PRESIDEN Prabowo Subianto akan memberikan gelar pahlawan nasional kepada mantan presiden Soeharto di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 10 November 2025. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan ada sepuluh nama yang akan mendapatkan gelar pahlawan nasional termasuk Soeharto. Ketua DPP Partai Gerindra ini mengatakan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada sepuluh nama itu untuk menghormati para pemimpin dahulu. Mereka memiliki jasa luar biasa terhadap bangsa dan negara. Dalam rapat terbatas kemarin, Menteri Kebudayaan Fadli Zon melaporkan kepada Prabowo mengenai finalisasi pemberian gelar pahlawan nasional. Prabowo, kata Prasetyo, mendapatkan masukan mengenai pemberian gelar ahlawan nasional dari berbagai pihak.
Prabowo mendapatkan masukan dari Ketua MPR dan Wakil ketua DPR. Prabowo, kata dia, juga menugaskan beberapa orang untuk berkomunikasi dengan para tokoh untuk didengar masukannya. Semua aspirasi itu menjadi bahan pertimbangan Prabowo. Rencana pemberian gelar pahlawan nasional kepada Soeharto ini ditolak oleh berbagai organisasi masyarakat sipil. Sejumlah kelompok masyarakat sipil berkali-kali berdemonstrasi menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana memberi gelar pahlawan nasional kepada Soeharto.
Para demonstran yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto atau Gemas menggeruduk kantor Kementerian Kebudayaan di Jakarta pada Kamis, 6 November 2025. Mereka menilai pemberian gelar kepada Soeharto akan mencederai status kepahlawanan di Indonesia. Perwakilan Gemas, Axel Primayoga menyebut Soeharto berperan dalam pelanggaran hak asasi manusia dan korupsi, kolusi, serta nepotisme. Dia mengatakan rekam jejaknya itu membuat Soeharto tak cocok mendapat gelar pahlawan nasional. Axel turut menyinggung rekam jejak kepemimpinan Soeharto sebagai presiden yang represif. Menurut dia, rezim Orde Baru selama kekuasaan Soeharto telah menindas rakyat dan membungkam kritik masyarakat.