Indonesia terpilih sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 2026, bertepatan dengan dua dekade berdirinya lembaga tersebut. Mengutip keterangan resmi Kementerian Luar Negeri, penetapan Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB dilakukan secara resmi dalam pertemuan Dewan HAM PBB pada 8 Januari 2026 di Jenewa, yang sekaligus menjadi organizational meeting pertama Dewan HAM PBB tahun ini.
Sepanjang 2026, Indonesia akan memimpin seluruh sidang dan proses Dewan HAM PBB sesuai dengan agenda kerja tahunan lembaga tersebut. Pemerintah menegaskan bahwa kepemimpinan Indonesia akan dijalankan secara objektif, inklusif, dan berimbang dalam menangani berbagai isu hak asasi manusia yang menjadi perhatian komunitas internasional. Menteri Luar Negeri Sugiono menekankan bahwa Indonesia berkomitmen mengedepankan prinsip imparsialitas, objektivitas, dan transparansi selama menjalankan presidensi. Fokus utama kepemimpinan Indonesia adalah membangun kepercayaan, memperkuat dialog lintas kawasan, serta mendorong partisipasi konstruktif seluruh pemangku kepentingan.