Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengatakan pihaknya telah berkomitmen merevisi Undang-Undang (UU) Penanggulangan Bencana. Apa yang akan dirumuskan? Dia ingin revisi UU itu menguatkan peran BNPB dalam melakukan koordinasi termasuk dalam penyaluran bantuan agar merata.
Marwan menjelaskan koordinasi yang dimaksudkannya bukan dalam hal menjadi komandan dari aparat penegak hukum. Sebab, menurutnya, kemampuan TNI dan Polri dalam mengatasi situasi bencana sudah optimal. Hanya saja, ia ingin jajaran dan langkah BNPB saat menanggulangi bencana di lapangan bisa menjadi lebih terpadu.
BNPB perlu lebih mantap dalam koordinasi terkait penyaluran bantuan ke daerah bencana. Ia menjelaskan, BNPB tidak perlu menumpuk bantuan dari masyarakat tetapi harus menjadi koordinator sehingga bantuan merata tersalurkan. Menurutnya, banyak bantuan dari masyarakat namun penyalurannya tidak merata. Ia turut mencontohkan penanggulangan bencana di Sumatera.