Presiden Prabowo Subianto menghadiri seremoni akad massal 26.000 unit kredit pemilikan rumah (KPR) melalui skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) di Bogor, Senin (29/9/2025). Acara ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas akses perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Prabowo menegaskan, kepemilikan rumah layak merupakan kebutuhan dasar masyarakat. Selain itu, sektor perumahan juga diyakini menjadi salah satu penggerak utama roda perekonomian nasional.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyampaikan, kesuksesan Program 3 Juta Rumah turut ditopang oleh sejumlah kebijakan lintas kementerian. Salah satunya datang dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang mendorong penghapusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta pembebasan biaya Perizinan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR.
Program 3 Juta Rumah merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan banyak kementerian dan lembaga. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) disebut turut berperan dengan menambah alokasi anggaran perumahan secara signifikan. Pemerintah juga telah menetapkan kuota FLPP sebesar 350.000 unit untuk tahun anggaran 2025. Skema pembiayaan ini dijalankan melalui pola blended-finance, dengan 75 persen dana bersumber dari pemerintah melalui BP Tapera dan 25 persen sisanya dari kontribusi perbankan maupun lembaga pendukung seperti PT Sarana Multigriya Finansial (SMF).