Menteri Komunikasi Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa keselamatan anak di era kecerdasan buatan (AI) tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada algoritma. Dalam forum Sidang Majelis Umum Ke-81 PBB di New York, ia menyatakan bahwa pemerintah, platform teknologi, industri, orang tua, sekolah, hingga komunitas internasional harus mengambil tanggung jawab bersama untuk memastikan perlindungan dan hak-hak anak terlindungi sejak dini sebelum risiko dampak buruk AI terjadi.
Indonesia memiliki kepentingan langsung dalam agenda perlindungan ini mengingat sekitar 70 juta anak di Tanah Air tumbuh dalam ekosistem digital yang semakin dipengaruhi oleh AI. Meskipun teknologi AI menawarkan peluang besar bagi anak untuk belajar dan berkreasi, hadirnya risiko-risiko baru menuntut adanya komitmen serius agar perlindungan anak tidak dibebankan hanya kepada satu pihak.
Meutya juga menekankan pentingnya kolaborasi global karena perkembangan AI berlangsung secara lintas batas tanpa sekat negara. Melalui partisipasi dalam forum internasional tersebut, Indonesia menegaskan posisinya untuk mendukung pembentukan tata kelola AI global yang berfokus pada kepentingan anak, sekaligus memastikan suara serta hak-hak anak diperhitungkan dalam penetapan aturan main teknologi masa depan.