Keputusan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menunjuk Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) ad interim menuai sorotan. Prabowo pun diminta untuk tidak terlalu lama menjadikan Sjafrie sebagai Menko Polkam ad interim demi menghindari penumpukan kewenangan di tangan Sjafrie. Peneliti senior Imparsial, Al Araf, mengatakan keberadaan Sjafrie dalam berbagai jabatan ini juga dinilai menjadi contoh nyata jabatan yang tidak sehat dalam kehidupan demokrasi dan pemerintahan yang baik. Al Araf menyebutkan, sistem demokrasi justru mendorong adanya diferensiasi fungsi dan tugas kerja.
Al Araf meminta Presiden Prabowo untuk segera menunjuk sosok yang menjabat sebagai Menko Polkam. Menurut Al Araf, seharusnya jabatan Menko Polkam diisi oleh sosok yang berbeda dengan Menhan yang fokusnya di bidang pertahanan. Apalagi, tugas Menko Polkam lebih luas, karena harus memahami situasi politik dan keamanan yang ada di Indonesia.