Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta pemerintah untuk kembali menaikkan dana bantuan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari Rp60 juta menjadi Rp90 juta per hektare. Kenaikan tersebut dinilai penting untuk mengatasi berbagai kendala dalam pelaksanaan program PSR selama ini. Mayoritas petani sawit masih enggan mengikuti program PSR karena khawatir kehilangan pendapatan selama masa peremajaan kebun yang berlangsung sekitar 1–4 tahun hingga tanaman kembali menghasilkan. Ketua Umum SPKS, Sabarudin, menyampaikan bahwa peningkatan dana PSR diperlukan agar petani memiliki dukungan pembiayaan, termasuk untuk memenuhi kebutuhan hidup selama masa peremajaan kebun.
Sabarudin juga menilai bahwa peningkatan dana PSR akan mempercepat realisasi program tersebut. Pasalnya, dana sawit yang berasal dari pungutan ekspor selama ini sangat besar, namun pemanfaatannya untuk petani masih relatif kecil. Dana yang dikelola melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) berasal dari pungutan ekspor kelapa sawit yang secara tidak langsung mempengaruhi harga tandan buah segar (TBS) petani. Setiap tahunnya, dana yang terkumpul dapat mencapai Rp30–50 triliun. Namun, sebagian besar dana tersebut digunakan untuk subsidi program biodiesel yang nilainya sekitar Rp40 triliun setiap tahun. SPKS menilai program PSR sangat penting bagi masa depan produksi sawit nasional.
Saat ini banyak kebun sawit petani yang telah berusia lebih dari 25 tahun sehingga produktivitasnya terus menurun dan membutuhkan peremajaan. Selain itu, produktivitas kebun sawit petani saat ini rata-rata masih di bawah 12 ton TBS per hektare per tahun. Melalui program PSR, produktivitas tersebut berpotensi meningkat hingga 20–25 ton TBS per hektare per tahun. Jika program PSR terus berjalan lambat, SPKS khawatir produksi nasional minyak sawit mentah (CPO) Indonesia akan menurun di masa depan. Selain itu, percepatan program PSR juga dapat mengurangi tekanan pembukaan lahan baru untuk meningkatkan produksi sawit nasional. Dengan keberhasilan program PSR, SPKS menilai target pemerintah untuk mencapai produksi 100 juta ton CPO per tahun dapat tercapai tanpa harus membuka lahan baru secara besar-besaran.