah daerah yang selama ini mengeluhkan keterbatasan anggaran.

Sementara itu, Ketua Badan Anggaran DPR Said Abdullah menegaskan bahwa dana transfer ke daerah pada 2027 belum dipastikan turun. Menurutnya, berdasarkan pembahasan awal, nilai TKD justru diproyeksikan meningkat dibandingkan tahun 2026. Kepastian besaran anggaran tersebut akan disampaikan pemerintah dalam pidato penyampaian Rancangan APBN 2027 pada 16 Agustus 2026.

Belajar dari India, Indonesia Ubah Strategi Digitalisasi UMKM

Selama bertahun-tahun, didgitalisasi UMKM di Indonesia berkembang secara terfragmentasi. Sebagian pelaku usaha telah berjualan di marketplace, tetapi masih kesulitan memperoleh pembiayaan. Ada yang sudah menggunakan pembayaran digital, namun belum terhubung dengan layanan logistik atau akses pasar yang lebih luas. Pemerintah kini berupaya mengubah pendekatan tersebut. Alih-alih membangun aplikasi baru, Indonesia menggandeng India untuk mengembangkan Indonesia Open Network (ION), sebuah ekosistem digital terbuka yang menghubungkan berbagai layanan yang dibutuhkan UMKM, mulai dari pemasaran, pembiayaan, hingga dukungan usaha.

Kerja sama yang sebelumnya diawali dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) kini memasuki tahap implementasi.

Kemenag Akan Masukkan Pencegahan Budaya LGBTQ di Madrasah-Pesantren-Kampus

Kementerian Agama (Kemenag) berencana memasukkan materi edukasi pencegahan penyebaran budaya LGBTQ ke dalam pendidikan agama dan keagamaan. Wakil Menteri Agama, Romo Muhammad Syafi’i, menyatakan langkah tersebut merupakan bagian dari sikap dan kerja kelembagaan Kemenag dalam merespons isu tersebut melalui jalur pendidikan.

Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2025–2029, yang memasukkan penyebaran budaya LGBTQ sebagai salah satu bentuk ancaman nonmiliter. Kemenag menilai pencegahan perlu dilakukan melalui pendidikan, pembinaan keagamaan, dan sosialisasi yang terencana.

Materi edukasi tersebut direncanakan masuk ke dalam kurikulum pendidikan agama dan keagamaan di madrasah, pesantren, serta perguruan tinggi keagamaan. Untuk mendukung pelaksanaannya, Kemenag akan membentuk tim penyusun bahan edukasi, menyusun strategi sosialisasi, serta menjalankan program edukasi secara bertahap.

Selain melalui lembaga pendidikan, Kemenag juga akan memperkuat penyuluhan agama di masyarakat melalui khutbah, pengajian, dan majelis taklim, serta mendorong gerakan di perguruan tinggi keagamaan negeri. Kemenag juga berencana bekerja sama dengan kementerian/lembaga terkait dan organisasi kemasyarakatan keagamaan agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif.

Hadza Min Fadhli Robby : Kunjungan Modi dan Peluang Memperkuat Poros Indonesia–India di Indo-Pasifik

Kunjungan Perdana Menteri Narendra Modi pada 6-7 Juli 2026 merupakan kali kedua setelah pertama kali pada 2018. Kunjungan ini terjadi dalam situasi di tengah meningkatnya tensi politik di kawasan Asia Barat dan Indo-Pasifik.  Di tengah kemungkinan diperparahnya konflik di kedua kawasan tersebut, India berupaya keras untuk mempertahankan kestabilan politik dan ekonomi domestik dengan melakukan kunjungan ke negara-negara mitra di kawasan Eropa, Timur Tengah, dan Asia Tenggara. Kunjungan Modi kali ini menjadi menarik, karena Modi juga akan mengunjungi Australia dan Selandia Baru dalam satu rangkaian setelah menyelesaikan kunjungannya dengan Indonesia. 

Hampir Semua Warga RI Disebut Punya Bakat Diabetes, Ini Jadi Pemicu Utamanya

Kementerian Kesehatan mengungkapkan bahwa prevalensi diabetes melitus tipe 2 di DKI Jakarta telah mencapai 12,8 persen atau sekitar satu dari delapan penduduk. Dari jumlah tersebut, hanya sekitar 3 persen yang telah terdiagnosis secara medis, sementara 9,8 persen lainnya baru mengetahui dirinya mengidap diabetes saat mengikuti survei kesehatan karena sebelumnya tidak merasakan gejala.

Wakil Menteri Kesehatan, Prof. Dante Saksono Harbuwono, menjelaskan bahwa tingginya kasus diabetes juga dipengaruhi oleh faktor genetik. Berdasarkan studi genetik di Indonesia, sebagian besar masyarakat memiliki bakat atau gen diabetes. Risiko seseorang mengalami diabetes meningkat apabila memiliki riwayat keluarga, terutama jika kedua orang tuanya merupakan penyandang diabetes.

Selain faktor keturunan, obesitas menjadi pemicu utama aktifnya gen diabetes laten. Karena itu, masyarakat diminta mengubah pandangan bahwa obesitas hanya persoalan penampilan, melainkan penyakit metabolik kronis yang dapat memicu diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung. Pengendalian obesitas dinilai menjadi langkah penting untuk menekan peningkatan kasus diabetes dan berbagai komplikasi penyakit tidak menular lainnya.

Dorong Kesejahteraan, Lapangan Kerja untuk Lulusan SMA/SMK Diperluas

Lapangan kerja formal bagi lulusan SMA/SMK sederajat dari keluarga prasejahtera semakin terbuka seiring berkembangnya usaha ultra mikro di berbagai daerah. Direktur Utama PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Persero, Kindaris, menyatakan bahwa pertumbuhan usaha ultra mikro turut meningkatkan kebutuhan tenaga kerja, sehingga memberikan peluang kerja yang lebih luas bagi kelompok yang sebelumnya memiliki akses terbatas terhadap pekerjaan formal.

