Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, mengusulkan pemerintah mempertimbangkan pengurangan subsidi energi sebagai langkah strategis menekan defisit anggaran dan laju utang negara. Menurut dia, kebijakan harga energi yang terlalu murah justru mendorong konsumsi berlebihan di masyarakat.
Ia menjelaskan, pengurangan subsidi pada praktiknya akan berdampak pada kenaikan harga energi. Namun, kebijakan tersebut dinilai lazim dilakukan di banyak negara sebagai upaya menjaga kesehatan fiskal. Kalla mengakui, kebijakan tersebut berpotensi memicu penolakan publik dalam jangka pendek. Namun, ia meyakini jika dijelaskan dengan baik, masyarakat akan dapat menerima karena manfaat jangka panjangnya lebih besar. Kalla juga mencontohkan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara yang telah menaikkan harga bahan bakar tanpa menimbulkan gejolak berarti. Ia menilai, kondisi tersebut dapat diterima masyarakat karena dipahami sebagai dampak faktor eksternal.
Selain itu, Kalla menekankan pentingnya penguatan transportasi publik sebagai solusi jangka panjang, ketimbang membatasi aktivitas melalui kebijakan seperti work from home (WFH). Menurut dia, pembatasan penggunaan kendaraan pribadi lebih efektif jika diimbangi dengan ketersediaan angkutan umum yang memadai.