Dalam KTT BRICS ke-18 di New Delhi, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan, penanganan perubahan iklim, dan pengurangan risiko bencana dalam satu kerangka kebijakan. Indonesia menilai pembangunan tidak cukup hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus membangun ketahanan masyarakat dan melindungi hasil pembangunan dari bencana serta dampak perubahan iklim. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi risiko jangka panjang seperti kenaikan permukaan laut yang dapat mengancam masyarakat dan aktivitas ekonomi di wilayah pesisir.
Indonesia juga mendorong agar pertumbuhan global yang dibangun melalui BRICS bersifat inklusif dan memberikan manfaat nyata bagi kelompok rentan. Teknologi dan transformasi digital dinilai dapat memperluas akses layanan, meningkatkan produktivitas, konektivitas, dan peluang ekonomi, tetapi harus dikelola agar tidak menciptakan kesenjangan baru. Karena itu, kerja sama BRICS perlu diarahkan pada penguatan kapasitas, pertukaran pengetahuan, serta perluasan akses teknologi bagi negara berkembang sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.
Selain itu, Indonesia mendorong BRICS untuk mengambil peran lebih aktif dalam merumuskan agenda pembangunan global pasca-2030, mengingat target SDGs 2030 semakin dekat. Dengan kekuatan ekonomi dan populasi yang besar, BRICS dinilai memiliki posisi strategis untuk memperjuangkan kepentingan negara berkembang dalam pembentukan agenda global berikutnya. Melalui KTT BRICS 2026, Indonesia menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra aktif dalam membangun kerja sama internasional yang menghasilkan langkah konkret menuju pembangunan yang tangguh, inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.