Perluasan kesempatan kerja tersebut berjalan seiring dengan komitmen pemerintah melalui Danantara untuk memperkuat sektor UMKM. Hingga saat ini, program pemberdayaan yang dijalankan telah menyerap lebih dari 70 ribu tenaga kerja di seluruh Indonesia. Sekitar 88 persen di antaranya merupakan perempuan, sementara lebih dari 43 ribu posisi diisi oleh lulusan SMA/SMK dari keluarga prasejahtera. Menurut Kindaris, program ini tidak hanya melahirkan pelaku usaha yang mandiri, tetapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain memperoleh pekerjaan formal, para lulusan juga mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi, membangun jenjang karier, serta mengakses beasiswa untuk melanjutkan pendidikan. Chief Operating Officer Danantara sekaligus Kepala BP BUMN, Dony Oskaria, menegaskan bahwa transformasi BUMN harus tetap mengedepankan perlindungan pegawai dan hubungan industrial yang sehat di tengah upaya memperluas penyerapan tenaga kerja.

Sampah di Bali Capai 3.500 Ton Per Hari, Gas Metana Tingkatkan Risiko Kebakaran TPA

Timbulan sampah di Provinsi Bali mencapai sekitar 3.500 ton per hari, sehingga menjadi tantangan besar dalam pengelolaan lingkungan. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menyampaikan bahwa pemerintah terus mendorong pengelolaan sampah berbasis sumber untuk mengurangi volume sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir (TPA). Pernyataan tersebut disampaikan saat Apel Siaga Pilah Sampah di Denpasar pada Selasa (7/7/2026).

Hanif menjelaskan bahwa tingginya volume sampah di TPA meningkatkan risiko kebakaran dan pencemaran lingkungan. Ia mencontohkan kebakaran besar yang terjadi di TPA Suwung pada 2023, yang dipicu antara lain oleh penumpukan sampah organik penghasil gas metana yang mudah terbakar, terutama saat musim kemarau. Menurutnya, kejadian serupa tidak boleh terulang karena Bali merupakan wajah Indonesia sekaligus destinasi wisata dunia.

Pemerintah berharap seluruh kabupaten dan kota di Bali segera mempercepat pembangunan sistem pengelolaan sampah berbasis sumber. Hanif menargetkan persoalan sampah di Bali dapat diselesaikan paling lambat pada Desember 2026. Meski diakui sebagai tantangan yang berat, ia menegaskan bahwa upaya tersebut merupakan kebutuhan yang harus diwujudkan secara bersama-sama.

Siasat Daerah Hadapi Efisiensi, dari Obligasi hingga Optimalisasi PAD

Pemerintah Provinsi Jakarta berencana menerbitkan obligasi daerah sebagai salah satu skema pembiayaan kreatif (creative financing) senilai Rp 3,5 triliun. Langkah tersebut ditempuh untuk memperluas sumber pembiayaan di tengah penurunan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah. Berdasarkan Portal Data Sistem Informasi Keuangan Daerah, pagu transfer ke daerah untuk Jakarta pada 2026 tercatat Rp 13,76 triliun, turun dari Rp 30,19 triliun pada 2025.

Menurut Pramono, Gubernur DKI Jakarta, dana hasil penerbitan obligasi tidak hanya akan digunakan untuk pembangunan fisik, tetapi juga untuk memperkuat sektor-sektor dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Untuk itu dibutuhkan partisipasi publik, baik swasta maupun BUMD.

Selain menerbitkan obligasi daerah, Pemprov Jakarta juga membuka peluang pemanfaatan hak penamaan (naming rights) untuk fasilitas sosial dan fasilitas umum. Namun, prosesnya harus dilakukan secara transparan agar seluruh penerimaannya masuk ke kas daerah.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, juga melakukan berbagai langkah penyesuaian anggaran. Salah satu fokusnya ialah menjaga agar belanja pegawai tidak terdampak.  Sejumlah program prioritas tahun ini meliputi pemberian bantuan keuangan infrastruktur desa sebesar Rp 1,5 miliar untuk setiap desa, pembangunan dan penataan jalan alternatif di Bogor Selatan dan kawasan Puncak, serta kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pembangunan Jalur Puncak II.

Ngebet Jadikan Jateng ‘Kandang Gajah’, PSI Diingatkan soal Realita Politik Satu Ini

Pendiri Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, menilai ambisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menjadikan Jawa Tengah sebagai “kandang gajah” masih menghadapi tantangan besar sebab Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memiliki basis pemilih yang kuat di Jawa Tengah.

Menurut Pangi, membangun basis politik di Jawa Tengah tidak cukup hanya mengandalkan strategi kampanye atau sumber daya yang besar atau kekuatan finansial. Diperlukan faktor ideologi, kedekatan emosional dengan partai, rekam jejak, hingga figur politik tetap menjadi pertimbangan penting bagi pemilih dalam menentukan pilihan di Jawa Tengah.

Sebelumnya, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep menargetkan Jawa Tengah menjadi “kandang gajah” pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2029. Kaesang menyatakan, saat ini PSI memiliki 12 anggota DPRD di Jawa Tengah. Namun, jumlah tersebut dinilai masih belum ideal untuk wilayah yang memiliki peran strategis secara politik.

Ketua DPW PSI Jawa Tengah, Antonius Yogo mengusulkan agar hampir seluruh kabupaten/kota di Jateng didatangi, namun keputusan tetap ada di Jokowi.

Di Balik Safari Politik Pria Solo

Safari politik Joko Widodo pada akhir Juni 2026 menandai langkah barunya sebagai ‘rakyat biasa’ yang tetap aktif dalam arena politik. Lawatan ke Lampung bukan sekadar kunjungan, melainkan bagian dari strategi politik yang memanfaatkan jejak infrastruktur era pemerintahannya. Kehadiran Jokowi di Rakorda PSI di Mesuji, Tulang Bawang, dan Bandar Lampung memperlihatkan kedekatan emosionalnya dengan daerah tersebut, sekaligus mengingatkan publik pada infrastruktur yang pernah dibangun di masa jabatannya.

