Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengakui program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdampak pada meningkatnya timbulan sampah organik dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dapur MBG pun diminta mengelola sampahnya secara mandiri agar tidak membebani tempat pembuangan akhir (TPA). Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jawa Tengah, Widi Hartanto, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait pengelolaan sampah tersebut.
Widi mengakui pihaknya belum memiliki data rinci jumlah timbulan sampah dari aktivitas SPPG. Namun, ia memastikan jumlahnya meningkat seiring bertambahnya dapur MBG di Jawa Tengah. Ia menegaskan dapur SPPG harus bertanggung jawab mengelola sampahnya dari sumber agar tidak seluruhnya dibawa ke TPA yang sebagian besar telah mengalami kelebihan kapasitas.
Terkait sisa makanan siswa yang tidak menghabiskan MBG, ia juga mendorong sekolah dan masyarakat melakukan pengelolaan sampah dari hulu. Menurutnya, pengolahan sampah organik melalui magot memiliki nilai ekonomi yang tinggi.