Amnesty International Indonesia menyatakan situasi hak asasi manusia (HAM) secara nasional menunjukkan gejala mengkhawatirkan. Lembaga tersebut menyebut 2025 sebagai tahun malapetaka HAM, baik dalam kebebasan sipil dan politik maupun keadilan ekonomi dan sosial.
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, pada awal tahun kedua pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pelanggaran HAM semakin marak. Pelanggaran itu mencakup pembatasan perbedaan pendapat, perluasan peran militer yang melemahkan supremasi sipil, hingga perampasan lahan dan hutan serta pemenjaraan masyarakat adat.
Dalam konteks global, Amnesty International melihat peningkatan serangan predatoris oleh negara terhadap HAM. Di Indonesia, serangan tersebut menyasar warga yang memperjuangkan hak konstitusional, seperti hak hidup layak, kebebasan berekspresi, dan hak atas tanah ulayat. “Mulai dari represi protes Agustus, kriminalisasi masyarakat adat, hingga teror air keras terhadap Andrie Yunus yang diduga melibatkan Badan Intelijen Strategis (BAIS),” kata Usman, Selasa, 21 April 2026.