Menurut Bestari Barus, Ketua Bidang Politik DPP PSI, safari ini merupakan tindak lanjut dari komitmen Jokowi dalam Rakernas PSI di Makassar untuk turun ke 38 provinsi bersama PSI. Selain faktor pembangunan, undangan tokoh masyarakat dan ikatan emosional menjadi pertimbangan utama dalam menentukan daerah tujuan. Jokowi tidak hanya menghadiri satu agenda, melainkan menyambangi beberapa titik dalam sehari, sehingga safari ini memiliki dimensi politik sekaligus sosial.

Kehadiran Jokowi di berbagai daerah diharapkan menjadi energi baru bagi kader PSI dalam menuntaskan pekerjaan organisasi menjelang verifikasi KPU 2027. Popularitas Jokowi dijadikan PSI sebagai modal politik untuk Pemilu 2029, dengan safari ini berfungsi sebagai sarana konsolidasi, penguatan jaringan, dan pengingat atas capaian pembangunan yang dapat dijadikan narasi politik di masa mendatang.

Menko Zulhas Perkenalkan Lahsamor, Teknologi BRIN untuk Atasi Sampah Organik di Bali

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memperkenalkan teknologi pengolahan sampah organik bernama “lahsamor” sebagai alternatif penanganan masalah sampah di Pulau Bali. Inovasi yang digagas oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) ini diperkenalkan dalam Apel Siaga Pilah Sampah di Lapangan Renon, Denpasar, pada Selasa.

Dalam kesempatan itu, Menko Pangan meninjau langsung proses kerja lahsamor yang dirancang untuk mengolah sampah organik rumah tangga setiap hari. Teknologi berbahan dasar drum ini diklaim mampu menekan hingga 40 persen volume sampah harian rumah tangga yang masuk ke tempat pemrosesan akhir (TPA), meskipun penggunaannya saat ini masih terbatas pada skala rumah tangga.

Teknologi lahsamor bekerja dengan cara yang sederhana. Pengguna hanya perlu memasukkan sampah organik busuk sebanyak 0,5 kilogram hingga 1 kilogram per hari, kemudian memutar tuas sebanyak lima kali. Keunggulan lahsamor dibandingkan kantung kompos konvensional terletak pada kemudahannya. Pada kantung kompos biasa, hasil kompos harus diambil secara manual dan memerlukan berbagai bahan campuran. Sementara itu, dengan lahsamor, pengguna hanya perlu membuka dan memutar alat, maka kompos akan jatuh dengan sendirinya.

Kemendagri Pantau Upaya Perubahan Jabar jadi Tatar Sunda

Wacana pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi Sunda atau Tatar Sunda sedang jadi perhatian publik. Menanggapi hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan hingga kini belum menerima usulan resmi terkait perubahan nama provinsi tersebut. Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri, Benni Irwan, mengatakan Kemendagri sejauh ini baru mengikuti perkembangan wacana tersebut melalui pemberitaan media.

Disinggung proses atau mekanisme yang diperlukan guna perubahan nama tersebut Benni tak merinci. Ia menegaskan Kemendagri tengah menunggu pengajuan resmi baru akan dilakukan sesuai regulasi yang ada.

Sebelumnya, seluruh fraksi di DPRD Jawa Barat resmi memberikan lampu hijau alias setuju untuk melanjutkan usulan pergantian nama Provinsi Jawa Barat menjadi Tatar Sunda. Pemberian izin itu akan masuk ke tahapan legislasi berikutnya. Keputusan krusial dalam rangka menjaga identitas ini akhirnya mendapat respons paling konkret dari parlemen daerah setelah disepakati dalam audiensi antara Komisi I DPRD Jabar dengan sejumlah akademisi, budayawan, dan sejarawan Sunda Setelah sempat meredup pada tahun 2013, 2015, dan 2020. Fraksi, Demokrat, PKB, PKS, PAN, PDIP, Golkar, PPP, menyatakan setuju ke tahapan legislasi berikutnya, untuk pergantian nama Provinsi Jawa Barat.

Pengemudi Ojek Bukan Pengusaha Kecil

Polemik atas penetapan pengemudi ojek online alias ojol sebagai pengusaha mikro transportasi online terus berlanjut. Sejumlah asosiasi ojol secara terbuka menolak kebijakan pemerintah ini. Sebaliknya, ada pula komunitas ojol yang terang-terangan mendukung gagasan Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman yang memasukkan mereka dalam kategori pelaku UMKM.

Kebijakan yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 itu berlaku mulai Rabu, 1 Juli 2026. Tapi, sebenarnya, pro-kontra di ruang publik telah mengemuka sejak setahun lalu, yakni saat Maman melempar idenya kepada publik pada April 2025. Ketika itu dia mengatakan inisiatif tersebut menjawab aspirasi yang telah lama disuarakan komunitas ojek online. Kini, topik yang sama bukan hanya mencuat kembali, tapi juga telah resmi berlaku. 

Jaringan Narkoba di Instagram Sasar Remaja

Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya (Polda Metro Jaya) menangkap tiga terduga pengedar narkoba yang memasarkan barang haram melalui media sosial Instagram. Mereka diduga menyasar kalangan remaja sebagai target utama. Tiga tersangka yang ditangkap masing-masing berinisial RJ, AN, dan AL. RJ dan AN terlibat dalam satu perkara, sedangkan AL ditangkap dalam kasus yang berbeda. “Penangkapan berawal dari informasi masyarakat mengenai dugaan penyalahgunaan narkotika di kawasan Kalideres, Jakarta Barat,” kata Kepala Subdirektorat 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya Komisaris Indah Hartantiningrum dalam keterangan tertulis, 5 Juli 2026.

