Pengangkatan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia membawa konsekuensi administratif sederhana: posisinya sebagai Wakil Menteri Keuangan menjadi kosong. Secara prosedural, kekosongan itu dapat diisi tanpa harus merombak kabinet secara luas.
Namun dalam politik, jarang ada kekosongan yang berdiri sendiri. Satu kursi kosong kerap membuka tafsir yang lebih panjang—apakah perubahan akan berhenti pada satu titik, atau menjadi bagian dari penataan yang lebih luas. Di sinilah isu reshuffle kabinet kembali menguat. Bukan semata karena ada jabatan yang perlu diisi, melainkan karena reshuffle selalu dibaca sebagai bahasa kekuasaan. Apalagi, isu tersebut disebut telah beredar di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat. DPR memang bukan aktor penentu reshuffle, tetapi ia sering menjadi ruang resonansi tafsir elite. Ketika isu menguat di sana, biasanya bukan karena informasi resmi, melainkan karena muncul pembacaan bahwa ada proses evaluasi yang sedang berlangsung di pusat kekuasaan.
Dimensi lain yang membuat isu reshuffle sensitif adalah bayang-bayang politik 2029. Suka atau tidak, sebagian menteri mulai berada dalam radar kalkulasi jangka menengah. Dalam situasi seperti ini, perilaku elite cenderung berubah. Fokus pada kerja kebijakan mulai beririsan dengan kalkulasi politik masa depan.