Pemerintah menyatakan bahwa data garis kemiskinan (GK) yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) lebih mencerminkan kondisi kemiskinan nasional Indonesia. Ini merespons perbedaan angka dengan tingkat kemiskinan yang dirilis Bank Dunia. Data terbaru Bank Dunia menunjukkan bahwa 68,3 persen penduduk Indonesia berada di bawah standar kemiskinan negara berpendapatan menengah atas pada 2024. Sementara itu, menurut data BPS, tingkat kemiskinan Indonesia per September 2024 tercatat sebesar 8,57 persen.
Dedek menuturkan, tingkat kemiskinan oleh BPS diperoleh dari pendekatan yang memperhitungkan pola konsumsi lokal, variasi harga regional, dan realitas sosial-ekonomi. Aspek-aspek tersebut dinilai lebih merefleksikan kondisi perekonomian nasional dan mewakili kebutuhan spesifik masyarakat Indonesia.Pemerintah pun menegaskan fokusnya pada upaya pengentasan kemiskinan. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digeser untuk memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia (SDM), sementara anggaran infrastruktur dilanjutkan dengan melibatkan pihak swasta. Menurut Dedek, langkah ini diambil demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Secara khusus, Dedek menyoroti upaya spesifik pemerintah dalam mengatasi kemiskinan, yaitu dengan berinvestasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan nutrisi, terutama melalui program prioritas Makan Bergizi Gratis (MBG).