Hasil penyidikan mengungkap para tersangka memperoleh narkotika melalui akun Instagram, kemudian menjualnya kembali menggunakan akun Instagram milik mereka. Setelah menerima pesanan, para pelaku mengedarkan barang dengan metode sistem tempel di sejumlah lokasi di Jakarta Barat untuk menghindari pertemuan langsung antara penjual dan pembeli. Dari pengungkapan kasus tersebut, polisi menyita barang bukti berupa 142,07 gram tembakau sintetis yang telah dikemas dalam ratusan paket siap edar serta sejumlah telepon genggam yang diduga digunakan sebagai sarana komunikasi dan transaksi.

Dalam operasi terpisah, Subdirektorat 1 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya juga mengungkap kasus peredaran narkotika di wilayah Benda, Kota Tangerang. Polisi menangkap AL setelah menggeledah rumahnya dan menemukan 72,76 gram sabu, lima butir ekstasi, 44,85 gram ganja, serta sejumlah alat yang diduga digunakan untuk penyalahgunaan narkoba.

RI-Singapura jajaki pengembangan rahlat militer Sumatera, Kalimantan

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Singapura menjajaki pengembangan daerah latihan (rahlat) militer di dua tempat di Sumatera, yaitu di Batujajar, Sumatera Selatan dan Siabu, Riau, kemudian di Kalimantan Barat. Pengembangan daerah latihan untuk latihan bersama TNI dan Angkatan Bersenjata Singapura (SAF) itu merupakan salah satu isu yang dibahas oleh Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong saat Leaders’ Retreat di Istana Merdeka, Jakarta, Senin.

PM Wong mengatakan inisiatif tersebut akan membuka peluang yang saling menguntungkan antara angkatan bersenjata dua negara, terutama untuk berlatih bersama-sama, dan memperkuat kerja sama bidang pertahanan antara Indonesia dan Singapura. Bagi Singapura dan Indonesia, PM Wong melanjutkan, hubungan erat antara TNI dan SAF menjadi bidang yang krusial. Dalam rangkaian Leaders’ Retreat Indonesia-Singapura tahun ini, dua negara juga mengumumkan penandatanganan dokumen kerja sama terkait pembaharuan bersama (joint update) terhadap perjanjian kerja sama pertahanan dua negara.

Dalam beberapa tahun terakhir, prajurit Angkatan Bersenjata Singapura rutin ikut dalam program-program latihan multinasional ataupun latihan bilateral Indonesia-Singapura yang digelar di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Baturaja. Tidak hanya itu, TNI Angkatan Laut dan Angkatan Laut Singapura juga rutin menggelar latihan bersama di perairan perbatasan Selat Malaka.

Kemenko Pangan Targetkan Perluasan Panen Jagung Lebih dari 1.000 Hektare

Kementerian Koordinator Bidang Pangan menargetkan perluasan area panen jagung menjadi lebih dari 1.000 hektare sebagai bagian dari upaya meningkatkan produksi jagung nasional. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus memenuhi kebutuhan jagung dalam negeri yang terus meningkat.

Perluasan panen diharapkan mampu mendongkrak produktivitas sektor pertanian, khususnya komoditas jagung yang memiliki peran penting sebagai bahan pangan dan pakan ternak. Dengan bertambahnya luas panen, produksi jagung nasional diproyeksikan meningkat secara signifikan.

Aturan Turunan Perpres Karbon Mulai Digarap, Ini Fokus ESDM

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyusun rancangan Peraturan Menteri ESDM sebagai aturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Penyusunan regulasi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat implementasi kebijakan ekonomi karbon, khususnya di sektor energi.

Direktur Jenderal EBTKE, Eniya Listiani Dewi, menjelaskan bahwa Permen ESDM tersebut akan mengatur proses bisnis penerapan nilai ekonomi karbon di sektor energi. Namun, substansi regulasi masih berada dalam tahap penyusunan sehingga rincian mengenai mekanisme pelaksanaan dan pengaturannya belum dapat disampaikan secara lengkap.

Selain menyiapkan aturan turunan, pemerintah juga akan meluncurkan Sistem Registrasi Unit Karbon (SRUK) pada 9 Juli 2026. Sistem ini diharapkan menjadi instrumen penting dalam pencatatan dan registrasi unit karbon serta mendukung pelaksanaan perdagangan karbon, khususnya dalam memperkuat tata kelola pasar karbon di sektor energi.

RI Bakal Ekspor Listrik ke Singapura 3,4 Giga Watt, Begini Skemanya

Pemerintah Indonesia berencana mengekspor listrik berbasis energi terbarukan ke Singapura dengan total kapasitas pengembangan mencapai 3,4 gigawatt (GW). Danantara akan bertindak sebagai pihak pengembang dari Indonesia dan bekerja sama dengan perusahaan Singapura, yakni Keppel Electric, Sembcorp Industries, dan Singapore Energy Interconnections, yang akan berperan sebagai pihak pembeli atau off-taker.

Pembangkit listrik untuk mendukung ekspor tersebut direncanakan dibangun di wilayah Batam, Bintan, dan Karimun (BBK). Pada tahap awal, kapasitas yang akan dikembangkan berkisar antara 600 megawatt (MW) hingga 1,2 GW, sebelum nantinya ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai total 3,4 GW. Proyek ini difokuskan pada pengembangan listrik dari sumber energi terbarukan.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa kerja sama dengan Singapura merupakan bagian dari kesepakatan yang juga mencakup pengembangan listrik hijau dan Carbon Capture and Storage (CCS). Namun, implementasi ekspor listrik masih dalam proses negosiasi, terutama terkait harga dan regulasi, agar kerja sama tersebut memberikan manfaat yang seimbang dan saling menguntungkan bagi Indonesia maupun Singapura.

RUU PFII Banjir Insentif Pajak, Tapi Pengusaha Minta Ini ke Pemerintah

Pemerintah menyiapkan berbagai insentif perpajakan dalam Rancangan Undang-Undang Pusat Finansial Internasional Indonesia (RUU PFII) untuk meningkatkan daya tarik Indonesia bagi investor global. Insentif tersebut mencakup pengurangan PPh badan hingga 100% bagi pelaku usaha tertentu, insentif bagi tenaga ahli asing, pembebasan PPh atas penghasilan investasi, fasilitas PPN tidak dipungut, pembebasan PPnBM tertentu, serta pembebasan bea masuk untuk pembangunan kawasan.

