Presiden Prabowo Subianto, memerintahkan seluruh menteri, kepala badan dan pemimpin lembaga negara untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi dari praktik pungutan liar serta korupsi sebab hal itu, menghambat perekonomian nasional.
Pemerintah tidak akan ragu untuk mengambil tindakan tegas berupa pemberhentian atau menonaktifkan ASN. Khususnya, jika terbukti melakukan penyimpangan, sehingga memberikan efek jera secara sosial dan profesional. Untuk pengawasannya, Prabowo mengimbau para pemimpin pemerintah daerah di tingkat kabupaten, kota, hingga provinsi untuk bersinergi. Terutama, dalam melakukan pembersihan internal aparat masing-masing secara masif.
Pemerintah pusat saat ini memiliki instrumen teknologi mutakhir yang bisa mendeteksi penyelewengan anggaran dan aset secara cepat, termasuk penggunaan radar bawah tanah canggih dan satelit resolusi tinggi untuk membongkar penyembunyian ilegal dan kepemilikan bunker. Di sisi lain, guna mengatasi hambatan dari oknum aparat penegak hukum (APH) yang menyeleweng, Presiden meminta masyarakat aktif mendokumentasikan dan melaporkan langsung setiap tindakan oknum APH yang menyimpang.