Sudah sekian tahun reformasi pajak digulirkan, akan tetapi pejabat atau petugas pajak yang berurusan dengan lembaga penegak hukum terus saja terjadi. Padahal, salah satu pilar reformasi pajak adalah perbaikan proses bisnis di Direktorat Jenderal Pajak alias DJP. Perbaikan governance ini diharapkan bisa mendorong proses bisnis di otoritas pajak bisa berlangsung secara transparan, akuntabel dan yang paling penting bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Namun demikian peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat dan fiskus di Jakarta Utara mengindikasikan masih adanya celah dalam reformasi perpajakan. Perbaikan proses bisnis yang selama ini digembar-gemborkan belum mampu menekan praktik koruptif di lingkaran petugas pajak.