Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pengecualian bagi pemerintah, korporasi dan profesi dan jabatan dalam melaporkan kasus pencemaran nama baik dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
Dave menilai bahwa dirinya menghargai putusan MK yang bersifat final and binding. Selain itu pihaknya juga akan menyesuaikan putusan MK tersebut dalam UU ITE terbaru. Kendati demikian, Dave menyampaikan bahwa sampai saat ini, belum ada rencana dari Komisi I DPR untuk memperbaharui atau melakukan revisi UU ITE usai putusan MK. Kendati demikian, Dave menjelaskan bahwa hasil putusan MK tersebut yang mengubah pasal Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A ayat (3) UU ITE, dapat disesuaikan melalui aturan teknis terhadap UU tersebut.
Sementara itu, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, mengapresiasi putusan MK tersebut. Menurutnya, lembaga pemerintah, korporasi, dan kelompok masyarakat tidak seharusnya dapat melaporkan kasus pencemaran nama baik sebab dapat berujung pada kriminalisasi.
