Kementerian Sosial menargetkan angka kemiskinan nasional dapat ditekan hingga di bawah 5 persen pada akhir masa kepresidenan Prabowo Subianto tahun 2029. Target tersebut telah disampaikan oleh Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo, dengan penekanan bahwa pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara kolaboratif bersama kementerian lain, lembaga, dan perguruan tinggi. Upaya percepatan juga diarahkan pada penghapusan kemiskinan ekstrem yang saat ini masih menyentuh angka 3,17 juta jiwa, dengan target mencapai nol persen pada tahun 2026. Peran kampus dianggap penting karena memiliki lembaga pengabdian masyarakat dan desa binaan yang bisa dijadikan model pemberdayaan langsung. Ditekankan pula bahwa masyarakat perlu diarahkan menuju kemandirian tanpa bergantung terus-menerus pada bantuan sosial.
Program-program seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih telah diluncurkan sebagai strategi dalam memutus rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat bahkan telah dirancang sebagai boarding school untuk mencetak agen perubahan di lingkungan masyarakat. Selain itu, pengukuran indikator kemiskinan telah disesuaikan melalui penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang disusun BPS sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2025. Dalam klasifikasinya, BPS membagi masyarakat dalam desil, dengan kemiskinan ekstrem ditandai oleh pengeluaran individu kurang dari Rp400.000 per bulan. Banten menjadi salah satu dari delapan provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi menurut data BPS 2025, sehingga menjadi fokus perhatian dalam pelaksanaan program-program strategis ini.