Kalangan pengusaha menilai paket insentif tersebut cukup kompetitif dan menjadi sinyal positif dalam meningkatkan daya saing investasi Indonesia. Namun, HIPMI dan Kadin menegaskan bahwa insentif pajak saja belum cukup, karena investor juga membutuhkan kepastian hukum, stabilitas dan konsistensi regulasi, kemudahan perizinan, penyelesaian sengketa yang kredibel, infrastruktur memadai, energi kompetitif, serta kualitas sumber daya manusia.

Pengusaha juga mendorong agar pemberian insentif dilakukan secara selektif dan berbasis kinerja, dengan prioritas kepada investasi yang menciptakan nilai tambah, mendukung hilirisasi, membuka lapangan kerja, mendorong transfer teknologi, meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri, dan berorientasi ekspor. Implementasi kebijakan juga perlu dilakukan secara sederhana, transparan, konsisten, dan memiliki kepastian waktu pelayanan agar PFII mampu bersaing dengan pusat keuangan internasional lainnya di kawasan Asia.

Banggar DPR Tolak Usul Kepala Daerah Naik Gaji Lewat PAD

Badan Anggaran (Banggar) DPR menolak usul kepala daerah dan wakil kepala daerah mendapat kenaikan gaji lewat pendapatan asli daerah (PAD) hingga 20 persen. Ketua Banggar DPR Said Abdullah mengatakan wacana tersebut sementara dihentikan sambil menunggu kondisi fiskal negara membaik. Bukan hanya lebih inklusif, namun juga langsung dirasakan masyarakat.

Sebelumnya usulan insentif kepala daerah hingga 20 persen dari PAD disampaikan oleh Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda. Pemberian insentif ini menurutnya dapat menekan tingkat korupsi kepala daerah. Penerapannya juga berdasar pada proporsi dan klasterisasi yang dibangun. Misalnya di Jakarta yang PAD-nya sudah 60 persen tentu tidak boleh memperoleh 20 persen insentif dari PAD.

Lulusan SMA & SMK Diusulkan Ikut Magang Nasional, Menaker Buka Suara

Program Magang Nasional diusulkan untuk diperluas agar dapat diikuti lulusan SMA dan SMK, terutama mereka yang berada di daerah dengan keterbatasan akses terhadap dunia industri. Saat ini, program tersebut baru diperuntukkan bagi lulusan baru jenjang diploma dan sarjana dengan fasilitas uang saku setara UMP atau UMK.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan pemerintah akan mengkaji aturan yang berlaku sebelum memutuskan perluasan peserta program. Kemungkinan keterlibatan lulusan SMA dan SMK dapat dipertimbangkan pada pelaksanaan Magang Nasional angkatan ketiga, sementara saat ini pemerintah sedang mempersiapkan angkatan kedua.

Menurut Yassierli, kebutuhan lulusan SMA dan SMK memiliki karakteristik berbeda dengan lulusan perguruan tinggi. Lulusan SMA dan SMK dinilai lebih membutuhkan peningkatan kompetensi dan sertifikasi, sedangkan lulusan perguruan tinggi membutuhkan pengalaman langsung di lingkungan kerja. Meski demikian, pemerintah akan mengkaji pemberian kesempatan magang yang lebih luas, khususnya bagi lulusan SMA dan SMK di daerah.

Harga Pangan Hari Ini 7 Juli: Harga Cabai & Bawang Merah Turun, Beras Stabil

Harga pangan nasional di pasar tradisional pada Selasa (7/7/2026) masih melanjutkan tren penurunan pada sejumlah komoditas hortikultura. Harga cabai dan bawang merah kembali terkoreksi. Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Bank Indonesia, Selasa (7/7/2026), harga beras bergerak relatif stabil. Harga beras kualitas bawah I naik tipis 0,34% menjadi Rp14.700 per kilogram. Sementara itu, beras kualitas bawah II tetap di Rp14.500 per kilogram.

Pada kelompok bumbu dapur, harga bawang merah ukuran sedang turun 3,99% menjadi Rp46.900 per kilogram. Sementara itu, bawang putih ukuran sedang turun 0,45% menjadi Rp44.000 per kilogram. Harga cabai kembali melemah di hampir seluruh jenis. Cabai merah besar turun 3,75% menjadi Rp50.050 per kilogram, sedangkan cabai merah keriting turun 1,45% menjadi Rp50.900 per kilogram.

Pada kelompok minyak goreng, harga minyak goreng curah turun 0,24% menjadi Rp20.550 per liter. Untuk komoditas gula, harga gula pasir kualitas premium naik tipis 0,25%. Di sisi lain, harga daging ayam ras segar turun 0,27% menjadi Rp36.700 per kilogram. Adapun, harga telur ayam ras segar turun 0,68% menjadi Rp29.100 per kilogram. Secara keseluruhan, harga pangan pada hari ini masih didominasi tren penurunan, terutama pada kelompok cabai dan bawang merah. 

Era Bakar Uang Berakhir, Badai PHK Menerpa Industri E-Commerce

Industri e-commerce Indonesia memasuki fase baru. Setelah bertahun-tahun mengandalkan strategi ‘bakar uang’ untuk mengejar pertumbuhan pengguna dan transaksi, pelaku industri kini mulai mengalihkan fokus pada profitabilitas, efisiensi, dan keberlanjutan bisnis. Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) menilai industri e-commerce nasional kini bergerak menuju fase yang lebih matang.

Ketua Umum idEA Budi Primawan mengatakan, fokus perusahaan tidak lagi semata mengejar pertumbuhan transaksi melalui promo besar-besaran, tetapi juga membangun bisnis yang sehat dan berkelanjutan. Menurutnya, perubahan tersebut didorong oleh berbagai faktor.

