Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan sebanyak 22 desa hilang akibat bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada akhir November 2025. Penduduk desa itu harus direlokasi. Rinciannya adalah 13 desa di Aceh, delapan desa di Sumatera Utara, dan satu desa di Sumatera Barat.
Selain itu, terdapat 1.580 kantor desa di tiga provinsi tersebut yang terdampak bencana sehingga aktivitas pemerintahan desa tidak dapat berjalan normal. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.455 kantor desa terdampak di Aceh, sementara 93 kantor desa di Sumatera Utara, dan 32 kantor desa di Sumatera Barat. Menurut Tito, perbedaan jumlah kerusakan tersebut menunjukkan bahwa beban pemulihan pemerintahan desa paling besar berada di wilayah Aceh.
Untuk itu, Tito mengatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri bakal terlibat langsung dalam upaya percepatan pemulihan pascabencana Sumatera, khususnya di wilayah Aceh. Kemendagri bakal mengerahkan sebanyak 1.054 personel dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) untuk membantu percepatan pemulihan wilayah terdampak bencana di Aceh. Mereka terdiri dari praja IPDN dan aparatur sipil negara (ASN) dari lingkungan IPDN. Pengerahan personel dari IPDN dijadwalkan mulai 3 Januari 2026 dan akan berlangsung selama 1 bulan.