Pemerintah RI berencana mewajibkan ekspor komoditas, termasuk kelapa sawit melalui satu pintu lewat PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Hal itu mulai memicu kepanikan di kalangan petani sawit. Dalam beberapa hari terakhir, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) dan Perhimpunan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI) menyebut harga tandan buah segar (TBS) sawit di sejumlah daerah sentra produksi turun hingga menyentuh level Rp 1.500 per kilogram (kg). Ketua SPKS, Sabarudin, menilai penurunan harga yang terjadi secara cepat merupakan respons negatif pasar.
SPKS, kata Sabarudin, meminta pemerintah segera turun tangan untuk merespons penurunan harga dan menstabilkan pasar agar petani tak mengalami kerugian besar. Menurut Sabarudin, kebijakan ekspor satu pintu berpotensi memiskinkan petani sawit karena membuka ruang terjadinya monopsoni yang dapat menekan harga TBS.
Saat ini sekitar 40 persen pasokan sawit nasional berasal dari kebun rakyat yang sangat bergantung pada stabilitas harga. Jika kondisi pelemahan harga TBS berlangsung lama, menurut Sabarudin, produktivitas sawit rakyat diperkirakan akan menurun dan berdampak pada pasokan sawit nasional. Dia juga menilai kebijakan tersebut tidak sejalan dengan target pemerintah dalam memperkuat program biodiesel B50. Jika produktivitas kebun rakyat turun akibat minim pemupukan dan banyak petani meninggalkan sawit, Sabarudin menambahkan, pasokan bahan baku sawit nasional dikhawatirkan terganggu.