Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengklaim Presiden Prabowo Subianto akan menerbitkan keputusan presiden (keppres) untuk membereskan utang kereta cepat Whoosh. Permasalahan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung, menurut Luhut, tinggal mengurus restrukturisasi kepada China Development Bank (CDB), yang diklaim sempat tertunda ketika pergantian kepemimpinan dari Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden Prabowo Subianto.
Proyek Whoosh memang lekat dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves). Kementerian yang ada di era Presiden ke-7 Jokowi itu dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan. Akan tetapi, Luhut menegaskan tidak ada permintaan agar APBN melunasi utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tersebut. “Kita ribut soal Whoosh. Whoosh itu masalahnya apa sih? Whoosh itu kan tinggal restructuring (restrukturisasi utang) saja. Siapa yang minta APBN? Tak ada yang pernah minta APBN (membayar utang Whoosh),” tegas Luhut.
Ide menggunakan APBN untuk melunasi utang Whoosh muncul dari Danantara. Mereka mengungkapkan dua opsi, yaitu penyertaan modal kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau penyerahan infrastruktur kereta cepat kepada pemerintah. Sedangkan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mendorong Danantara melunasi utang Whoosh menggunakan dividen BUMN. Ia menyebut laba dari perusahaan pelat merah yang sebelumnya dikelola Kementerian Keuangan itu telah diambil sepenuhnya oleh Danantara.