Danantara Diusulkan Jadi Modal Awal PFII, Ekonom Maybank: Perlu Dikaji Lagi

Rencana pemerintah menjadikan Danantara sebagai sumber modal awal pembentukan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) dinilai perlu dikaji lebih lanjut. Kepala Ekonom Maybank Indonesia, Juniman, menilai Danantara masih berada pada tahap awal operasional dan konsolidasi sehingga pemerintah dan DPR perlu mempertimbangkan kapasitas lembaga tersebut sebelum memberikan tambahan mandat pembiayaan.

Juniman menyoroti bahwa Danantara memperoleh modal dari dividen BUMN dan aset negara, sementara lembaga tersebut juga telah dikaitkan dengan berbagai proyek strategis yang membutuhkan pembiayaan besar. Apabila terlalu banyak mandat dibebankan secara bersamaan, terdapat risiko Danantara tidak dapat menjalankan fungsi utamanya secara optimal dan menghadapi keterbatasan pendanaan.

Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa apabila kapasitas keuangan Danantara tidak mencukupi, risiko pembiayaan pada akhirnya dapat kembali membebani negara melalui APBN. Karena itu, pemerintah dan DPR didorong melakukan kajian komprehensif dengan membandingkan praktik pembentukan pusat keuangan internasional di negara lain, terutama terkait sumber modal, struktur pendanaan, kemandirian lembaga, dan pembagian risiko.

Menhan Sjafrie Dampingi Presiden Prabowo Sambut Kunjungan Resmi PM Singapura

Menteri Pertahanan Republik Indonesia Sjafrie Sjamsoeddin mendampingi Presiden RI Prabowo Subianto dalam menerima kunjungan resmi Perdana Menteri Singapura H.E. Lawrence Wong di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (6/7/2026). Pertemuan tersebut menegaskan komitmen Indonesia dan Singapura untuk terus memperkuat kemitraan strategis. Sejumlah sektor prioritas dibahas, meliputi pengembangan energi baru terbarukan, peningkatan konektivitas, kerja sama pendidikan, penguatan hubungan antarmasyarakat, hingga kolaborasi di bidang pertahanan.

Prabowo Akan Terima Kunjungan PM India di Istana Hari Ini

Presiden RI Prabowo Subianto dijadwalkan menerima kunjungan kenegaraan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (7/7/2026). Modi sebelumnya telah tiba di Jakarta, Senin (6/7/2026) sore, untuk menjalani rangkaian kunjungan di Indonesia selama tiga hari. Kedatangan Modi disambut langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur. Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty, sebelumnya mengatakan kunjungan Modi adalah kunjungan balasan sekaligus undangan Presiden Prabowo Subianto.

Ada 2,9 Juta Anak Tidak Sekolah, Paling Banyak Jenjang Menengah

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat ada 2,9 juta anak yang tidak sekolah di Indonesia. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikdasmen Suharti. Suharti mengatakan, dari angka 2,9 juta itu paling banyak berasal dari anak-anak yang berusia 16-18 tahun atau anak-anak pada jenjang sekolah menengah.

Selain itu, data juga menunjukkan anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah ada yang berasal dari kelompok dengan kebutuhan khusus, disabilitas, dan dari kelompok yang tidak mampu secara ekonomi. Maka dari itu, Suharti menekankan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri untuk menyelesaikan angka anak tidak sekolah.

Demi mengatasi hal itu, Kemendikdasmen telah resmi meluncurkan Sistem Penerimaan Murid Baru Pendidikan Jarak Jauh (SPMB PJJ) Jenjang Pendidikan Menengah Tahun 2026. Adapun SPMB PJJ ini ditujukan bagi anak tidak sekolah (ATS). SPMB PJJ dirancang sebagai paradigma baru layanan pendidikan yang berpusat pada kebutuhan anak. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Tatang Muttaqin, menegaskan bahwa SPMB PJJ merupakan gerakan pengembalian ATS ke pembelajaran.

Jangan Biarkan Kepala Daerah Bergaji UMR

Adanya ironi dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia yakni kemarahan publik akibat kepala daerah yang terjerat OTT korupsi dan adanya pembiaran penghasilan resmi yang stagnan selama lebih dari dua dekade. Gaji seorang bupati/wali kota hanya sekitar Rp5 juta per bulan, gubernur Rp9 juta, jumlah yang tidak sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab atas lebih dari 30 urusan pemerintahan. Rasionalisasi penghasilan kepala daerah dipandang sebagai kebutuhan, bukan kemewahan.

Usulan pemberian insentif berbasis Pendapatan Asli Daerah (PAD) memunculkan pro-kontra. Sebagian menilai sebagai dorongan kinerja fiskal, sementara yang lain menganggapnya distorsi keuangan negara. Pemberian insentif harus kecil, berjenjang, dan berbasis indikator kinerja ketat, karena PAD tidak sepenuhnya bergantung pada kecakapan kepala daerah, melainkan sangat dibatasi oleh regulasi pusat. Lebih dari 90 persen daerah masih bergantung pada transfer pusat, sehingga memperluas ruang fiskal daerah dinilai lebih strategis daripada sekadar memberi bonus berbasis PAD.

Pada akhirnya, solusi korupsi kepala daerah tidak boleh parsial. Yang dibutuhkan adalah pembenahan ekosistem: menurunkan biaya politik pilkada, merasionalisasi penghasilan kepala daerah, memperkuat profesionalisme birokrasi, memperketat pengawasan, dan memberikan sanksi tegas. Menaikkan penghasilan bukanlah tabu, tetapi menjadikan PAD sebagai hadiah pribadi adalah kebijakan populis yang berbahaya. Fondasi otonomi daerah yang sehat terletak pada sistem insentif yang adil, rasional, dan mampu menjaga integritas pemerintahan daerah.

