Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menilai rencana pembentukan tim reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang disetujui Presiden Prabowo Subianto merupakan ide yang baik. Namun, menurut Sugeng, momentum saat ini tidak tepat untuk merealisasikan gagasan tersebut.
Sugeng menekankan, langkah yang lebih mendesak adalah membentuk komisi investigasi independen atau tim gabungan pencari fakta (TGPF) untuk mengusut kerusuhan yang terjadi saat demonstrasi pada Agustus 2025. Menurut Sugeng, TGPF idealnya melibatkan berbagai unsur seperti Polri, Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang kredibel, bahkan Puspom TNI. Sugeng menekankan, pelibatan Puspom TNI penting karena ada dugaan keterlibatan sejumlah personel TNI dalam kerusuhan. Sehingga, pelibatan unsur TNI dinilai diperlukan untuk mengungkap secara terang benderang penyebab terjadinya kerusuhan di Jakarta dan beberapa kota di Indonesia pada akhir Agustus lalu.
Dorongan melakukan reformasi terhadap Polri pun menguat dari kalangan mahasiswa, pegiat Hak Asasi Manusia (HAM) hingga sejumlah tokoh bangsa. Presiden Prabowo pun disebut bakal membentuk komisi untuk mengevaluasi dan mereformasi Polri. Hal itu diketahui usai Prabowo bertemu dengan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang terdiri sejumlah tokoh bangsa dan tokoh-tokoh lintas agama di Istana Kepresidenan RI, Jakarta pada Kamis, 11 September 2025, malam.