Perselisihan antara kepala daerah dan wakilnya yang muncul ke ruang publik memicu adanya wacana wakil kepala daerah tanpa wakil di Komisi II DPR. Sejumlah anggota Komisi II dari lintas fraksi mengusulkan agar wakil kepala daerah cukup ditunjuk oleh kepala daerah terpilih atau bahkan kepala daerah atau deputi bisa lebih dari satu beban tugas atau kebutuhan.
CNNIndonesia.com merangkum sejumlah kasus perselisihan hubungan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Perselisihan itu dipicu sejumlah hal, terutama pembagian tugas yang tak seimbang.
- Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo: Wakil Bupati Mimik Idayana memprotes keputusan Bupati Subandi yang melakukan mutasi tanpa melibatkan dirinya dan tidak prosedural.
- Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung: Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, mengeluh karena kurang dilibatkan dalam kerja-kerja pemerintahan.
- Bupati dan Wakil Bupati Lebak: Bupati Lebak Hasbi Jayabaya dan Wakilnya Amir Hamzah sempat bersitegang secara terbuka karena Hasbi mengungkit kembali kasus korupsi yang pernah menjeratnya. Meski pada akhirnya keduanya terlihat berjabat tangan.
- Bupati dan Wakil Bupati Jember: Wakil Bupati Jember, Djoko Santoso, sempat melaporkan Bupati Muhammad Fawait ke KPK pada September 2025.