Kemenkeu Lelang 9 Surat Utang Hari Ini, Incar Dana Rp 32 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hari ini melelang 9 seri surat utang negara (SUN) bertenor pendek dan panjang. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu, Suminto mengatakan target indikatif dari lelang pada hari ini mencapai Rp32 triliun dengan target maksimal sebesar 150 persen dari target indikatif alias sebesar Rp48 triliun.

SUN yang akan dilelang untuk tenor pendek berupa 2 seri surat perbendaharaan negara (SPN) New Issuance dan 1 seri Reopening. Sementara itu, untuk SUN yang dilelang tenor panjang berupa 6 seri Obligasi Negara (ON) Reopening. Termasuk ke dalam peserta lelang SUN ini Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Bank Indonesia (BI).

Penjualan SUN tersebut akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI). Lelang bersifat terbuka (open auction), menggunakan metode harga beragam (multiple price). Pemerintah memiliki hak untuk menjual kesembilan seri SUN tersebut lebih besar atau lebih kecil dari jumlah indikatif yang ditentukan.

Suara Revisi UU Pilkada Buntut Gelombang OTT Kepala Daerah

Gelombang Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang silih berganti memantik wacana Undang-Undang Pilkada direvisi.

KPK sebelumnya melakukan OTT terhadap Bupati Kuansing, Suhardiman Amby, yang menjabat setelah menggantikan Andi Putra yang juga ditangkap KPK pada Oktober 2021. Fenomena serupa terjadi di Langkat, ketika Syah Afandin (Ondim) terjerat OTT setelah sebelumnya menggantikan Terbit Rencana Perangin-angin yang ditangkap KPK pada 2022. KPK menilai pola back to back korupsi ini menyerupai “regenerasi koruptor,” karena Syah Afandin yang awalnya Wakil Bupati kemudian menjadi Plt. Bupati, terpilih sebagai Bupati periode 2025–2030, dan akhirnya kembali terjerat kasus korupsi.

Wacana revisi UU Pilkada diungkit kembali kaitannya dengan fenomena politik uang atau money politics. Kapoksi PKB Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menilai perubahan UU Pilkada menjadi momentum bagi DPR dan pemerintah untuk merancang pilkada yang tidak padat modal, sekaligus menutup celah korupsi yang kerap menjerat kepala daerah melalui pola jual beli jabatan, pemberian izin, serta pengadaan barang dan jasa. Ia meminta Kemendagri mendesain tata kelola pemda yang lebih bersih dengan dukungan aparat penegak hukum.

Senada, Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda sebelumnya menyoroti tingginya biaya politik dan rendahnya kesejahteraan kepala daerah sebagai faktor maraknya korupsi, sehingga ia mengusulkan pemberian insentif berbasis Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendorong kemandirian fiskal sekaligus meningkatkan kesejahteraan gubernur, bupati, dan wali kota.


Pasokan Global Bertambah, Harga Minyak Turun ke Level Sebelum Perang AS-Iran

Harga minyak dunia melemah pada akhir perdagangan Senin (6/7/2026) waktu setempat atau Selasa (7/7/2026) pagi WIB ke level sebelum perang Amerika Serikat (AS) dan Iran mencuat. Mengutip Reuters, harga minyak mentah Brent turun tipis 13 sen atau 0,2 persen menjadi 71,99 dollar AS per barrel. Sementara harga minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS turun 14 sen atau 0,2 persen menjadi 68,55 dollar AS per barrel. Penurunan terjadi seiring bertambahnya pasokan minyak global.

Uni Emirat Arab (UEA) dilaporkan meningkatkan produksi minyaknya hingga mendekati rekor tertinggi, yakni di atas 3,8 juta barrel per hari pada Juni setelah keluar dari OPEC untuk terbebas dari pembatasan produksi. Sementara itu, Arab Saudi memangkas harga jual resmi (official selling price/OSP) minyak Arab Light untuk pasar Asia pada Agustus menjadi 1,50 dollar AS per barrel di bawah rata-rata harga Oman/Dubai. Perusahaan minyak nasional Abu Dhabi (ADNOC) juga dilaporkan menjual minyak mentah melalui tender dengan harga diskon.

Di sisi lain, negara-negara anggota OPEC+ yang dipimpin Arab Saudi dan Rusia pada Minggu sepakat menaikkan target produksi sebesar 188.000 barrel per hari mulai Agustus. Analis PVM ,Tamas Varga, mengatakan produsen minyak kini menghadapi pasar yang sedang melemah sehingga peluang pemulihan harga dalam waktu dekat masih terbatas.

LHS: Saatnya Meluruskan Paradigma Pendidikan Tinggi Indonesia

Aktivis Gerakan Nurani Bangsa, Lukman Hakim Saifuddin, menilai perbaikan kebijakan manajemen perguruan tinggi merupakan sebuah keniscayaan. Namun, menurut dia, persoalan yang jauh lebih mendasar adalah mengembalikan paradigma pendidikan tinggi kepada amanat konstitusi dengan mengakhiri praktik komersialisasi dan liberalisasi pendidikan.

Mantan Menteri Agama itu menyoroti fenomena puluhan ribu calon mahasiswa yang telah dinyatakan lolos Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru (SNPMB), tetapi tidak melakukan daftar ulang. Menurut dia, kondisi ini menjadi alarm serius bagi pemerintah untuk mengevaluasi pembiayaan pendidikan tinggi, khususnya Uang Kuliah Tunggal (UKT). Ia mengatakan negara tidak boleh kehilangan calon generasi muda berpendidikan tinggi hanya karena persoalan biaya. Menurut Lukman, pemerintah semestinya menempatkan pendidikan tinggi sebagai investasi strategis bangsa, bukan ruang komersialisasi yang membuat keluarga berpenghasilan menengah ke bawah semakin tertekan.

Lukman juga menilai besaran UKT kerap tidak sepenuhnya mencerminkan kemampuan riil keluarga mahasiswa. Ia menyoroti adanya tingkatan UKT yang dinilai terlalu sempit sehingga keluarga pegawai menengah dapat terbebani biaya yang hampir sama dengan kelompok ekonomi jauh lebih mapan.

