Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang memperkuat program keluarga berencana untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dan menyeimbangkan tingkat kelahiran di berbagai wilayah. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, setelah bertemu dengan Presiden Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa.
Saat ini, Indonesia memiliki Angka Fertilitas Total (Total Fertility Rate – TFR) sebesar 2,1, yang menunjukkan bahwa rata-rata setiap wanita Indonesia melahirkan dua anak. Namun, kondisi ini tidak merata di semua daerah. Beberapa wilayah, seperti Jakarta, memiliki tingkat fertilitas lebih rendah dari rata-rata nasional, yaitu sebesar 1,8. Sebaliknya, persentase wanita menikah yang menggunakan alat kontrasepsi baru mencapai 56,26 persen pada tahun 2024. Oleh karena itu, Wihaji menegaskan bahwa pemerintah akan memprioritaskan wilayah yang memerlukan perhatian dalam pengelolaan pertumbuhan penduduk.
Menurut data dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, kebutuhan yang tidak terpenuhi untuk keluarga berencana di Indonesia mencapai 11,1 persen pada tahun 2024, masih jauh dari target 7,4 persen. Selain itu, angka prevalensi kontrasepsi modern (modern Contraceptive Prevalence Rate – mCPR) di negara ini mencapai 61,7 persen, lebih rendah dari target 63,41 persen. Untuk rencana strategis 2025–2029, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga telah menetapkan arah kebijakan yang berfokus pada peningkatan aksesibilitas dan kualitas layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang komprehensif.