Usulan penerapan pendidikan bergaya barak militer bagi siswa bermasalah telah disampaikan secara resmi oleh Menteri HAM Natalius Pigai, dengan rencana perluasan ke seluruh Indonesia jika program di Jawa Barat dinilai berhasil. Dukungan terhadap model pendidikan tersebut telah ditegaskan oleh Pigai karena dianggap tidak melanggar hak asasi manusia, melainkan ditujukan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, serta kedisiplinan dan tanggung jawab siswa. Potensi kesesuaian program dengan prinsip HAM telah diklarifikasi setelah kekhawatiran awal terkait dugaan adanya corporal punishment dibantah oleh hasil pemeriksaan lapangan. Ditegaskan bahwa hukuman fisik seperti cubitan dan pukulan tidak ditemukan dalam implementasi program ini. Atas dasar tersebut, Kementerian HAM berencana merekomendasikan kebijakan nasional melalui koordinasi dengan Kementerian Pendidikan.
Namun, kritik terhadap program ini juga telah disampaikan, terutama oleh Komnas HAM yang menilai bahwa pelibatan institusi militer dalam pendidikan kewarganegaraan berada di luar kewenangannya. Penolakan tersebut muncul seiring pelaksanaan program sekolah militer oleh pemerintah provinsi Jawa Barat yang dipimpin Gubernur Dedi Mulyadi. TNI dinilai tidak memiliki mandat untuk melaksanakan pendidikan sipil kepada pelajar, sehingga relevansi dan tujuan program dipertanyakan. Komnas HAM meminta agar rencana pendidikan ala militer tersebut dikaji ulang secara menyeluruh. Polemik ini memperlihatkan adanya tarik-ulur antara pendekatan kedisiplinan berbasis militer dengan perlindungan hak sipil dalam dunia pendidikan.
