Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa guru PPPK, baik paruh waktu maupun penuh waktu, berpeluang menjadi PNS melalui seleksi yang direncanakan dibuka pada awal 2027. Pembahasan mengenai mekanisme tersebut telah memasuki tahap finalisasi sebagai tindak lanjut atas aspirasi guru PPPK. Kebijakan ini juga mencakup guru madrasah negeri dan guru TK di lingkungan Kemendikdasmen.
Pemerintah dan DPR juga menyepakati pengangkatan guru PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, kemudian memberikan kesempatan bagi PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi PNS. Selain itu, pemenuhan kebutuhan guru untuk Sekolah Rakyat, Sekolah Terintegrasi, dan Sekolah Garuda akan menjadi bagian dari perencanaan kebutuhan guru nasional. Jika lolos seleksi, status kepegawaian guru tersebut akan dialihkan menjadi pegawai pemerintah pusat.
Untuk mendukung kebijakan tersebut, Kemendagri akan melakukan sosialisasi dan mengawal pemerintah daerah agar tidak melakukan perekrutan staf baru yang tidak sesuai dengan tahapan yang telah disepakati. Pemerintah juga memastikan rencana perubahan status guru PPPK tersebut tidak mengganggu kondisi fiskal negara, sementara penyesuaian kapasitas fiskal daerah untuk mendukung pembayaran pegawai akan menjadi bagian dari koordinasi pemerintah pusat dan daerah.