Komisi II DPR RI segera merumuskan solusi menyeluruh dalam rangka merespons fenomena kepala daerah terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin mengatakan korupsi di daerah sudah berada pada level darurat sehingga para pemangku kepentingan harus mencari jalan keluar yang mendasar dan menyeluruh. Ia menilai pola korupsi kepala daerah terindentifikasi dengan tiga pola, yaitu rekrutmen jabatan, pengadaan barang dan jasa, serta kewenangan pemberian izin. Ketiga pola tersebut harus ditutup celahnya dengan perbaikan mekanisme dan pengawasan.
Menurut Khozin, identifikasi penyebab kepala daerah melakukan korupsi perlu dilakukan untuk memutus akar rasuah. Perumusan tata kelola pemerintahan daerah mesti dipikirkan secara serius, mengingat adanya pola korupsi berulang.