Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait mengungkapkan pembangunan 2.000 rumah bagi korban banjir besar di Pulau Sumatera dibantu oleh Corporate Social Responsibility (CSR).
Bantuan pembangunan 2.000 rumah itu tersebar di tiga provinsi di Sumatra, yakni Aceh, Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Utara (Sumut). Menurutnya, bantuan CSR untuk pembangunan 2.000 rumah bagi penyintas bencana Sumatera merupakan bentuk gotong royong. Sejumlah perusahaan menyatakan siap membantu pembangunan rumah para korban. Terpisah, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid siap berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) soal penyediaan lahan untuk hunian korban banjir Sumatera.
Ia menyatakan jika masyarakat Aceh, Sumut dan Sumbar yang menjadi korban banjir membutuhkan hunian, baik tetap maupun sementara, sedangkan lahannya tidak tersedia, maka Kementerian ATR/BPN akan meminta lahan negara yang saat ini menjadi atau digunakan sebagai Hak Guna Usaha (HGU) di wilayah-wilayah tersebut.
Nusron mengatakan belum ada survei lokasi terkait rencana penyediaan lahan untuk hunian para penyintas bencana Sumatera.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesediaannya untuk mencabut sementara Hak Guna Usaha (HGU) bila diperlukan untuk dijadikan hunian sementara (huntara) warga terdampak bencana banjir dan longsor di Pulau Sumatra.