Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan gini ratio pada Maret 2026 sebesar 0,368. Angka tersebut meningkat 0,005 poin dibandingkan September 2025 yang sebesar 0,363. Namun, angka itu masih lebih rendah 0,007 poin dibandingkan Maret 2025 yang mencapai 0,375.
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto buka suara mengenai kenaikan tingkat ketimpangan di Indonesia setelah rasio gini (gini ratio) pada Maret 2026 tercatat sebesar 0,368.
Airlangga mengatakan pemerintah akan terus mendorong penciptaan lapangan kerja dan menekan tingkat pengangguran. Menurut Airlangga, penguatan program vokasi dan magang nasional menjadi dua di antara langkah yang ditempuh pemerintah untuk mempersempit jurang si kaya dan si miskin.
Selain itu, pemerintah juga melanjutkan kebijakan insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Tertentu yang Ditanggung Pemerintah. Melalui kebijakan tersebut, pegawai di sektor usaha tertentu yang memiliki penghasilan bruto maksimal Rp10 juta per bulan serta pegawai tidak tetap dengan rata-rata penghasilan harian maksimal Rp500 ribu atau bulanan maksimal Rp10 juta dapat memperoleh fasilitas PPh 21 yang ditanggung pemerintah.