Ekonom Senior Institute for Development of Econommics and Finance (Indef) sekaligus Rektor Universitas Paramadina Didik J Rachbini menilai rencana Presiden RI Prabowo Subianto untuk menggratiskan biaya pendidikan negeri dari jenjang Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi Negeri (PTN) bukan hal yang mustahil untuk diwujudkan. Menurutnya, pemerintah tinggal melanjutkan kebijakan pendidikan gratis yang telah berjalan sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Menurut pengamatannya, sejumlah pemerintah daerah bahkan telah menjalankan skema pendidikan gratis hingga SMA secara mandiri. Contohnya, DKI Jakarta telah memberikan pembiayaan pendidikan hingga jenjang SMA, termasuk untuk sebagian sekolah swasta. Beberapa daerah lain seperti Banten, Jawa Tengah, Sumatra Utara, Kalimantan Timur, dan Papua Barat juga telah menjalankan kebijakan serupa secara bertahap. Didik menilai kebijakan tersebut akan semakin kuat apabila pemerintah pusat memberikan dukungan kepada pemerintah daerah. Ia pun mendorong Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti untuk menerjemahkan gagasan tersebut ke dalam kebijakan wajib belajar 15 tahun.
Lebih lanjut, untuk pendidikan tinggi, Didik menilai pemerintah perlu melakukan perubahan mendasar terhadap pola pembiayaan PTN, khususnya kebijakan jalur mandiri yang selama ini memberikan ruang bagi perguruan tinggi untuk memperoleh pendanaan dari mahasiswa. Ia berpendapat, kebijakan yang mendorong PTN mencari sumber pendanaan sendiri telah membuat sejumlah perguruan tinggi mengembangkan penerimaan mahasiswa melalui berbagai jalur dengan biaya yang dinilai tinggi. Didik menilai persoalan utama dalam mewujudkan pendidikan gratis bukan semata-mata ada atau tidaknya anggaran, melainkan bagaimana anggaran pendidikan dialokasikan. Ia menyebut pemerintah perlu melakukan realokasi anggaran agar dana pendidikan lebih terarah untuk membiayai akses pendidikan masyarakat.