Polemik kebijakan kenaikan pajak bumi dan bangunan (PBB) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, berujung pada gelombang protes besar-besaran pada Rabu (13/8/2025). Peristiwa ini menjadi sorotan nasional dan dinilai sebagai pelajaran berharga bagi kepala daerah di seluruh Indonesia.
Bupati Pati Sudewo menuai kecaman setelah menetapkan kenaikan PBB hingga 250 persen. Kebijakan ini memicu penolakan warga dan memanas menjadi aksi unjuk rasa yang melibatkan banyak orang di depan Kantor Bupati Pati. Meski kebijakan tersebut akhirnya dibatalkan, gelombang protes tak surut. Massa tetap menuntut Sudewo mundur dari jabatannya.
Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden, Prasetyo Hadi, menegaskan kasus di Pati menjadi pengingat bagi pejabat publik di semua level untuk berhati-hati dalam membuat dan menyampaikan kebijakan. Dengan ini, pemimpin daerah kiranya penting untuk memiliki kemampuan komunikasi publik yang baik. Kebijakan yang memberatkan warga, apalagi disampaikan dengan cara yang dianggap arogan, berpotensi memicu gejolak sosial. Ia menambahkan, Presiden Prabowo Subianto telah memonitor situasi di Pati dan menyayangkan kericuhan yang terjadi.