Joko Widodo secara formal tidak lagi memiliki kekuasaan sebagai presiden. Namun, berakhirnya kekuasaan ternyata tidak serta merta mengakhiri pengaruh politiknya. Hal ini terlihat pada safari politiknya di Lampung dan Nusa Tenggara Timur. Di Lampung, Jokowi memperoleh gelas “Baginda Pemuka Bangsa”, sementara di NTT, memperoleh penghormatan sebagai “Saudara Raja Raja Timor”. Kedatangan beliau ke daerah ini tidak lah membawa kewenangan administratif namun mampu mengundang massa, berita nasional, penghormatan adata, dan memancing tanggapan lawan politik.
Setidaknya terdapat lima sumber yang membuat pengaruh politik Jokowi masih layak diperhitungkan. Pertama adalah personal political capital, atau modal politik personal. Kedua adalah symbolic capital, atau modal simbolik. Penganugerahan gelar adat mempunyai fungsi politik tersendiri. Ia memperlihatkan penerimaan, penghormatan, dan pengakuan sosial yang tidak berasal dari jabatan formal. Ketiga adalah organizational leverage, yakni kemampuan memanfaatkan organisasi politik sebagai instrumen untuk mempertahankan dan memperluas pengaruh. Keempat adalah dynastic leverage, atau daya pengaruh yang muncul dari posisi anggota keluarga di pusat-pusat politik strategis. Kelima adalah agenda-setting power, yakni kemampuan membuat tindakan, ucapan, bahkan gestur seseorang menjadi agenda percakapan politik.
Meski demikian, besarnya pengaruh Jokowi hari ini tidak berarti PSI otomatis akan memperoleh suara besar pada 2029. Pengaruh personal tidak selalu mudah ditransfer menjadi pilihan elektoral. Pemilih dapat menghormati Jokowi namun memilih partai lain. Pertarungan sesungguhnya adalah apakah lima modal tersebut, yaitu nama dan rekam jejaknya, legitimasi simboliknya, PSI sebagai kendaraan politik, posisi politik keluarganya, serta kemampuannya menentukan agenda setting; dapat dikonversi menjadi kekuatan elektoral pada 2029. Jawabannya masih menunggu waktu.