Luhut Binsar Panjaitan, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, menyasar Provinsi Bali sebagai daerah implementasi transformasi digital pemerintah setelah sebelumnya sukses di Banyuwangi.
Luhut meminta Gubernur Bali mengarahkan bupati/wali kota untuk berproses melalui sosialisasi dan pendataan agar seluruh masyarakat Bali memiliki identitas tunggal digital. Identitas ini digunakan untuk digitalisasi bantuan sosial (bansos) sehingga ke depan penyaluran bansos akan lebih tepat sasaran.
Pemerintah berencana mengintegrasikan lebih dari 27 ribu aplikasi layanan publik menjadi satu sistem terpadu berbasis teknologi digital dan AI. Dengan platform tunggal ini, masyarakat dapat melakukan verifikasi identitas secara mandiri, mirip dengan pengalaman menggunakan aplikasi PeduliLindungi saat pandemi COVID-19.