Pemerintah mengevaluasi kebijakan Devisa Hasil Ekspor (DHE) karena dinilai belum efektif dalam memperkuat cadangan devisa dan stabilitas nilai tukar. Implementasi kebijakan ini dianggap masih bersifat administratif dan belum memberikan dampak ekonomi yang signifikan.
Masalah utama kebijakan DHE terletak pada desain dan insentif yang tidak menarik bagi eksportir. Imbal hasil yang rendah serta produk lindung nilai yang kurang kompetitif membuat eksportir hanya menempatkan devisa untuk memenuhi kewajiban formal tanpa ada konversi riil ke rupiah. Bagi pelaku usaha, kewajiban menempatkan DHE dalam jangka waktu tertentu dirasa menjadi beban biaya karena mengikat modal kerja. Hal ini berisiko mengganggu arus kas perusahaan, terutama bagi subsektor dengan perputaran cepat dan margin tipis.