KPK kembali muncul di panggung politik Indonesia seperti badai siklon yang salah membaca peta atmosfer. Ketika PBNU sedang diterjang gempa internal berkekuatan 10 skala, retakannya terlihat dari Lampung sampai Bangkalan. KPK turun dari langit mendung sambil membawa sirine, megafon, dan mungkin sedikit ambisi untuk pansos.
KPK menyambut audit itu seperti hujan pertama setelah kemarau panjang, seolah inilah momentum untuk kembali berada di tengah spotlight. Sementara itu, PBNU justru sedang menghadapi badai luar biasa. Ulama-ulama dan kiai pesantren se-Madura Raya berkumpul di Ndalem Kasepuhan Syaikhona Muhammad Kholil Bangkalan.
Di Jakarta, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menatap kisruh ini seperti seseorang yang menyaksikan banjir menerjang halaman rumahnya. Katanya masyarakat Nahdliyin kecewa berat. Tepat sekali, kekecewaan itu mengalir deras seperti air bah yang turun dari hulu, menghantam batu-batu kepercayaan yang tadinya kokoh berdiri. Di tengah kekacauan meteorologis politik itu, muncul suara terkuat dari episentrum badai, Gus Yahya. Ia menyatakan dirinya tetap Ketua Umum PBNU, tidak tergeser, tidak terhapus, tidak tergelincir oleh arus apa pun. Dalam konferensi pers yang suasananya seperti posko komando ketika badai mencapai puncaknya, Gus Yahya menegaskan, jabatan Ketua Umum PBNU hanya bisa diganti lewat muktamar. Bukan lewat manuver, bukan lewat rumor, terlebih bukan lewat audit yang bahkan belum final.