Ketua KPK Setyo Budiyanto memberikan klarifikasi tegas terkait keikutsertaannya dalam struktur Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara, dengan menekankan integritas dan profesionalisme yang tetap dijaga dalam kedua peran tersebut. Menurutnya, kehadirannya di struktur tersebut adalah representasi institusional KPK, tanpa mengorbankan prinsip untuk menolak imbalan dalam bentuk apapun. Komitmen ini merupakan upaya menjaga netralitas dan keberlangsungan etika kerja lembaga dalam menghadapi dinamika administratif yang kian kompleks.
Dalam pernyataannya, Setyo menegaskan bahwa partisipasinya dalam komite pengawasan Danantara tidak bersifat personal, melainkan didasari oleh tanggung jawab institusional yang telah diemban bersama jajaran pimpinan KPK. Ia menyampaikan bahwa mekanisme dan penugasan spesifik terkait peran tersebut masih dalam tahap pembahasan lebih lanjut, dan proses evaluasi atas efektivitas keikutsertaannya akan segera diadakan seiring perkembangan struktur kerja di dalam Danantara.
Peluncuran resmi BPI Danantara oleh Presiden Prabowo Subianto beberapa waktu lalu menandai upaya serius pemerintah untuk mengoptimalkan pengelolaan kekayaan nasional. Langkah strategis tersebut diharapkan mampu merumuskan mekanisme investasi yang tidak hanya bersifat komersial, melainkan juga berperan sebagai instrumen pembangunan nasional yang mendukung penciptaan lapangan kerja bermutu dan kemakmuran jangka panjang bagi masyarakat Indonesia.
