Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) fokus memperkuat pembangunan fasilitas perikanan tangkap di Indonesia timur. Yakni, meliputi wilayah Papua, Maluku dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Plt. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap KKP, Ridwan Mulyana mengatakan, hal ini untuk meningkatkan tata kelola, produktivitas. Sekaligus, kesejahteraan nelayan setempat. Ridwan menjelaskan, berbagai program dan pembiayaan telah dilakukan secara masif. Baik yang dilakukan langsung KKP maupun melalui mekanisme transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.
Bantuan yang disalurkan secara langsung maupun dalam bentuk dana alokasi khusus (DAK) kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas usaha perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan. Sepanjang tahun 2020 hingga 2024, KKP mengucurkan dana dari APBN untuk Indonesia Timur sebesar Rp70,9 miliar. Kemudian, DAK provinsi sebesar Rp415,13 miliar, dan DAK kabupaten/kota sebesar Rp502,16 miliar. Tahun 2023, KKP berhasil membuat kampung nelayan modern (Kalamo) percontohan di Samber Binyeri Biak. Percontohan ini dinilai sukses dan menjadi inspirasi model pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) yang akan dilaksanakan secara masif di tahun 2025-2027.
Demikian pula dengan pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dari jumlah Kopdes Merah Putih yang memiliki unit bisnis di sektor kelautan perikanan. Di mana, sebanyak 34.606 lokasi, 5.077 diantaranya berada di wilayah Maluku, Nusa Tenggara dan Papua. Lebih lanjut, Ridwan mengungkapkan bahwa pembangunan di Indonesia timur juga dibiayai melalui dana bagi hasil (DBH). Dan ini berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan. Baik Pungutan Pengusahaan Perikanan (PPP) maupun Pungutan Hasil Perikanan (PHP) dikelola dan hasilnya dikembalikan lagi ke masyarakat. Yakni, dalam bentuk pembiayaan pembangunan dan sebagian besar dikelola langsung oleh pemerintah daerah melalui mekanisme DBH.