Polri Temukan Titik Terang Perburuan Penyerang 3 Polisi di Katingan: Sebaiknya Menyerahkan Diri

Polri menyatakan pengejaran terhadap pelaku penyerangan yang menewaskan tiga anggota Satresnarkoba Polres Katingan, Kalimantan Tengah, telah menemukan titik terang. Aparat pun mengimbau para pelaku agar segera menyerahkan diri. “Sudah ada titik terang. Kalau bisa biar menyerahkan diri. Mudah-mudahan dalam waktu dekat,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir ditemui di Mabes Polri, Jakarta, Senin (6/7/2026). Ia memastikan jajaran Polda Kalimantan Tengah bersama Bareskrim Polri terus memberikan dukungan kepada Polres Katingan untuk memburu jaringan pengedar narkoba yang diduga terlibat dalam penyerangan tersebut.

Di sisi lain, Isir menegaskan Polri berduka atas gugurnya tiga personel terbaik dalam operasi pemberantasan narkoba di Kabupaten Katingan. Sebagai bentuk penghormatan, Polri telah memberikan kenaikan pangkat luar biasa kepada ketiga anggota yang gugur. Diketahui, tiga anggota Satresnarkoba Polres Katingan, yakni Aipda Yudhie Perdana Putra, Aiptu Sumaryanto, dan Bripda Nopandri Ramadhana, gugur setelah menggerebek bandar narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, pada Rabu (1/7/2026) malam.

Aipda Yudhie ditemukan meninggal dunia tidak lama setelah kejadian dengan luka akibat senjata tajam. Sementara itu, Aiptu Sumaryanto dan Bripda Nopandri sempat dinyatakan hilang sebelum akhirnya ditemukan meninggal di Sungai Katingan pada 4 dan 5 Juli 2026.

OJK Pangkas Pembaruan Data SLIK Jadi 3 Hari, Akses KPR dan Kredit UMKM Dipercepat

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memangkas waktu pembaruan data debitur di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) menjadi maksimal tiga hari kerja setelah kredit atau pembiayaan dinyatakan lunas. Langkah ini diharapkan mempercepat akses masyarakat terhadap KPR maupun pembiayaan UMKM. Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi mengatakan optimalisasi SLIK merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem informasi kredit agar lebih akurat, mutakhir, dan relevan. Menurut dia, perubahan tersebut juga menjawab keluhan masyarakat yang selama ini harus menunggu cukup lama setelah melunasi pinjaman sebelum statusnya diperbarui di SLIK.

Selain mempercepat pembaruan data kredit lunas, OJK juga melakukan penyesuaian terhadap informasi debitur yang ditampilkan dalam SLIK. Ke depan, informasi difokuskan pada debitur yang memiliki plafon awal dan baki debet di atas Rp1 juta secara kumulatif berdasarkan nomor identitas. Penyesuaian tersebut diperkirakan berdampak pada sekitar 18 juta debitur yang masih memiliki nominal kredit di bawah Rp1 juta secara akumulatif.  

Optimalisasi SLIK juga diharapkan mendukung percepatan program 3 juta rumah serta memperluas akses pembiayaan bagi UMKM. Dengan data debitur yang lebih mutakhir, proses penilaian kredit diharapkan menjadi lebih cepat, tepat sasaran, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian.

DPR bakal Minta Klarifikasi Menhut soal Temuan Amplop: Kami Harap Bisa Jelaskan Sejujur-Jujurnya

Komisi IV DPR RI akan memanggil Menteri Kehutanan atau Menhut, Raja Juli Antoni untuk mengklarifikasi terkait temuan amplop yang diduga ditinggalkan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby di Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Soebagyo n menyoroti ihwal Raja Juli yang tidak mengembalikan amplop tersebut kepada terduga pemberi yakni, Bupati Kuansing. Padahal, berdasarkan ketentuan yang ada seharusnya amplop tersebut diserahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bukan pemberi. Ia berharap nantinya Menhut dapat menyampaikan secara jujur ihwal temuan amplop yang diduga ditinggal Bupati Kuansing tersebut.

Sebelumnya, Menhut Raja Juli Antoni membenarkan dirinya pernah melakukan audiensi dengan Bupati Kuansing Suhardiman Amby di Kantor Kemenhut, Jakarta, pada Selasa, 2 Juni 2026. Dalam pertemuan itu, ia mengungkap Bupati Kuansing meninggalkan amplop yang ditutup dengan map. Namun, ia mengaku baru menyadari keberadaan amplop itu usai Suhardiman pergi, dan tidak mengetahui isinya. Raja Juli mengatakan, amplop tersebut kemudian dikembalikan pihaknya pada 12 Juni 2026, atau 17 hari sebelum KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terkait kasus yang menjerat Bupati Kuansing.

Menhut mengaku sempat menelepon Kapolda Riau untuk meminta bantuan agar ajudannya bisa bertemu Bupati Kuansing di Polres Kuansing. Dalam perkembangan terbaru, KPK mengatakan, Menhut baru melaporkan penolakan gratifikasi dari Bupati Kuansing  pada Jumat, 3 Juli 2026. Artinya, laporan dibuat setelah Lembaga Antirasuah melakukan OTT dan Suhardiman menyerahkan diri.

Gelombang Panas di Perancis Tewaskan 2.025 Orang dalam Sepekan

Menteri Kesehatan Perancis, Stephanie Rist menyebutkan sebanyak 2.025 orang di Perancis meninggal dunia dalam sepekan akibat gelombang panas ekstrem yang memecahkan rekor. Ia memperingatkan bahwa penghitungan tersebut masih jauh dari lengkap, meski angka terbaru ini menandai peningkatan signifikan dari perkiraan sebelumnya yang menyebutkan setidaknya 1.000 kematian akibat panas. Laporan terbaru dari Badan Kesehatan Masyarakat Prancis menyebut, sebanyak 2.025 kematian tambahan itu setara peningkatan sebesar 29,1 persen dibandingkan dengan minggu sebelumnya.

Search